MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

HUKUM & PERISTIWA

Kamis, 27 Juli 2017 14:02
Polisi Curiga, Ada yang Menyuruh

Developer Tak Kaget Perizinan Banjar Di-OTT

USUT TUNTAS: Tim Saber Pungli Polda Kalsel saat menggeledah kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar, Senin (24/7) tadi.

PROKAL.CO, BANJARMASIN -Sejumlah saksi dimintai keterangan secara maraton dalam kasus pungutan liar di Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar. Termasuk dua pelaku berinisial RI dan BP, dua honorer yang diamankan karena telah meminta pungutan terhadap pemohon izin.

Keberanian RI yang meminta pungutan terhadap pemohon izin dinilai terlalu berani dilakukan oleh petugas yang hanya berstatus honor.

"Karena orang pasti berfikir, bagaimana seorang honorer berani melakukan hal itu," kata Kapolda Kalimantan selatan Brigjen Pol Rachmat Mulyana, Rabu (26/7).

Kapolda sendiri masih belum membeberkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggotanya dalam kasus ini, namun dia juga menduga selain kedua karyawan honorer tersebut ada keterlibatan oknum lainnya. "Bisa mengembang ke yang lebih tinggi lagi siapa yang menyuruh mereka," tambahnya.

Kapolda membeberkan terungkapnya perbuatan kedua karyawan honorer tersebut setelah ada warga yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Gangguan HO. Modus pelaku dengan menawarkan kemudahan dalam proses pengurusan pembuatan izin asalkan ada pembayaran uang tak resmi (pungutan).

Pasal yang dipersangkakan kepada pelaku adalah Pasal 12 huruf e jo Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Para pemohon izin di Kabupaten Banjar mengaku tak kaget dengan penetapan tersangka dua pegawai tidak tetap (PTT) Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar. Mereka menilai DPMPTSP Banjar selama ini dianggap tidak transparan mengenai biaya pengurusan izin.

Salah seorang owner developer yang menolak namanya dikorankan mengatakan, mengurus perizinan di Kabupaten Banjar sistem pembayarannya jauh berbeda dengan daerah lainnya. "Di Banjar setiap kami disuruh bayar biaya perizinan, kami tidak pernah mengetahui rinciannya. Sedangkan, di daerah lain lebih transparan," katanya kepada Radar Banjarmasin.

Dia mengaku, terakhir kali mengurus perizinan pada awal tahun 2017, yaitu izin mendirikan bangunan (IMB) untuk perumahan miliknya yang berlokasi di Manarap, Kecamatan Kertak Hanyar. "Kalau kami yang penting izin keluar, berapapun biayanya akan kami bayar. Karena kalau tidak bayar mereka tidak akan memproses izinnya," tambahnya.

Meski begitu, dia menaruh curiga bahwa jumlah yang harus dia setor tak sesuai dengan aturan yang berlaku. "Pernah ada teman mengeluh ke saya, lokasi perumahannya padahal lebih kecil dari milik saya. Tapi biaya izinnya malah lebih besar miliknya, dibandingkan milik saya," jelasnya.

Hal senada diungkapkan, pemohon izin lainnya yang juga menolak untuk dikorankan. Mengurus perizinan di Banjar lebih bertele-tele dibandingkan dengan daerah lain. "Saya pernah sampai tiga bulan mengurus izin baru selesai, karena harus negosiasi biaya izinnya," ungkapnya.

Namun, setelah biaya disetor, tak sampai satu bulan izin langsung keluar. "Saya menawar biaya, karena merasa tak masuk akal. Sebab, terkadang mereka menolak memberikan kuitansi," ujarnya.

Sementara itu, usai adanya operasi OTT, pelayanan di DPMPTSP Banjar Rabu (26/7) kemarin masih berjalan seperti biasanya.

Menanggapi tudingan miring para pemohon izin, Kepala DPMPTSP Banjar AH Fahri menuturkan bahwa pelayanan perizinan yang mereka lakukan selalu sesuai dengan SOP. "Semua biaya sesuai dengan peraturan, ada beberapa pertimbangan yang dihitung. Mulai dari luas wilayah dan bangunannya," jelasnya.

Sedangkan, untuk lamanya proses perizinan, dia mengungkapkan, pihaknya telah memiliki standar menyelesaikan permohonan izin selama 14 hari. Asalkan, semua persyaratan sudah lengkap. "Tapi, ada sebagian masyarakat berasumsi begitu datang ke sini berkas mereka sudah kami proses. Padahal, berkas dia belum lengkap. Itu yang membuat izin lambat keluar," ungkapnya.

Lalu bagaimana dengan dua pegawainya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Fahri tak mau banyak berkomentar. "Yang jelas, saya serahkan semuanya kepada pihak kepolisian," singkatnya. (gmp/ris/ay/ran/ema)


BACA JUGA

Jumat, 15 Desember 2017 15:53

Ngamuk Bawa Parang, Polisi Datang Langsung Bercebur ke Sungai

BARABAI – Warga Barabai Darat Hulu Sungai Tengah Rabu (13/12) malam kemarin sempat dibuat heboh…

Jumat, 15 Desember 2017 15:50

Terdakwa Kasus Suap Beberkan Suap Lain di PDAM

Terdakwa kasus suap untuk pengesahan Raperda Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih, Muslih akhirnya membuka…

Jumat, 15 Desember 2017 15:32

ADA APA? Ratusan Warga Serbu KPUD HSS

KANDANGAN –  Merasa tidak puas dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten…

Jumat, 15 Desember 2017 15:05

Banjarmasin Bakal Miliki Perda untuk Pil Teler

BANJARMASIN - Sebentar lagi Banjarmasin memiliki perda larangan pil untuk teler. Patut dicatat, pasal…

Jumat, 15 Desember 2017 14:56

Sengketa, Rumah Mewah di Kayutangi Dieksekusi

BANJARMASIN - Sebuah rumah dan lahan kosong yang berlokasi di jalan Hasan Basri Banjarmasin,  Rt…

Kamis, 14 Desember 2017 16:05

Rugikan Negara Rp 1,7 Miliar, Mantan Kadisdik HST Ditahan

BARABAI - Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) HST Dia Udini akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri…

Kamis, 14 Desember 2017 10:43

Satu Tahanan di Rutan Polda Kalsel Terjangkit TBC

BANJARMASIN - Satu orang dari sembilan puluh tahanan di Rutan Polda Kalsel terjangkit  Tubercolosis…

Rabu, 13 Desember 2017 15:37

Waduh..! Bupati Kotabaru Dituntut Rp102 Miliar

KOTABARU - Pernah mendengar pegawai menuntut kepala daerah ganti kerugian jabatan senilai Rp100 miliar…

Rabu, 13 Desember 2017 15:11

Polisi Razia Knalpot Blong ke Sekolah

BANJARBARU - Banyaknya keluhan dari masyarakat tentang masih adanya balapan liar dan penggunaan knalpot…

Rabu, 13 Desember 2017 14:32

KNKT Investigasi Kapal Karam di Sungai Barito

BANJARMASIN - Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sedang menginvestigasi insiden karamnya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .