MANAGED BY:
KAMIS
24 MEI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Sabtu, 09 September 2017 15:57
SK Gubernur Buat Pemkab Tabalong Merasa Dirugikan, Kok Bisa?
Foto ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG – Pemkab Tabalong merasa dirugikan dengan SK Gubernur Kalsel tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Angka yang ditetapkan ternyata lebih rendah dibanding harga sebelumnya.

Ini disampaikan Sekda Tabalong, Abdul Mutalib Sangaji, di hadapan para pejabat Pemkab Tabalong dalam rapat koordinasi di Aula Penghulu Rasyid Kantor Setda Tabalong, Kamis (7/9) tadi. "Kalau melihat yang seperti ini, merugikan Kabupaten Tabalong," ucapnya, sambil melihat berkas salinan SK Gubenur Kalsel Nomor 188.44/0282/KUM/2017 tersebut.

Sekda Tabalong langsung meminta instansi terkait untuk menyikapi hal ini dengan baik ke Pemprov Kalsel. Menurutnya, besaran angkanya bisa menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) di Bumi Saraba Kawa. "Kalau perlu ditunjukkan dengan bukti survei. Ini merugikan Kabupaten Tabalong empat kali lipat," bandingnya.

Salah satu yang dirasa bisa merugikan adalah penetapan harga tambang batu kapur. Sebelumnya Pemkab Tabalong telah menetapkan angka Rp24 ribu per kubik, malah turun menjadi Rp20ribu per kubik.

Sekda mendapatkan informasi bahwa patokan harga itu berdasarkan hasil survei pihak provinsi di seluruh kabupaten dan kota. Namun, hasil dirasa kurang memihak ke Tabalong. "Saya tahunya dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Tabalong," ungkapnya, terkait informasi penetapan harga itu ketika dikonfirmasi kembali.

Kepala BPRD Tabalong, Erwan, belum bisa berkomentar banyak terkait hal ini. "Kami akan rapatkan lagi," ujarnya. Yang jelas, sebut Erwan, untuk menindaklanjuti penerapan SK Gubernur itu perlu adanya SK Bupati Tabalong untuk mengatur teknis pungutannya.

Sekretaris BPRD Kabupaten Tabalong, Hadi Ismanto, membenarkan apa yang disampaikan Sekda Tabalong. "Penurunan patokan harga itu bisa menurunkan pendapatan kita (Tabalong, Red)," katanya.

Pemkab Tabalong telah menargetkan pendapatan sektor tersebut dengan peningkatan dari Rp7 miliar menjadi Rp12 miliar.

Itu sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan. "Kalau perusahaan memproduksinya naik terus, tidak masalah. Yang masalah itu jika produksi perusahaannya berjalan di tempat maka pendapatan daerah pasti terjadi penurunan," yakinnya.

Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel Hanif Faisol melalui Kabid Pertambangan Isharwanto mengungkapkan bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan bukanlah inisiatif dari Pemprov. Melainkan usulan langsung dari daerah. "Jadi daerah yang mengusulkan, berapa maunya. Kami hanya mengumpulkan usulan saja," katanya.

Dia menambahkan, usulan patokan harga yang mereka terima kemudian langsung dituangkan dalam SK Gubernur sesuai dengan permintaan daerah. "Jadi, patokan harga itu bukan kami yang menentukan. Daerah sendiri yang mengusul melalui Dinas Pendapatan mereka," tambahnya.

Kalau memang harga patokan yang diusulkan dirasa kurang, daerah bisa mengusulkan kembali harga patokan baru. Sebab, SK Gubernur tersebut bisa direvisi. "Yang lebih tahu berapa harga yang cocok 'kan daerah. Silakan usulkan kembali kalau memang kurang mahal atau kemahalan," ucap pria yang akrab disapa Kelik ini.(ibn/ris/ma/dye)


BACA JUGA

Kamis, 24 Mei 2018 11:09
Pemko Banjarbaru

Nadjmi Bagikan Bingkisan dan Zakat untuk Kaum Duafa

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani didampingi Ketua TP PKK Banjarbaru Ririen Nadjmi Adhani,…

Kamis, 24 Mei 2018 11:02

Bayi Berliana Terima Akta Kelahiran dan KIA dari Wabup Tanbu

BATULICIN – Wakil Bupati Tanah Bumbu h Sudian Noor didampingi istri tercinta Hj Sadariah menyerahkan…

Kamis, 24 Mei 2018 11:01

Diskominfo Tanbu Luncurkan Layanan Ramas

BATULICIN – Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, Pemkab Tanbu…

Kamis, 24 Mei 2018 10:47

Serahkan 11 Ribu Pernyataan Sikap Menolak Tambang Pulau Laut

BANJARMASIN - Sebanyak 11 ribu bukti pernyataan sikap menolak aktifitas pertambangan di Pulau Laut,…

Rabu, 23 Mei 2018 15:47

1001 Kisah Pesantren: Hadapi dengan Perhatian

Setiap pesantren punya cara untuk menekan kebandelan para santrinya. Begitu juga dengan Pondok Pesantren…

Rabu, 23 Mei 2018 15:44

Tak Penuhi Syarat, Dua Bakal Calon DPD RI asal Kalsel ini Dicoret

BANJARMASIN – Dua orang bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipastikan tak memenuhi…

Rabu, 23 Mei 2018 15:35

Komisioner KPU Kalsel Didominasi Orang Baru

BANJARMASIN – Sarmuji terus menyunggingkan senyum. Wajahnya berbinar-binar saat menyambut ucapan…

Rabu, 23 Mei 2018 15:01

Rumah Kuno di Teluk Kelayan ini Bakal Jadi Museum Kota

Pemko Banjarmasin berencana membuat museum kota. Sebagai bentuk perhatian terhadap perkembangan peradaban.…

Rabu, 23 Mei 2018 12:22

Warga Pulau Laut Berikan Sumbangan kepada Aktivis Tolak Tambang

KOTABARU - Suasana simpang tiga lampu merah Pal 1 mendadak ramai. Aktivis berorasi, dan meminta sumbangan…

Rabu, 23 Mei 2018 11:55

Mentan Amran Bangkitkan Optimisme Pertanian

JAKARTA - Minat generasi muda di perdesaan kembali meningkat pada sektor pertanian. Seiring dengan membaiknya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .