MANAGED BY:
SELASA
20 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Kamis, 17 Agustus 2017 13:52
Penambangan PT SILO, Sjachrani dan Hendry Saling Tunjuk

MoU Berubah, Izin IUP Penuh Misteri

Direktur Operasional PT. SILO, Henry Yulianto

PROKAL.CO, KOTABARU - Polemik rencana penambangan Pulau Laut oleh SILO Group terus bergulir. Adalah pernyataan Plt Kepala Dinas ESDM Kalsel Hanif Faisol bahwa izin tambang SILO Group keluar pada masa Bupati Irhami Ridjani tahun 2010 menimbulkan pertanyaan.

Pasalnya, dari dokumen yang didapat Radar Banjarmasin, IUP Produksi PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Sebuku Batubai Coal justru dikeluarkan dan ditandatangani Bupati HM Sjachrani Mataja pada tanggal 7 Juli 2010.

Dari beberapa dokumen yang didapatkan Radar Banjarmasin, kronologi pemberian izin tambang di Pulau Laut menimbulkan tanda tanya. Misalnya, izin Kuasa Pertambangan (KP) kepada SILO Group di Pulau Laut diberikan pada tahun 2009. Padahal, pada tahun 2009, SK Bupati No 30 Tahun 2004 tentang Larangan Tambang Pulau Laut masih berlaku.

SK itu baru dicabut Bupati HM Sjachrani Mataja pada tanggal 30 Juni 2010. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2010, pemilik SILO Group (Sebuku Group) Effendy Tios dan Humas SILO Group Soputro membuat akta perjanjian dengan Bupati HM Sjachrani Mataja di hadapan notaris Iwan Setiawan yang beralamat di Jalan Sultan Adam Banjarmasin.

Dalam akta itu tertulis bahwa untuk mendapatkan izin IUP Produksi, maka Sebuku Group bersedia diantaranya: membangunkan jembatan Pulau Laut ke Pulau Kalimantan, memakai batubara untuk PLTU lokal, membangun pabrik bijih besi dengan kokas, membangun pelabuhan dengan kapasitas 30.000 ton, memberi pengolahan air bersih 1.000.000 meter kubik, dan rekrutmen tenaga kerja lokal sebanyak 75 persen.

Akta itu kemudian ditandatangani Bupati HM Sjachrani Mataja dan pemilik SILO Group serta notaris. Tidak lama kemudian, pada tanggal 7 Juli 2010, keluar IUP Produksi kepada PT Sebuku Tanjung Coal, Sebuku Batubai Coal, Sebuku Sejaka Coal dan PT Banjar Asri (bijih besi). Bukti adanya IUP P itu juga terlihat pada situs minerba.esdm.go.id, di sana tertulis lengkap tanggal SK dan luasan izinnya.

Dikonfirmasi Rabu (16/8), Plt Kepala ESDM Kalsel Hanif Faisol, membenarkan kalau IUP Produksi tambang di Pulau Laut keluar bukan di zaman Bupati H Irhami Ridjani, tapi di zaman Bupati HM Sjachrani Mataja. Namun, melalui pesan singkat, Sjachrani membantah telah mengeluarkan IUP Produksi.

"IUP apa itu? Yang keluar itu izin KP saja dengan perjanjian membangun jembatan dan batubara, hanya untuk keperluan listrik industri," ujarnya seraya meminta wartawan menemui mantan Kadis Pertambangan di zamannya, Akhmad Rivai.

Kerancuan dan kejanggalan tidak berhenti di sana. Pada masa Bupati H Irhami Ridjani, pada 20 April 2014, mengeluarkan SK perpanjangan IUP Eksplorasi kepada PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Sebuku Batubai Coal yang titik koordinatnya berada dalam titik koordinat IUP Produksi yang telah dikeluarkan Bupati HM Sjachrani Mataja.

Menanggapi itu, Hanif Faisol mengatakan, tidak bisa IUP Eksplorasi berada dalam wilayah IUP Produksi. Karena untuk mendapatkan IUP Produksi sebelumnya harus melalui, salah satunya, tahapan IUP Eksplorasi. Kecuali IUP Eksplorasi dimaksud berada di luar wilayah IUP Produksi. Hal senada juga dikatakan Dirut Walhi Kisworo Dwicahyono.

Ditanya soal kejanggalan itu, Dirut PT SILO Hendry Yulianto menegaskan, bahwa izin IUP Produksi milik SILO Group di Pulau Laut dikeluarkan pada masa Bupati HM Sjachrani Mataja. "Nantilah kita buka semua. Semua suratnya ada di Jakarta soalnya," ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Mengenai soal perpanjangan izin eksplorasi pada wilayah IUP Produksi, dia juga membenarkan. Namun, ia mengaku terpaksa dilakukan karena ada perubahan besar pada bisnis (harga) batubara. Sehingga pihaknya merasa perlu melakukan eksplorasi lagi di Pulau Laut untuk memetakan kandungan batubara secara spesifik.

Adapun terkait janji SILO Group membangun jembatan dan lainnya, menurutnya sudah dilakukan. "Jembatan itu kita sudah habis 1.000.000 US Dollar. Kita sudah ketemu konsultannya yang asal China di Singapura, sama Pemkab dan ada anggota DPRD saat itu. Semua dokumennya ada," paparnya.

Namun, lanjutnya, pembangunan jembatan gagal karena pada saat itu Pemkab Kotabaru kukuh dibangun di kawasan Tanjung Ayun yang masuk cagar alam. Sayangnya, lobi melepas kawasan cagar alam di Tanjung Ayun pada Kementerian Kehutanan tidak membawa hasil. Sampai kemudian, pemerintah menganggarkan dana untuk pembangunan jembatan. "Andai saat itu Pemkab mau geser (ke lokasi non cagar alam), jembatan itu sudah selesai," aku Hendry.

Dan kemudian kata Hendry, perjanjian antara SILO Group di masa Sjachrani diubah pada masa Irhami. Pointnya bukan lagi jembatan, tapi memberikan bantuan senilai Rp700 miliar dalam bentuk infrastruktur. Sebagian sudah dibangunkan Siring Laut dan jalan rintisan. "Ya habisnya Rp60 miliar. Sudah kita hibahkan," kata Hendry.

Termasuk perjanjian batubara untuk kepentingan listrik lokal yang disebut Sjachrani juga dia sanggah. Kata Hendry, batubara di Pulau Laut kalorinya tinggi dengan rata-rata di atas enam. Batubara itu jika hanya dipakai untuk PLTU maka merupakan pemborosan. "Lebih baik dijual dan uangnya dibelikan batubara kalori rendah yang memang diperuntukkan untuk PLTU," ujarnya.

Ke mana batubara akan dijual? Hendry mengungkapkan, negara Jepang sedang keteteran dengan bahaya nuklir. Nah, Jepang ingin kembali mengaktifkan pembangkit listrik kualitas tinggi yang memerlukan batubara kalori tinggi. "Ke sana rencananya batubara akan dijual," katanya.

Namun, melihat adanya penolakan masyarakat dan LSM di Kotabaru, Hendry mengaku tidak habis pikir. Alasannya, dari total kompensasi Rp700 miliar ganti jembatan, perusahaan sudah mengeluarkan 10 persen. "Kita sudah kasih panjar 10 persen, sementara batubara satu ton pun belum ada kita angkut," keluhnya.

Mengenai ancaman lingkungan, Hendry membantah tudingan itu. "Paling yang kami tambang hanya 2.000 hektar saja. Juga sisa tambang nanti bisa jadi kolam penampungan air, karena Pulau Laut ini semuanya air resapan hujan," paparnya.

Sementara itu, gelombang penolakan tambang Pulau Laut terus terdengar dan semakin gencar. Warga tidak percaya SILO Group menambang sedikit saja. "Di mana-mana juga begitu. Sedikit saja, buktinya apa. Pulau Sebuku sudah jadi bukti, apa yang terjadi di sana?," sungut Ketua KPUD Kotabaru M Erfan yang dulu sempat bersuara keras menolak tambang Pulau Laut.

"Kita lahir di Pulau Laut. Nanti juga mati di Pulau Laut. Janganlah Pulau Laut ditambang, kasihan anak cucu nanti," tambahnya. Kemudian soal perubahan MoU, Erfan menegaskan, masyarakat dan publik apakah sudah tahu mengenai itu. "Itu adalah dokumen publik yang harus diketahui oleh masyarakat. LSM sudah menolak SILO Group sejak proses perizinan,"  tandasnya.

Warga lainnya menilai, perubahan MoU semestinya juga menggugurkan IUP Produksi SILO Group. "Untuk mendapatkan IUP Produksi maka perjanjian itu dibuat. Nah, kalau isi perjanjian diubah, maka batal juga IUP Produksinya," ujar Syafriansyah, warga Kotabaru. (zal/tof)

 


BACA JUGA

Senin, 19 Februari 2018 17:21

Latdas PMR SMK PP N Banjarbaru, Latih Siswa Peduli Sesama

BANJARBARU - SMK PP Negeri Banjarbaru melengkapi keterampilan dasar peserta didiknya dengan membangun…

Senin, 19 Februari 2018 14:37
Berita Tabalong

ASN Tabalong Diingatkan Soal Netralitas Pilkada

TANJUNG - Lagi-lagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong diingatkan…

Senin, 19 Februari 2018 14:29

Persiapkan Acara Haul, Tim Sound System Kerja Ekstra

MARTAPURA – Pemasangan pengeras suara di Haul ke-13 Abah Guru Sekumpul ternyata sudah dilaksanakan…

Senin, 19 Februari 2018 13:54

Disbudpar Minta Bantuan Satpol PP Tertibkan Pedagang Siring Tandean

BANJARMASIN - Pukul 15:00 Wita, puluhan pedagang kaki lima (PKL) mulai membuka lapak di Siring Pirre…

Senin, 19 Februari 2018 13:14

Dewan Ingin ada CCTV Online di Pembatuan

BANJARBARU - DPRD Banjarbaru mengapresiasi program Pemkot Banjarbaru yang mengaktifkan CCTV secara online…

Senin, 19 Februari 2018 11:14
Pemko Banjarbaru

Wakil Walikota Hadiri Musyawarah KONI Banjarbaru

BANJARBARU - Wakil Walikota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan bersama perwakilan KONI Kalsel Syarifudin,…

Senin, 19 Februari 2018 10:14

Mardani Serahkan Donasi Warga Banua untuk Palestina

BATULICIN - Bupati Tanbu Mardani H Maming menyerahkan donasi warga banua untuk rakyat Palestina hasil…

Senin, 19 Februari 2018 10:13

Rencana DKBP3A Tanah Bumbu Bentuk SRA

BATULICIN - Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten…

Senin, 19 Februari 2018 10:11

Anak Ponpes Darul Ijabah Gunung Tinggi Dilatih Kesamaptaan

BATULICIN - Puluhan Santri Pondok Pesantren Darul Ijabah Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin dilatih kesamaptaan…

Minggu, 18 Februari 2018 00:54
Politik

PBB dan PKPI Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu 2019, ini Reaksi Yusril

BANJARMASIN -  Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) sementera…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .