MANAGED BY:
SENIN
23 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 18 Agustus 2017 16:42
PT SILO Beberkan Izin, Walhi: IUP Produksinya Janggal
INI IZIN KAMI: Yohan Gessong memperlihatkan bukti izin IUP Produksi Pulau Laut yang ditandatangani Bupati HM Sjachrani Mataja.

PROKAL.CO, KOTABARU - PT SILO Group (Sebuku Group) akhirnya membuka data dan memperlihatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi tiga perusahaan batubara di Pulau Laut yang ditandatangani mantan Bupati Kotabaru Sjahcrani Mataja pada 7 Juli 2010.

"Kami tidak mau menyerang. Ini kami hanya mau meluruskan. Kalau izin kami memang sudah ada, dikeluarkan bupati waktu itu Pak Sjachrani (Mataja)," ujar Manajer PT Sebuku Tanjung Coal (SILO Group), Yohan Gessong kepada Radar Banjarmasin, Kamis (17/8) kemarin.

Dia memperlihatkan IUP Produksi PT Sebuku Tanjung Coal, PT Sebuku Sejaka Coal, dan PT Sebuku Batubai Coal. Ia juga menyebut ada satu IUP Produksi milik PT Banjar Asri, namun bukan komoditas batubara tapi bijih besi, juga dikeluarkan Sjachrani pada tanggal yang sama.

Dari data itu, PT Sebuku Batubai Coal mendapat izin seluas 5.140 hektar di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah.

PT Sebuku Tanjung Coal seluas 8.990 hektar Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah. PT Sebuku Sejaka Coal seluas 8.140 hektar di Kecamatan Pulau Laut Timur.

Dan PT Banjar Asri seluas 1.395 hektar di Pulau Laut Timur. Semua izin berlaku sampai 7 Juli 2030. "Nggak mungkin kami berani nambang kalau izin tak lengkap," kata Yohan.
Dikonfirmasi kemudian, Sjachrani mengaku tidak terlalu ingat.

"Tapi rasanya cuma empat ribu hektar," ujarnya seraya meminta wartawan mengontak Kepala Dinas Pertambangan di eranya, Akhmad Rivai yang hingga berita ini diturunkan belum menjawab telepon wartawan Radar Banjarmasin.

Sjachrani menegaskan, jika pun demikian, karena SILO Group sudah mengubah MoU yang dikeluarkan di masa pemerintahannya, maka IUP Produksi pada tiga perusahaan batubara itu menjadi tidak sah.

Karena dalam hal ini, PT SILO tidak melakukan persyaratan yang telah dijanjikan sebelumnya (wanprestasi), diantaranya membuat jembatan Pulau Laut ke Pulau Kalimantan, tidak menjual batubara ke luar, dan lainnya.

"Oke, katanya udah diubah di zaman (Bupati Kotabaru) Irhami, tapi perjanjian itu melekat. Siapa yang bisa mencabut perjanjian itu? Ayo aku tanya, siapa yang bisa?" ujarnya.

Apalagi, ucapnya, Dirut PT SILO Hendry Yulianto sebelumnya berencana menjual batubara kalori tinggi di Pulau Laut ke Jepang. Dengan alasan, kebutuhan power plant di Pulau Sebuku atau Pulau Laut cukup kalori menengah. "Itu juga jelas sudah melanggar perjanjian," tegasnya.

Dirut PT SILO Hendry Yulianto sendiri mengatakan, perjanjian yang diubah di zaman bupati Irhami Ridjani sah saja, karena kepala daerah yang membuat perjanjian mewakili pemerintah daerah. "Kan bukan dengan pribadi Pak Sjachrani, tapi kepada pemerintah daerah," tandasnya.

Sementara Direktur Walhi Kisworo Dwicahyono mengatakan, jika perjanjian diubah, maka IUP Produksi perusahaan di Pulau Laut itu batal. Namun tegasnya, perjanjian itu sebenarnya janggal, karena untuk mendapatkan IUP Produksi harus melalui banyak tahapan, bukan hanya perjanjian semata. "Ini juga ada indikasi pelanggaran di sana," ujarnya.

Dia pun meminta pihak berwenang dalam hal ini Dinas ESDM Kalsel bersikap tegas. "Jangan karena ini awalnya dikeluarkan daerah, maka lempar sana, lempar sini. Sudah jelas, IUP Produksi itu patut ditinjau ulang," tambahnya.

Bahkan, dia pun meragukan status CnC pada IUP Sebuku Group tersebut. "Karena buktinya banyak masalah ditimbulkan. Kan bukti kalau itu belum clear n clean. Kenapa bisa mendapatkan CnC? Ini juga menjadi tanda tanya," katanya.

Kis juga meminta semua pihak mengawasi tambang Pulau Laut. "Bahkan saya berharap KPK juga turun terkait masalah ini. Karena ada banyak kejanggalan dalam proses perizinannya," tegasnya. (zal/ay/ran)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 20 Juli 2018 14:28

Demi Istri, CJH ini Rela Tunda Berangkat ke Tanah Suci

BANJARBARU - Demi sang istri yang mendadak sakit beberapa jam sebelum keberangkatan, Supiandi Kadri,…

Jumat, 20 Juli 2018 14:19

Waspada, Puncak Karhutla Diprediksi Akhir Agustus

BANJARBARU - Memasuki musim kemarau, masyarakat Banua kembali was-was ancaman kebakaran lahan dan hutan…

Jumat, 20 Juli 2018 14:12
Pemkab Balangan

Kominfo Balangan Ajak Pelajar Bijak Dalam Bermedsos

PARINGIN – SMAN 1 Juai, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi…

Jumat, 20 Juli 2018 14:11
Pemkab Balangan

Pemkab Balangan Gali Ilmu Karet ke Kalbar

PARINGIN - Setelah menyusuri perjalanan panjang, rombongan Pemkab Balangan yang bertolak dari Bumi Sanggam…

Jumat, 20 Juli 2018 14:08
DPRD Balangan

Fraksi PKS Sambut Baik Delapan Raperda Pemkab Balangan

PARINGIN – Delapan Raperda yang diajukan oleh Pemkab Balangan beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan…

Jumat, 20 Juli 2018 10:16

Aset Pemko Banjarmasin Masih Karut-Marut

BANJARMASIN - Rapat pansus untuk penggodokan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berakhir…

Jumat, 20 Juli 2018 09:42
Pemkab Batola

Dekranasda Provinsi Kalsel Siap Bantu Modal Perajin

MARABAHAN -Dekranas menyambangi perajin anyaman purun tikus di Desa Parimata Kecamatan Belawang, Kabupaten…

Jumat, 20 Juli 2018 09:35
Parlementaria

Apresiasi Kinerja Polisi dan Satpol PP

BANJARBARU - Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Wartono mengaku miris, dengan terjadinya dua peristiwa berdarah…

Jumat, 20 Juli 2018 09:34
Pemko Banjarbaru

Ketua TP PKK Banjarbaru Hadiri Lomba Memasak

BANJARBARU - Ketua TP PKK Banjarbaru Ririen Nadjmi Adhani didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan,…

Jumat, 20 Juli 2018 09:23

BPKP Kalsel Puji Inovasi Pemkab Tanbu

BATULICIN – Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Ahmad Sujalma memberikan penghargaan kepada Pemkab…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .