MANAGED BY:
MINGGU
24 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 10 Juli 2017 16:01
Sistem PPDB Dianggap Tak Beri Ruang ke Anak Cerdas
DAFTAR SEKOLAH: Proses pendaftaran siswa baru di SMPN 2 Banjarmasin, 21 Juni lalu.

PROKAL.CO, Penerapan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem baru melalui sistem zonasi tahun ajaran kali ini, menyisakan beberapa catatan. Selain sekolah favorit ada yang kesusahan mencari murid, adapula siswa yang akselerasi nilainya bagus namun tak bisa masuk ke sekolah terdekat karena terhalang dengan usia siswa.

"Sistem zonasi ternyata merugikan kelas akselerasi. Banyak murid akselerasi yg nilainya sangat tinggi bahkan sempurna dengan nilai 100, malah tidak dapat masuk sekolah terdekat karena umurnya sangat muda," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid kemarin.

Sistem kelulusan PPDB jenjang SMP tahun ini dinilai dengan menghitung bobot jarak, yang kedua usia siswa dan terkahir nilai hasil ujian siswa. Dengan sistem perhitungan bobot demikian, Majid menilai ini sangat merugikan bagi siswa akselerasi yang tak bisa memilih sekolah terdekat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri terangnya, lebih mengutamakan usia yang lebih tua dengan merujuk pada ketentuan wajib belajar. Dimana anak usia di atas 13 tahun harus masuk SMP. "Dan akhirnya anak usia 12 atau 11 tahun tersingkir dan terpaksa masuk sekolah yang lebih jauh," ucap Majid.

Logika ini dari sisi wajib belajar memang masuk akal, namun bila dilihat Undang Undang perlindungan anak yang bertujuan melindungi keselamatan anak, maka membiarkan anak usia belia sekolah lebih jauh dari rumahnya sangatlah tidak melindungi anak.

"Semestinya urutan penilaian setelah jarak rumah adalah nilai belajar, sehingga kompetisi kecerdasan masih dianggap penting, malah dengan lebih memprioritaskan usia, maka kecerdasan anak tidak dihargai," tambahnya.

Dia mengungkapkan, beberapa kabupaten yang memprioritaskan nilai akademik setelah jarak rumah, relatif lebih bisa di terima, selain melindungi anak yang lebih belia, juga mendorong kompetisi kecerdasan sehingga keuletan belajar sangat dihargai.

Pihaknya berharap Disdikbud dapat mengevaluasi ketentuan ini dan segera mencari solusi sehingga orang tua kelas akselerasi tidak memilih menunda menyekolahkan anak pada tahun berikutnya.

"Bila orang tua memilih menunda, maka sangat merugikan anak dan tentu merugikan bangsa ini karena tidak memberi ruang pada anak-anak cerdas," ucapnya.

Selain itu, sistem zonasi memperjelas bahwa fasilitas pendidikan antar wilayah sangat tidak merata. Akhirnya di zona yg tidak padat penduduk, sekokahnya masih banyak yg kosong. Akhirnya, untuk mencari murid, beberapa sekolah membuka pendaftaran kembali melalui sistem offline.

Justru pendaftaran gelombang ke II ini malah membuka peluang pungutan liar. "Permintaan kepada sekolah dengan berbagai cara, termasuk pendekatan kekuasaan, dapat menggoda sekolah untuk menerima atau meminta pungutan, terutama di jenjang SMA. Bahkan ada sekolah yang menjadikan pembayaran pungutan sebagai syarat daftar ulang," imbuhnya.

Ombudsman Kalsel menerima banyak laporan soal pungutan melalui jalur offline ini. Bahkan beberapa org tua datang secara rombongan melaporkan sekolah yang melakukan hal demikian. "Banyaknya peminat untuk masuk di sekolah yang semula dipersepsi sebagai sekolah favorit ternyatanya dijadikan peluang memungut, ini karena kurangnya siswa tadi," tukasnya.

Pihaknya berjaji, akan mendalami laporan ini dan segera menindaklanjutinya. Untuk itu Ombudsman menghimbau agar sekolah yang telah memungut untik segera mengembalikan, sebelum nantinya menjadi persoalan hukum. "Karena memungut sudah tidak diperkenankan lagi dan masuk maladministrasi, bahkan bisa menjadi tindak pidana," sebutnya.

Di sisi lain, Pengamat Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Dr Amka menyebut, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 sudah jelas mengatur sistem zonasi ini. Bahkan di pasal 35 terangnya, pemerintah daerah diberikan kebijakan untuk mengatur sistem zonasi ini.

Ini yang dipertanyakan dirinya, apakah kebijakan tersebut memang dijalankan atau malah terkekang dengan sistem zonasi. Sejatinya, siswa akselerasi tersebut terang mantan Sekretaris Disdikbud Kalsel itu, dapat bersekolah di sekolah terdekat.

Dengan catatan, anak tersebut dibuktikan dengan bukti yang sahih kecerdasannya melalui keterangan psikolog. "Di semua sekolah ada porsi layanan inklusi, jadi sekolah tak boleh tak menerima mereka. Namun, dengan catatan harus dibuktikan apakah benar benar anak tersebut cerdas istemewa," kata Amka.

Bahkan terangnya, siswa akselerasi tersebut mendapat porsi spesial ketika memang benar benar istimewa. "Bahkan ada anak usia 14 tahun yang diterima sebagai mahasiswa karena memang memiliki kecerdasan. Harusnya demikian, sekolah wajib menerima ketika siswa memang benar benar kategori cerdas istimewa," tandasnya.

Memang persoalan PPDB tahun ini sebutnya terlihat persiapan dari pemerintah daerah belum matang. Khususnya pada pengaturan zonasi jarak. Padahal menurutnya, di Permendikbud 17/2017 tersebut sangat memberi ruang untuk daerah mengatur zona jarak ini. "Pendataan wilayah sekolah yang berpenduduk ramai dengan sepi tak berjalan, akhirnya demikian," pungkasnya. (mof/ay/ran)


BACA JUGA

Sabtu, 23 Juni 2018 14:20

GAWAT! Stok Darah di PMI Banjarmasin Menipis

BANJARMASIN – Ketersediaan darah sehat di Unit Donor Daerah (UDD) PMI Kota Banjarmasin hanya sebanyak…

Sabtu, 23 Juni 2018 13:26

Diduga Money Politik, Paslon Nomor Satu di Tanah Laut Dilaporkan ke Bawaslu

PELAIHARI - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tanah Laut (Tala) menerima aduan dari Badrul…

Sabtu, 23 Juni 2018 11:26

Ibnu: Lelang Ketiga Proyek RS Sultan Suriansyah Bakal Berhasil

BANJARMASIN - Setelah dua kali proyek lanjutan Rumah Sakit Sultan Suriansyah gagal lelang, Wali Kota…

Sabtu, 23 Juni 2018 11:09

Kinerja Anggaran Pemko Banjarmasin Tak Memuaskan DPRD, ini Pembelaan Ibnu

DPRD tak puas dengan kinerja pemko. Dibanding tahun 2016, kinerja APBD 2017 jauh menurun. Gara-gara…

Sabtu, 23 Juni 2018 10:44

Pemkab Batola Beri Perhatian Serius Bagi ASN yang Mangkir Dihari Pertama Masuk Kerja

MARABAHAN - Kendati memiliki kelonggaran dengan tidak memberlakukan absensi,  seperti apa yang…

Sabtu, 23 Juni 2018 08:34

Wabup dan Sekda Sedih Ditinggal Mardani

BATULICIN - Jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar halalbihalal  bersama Bupati Tanah…

Sabtu, 23 Juni 2018 08:32

Bupati Tanbu Minta Maaf Sekaligus Pamitan

BATULICIN - Segenap jajaran Pemkab Tanbu memanfaatkan suasana hari raya idul fitri 1439 hijriah dengan…

Sabtu, 23 Juni 2018 08:30

Kemajuan Makin Terasa di Era Mardani

BATULICIN – Hampir dua  tahun kepemimpinan Bupati Mardani H Maming dan H Sudian Noor, sudah…

Jumat, 22 Juni 2018 15:48

Banjir Diangsana, Perusahaan Tambang Jangan hanya Diam

BATULICIN - Musibah banjir di Kecamatan Angsana, Rabu (20/6), menjadi perhatian serius dari Pemprov…

Jumat, 22 Juni 2018 15:42

HADUH! Hari Pertama Masuk, Masih Banyak PNS di Banua Bolos Kerja

BANJARMASIN - Tahun ini Aparatus Sipil Negara mendapat kenyamanan berlipat-lipat. Mereka diberi libur…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .