MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Rabu, 16 Agustus 2017 15:47
PT SILO Mau Nambang? Penuhi Janji Dulu Donk!
LAHAN TERANCAM TAMBANG: Warga Desa Berkambit, Kotabaru, bencengkrama di depan rumah.

PROKAL.CO, KOTABARU - Kabar bakal ditambangnya wilayah konsesi milik PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) grup di Pulau Laut terus menyeruak.

Anehnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel ternyata belum mengetahuinya.

Bahkan, eksplorasi Pulau Laut dirasakan janggal karena PT SILO belum memenuhi janji kepada Pemkab Kotabaru.

Plt Kepala Dinas ESDM Kalsel, Hanif Faisol mengatakan, hingga kini pihaknya masih belum menerima pemberitahuan secara resmi dari PT SILO mengenai rencana penambangan. "Mereka 'kan punya MoU dengan Pemkab Kotabaru, sebelum beroperasi janji itu katanya harus dipenuhi," katanya kepada Radar Banjarmasin.

Dia merincikan, janji yang harus dipenuhi oleh pihak PT SILO antara lain membangun jembatan penghubung antara Pulau Laut dan Kalimantan, membangun power plant berkapasitas 30 MW, serta membangun smelter atau tempat pengolahan hasil tambang.

"Pemkab harusnya menuntut janji itu," ungkapnya. Jika janji itu berhasil dipenuhi, kemungkinan rencana beroperasinya PT SILO Group dapat berjalan.

Sebab, tiga dari enam perusahaan yang ada di dalam konsesi pertambangan PT SILO telah memiliki izin operasi produksi (OP) berstatus clean and clear (CnC). "Izin mereka masih berlaku hingga 2030, setelah SK-nya keluar pada tahun 2010.

Pada masa Bupati Irhami Ridjani," ungkap Hanif. Ketiga perusahaan yang masih memiliki izin eksploitasi tersebut, keseluruhannya berada di Pulau Laut sebelah utara. Yaitu, PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Sebuku Sejaka Coal.

Sedangkan, tiga perusahaan lainnya yang berada di Pulau Laut sebelah selatan hanya memiliki izin eksplorasi dan masa berlakunya telah habis pada 2016. Ketiga perusahaan itu yaitu, PT Sebuku Kerambu Coal, PT Sebuku Selaru Coal dan PT Sebuku Suwangi Coal.

Meski tiga perusahaan di dalam PT SILO Group ada yang memiliki izin, namun rencana penambangan kemungkinan masih ada halangan. Sebab, ada penolakan dari masyarakat sekitar lokasi tambang. "Jadi, penghalangnya ada di masyarakat. Kalau secara teknisnya, mereka sudah memenuhi syarat," ujar Hanif.

Dirut PT SILO Hendry Yulianto, kepada Radar Banjarmasin melalui sambungan telepon mengaku mengetahui memang ada penolakan masyarakat. Dia meminta masyarakat tidak reaktif terhadap rencana tambang Pulau Laut.

Dia kembali menjanjikan penyerapan tenaga kerja lokal. Selain itu katanya, SILO akan bekerja sesuai Amdal sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait ancaman lingkungan. Dia kemudian mengklarifikasi bahwa perusahaan yang akan menambang di Pulau Laut bukan SILO. "Hanya grupnya saja. Ada Sebuku Tanjung Coal, ada Sejaka," bebernya.

Sayangnya, Hendry mengatakan tak bisa memperlihatkan dokumen izinnya karena sedang bepergian. Dia meminta Radar Banjarmasin meminta dokumen tersebut kepada humasnya. "Saya sudah baca beritanya. Mestinya (anak buah saya) buka saja dokumennya.

Tidak ada yang bisa ditutupi," tambahnya menyesalkan sikap Manajer PT Sebuku Tanjung Coal, Yohan, yang sebelumnya tidak memperlihatkan dokumen izin kepada Radar Banjarmasin.

Hendry menambahkan, batubara yang ditambang nantinya diperuntukkan untuk bahan bakar operasional pabrik smelter bijih besi PT SILO di Pulau Sebuku. Selama ini jelasnya, SILO di Sebuku membeli batubara dari Kalsel dan juga luar Kalsel. "Juga harga batubara sekarang sudah bagus," ungkapnya seraya menambahkan, selain untuk kebutuhan perusahaan di Sebuku, batubara kalori tinggi nantinya bisa dijual.

Dihubungi Radar Banjarmasin, Humas SILO, Yani malah mengaku tidak memiliki salinan izin grup perusahannya yang menambang di Pulau Laut. "Saya minta ke bagian legal dulu di Jakarta. Saya tidak ada megang," akunya.

Senada, Manajer Sebuku Tanjung Coal, Yohan juga tak bisa memperlihatkan surat izinnya. "Tapi pastinya kami ada izin. IUP Produksi sama saja dengan eksploitasi," ujarnya seraya menambahkan izin itu diperoleh di zaman Bupati HM Sjachrani Mataja tahun 2010.

Yohan juga kemudian membantah keterangan Kades Bekambit Asri, M Syamsir yang mengatakan mereka masuk tanpa izin. "Tidak benar karyawan masuk desa tanpa izin itu," sahutnya cepat.

Dihubungi kemudian, mantan Bupati Kotabaru Sjachrani Mataja yang sekarang merupakan anggota DPR RI, malah mempertanyakan sikap SILO Group yang mau menambang di Pulau Laut. "Jembatannya sudah mereka bikin kah?" tanyanya dengan nada tinggi.

Sjachrani menjelaskan, Pemkab Kotabaru pada masa kepemimpinannya memang memberikan izin tambang kepada SILO Group karena perusahaan bijih besi di Pulau Sebuku itu bersedia membangun jembatan dari Pulau Laut ke Pulau Kalimantan. Juga perusahaan sanggup tidak menjual batubara ke luar daerah, tapi hanya untuk konsumsi lokal.

Kemudian, perusahaan harus membangun industri pemurnian bijih besi di Pulau Laut.
"Kenapa itu saya minta? Ya supaya Pulau Laut hidup, ada serapan tenaga kerja. Ada tambahan daya listrik, ada jembatan dan ada pelabuhan. Nah semua itu belum ada yang mereka kerjakan," sungutnya.

Anggota DPR RI dari Partai Gerindra ini pun meminta Bupati Kotabaru Sayed Jafar mencabut izin SILO Group di Pulau Laut. "Bisa dicabut karena sudah menimbulkan masalah," tandasnya.

Sayangnya Pemkab Kotabaru menutup mulut. Bupati Kotabaru Sayed Jafar bahkan enggan berkomentar banyak terkait hal itu. "Tanyakan saja sama SILO," ujarnya kepada Radar Banjarmasin, Selasa (15/8) kemarin di Kantor Bupati. "Ya kalau dia mau nambang kan berarti sudah ada izinnya," tambahnya tanpa menjelaskan tentang proses perizinan itu.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, warga Kecamatan Pulau Laut Timur utamanya di Desa Bekambit Asri resah dengan rencana tambang di sana. Karena kawasan Pulau Laut Timur merupakan sentra pertanian, perkebunan dan perikanan. Warga khawatir tambang akan membuat mata pencaharian mereka hilang.

Begitu juga dengan sebagian warga di Pulau Laut Tengah. Warga yang menolak tambang beralasan, bisnis tersebut banyak menimbulkan dampak negatif bukan hanya pada lingkungan tapi juga sosial dan budaya.

Meski sebagian warga lainnya justru sudah menjual lahan mereka, kepada perusahaan yang sekarang sedang membuat jalan hauling dari Pulau Laut Tengah ke Pulau Laut Timur.

Perjalanan SILO Group sendiri dalam menguasai perut bumi Pulau Laut diwarnai banyak kontroversi. Tahun 2010 misalnya, Bupati saat itu yang sekarang menjabat anggota DPR RI HM Sjachrani Mataja mencabut Perbup larangan tambang Pulau Laut yang dia buat sendiri. (zal/ay/ran)


BACA JUGA

Sabtu, 16 Desember 2017 15:08

Memilih Pejabat, Nadjmi: Bukan karena Teman, Apalagi Bayaran

BANJARBARU - Sebanyak 21 nama peserta pemilihan jabatan pimpinan tinggi pratama yang lolos tiga besar…

Sabtu, 16 Desember 2017 15:05

Tahun ini Penyerahan Bantuan Alat Tangkap Ikan Tak Selesai

BANJARBARU – Penyerahan ribuan paket bantuan alat tangkap ikan (API) dari Kementerian Perikanan…

Sabtu, 16 Desember 2017 14:54

Alhamdulillah, Banjir di HSS Akhirnya Surut

KANDANGAN – Jalan empat kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS); jalan di Kecamatan Kandangan,…

Sabtu, 16 Desember 2017 11:56

Tiap Tahun 15 Miliar Pohon Lenyap

BATULICIN - Hutan di Indonesia sudah masuk kategori kritis. Dalam jurnal terbaru, setiap tahunnya…

Sabtu, 16 Desember 2017 11:54

Besok, SMPC Digelar di RTH Pasar Minggu

BATULICIN - Kegiatan Senam Minggu Pagi Ceria (SMPC) akan kembali digelar Minggu (17/12), di Ruang…

Sabtu, 16 Desember 2017 11:50

Permudah Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

BATULICIN - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Bumbu menggelar Sosialisasi…

Jumat, 15 Desember 2017 15:59

SMS Ancaman Gagal Halangi Angket

MARTAPURA - Sebuah SMS dikirimkan seseorang ke handphone H Akhmad Rozani. Isinya adalah ancaman kepada…

Jumat, 15 Desember 2017 15:38

Astaga..!! Empat Rumah di Desa Malutu Ditelan Sungai Amandit

KANDANGAN – Arus Sungai Amandit yang meluap dan berarus kuat setelah hujan yang turun sejak Kamis…

Jumat, 15 Desember 2017 15:26

Truk Besar Masih Kuasai Jalan Trikora

BANJARBARU - Belum ada tindakan dari instansi terkait, Bundaran Trikora berdekatan dengan Masjid Agung…

Jumat, 15 Desember 2017 15:19

Fokus Penguatan Kader Lingkungan

BANJARBARU - Para kader lingkungan Banjarbaru Go Green and Clean Kamis (14/12) kemarin mendapatkan penghargaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .