MANAGED BY:
KAMIS
23 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Senin, 21 Agustus 2017 18:07
Rakyat Kotabaru Siapkan Class Action Izin Tambang
PUTRA KOTABARU: Prof Dr Syaiful Bakhri bersama Ketua DAD Kotabaru Sugian Noor.

PROKAL.CO, KOTABARU - Guru besar sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Prof Dr Syaiful Bakhri SH MH, mengajak warga Kotabaru melakukan gugatan class action terkait perizinan tambang Pulau Laut.

"Jadi kan begini, alam itu sering rusak karena ulah korporasi. Maka alam menyerahkan kepada manusia untuk melindunginya. Ini doktrin class action," jelasnya di hadapan awak media, di Kotabaru, Sabtu (18/8) malam tadi.

Syaiful menjelaskan, class action atau gugatan kelompok bisa dilakukan dua atau tiga orang warga Kotabaru. Caranya membawa ke pengadilan terkait perizinan tambang Pulau Laut, dilengkapi dengan data dan fakta penyimpangan perizinan itu.

"Itu sangat bisa dilakukan. Dan sudah banyak class action membuahkan hasil," ujar Syaiful yang juga merupakan tokoh di balik gugurnya UU Migas dan Sumber Daya Air.

Syaiful yang lahir di Kotabaru ini menjelaskan kembali, bahwa meskipun Pemkab Kotabaru pada tahun 2010 telanjur membuat perjanjian dengan SILO (Sebuku) Group untuk kepentingan rakyat, tetap tidak bisa dibenarkan. Karena perjanjian publik (Pemkab) kepada perusahaan (privat) tidak bisa dijadikan dasar pemberian izin pertambangan yang mempunyai aturannya sendiri.

"Ini sudah jelas. Mestinya kejaksaan dan polisi sudah bisa masuk, melalui naluri investigasinya, soal perizinan tambang Pulau Laut patut ditindaklanjuti," tegas pria yang berada di Kotabaru untuk menghadiri reuni alumni SMPN 1 Kotabaru, Minggu (19/8) kemarin.

Syaiful juga kemudian meminta pemerintah sekarang meninjau ulang izin tambang Pulau Laut. "Karena kalau dibiarkan maka, ada apa dengan pemerintah," tandasnya.

Terpisah, Ketua LBH Saijaan, MN Asikin Ngile, kepada Radar Banjarmasin mengatakan, secara legal tidak ada alasan menambang Pulau Laut. Karena Pulau Laut masuk kategori pulau kecil seluas 1.873 hektar. "UU pulau kecil sudah menyatakan itu," tegasnya.

Asikin meminta ESDM Kalsel menyetop semua kegiatan tambang di Pulau Kecil termasuk Pulau Sebuku. Karena dua pulau ini masuk kategori pulau kecil. "Memang ada keterangan Pulau Laut itu dua ribu sekian hektar, cuma mana datanya? Mana data pengukurannya," cecarnya. Dia meminta ESDM Kalsel tegas menertibkan persoalan tambang di pulau kecil.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kotabaru, Sugian Noor, menyatakan tegas menolak tambang Pulau Laut. "Kami dari dulu tegas menolak. Dan tentu kami akan siapkan semua data dan bahan untuk melakukan class action seperti yang disarankan Prof Syaiful," ujarnya.

Sementara itu, beberapa kejanggalan perizinan tambang Pulau Laut semakin terungkap saat Radar Banjarmasin melakukan penelusuran, belum lama tadi. Beberap kejanggalan di antaranya adalah, izin tambang masih tumpang tindih dengan wilayah lain.

Kadistamben Kotabaru pada tahun 2010, H Akhmad Rivai, yang sekarang merupakan Kepala Dinas Cipta Karya dan Perumahan Kotabaru, mengakui jika izin IUP Produksi PT Banjar Asri berada di dalam IUP Produksi PT Sebuku Tanjung Coal. Namun Rivai mengatakan, itu dibolehkan, asal tumpang tindih bukan dalam komoditas yang sama. "Kan itu batubara dengan bijih besi, beda. Dengan perkebunan pun boleh," akunya.

Tumpang tindih kawasan juga dibenarkan oleh Manajer PT Sebuku Tanjung Coal, Yohan Gessong kepada Radar Banjarmasin sebelumnya. Dia mengatakan, IUP Produksi perusahaannya di Pulau Laut terjadi overlapping dengan izin pengolahan hutan milik PT Inhutani II sekitar 3.000 hektare.

Namun kata Gessong, hal itu tidak menjadi masalah. Dia akunya sudah berkoordinasi dengan Dirut Inhutani II Tjipta Purwita. "Kan hanya untuk pendukung saja, paling untuk jalan. Kita pasti pamitlah sama pemilik lahan," kata Gessong.

Fakta bahwa IUP Produksi tambang Pulau Laut yang dikeluarkan Sjachrani Mataja abai akan RTRW adalah pernyataan Dirut PT SILO Hendry Yulianto kepada Radar Banjarmasin sebelumnya. Bahwa grup perusahaan tambang Pulau Laut harus merelakan deposit batubara sekitar dua juta metrik ton di kawasan Sebelimbingan Kecamatan Pulau Laut Utara. Karena kawasan ini pada zaman Bupati H Irhami Ridjani direalisasikan menjadi kawasan perkotaan baru. Rencana ini sudah lama, namun baru zaman Irhami terealisasi tahap awalnya.

Dan IUP Produksi tambang Pulau Laut juga masuk kawasan permukiman. Ini dibuktikan dengan temuan Radar Banjarmasin, bahwa beberapa warga menjual kebun mereka ke perusahaan, dimana lokasi kebun berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Adanya proses ganti rugi lahan ini diaminkan pihak perusahaan.

Kejanggalan lainnya adanya temuan Walhi Kalsel jika proses kelengkapan izin tambang Pulau Laut sarat masalah. Seperti penyusunan Amdal, Walhi Kalsel menemukan adanya anggota penilai Amdal yang membuat kesimpulan dokumen ditolak namun diabaikan. Undangan kepada komisi Amdal baru diterima tiga hari sebelum pembahasan Amdal, padahal menurut Permen LH No 5 Tahun 2008 undangan paling lambat diserahkan 10 hari sebelum pembahasan. IUP Prduksi tambang Pulau Laut juga diperoleh dalam waktu sangat singkat, pada 1 Juli 2010 perusahaan mengajukan permohonan, dan pada tanggal 7 Juli 2010 Pemkab Kotabaru mengabulkannya.

Juga advice planning RTW Kotabaru terhadap IUP Produksi dilaksanakan 6 April 2010. Mestinya mekanisme ini harus dilakukan paling awal sebelum meningkatkan IUP Eksplorasi ke IUP Produksi. Untuk temuan ini, H Akhmad Rivai beralasan karena BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) baru dibentuk tahun itu.

Sementara itu, melalui pesan singkat Sjachrani Mataja enggan membahas lebih jauh soal perizinan. Dia hanya menekankan, bahwa IUP Produksi yang dia keluarkan tahun 2010 silam batal. Karena SILO Group sudah mengubah perjanjian yang memuat kompensasi jembatan di zamannya, menjadi kompensasi dana 700 miliar dalam bentuk fisik infrastruktur pembangunan sarana prasarana di Kotabaru di zaman Bupati H Irhami Ridjani.

Sjachrani tetap pada sikapnya bahwa SILO Group sudah melanggar komitmen. Bukan saja soal jembatan yang tidak jadi dibuatkan. Tapi juga soal rencana batubara yang akan dijual ke Jepang, dimana pada perjanjian sebelumnya perusahaan bersedia memprioritaskan batubara untuk kebutuhan energi perusahaan dan masyarakat. (zal/ay/ran)


BACA JUGA

Kamis, 23 November 2017 15:08

Meski Sudah Ditutup, Pembatuan Masih Hidup

BANJARBARU - Bisnis esek-esek di Pembatuan nampaknya kembali menggeliat. Satpol PP Banjarbaru, Rabu…

Kamis, 23 November 2017 14:58

KRITIS..! 31 Daerah Aliran Sungai di Kalsel Harus Dipulihkan

BANJARMASIN – Kondisi alam rusak karena ulah manusia. Ini pula yang dialami Daerah Aliran Sungai…

Kamis, 23 November 2017 14:54
Jelang Pilkada 2018

Ada Apa ini..! KPUD Tapin Rahasiakan Calon Independen

RANTAU – Sosialisasi syarat dan teknis pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tapin dilakukan Komisi…

Kamis, 23 November 2017 14:42
Berita Banjarbaru

Banjarbaru Launching Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Permanen

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani, Rabu (22/11) kemarin menghadiri Launching Penyelamatan…

Kamis, 23 November 2017 14:24
Berita Tanah Bumbu

DICARI..! Empat Perempuan Cantik Direkrut Dishub untuk Posisi ini

BATULICIN - Dinas Perhubungan (Dishub) Tanbu membuka penerimaan petugas LLAJ cantik. Mereka nantinya…

Kamis, 23 November 2017 14:20
Berita Tanah Bumbu

Polres Tanbu Sosialisasikan Sistem Pengawasan Dana Desa

BATULICIN - Polres Tanah Bumbu menggelar sosialisasi tentang pengelolaan dana desa (APBDes) se-Kecamatan…

Kamis, 23 November 2017 14:12
Berita Tanah Bumbu

Wabup Tanbu Launching BPJS Ketenagakerjaan

BATULICIN - Pemkab Tanbu kembali me-launching Program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun…

Kamis, 23 November 2017 11:47

Asiikk..!! Gaji Guru Honorer Bakal Naik

BANJARMASIN - Minimnya gaji guru honorer mendapat perhatian dari DPRD Kota Banjarmasin. Terlebih…

Rabu, 22 November 2017 19:58
Berita Tabalong

Bupati Anang Syakhfiani Wisuda 1.781 Santri TKA

TANJUNG - Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani beserta istri Hj Syarifah Syifa Anang Syakhfiani,…

Rabu, 22 November 2017 13:06

Ini Poin-poin Kesepakatan Taksi Online-Konvensional di Kalsel

BANJARMASIN – Babak baru perselisihan moda transportasi di Banua menemui titik terang. Dalam rapat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .