MANAGED BY:
SABTU
22 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Senin, 10 Juli 2017 16:01
Sistem PPDB Dianggap Tak Beri Ruang ke Anak Cerdas
DAFTAR SEKOLAH: Proses pendaftaran siswa baru di SMPN 2 Banjarmasin, 21 Juni lalu.

PROKAL.CO, Penerapan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem baru melalui sistem zonasi tahun ajaran kali ini, menyisakan beberapa catatan. Selain sekolah favorit ada yang kesusahan mencari murid, adapula siswa yang akselerasi nilainya bagus namun tak bisa masuk ke sekolah terdekat karena terhalang dengan usia siswa.

"Sistem zonasi ternyata merugikan kelas akselerasi. Banyak murid akselerasi yg nilainya sangat tinggi bahkan sempurna dengan nilai 100, malah tidak dapat masuk sekolah terdekat karena umurnya sangat muda," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid kemarin.

Sistem kelulusan PPDB jenjang SMP tahun ini dinilai dengan menghitung bobot jarak, yang kedua usia siswa dan terkahir nilai hasil ujian siswa. Dengan sistem perhitungan bobot demikian, Majid menilai ini sangat merugikan bagi siswa akselerasi yang tak bisa memilih sekolah terdekat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri terangnya, lebih mengutamakan usia yang lebih tua dengan merujuk pada ketentuan wajib belajar. Dimana anak usia di atas 13 tahun harus masuk SMP. "Dan akhirnya anak usia 12 atau 11 tahun tersingkir dan terpaksa masuk sekolah yang lebih jauh," ucap Majid.

Logika ini dari sisi wajib belajar memang masuk akal, namun bila dilihat Undang Undang perlindungan anak yang bertujuan melindungi keselamatan anak, maka membiarkan anak usia belia sekolah lebih jauh dari rumahnya sangatlah tidak melindungi anak.

"Semestinya urutan penilaian setelah jarak rumah adalah nilai belajar, sehingga kompetisi kecerdasan masih dianggap penting, malah dengan lebih memprioritaskan usia, maka kecerdasan anak tidak dihargai," tambahnya.

Dia mengungkapkan, beberapa kabupaten yang memprioritaskan nilai akademik setelah jarak rumah, relatif lebih bisa di terima, selain melindungi anak yang lebih belia, juga mendorong kompetisi kecerdasan sehingga keuletan belajar sangat dihargai.

Pihaknya berharap Disdikbud dapat mengevaluasi ketentuan ini dan segera mencari solusi sehingga orang tua kelas akselerasi tidak memilih menunda menyekolahkan anak pada tahun berikutnya.

"Bila orang tua memilih menunda, maka sangat merugikan anak dan tentu merugikan bangsa ini karena tidak memberi ruang pada anak-anak cerdas," ucapnya.

Selain itu, sistem zonasi memperjelas bahwa fasilitas pendidikan antar wilayah sangat tidak merata. Akhirnya di zona yg tidak padat penduduk, sekokahnya masih banyak yg kosong. Akhirnya, untuk mencari murid, beberapa sekolah membuka pendaftaran kembali melalui sistem offline.

Justru pendaftaran gelombang ke II ini malah membuka peluang pungutan liar. "Permintaan kepada sekolah dengan berbagai cara, termasuk pendekatan kekuasaan, dapat menggoda sekolah untuk menerima atau meminta pungutan, terutama di jenjang SMA. Bahkan ada sekolah yang menjadikan pembayaran pungutan sebagai syarat daftar ulang," imbuhnya.

Ombudsman Kalsel menerima banyak laporan soal pungutan melalui jalur offline ini. Bahkan beberapa org tua datang secara rombongan melaporkan sekolah yang melakukan hal demikian. "Banyaknya peminat untuk masuk di sekolah yang semula dipersepsi sebagai sekolah favorit ternyatanya dijadikan peluang memungut, ini karena kurangnya siswa tadi," tukasnya.

Pihaknya berjaji, akan mendalami laporan ini dan segera menindaklanjutinya. Untuk itu Ombudsman menghimbau agar sekolah yang telah memungut untik segera mengembalikan, sebelum nantinya menjadi persoalan hukum. "Karena memungut sudah tidak diperkenankan lagi dan masuk maladministrasi, bahkan bisa menjadi tindak pidana," sebutnya.

Di sisi lain, Pengamat Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Dr Amka menyebut, Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 sudah jelas mengatur sistem zonasi ini. Bahkan di pasal 35 terangnya, pemerintah daerah diberikan kebijakan untuk mengatur sistem zonasi ini.

Ini yang dipertanyakan dirinya, apakah kebijakan tersebut memang dijalankan atau malah terkekang dengan sistem zonasi. Sejatinya, siswa akselerasi tersebut terang mantan Sekretaris Disdikbud Kalsel itu, dapat bersekolah di sekolah terdekat.

Dengan catatan, anak tersebut dibuktikan dengan bukti yang sahih kecerdasannya melalui keterangan psikolog. "Di semua sekolah ada porsi layanan inklusi, jadi sekolah tak boleh tak menerima mereka. Namun, dengan catatan harus dibuktikan apakah benar benar anak tersebut cerdas istemewa," kata Amka.

Bahkan terangnya, siswa akselerasi tersebut mendapat porsi spesial ketika memang benar benar istimewa. "Bahkan ada anak usia 14 tahun yang diterima sebagai mahasiswa karena memang memiliki kecerdasan. Harusnya demikian, sekolah wajib menerima ketika siswa memang benar benar kategori cerdas istimewa," tandasnya.

Memang persoalan PPDB tahun ini sebutnya terlihat persiapan dari pemerintah daerah belum matang. Khususnya pada pengaturan zonasi jarak. Padahal menurutnya, di Permendikbud 17/2017 tersebut sangat memberi ruang untuk daerah mengatur zona jarak ini. "Pendataan wilayah sekolah yang berpenduduk ramai dengan sepi tak berjalan, akhirnya demikian," pungkasnya. (mof/ay/ran)


BACA JUGA

Jumat, 21 Juli 2017 17:22

Di Banua, Taksi Online Belum Mulus, Taxi Offline Mengadang di Bandara

BANJARBARU - Meski sukses menjadi layanan transportasi idaman di berbagai daerah,  kehadiran taksi…

Jumat, 21 Juli 2017 17:03
Politik

Hanya PKS yang Bisa Usung Sendiri

KANDANGAN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Hulu Sungai Selatan (HSS) saat ini sudah menerima…

Jumat, 21 Juli 2017 16:52
Kabar Tanah Bumbu

Tanbu Gelar Tablig Akbar

BATULICIN -Tablig akbar dalam rangka membina mental dan spiritual keagamaan masyarakat Kabupaten Tanah…

Jumat, 21 Juli 2017 16:51
Kabar Tanah Bumbu

156 Kabupaten Ikut Berpartipasi

BATULICIN - Sebanyak 156 kabupaten yang ada seluruh di Indonesia antusias mengikuti APKASI Otonomi Expo…

Kamis, 20 Juli 2017 15:27

Bupati Batola Terpilih Siap Kembalikan Uang Perjalanan Dinas

BANJARMASIN - Setelah sebelumnya Wakil Walikota Banjarmasin, Hermansyah yang akan mengembalikan uang…

Kamis, 20 Juli 2017 15:18

Kecewa, Warga Barabai Akan Kembali Turun ke Jalan

BARABAI – Toleransi terakhir yang diberikan Pemerintah Kabupaten HST terhadap angkutan semen selama…

Kamis, 20 Juli 2017 15:06

Lubang Menganga Dibiarkan, Sudah Banyak Pengendara Jadi Korban

BANJARBARU - Lubang di mulut Jalan Peramuan sudah sering makan korban. Apalagi lubang itu posisinya…

Kamis, 20 Juli 2017 14:42

Ribuan Warga Ikuti Jalan Sehat

BATULICIN - Plt Sekda Tanbu H Erno Rudi Handoko melepas peserta jalan sehat antara Pemkab Tanbu bersama…

Kamis, 20 Juli 2017 14:41

Momentum Silaturahmi PKK se-Indonesia

BATULICIN - Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXIV dilaksanakan di Bandar Lampung,…

Kamis, 20 Juli 2017 14:41

Ribuan Jemaah Hadiri Haul Habib Sholeh

BATULICIN - Ribuan jemaah umat muslim di Kabupaten Tanah Bumbu tumpah ruah mendengarkan tausyiah agama…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .