MANAGED BY:
KAMIS
23 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Sabtu, 19 Agustus 2017 14:17
Izin Tambang Pulau Laut Batal Demi Hukum
Prof Dr Syaiful Bakhri SH MH

PROKAL.CO, KOTABARU – Kisruh perizinan tambang di Pulau Laut memantik reaksi hingga ke ibukota. Guru Besar sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Dr Syaiful Bakhri SH MH, tegas mengatakan izin tambang Pulau Laut batal demi hukum.

Melalui sambungan telepon, tokoh nasional yang berada di balik batalnya UU Migas dan UU SDA ini, Prof Dr Syaiful Bakhri SH MH, menuangkan keresahannya pada kisruh perizinan tambang Pulau Laut oleh Sebuku (SILO) Group.

"Itu cacat dan batal demi hukum, secara perdata batal. Karena isi kompensasi itu bersifat menyandera, tidak boleh begitu untuk perizinan publik," urai guru besar yang lahir di Kotabaru, 1962 silam ini.

Poin penting batalnya perizinan tambang Pulau Laut karena adanya kompensasi yang menjadi dasar terbitnya IUP Produksi pada SILO Group di Pulau Laut.

Syaiful melanjutkan, apapun alasan Pemkab saat itu membuat perjanjian atau MoU dengan investor tidak dibenarkan jika menjadi dasar penerbitan izin.

Karena sudah jelas, penerbitan izin IUP Produksi juga jelas aturannya, melalui beberapa tahapan. Bahkan Syaiful menduga, penerbitan izin tambang Pulau Laut syarat dengan praktik korupsi. "Dalam praktik begitu sangat rentan keuntungan individualnya. Ini sudah seharusnya kejaksaan (aparat penegak hukum) memeriksa itu!" tegas pria yang sudah menerbitkan 26 buku ini.

Sengkarut perizinan tambang tambahnya, masalahnya memang sudah ada di hulu. Utamanya pada kebijakan DPR RI sewaktu otonomi daerah silam. Pada masa ini ramai daerah menerbitkan izin-izin pertambangan. "Diperparah dengan sikap kepala daerah yang tidak terbuka dengan publik. Menutup ruang komunikasi, arogan dan sebagainya. Sehingga bukan saja hulu bermasalah, tapi diperparah lagi dengan hilirnya. Ini juga terkait dengan biaya politik yang dikeluarkan (kepala daerah)," tambah Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.

Pada kondisi ini, terang Syaiful investor hanya mengikuti alur yang dibuat oleh pemerintah daerah. "Jadi inilah yang terjadi di kampung kelahiranku tercinta Kotabaru," tekan Syaiful yang hari ini berencana ke Kotabaru menghadiri reuni alumni SMPN 1 Kotabaru.

Sementara Kadistamben Kotabaru yang menjabat di tahun 2010, H Akhmad Rivai, yang sekarang menjabat Kepala Dinas Cipta Karya Permukiman dan Perumahan akhirnya buka suara soal perizinan tambang Pulau Laut. Dia membenarkan, Bupati Kotabaru saat itu HM Sjachrani Mataja sudah memberikan izin IUP Produksi pada empat perusahaan SILO (Sebuku) Group, pada tanggal 7 Juli 2010 silam yang berlaku sampai 7 Juli 2030.

Dia pun bercerita kepada Radar Banjarmasin, Jumat (18/8) kemarin di kantornya. Era otonomi daerah, Kotabaru marak pertambangan ilegal. Sehingga Sjachrani Mataja mengeluarkan Perbup No 30 Tahun 2004 tentang Larangan Tambang Pulau Laut. Sebelum Perbup keluar, PT Arutmin melepas sebagian areal tambangnya seluas 10.892 hektar.

Dalam perjalanannya, Sjachrani mengatakan Perbup Larangan Tambang tidak berlaku karena ada PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional. Pulau Laut masuk kawasan pertambangan dan perikanan. "Jadi saat itu Pak Sjachrani bilang, Perbupnya gugur karena ternyata Pulau Laut masuk kawasan strategis pertambangan," kata Rivai.

Pada tahun 2009 datanglah investor, SILO atau Sebuku Group. Dengan alasan bahwa izin KP lebih membawa banyak manfaat kepada daerah ketimbang izin PKP2B yang diterbitkan pemerintah pusat, maka Sjachrani menerbitkan sedikitnya enam buah izin KP di Pulau Laut kepada SILO Group milik Effendy Tios. "Tapi di zamanku hanya mengurus beberapa izin. Sisanya itu adalah pejabat sementara, karena akhir 2009 aku naik haji," kata Rivai.

Sementara itu, tahun 2009 justru terjadi perubahan besar dalam birokrasi perizinan tambang. Pemerintah pusat menerbitkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga aturan lainnya dalam bentuk teknis. Maka status KP pada perusahaan SILO Group yang kadung dikeluarkan harus ditingkatkan menjadi IUP Eksplorasi jika ingin lanjut menambang. Peningkatan izin ini dilakukan Pemkab Kotabaru dalam waktu antara April sampai September 2009.

Rivai melanjutkan, pada 1 Juli 2010, empat perusahaan SILO atau Sebuku Group mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Produksi. Sjachrani pun menyetujui dengan beberapa pertimbangan bahwa perusahaan sudah memenuhi syarat. Namun peningkatan izin itu juga ternyata dalam rangka menyelamatkan nasib PT SILO di Pulau Sebuku (sebelah Pulau Laut).

UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mewajibkan perusahaan bijih besi termasuk SILO di Sebuku untuk membuat pabrik pengolahan dan pemurnian mineral, paling lambat lima tahun sejak UU berlaku. Intinya perusahaan dilarang ekspor bahan mentah. Sehingga PT SILO perlu membangun minimal pabrik pengolahan bijih besi, pabrik kokas, pelabuhan laut 30.000 ton/kapal, PLTU 100 MW. Jika semua itu tidak dibangun, maka pada tahun 2014, PT SILO terancam tutup dan akan terjadi pengangguran sebanyak 1.200 orang.

Berangkat dari ancaman tidak bisa ekspor, maka SILO Group kemudian menyatakan kesanggupan membangun semua sarana tersebut, asal mendapat izin IUP Produksi pada grup perusahaannya di Pulau Laut. Tanggal 3 Juli 2010 dibuatlah kesepakatan antara Effendy Tios dan Sjachrani Mataja. Isinya perusahaan komitmen membangun semua sarana. Ditambah kompensasi jembatan penyeberangan dari Pulau Laut ke Pulau Kalimantan, serapan 75 persen minimal tenaga kerja lokal, dan pengolahan air bersih dengan kapasitas 1 juta meter kubik.

Akhrinya dikeluarkanlah izin IUP Produksi kepada SILO Group di Pulau Laut pada 7 Juli 2010, hanya terpaut enam hari dari tanggal permohonan perusahaan pada 1 Juli 2010. IUP Produksi itu diberikan kepada PT Sebuku Batubai Coal mendapat izin seluas 5.140 hektar, di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah. PT Sebuku Tanjung Coal seluas 8.990 hektar, di Kecamatan Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah. PT Sebuku Sejaka Coal seluas 8.140 hektar, di Kecamatan Pulau Laut Timur. Dan PT Banjar Asri seluas 1.395 hektar, di Pulau Laut Timur. Semua perusahaan di atas mendapat izin tambang batubara, kecuali Banjar Asri yang merupakan tambang bijih besi.

Ditanya apakah boleh tumpang tindih IUP dalam satu wilayah (PT Banjar Asri dan PT Sebuku Sejaka Coal)? Rivai menjawab itu dibolehkan, asal tumpang tindih bukan dalam komoditas yang sama. "Kan itu batubara dengan bijih besi, beda. Dengan perkebunan pun boleh," akunya. Disinggung soal temuan Walhi Kalsel jika proses kelengkapan izin tambang Pulau Laut sarat masalah, seperti penyusunan Amdal dan lainnya, Rivai mengaku ranah itu bukan wewenangnya. "Itu kan urusan BLHD saat itu. Saya cuma terima laporan, kalau beres saya lanjutkan," akunya. (zal/yn/ran)


BACA JUGA

Kamis, 23 November 2017 15:08

Meski Sudah Ditutup, Pembatuan Masih Hidup

BANJARBARU - Bisnis esek-esek di Pembatuan nampaknya kembali menggeliat. Satpol PP Banjarbaru, Rabu…

Kamis, 23 November 2017 14:58

KRITIS..! 31 Daerah Aliran Sungai di Kalsel Harus Dipulihkan

BANJARMASIN – Kondisi alam rusak karena ulah manusia. Ini pula yang dialami Daerah Aliran Sungai…

Kamis, 23 November 2017 14:54
Jelang Pilkada 2018

Ada Apa ini..! KPUD Tapin Rahasiakan Calon Independen

RANTAU – Sosialisasi syarat dan teknis pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tapin dilakukan Komisi…

Kamis, 23 November 2017 14:42
Berita Banjarbaru

Banjarbaru Launching Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Permanen

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani, Rabu (22/11) kemarin menghadiri Launching Penyelamatan…

Kamis, 23 November 2017 14:24
Berita Tanah Bumbu

DICARI..! Empat Perempuan Cantik Direkrut Dishub untuk Posisi ini

BATULICIN - Dinas Perhubungan (Dishub) Tanbu membuka penerimaan petugas LLAJ cantik. Mereka nantinya…

Kamis, 23 November 2017 14:20
Berita Tanah Bumbu

Polres Tanbu Sosialisasikan Sistem Pengawasan Dana Desa

BATULICIN - Polres Tanah Bumbu menggelar sosialisasi tentang pengelolaan dana desa (APBDes) se-Kecamatan…

Kamis, 23 November 2017 14:12
Berita Tanah Bumbu

Wabup Tanbu Launching BPJS Ketenagakerjaan

BATULICIN - Pemkab Tanbu kembali me-launching Program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun…

Kamis, 23 November 2017 11:47

Asiikk..!! Gaji Guru Honorer Bakal Naik

BANJARMASIN - Minimnya gaji guru honorer mendapat perhatian dari DPRD Kota Banjarmasin. Terlebih…

Rabu, 22 November 2017 19:58
Berita Tabalong

Bupati Anang Syakhfiani Wisuda 1.781 Santri TKA

TANJUNG - Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani beserta istri Hj Syarifah Syifa Anang Syakhfiani,…

Rabu, 22 November 2017 13:06

Ini Poin-poin Kesepakatan Taksi Online-Konvensional di Kalsel

BANJARMASIN – Babak baru perselisihan moda transportasi di Banua menemui titik terang. Dalam rapat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .