MANAGED BY:
SENIN
22 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Sabtu, 09 September 2017 15:57
SK Gubernur Buat Pemkab Tabalong Merasa Dirugikan, Kok Bisa?
Foto ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG – Pemkab Tabalong merasa dirugikan dengan SK Gubernur Kalsel tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Angka yang ditetapkan ternyata lebih rendah dibanding harga sebelumnya.

Ini disampaikan Sekda Tabalong, Abdul Mutalib Sangaji, di hadapan para pejabat Pemkab Tabalong dalam rapat koordinasi di Aula Penghulu Rasyid Kantor Setda Tabalong, Kamis (7/9) tadi. "Kalau melihat yang seperti ini, merugikan Kabupaten Tabalong," ucapnya, sambil melihat berkas salinan SK Gubenur Kalsel Nomor 188.44/0282/KUM/2017 tersebut.

Sekda Tabalong langsung meminta instansi terkait untuk menyikapi hal ini dengan baik ke Pemprov Kalsel. Menurutnya, besaran angkanya bisa menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) di Bumi Saraba Kawa. "Kalau perlu ditunjukkan dengan bukti survei. Ini merugikan Kabupaten Tabalong empat kali lipat," bandingnya.

Salah satu yang dirasa bisa merugikan adalah penetapan harga tambang batu kapur. Sebelumnya Pemkab Tabalong telah menetapkan angka Rp24 ribu per kubik, malah turun menjadi Rp20ribu per kubik.

Sekda mendapatkan informasi bahwa patokan harga itu berdasarkan hasil survei pihak provinsi di seluruh kabupaten dan kota. Namun, hasil dirasa kurang memihak ke Tabalong. "Saya tahunya dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Tabalong," ungkapnya, terkait informasi penetapan harga itu ketika dikonfirmasi kembali.

Kepala BPRD Tabalong, Erwan, belum bisa berkomentar banyak terkait hal ini. "Kami akan rapatkan lagi," ujarnya. Yang jelas, sebut Erwan, untuk menindaklanjuti penerapan SK Gubernur itu perlu adanya SK Bupati Tabalong untuk mengatur teknis pungutannya.

Sekretaris BPRD Kabupaten Tabalong, Hadi Ismanto, membenarkan apa yang disampaikan Sekda Tabalong. "Penurunan patokan harga itu bisa menurunkan pendapatan kita (Tabalong, Red)," katanya.

Pemkab Tabalong telah menargetkan pendapatan sektor tersebut dengan peningkatan dari Rp7 miliar menjadi Rp12 miliar.

Itu sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan. "Kalau perusahaan memproduksinya naik terus, tidak masalah. Yang masalah itu jika produksi perusahaannya berjalan di tempat maka pendapatan daerah pasti terjadi penurunan," yakinnya.

Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel Hanif Faisol melalui Kabid Pertambangan Isharwanto mengungkapkan bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan bukanlah inisiatif dari Pemprov. Melainkan usulan langsung dari daerah. "Jadi daerah yang mengusulkan, berapa maunya. Kami hanya mengumpulkan usulan saja," katanya.

Dia menambahkan, usulan patokan harga yang mereka terima kemudian langsung dituangkan dalam SK Gubernur sesuai dengan permintaan daerah. "Jadi, patokan harga itu bukan kami yang menentukan. Daerah sendiri yang mengusul melalui Dinas Pendapatan mereka," tambahnya.

Kalau memang harga patokan yang diusulkan dirasa kurang, daerah bisa mengusulkan kembali harga patokan baru. Sebab, SK Gubernur tersebut bisa direvisi. "Yang lebih tahu berapa harga yang cocok 'kan daerah. Silakan usulkan kembali kalau memang kurang mahal atau kemahalan," ucap pria yang akrab disapa Kelik ini.(ibn/ris/ma/dye)


BACA JUGA

Senin, 22 Januari 2018 15:57
Berita Tabalong

Bupati Tabalong Bikin Kepala SDN Belimbing Menangis

TANJUNG - Sambil melihat bangunan sekolahnya, Kepala SDN 2 Belimbing di Desa Kapar Kecamatan Murung…

Senin, 22 Januari 2018 15:43

Hadiri Peresmian Taman Edukasi Banua

BANJARBARU - Ketua TP PKK Kota Banjarbaru HJ Ririen Nadjmi Adhani didampingi wakil ketua II TP Kota…

Senin, 22 Januari 2018 15:05

Kembangkan Objek Wisata Pantai Madani

BATULICIN - Potensi alam yang bias dijadikan wisata unggulan daerah terus digali oleh Pemkab Tanbu.…

Senin, 22 Januari 2018 14:56

SMPC Digelar Minggu Depan

BATULICIN - Sejatinya, kegiatan senam minggu Pagi Ceria (SMPC) akan digelar pada hari minggu, 21 Januari…

Senin, 22 Januari 2018 14:54

Dewan hujaukan Desa Pandan Sari

BATULICIN - Anggota DPRD tanbu bersama Kapolsek karang bintang Ipda Jenny Rahman dan anggotanya menggelar…

Senin, 22 Januari 2018 14:38

Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

MARABAHAN - Pemerintah Kabupaten Batola  senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan…

Senin, 22 Januari 2018 14:25

Targetkan 500 Hektare Tanam Padi Lahan Kering

TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan tanam padi di lahan kering, sebagai inovasi…

Senin, 22 Januari 2018 11:56

Jalan Kompleks Seperti Kubangan, Pengembang Harus Tanggung Jawab

BANJARMASIN – Empat tahun terakhir jalan di Kompleks Purnama Tiga, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin…

Senin, 22 Januari 2018 11:53

Ini Poin-poin Pergub Taksi Online yang Bakal Keluar

BANJARMASIN – Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tentang angkutan umum di Banjarmasin…

Senin, 22 Januari 2018 11:30

PDAM Lakukan Pemeliharaan, Siap-siap! Air Mati di Tiga Kecamatan ini

BANJARMASIN – Hari ini (22/1), PDAM Bandarmasih akan melakukan pemeliharaan pipa. Distribusi air…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .