MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Jumat, 11 Agustus 2017 17:22
Ratusan Perusahaan Tambang di Kalsel Malah Hindari Reklamasi
Foto ilustrasi

PROKAL.CO, class="m-7088865265229858765p1">BANJARMASIN – Ratusan perusahaan tambang di Kalsel tak memenuhi kewajiban pascatambang. Akibatnya, warga Kalsel terancam dengan semakin banyaknya lubang-lubang menganga yang ditinggalkan usai dikeruk. Lubang-lubang ini sendiri rentan menimbulkan permasalahan lingkungan.

Data terakhir pada Juni 2017, Inspektorat Pertambangan Provinsi Kalsel menyebutkan  sedikitnya terdapat 526 usaha pertambangan di Kalsel.  Dari jumlah itu, ada 370 perusahaan tambang di Kalsel yang tak menyediakan jaminan reklamasi.

Padahal sudah menjadi kewajiban para pemegang IUP untuk menyediakan jaminan reklamasi sebagaimana diaturkan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.  Pasal 100 dalam undang-undang tersebut berbunyi bahwa Pemegang IUP dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

"Jaminan diserahkan, setelah perusahaan tambang mendapatkan dokumen. Kemudian, mereka menempatkan jaminannya," jelas Rika Oktari, Inspektur Tambang Provinsi Kalsel. Jika  perusahaan tambang pemilik IUP tidak menyediakan jaminan reklamasi dan pascatambang, maka para pemegang IUP tersebut akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan, mulai dari peringatan, dilakukan pemberhentian sementara dari aktivitas pertambangan, hingga pencabutan izin usaha pertambangan.

"Saat ini, 368 perusahaan tambang yang tidak menyerahkan jaminannya telah diberhentikan sementara aktivitasnya. Posisinya, mereka tidak boleh melakukan kegiatan produksi. Mereka diberi waktu tiga bulan untuk mengurus penyerahan jaminan reklamasi, terhitung sejak Juni," ucapnya.

Pemegang IUP juga wajib menyerahkan jaminan reklamasi dan pascatambang kepada pemerintah. Jangan salah, dana ini tetap tidak  menghilangkan kewajiban perusahaan tambang untuk tetap melakukan reklamasi.

"Jadi, apabila perusahaan sudah melaksanakan reklamasi, dana jaminan yang awalnya diserahkan kepada pemerintah, bisa mereka cairkan. Bukan setelah diserahkan jaminan lalu perusahaan tidak melakukan reklamasi," ucap Rika.

Pencairan jaminan pun menurut Rika sesuai dengan persentase keberhasilan perusahaan dalam melakukan reklamasi. Seberapa persen keberhasilan reklamasinya, maka akan dihitung pula jaminan yang bakal diserahkan. Hasilnya, tentu saja dengan persentase keberhasilan.

"Kalau tingkat keberhasilan reklamasinya di bawah 60%, maka pemerintah dalam hal ini bisa menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi. Tentunya setelah berbagai proses serta kriteria penilaian," ungkapnya. 

Saat ini, keseluruhan jaminan perusahaan di Kalsel yang diserahkan kepada pemerintah Provinsi Kalsel berjumlah sebesar Rp16.468.788.000, ditambah dengan mata uang asing berjumlah 1.270.118 US Dollar. Seluruh jaminan tersebut disimpan di bank milik negara. (war/ay/ran)


BACA JUGA

Sabtu, 16 Desember 2017 15:08

Memilih Pejabat, Nadjmi: Bukan karena Teman, Apalagi Bayaran

BANJARBARU - Sebanyak 21 nama peserta pemilihan jabatan pimpinan tinggi pratama yang lolos tiga besar…

Sabtu, 16 Desember 2017 15:05

Tahun ini Penyerahan Bantuan Alat Tangkap Ikan Tak Selesai

BANJARBARU – Penyerahan ribuan paket bantuan alat tangkap ikan (API) dari Kementerian Perikanan…

Sabtu, 16 Desember 2017 14:54

Alhamdulillah, Banjir di HSS Akhirnya Surut

KANDANGAN – Jalan empat kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS); jalan di Kecamatan Kandangan,…

Sabtu, 16 Desember 2017 11:56

PRIHATIN..!!! Tiap Tahun 15 Miliar Pohon Lenyap

BATULICIN - Hutan di Indonesia sudah masuk kategori kritis. Dalam jurnal terbaru, setiap tahunnya…

Sabtu, 16 Desember 2017 11:54

Besok, SMPC Digelar di RTH Pasar Minggu

BATULICIN - Kegiatan Senam Minggu Pagi Ceria (SMPC) akan kembali digelar Minggu (17/12), di Ruang…

Sabtu, 16 Desember 2017 11:50

Permudah Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

BATULICIN - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Bumbu menggelar Sosialisasi…

Jumat, 15 Desember 2017 15:59

SMS Ancaman Gagal Halangi Angket

MARTAPURA - Sebuah SMS dikirimkan seseorang ke handphone H Akhmad Rozani. Isinya adalah ancaman kepada…

Jumat, 15 Desember 2017 15:38

Astaga..!! Empat Rumah di Desa Malutu Ditelan Sungai Amandit

KANDANGAN – Arus Sungai Amandit yang meluap dan berarus kuat setelah hujan yang turun sejak Kamis…

Jumat, 15 Desember 2017 15:26

Truk Besar Masih Kuasai Jalan Trikora

BANJARBARU - Belum ada tindakan dari instansi terkait, Bundaran Trikora berdekatan dengan Masjid Agung…

Jumat, 15 Desember 2017 15:15

Ciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat

BATULICIN - DPRD Tanbu menyetujui Raperda Penanggulangan Prostitusi, Perumahan dan Permukiman menjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .