MANAGED BY:
RABU
20 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Kamis, 17 Agustus 2017 13:52
Penambangan PT SILO, Sjachrani dan Hendry Saling Tunjuk

MoU Berubah, Izin IUP Penuh Misteri

Direktur Operasional PT. SILO, Henry Yulianto

PROKAL.CO, KOTABARU - Polemik rencana penambangan Pulau Laut oleh SILO Group terus bergulir. Adalah pernyataan Plt Kepala Dinas ESDM Kalsel Hanif Faisol bahwa izin tambang SILO Group keluar pada masa Bupati Irhami Ridjani tahun 2010 menimbulkan pertanyaan.

Pasalnya, dari dokumen yang didapat Radar Banjarmasin, IUP Produksi PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Sebuku Batubai Coal justru dikeluarkan dan ditandatangani Bupati HM Sjachrani Mataja pada tanggal 7 Juli 2010.

Dari beberapa dokumen yang didapatkan Radar Banjarmasin, kronologi pemberian izin tambang di Pulau Laut menimbulkan tanda tanya. Misalnya, izin Kuasa Pertambangan (KP) kepada SILO Group di Pulau Laut diberikan pada tahun 2009. Padahal, pada tahun 2009, SK Bupati No 30 Tahun 2004 tentang Larangan Tambang Pulau Laut masih berlaku.

SK itu baru dicabut Bupati HM Sjachrani Mataja pada tanggal 30 Juni 2010. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2010, pemilik SILO Group (Sebuku Group) Effendy Tios dan Humas SILO Group Soputro membuat akta perjanjian dengan Bupati HM Sjachrani Mataja di hadapan notaris Iwan Setiawan yang beralamat di Jalan Sultan Adam Banjarmasin.

Dalam akta itu tertulis bahwa untuk mendapatkan izin IUP Produksi, maka Sebuku Group bersedia diantaranya: membangunkan jembatan Pulau Laut ke Pulau Kalimantan, memakai batubara untuk PLTU lokal, membangun pabrik bijih besi dengan kokas, membangun pelabuhan dengan kapasitas 30.000 ton, memberi pengolahan air bersih 1.000.000 meter kubik, dan rekrutmen tenaga kerja lokal sebanyak 75 persen.

Akta itu kemudian ditandatangani Bupati HM Sjachrani Mataja dan pemilik SILO Group serta notaris. Tidak lama kemudian, pada tanggal 7 Juli 2010, keluar IUP Produksi kepada PT Sebuku Tanjung Coal, Sebuku Batubai Coal, Sebuku Sejaka Coal dan PT Banjar Asri (bijih besi). Bukti adanya IUP P itu juga terlihat pada situs minerba.esdm.go.id, di sana tertulis lengkap tanggal SK dan luasan izinnya.

Dikonfirmasi Rabu (16/8), Plt Kepala ESDM Kalsel Hanif Faisol, membenarkan kalau IUP Produksi tambang di Pulau Laut keluar bukan di zaman Bupati H Irhami Ridjani, tapi di zaman Bupati HM Sjachrani Mataja. Namun, melalui pesan singkat, Sjachrani membantah telah mengeluarkan IUP Produksi.

"IUP apa itu? Yang keluar itu izin KP saja dengan perjanjian membangun jembatan dan batubara, hanya untuk keperluan listrik industri," ujarnya seraya meminta wartawan menemui mantan Kadis Pertambangan di zamannya, Akhmad Rivai.

Kerancuan dan kejanggalan tidak berhenti di sana. Pada masa Bupati H Irhami Ridjani, pada 20 April 2014, mengeluarkan SK perpanjangan IUP Eksplorasi kepada PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Sebuku Batubai Coal yang titik koordinatnya berada dalam titik koordinat IUP Produksi yang telah dikeluarkan Bupati HM Sjachrani Mataja.

Menanggapi itu, Hanif Faisol mengatakan, tidak bisa IUP Eksplorasi berada dalam wilayah IUP Produksi. Karena untuk mendapatkan IUP Produksi sebelumnya harus melalui, salah satunya, tahapan IUP Eksplorasi. Kecuali IUP Eksplorasi dimaksud berada di luar wilayah IUP Produksi. Hal senada juga dikatakan Dirut Walhi Kisworo Dwicahyono.

Ditanya soal kejanggalan itu, Dirut PT SILO Hendry Yulianto menegaskan, bahwa izin IUP Produksi milik SILO Group di Pulau Laut dikeluarkan pada masa Bupati HM Sjachrani Mataja. "Nantilah kita buka semua. Semua suratnya ada di Jakarta soalnya," ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Mengenai soal perpanjangan izin eksplorasi pada wilayah IUP Produksi, dia juga membenarkan. Namun, ia mengaku terpaksa dilakukan karena ada perubahan besar pada bisnis (harga) batubara. Sehingga pihaknya merasa perlu melakukan eksplorasi lagi di Pulau Laut untuk memetakan kandungan batubara secara spesifik.

Adapun terkait janji SILO Group membangun jembatan dan lainnya, menurutnya sudah dilakukan. "Jembatan itu kita sudah habis 1.000.000 US Dollar. Kita sudah ketemu konsultannya yang asal China di Singapura, sama Pemkab dan ada anggota DPRD saat itu. Semua dokumennya ada," paparnya.

Namun, lanjutnya, pembangunan jembatan gagal karena pada saat itu Pemkab Kotabaru kukuh dibangun di kawasan Tanjung Ayun yang masuk cagar alam. Sayangnya, lobi melepas kawasan cagar alam di Tanjung Ayun pada Kementerian Kehutanan tidak membawa hasil. Sampai kemudian, pemerintah menganggarkan dana untuk pembangunan jembatan. "Andai saat itu Pemkab mau geser (ke lokasi non cagar alam), jembatan itu sudah selesai," aku Hendry.

Dan kemudian kata Hendry, perjanjian antara SILO Group di masa Sjachrani diubah pada masa Irhami. Pointnya bukan lagi jembatan, tapi memberikan bantuan senilai Rp700 miliar dalam bentuk infrastruktur. Sebagian sudah dibangunkan Siring Laut dan jalan rintisan. "Ya habisnya Rp60 miliar. Sudah kita hibahkan," kata Hendry.

Termasuk perjanjian batubara untuk kepentingan listrik lokal yang disebut Sjachrani juga dia sanggah. Kata Hendry, batubara di Pulau Laut kalorinya tinggi dengan rata-rata di atas enam. Batubara itu jika hanya dipakai untuk PLTU maka merupakan pemborosan. "Lebih baik dijual dan uangnya dibelikan batubara kalori rendah yang memang diperuntukkan untuk PLTU," ujarnya.

Ke mana batubara akan dijual? Hendry mengungkapkan, negara Jepang sedang keteteran dengan bahaya nuklir. Nah, Jepang ingin kembali mengaktifkan pembangkit listrik kualitas tinggi yang memerlukan batubara kalori tinggi. "Ke sana rencananya batubara akan dijual," katanya.

Namun, melihat adanya penolakan masyarakat dan LSM di Kotabaru, Hendry mengaku tidak habis pikir. Alasannya, dari total kompensasi Rp700 miliar ganti jembatan, perusahaan sudah mengeluarkan 10 persen. "Kita sudah kasih panjar 10 persen, sementara batubara satu ton pun belum ada kita angkut," keluhnya.

Mengenai ancaman lingkungan, Hendry membantah tudingan itu. "Paling yang kami tambang hanya 2.000 hektar saja. Juga sisa tambang nanti bisa jadi kolam penampungan air, karena Pulau Laut ini semuanya air resapan hujan," paparnya.

Sementara itu, gelombang penolakan tambang Pulau Laut terus terdengar dan semakin gencar. Warga tidak percaya SILO Group menambang sedikit saja. "Di mana-mana juga begitu. Sedikit saja, buktinya apa. Pulau Sebuku sudah jadi bukti, apa yang terjadi di sana?," sungut Ketua KPUD Kotabaru M Erfan yang dulu sempat bersuara keras menolak tambang Pulau Laut.

"Kita lahir di Pulau Laut. Nanti juga mati di Pulau Laut. Janganlah Pulau Laut ditambang, kasihan anak cucu nanti," tambahnya. Kemudian soal perubahan MoU, Erfan menegaskan, masyarakat dan publik apakah sudah tahu mengenai itu. "Itu adalah dokumen publik yang harus diketahui oleh masyarakat. LSM sudah menolak SILO Group sejak proses perizinan,"  tandasnya.

Warga lainnya menilai, perubahan MoU semestinya juga menggugurkan IUP Produksi SILO Group. "Untuk mendapatkan IUP Produksi maka perjanjian itu dibuat. Nah, kalau isi perjanjian diubah, maka batal juga IUP Produksinya," ujar Syafriansyah, warga Kotabaru. (zal/tof)

 


BACA JUGA

Selasa, 19 September 2017 16:05

MUI Hulu Sungai Utara: Kai Harum Bukan Wali

AMUNTAI – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) telah menerbitkan fatwa…

Selasa, 19 September 2017 15:41

Ini Perkembangan Terbaru Pembangunan Jalur Kereta Api di Kalsel

BANJARMASIN – Pembangunan jalur kereta api di Kalsel terus dilakukan. Di Kalsel, proyek ini mempunyai…

Selasa, 19 September 2017 15:33

Kehilangan Masa Jayanya, Jumlah Angkot di Banjarmasin Terus Menyusut

BANJARMASIN - Alih-alih mengalami peningkatan secara kualitas dan kuantitas, angkutan kota (angkot)…

Selasa, 19 September 2017 15:23

Upah Tak Dibayar, Buruh Demo Perusahaan

KANDANGAN – Belasan orang yang mengaku sebagai buruh dari  PT Selaras Mandiri Sejahtera (SMS),…

Selasa, 19 September 2017 13:42

Tolak Perppu Ormas, Ulama dan Tokoh Banjarbaru Siapkan Petisi

BANJARBARU - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ulama dan Tokoh Umat Ahlusunnah Wal…

Selasa, 19 September 2017 13:37

Terbersih dan Terindah Terima Penghargaan

MARABAHAN - Pemerintah Kabupaten Batola menyerahkan piagam, trofi, dan hadiah kepada pemenang lomba…

Selasa, 19 September 2017 13:29

Pemkab Tanbu Lelang Jabatan

BATULICIN - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Prata…

Selasa, 19 September 2017 13:27

Hilangkan Praktek Korupsi dan Pungli

BATULICIN - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar upacara bendera dalam rangka Memperingati Hari…

Selasa, 19 September 2017 12:24

Siapakah Pengganti Dirut PDAM Bandarmasih?

BANJARMASIN — Menyusul ditetapkannya Direktur Utama PDAM Bandarmasih Muslih dan Manajer Keuangan…

Selasa, 19 September 2017 12:16

Banjarmasin Masuk Nominasi Kota Sehat, ini Himbauan Walikota

BANJARMASIN – Kota Banjarmasin kembali masuk dalam penilaian tim verifikasi Kota Sehat 2017. …
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .