MANAGED BY:
SENIN
25 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Sabtu, 09 September 2017 15:57
SK Gubernur Buat Pemkab Tabalong Merasa Dirugikan, Kok Bisa?
Foto ilustrasi

PROKAL.CO, TANJUNG – Pemkab Tabalong merasa dirugikan dengan SK Gubernur Kalsel tentang Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Angka yang ditetapkan ternyata lebih rendah dibanding harga sebelumnya.

Ini disampaikan Sekda Tabalong, Abdul Mutalib Sangaji, di hadapan para pejabat Pemkab Tabalong dalam rapat koordinasi di Aula Penghulu Rasyid Kantor Setda Tabalong, Kamis (7/9) tadi. "Kalau melihat yang seperti ini, merugikan Kabupaten Tabalong," ucapnya, sambil melihat berkas salinan SK Gubenur Kalsel Nomor 188.44/0282/KUM/2017 tersebut.

Sekda Tabalong langsung meminta instansi terkait untuk menyikapi hal ini dengan baik ke Pemprov Kalsel. Menurutnya, besaran angkanya bisa menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) di Bumi Saraba Kawa. "Kalau perlu ditunjukkan dengan bukti survei. Ini merugikan Kabupaten Tabalong empat kali lipat," bandingnya.

Salah satu yang dirasa bisa merugikan adalah penetapan harga tambang batu kapur. Sebelumnya Pemkab Tabalong telah menetapkan angka Rp24 ribu per kubik, malah turun menjadi Rp20ribu per kubik.

Sekda mendapatkan informasi bahwa patokan harga itu berdasarkan hasil survei pihak provinsi di seluruh kabupaten dan kota. Namun, hasil dirasa kurang memihak ke Tabalong. "Saya tahunya dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Tabalong," ungkapnya, terkait informasi penetapan harga itu ketika dikonfirmasi kembali.

Kepala BPRD Tabalong, Erwan, belum bisa berkomentar banyak terkait hal ini. "Kami akan rapatkan lagi," ujarnya. Yang jelas, sebut Erwan, untuk menindaklanjuti penerapan SK Gubernur itu perlu adanya SK Bupati Tabalong untuk mengatur teknis pungutannya.

Sekretaris BPRD Kabupaten Tabalong, Hadi Ismanto, membenarkan apa yang disampaikan Sekda Tabalong. "Penurunan patokan harga itu bisa menurunkan pendapatan kita (Tabalong, Red)," katanya.

Pemkab Tabalong telah menargetkan pendapatan sektor tersebut dengan peningkatan dari Rp7 miliar menjadi Rp12 miliar.

Itu sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan. "Kalau perusahaan memproduksinya naik terus, tidak masalah. Yang masalah itu jika produksi perusahaannya berjalan di tempat maka pendapatan daerah pasti terjadi penurunan," yakinnya.

Saat dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel Hanif Faisol melalui Kabid Pertambangan Isharwanto mengungkapkan bahwa penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan bukanlah inisiatif dari Pemprov. Melainkan usulan langsung dari daerah. "Jadi daerah yang mengusulkan, berapa maunya. Kami hanya mengumpulkan usulan saja," katanya.

Dia menambahkan, usulan patokan harga yang mereka terima kemudian langsung dituangkan dalam SK Gubernur sesuai dengan permintaan daerah. "Jadi, patokan harga itu bukan kami yang menentukan. Daerah sendiri yang mengusul melalui Dinas Pendapatan mereka," tambahnya.

Kalau memang harga patokan yang diusulkan dirasa kurang, daerah bisa mengusulkan kembali harga patokan baru. Sebab, SK Gubernur tersebut bisa direvisi. "Yang lebih tahu berapa harga yang cocok 'kan daerah. Silakan usulkan kembali kalau memang kurang mahal atau kemahalan," ucap pria yang akrab disapa Kelik ini.(ibn/ris/ma/dye)


BACA JUGA

Senin, 25 September 2017 15:39

Transformasi Universitas Lambung Mangkurat Menjadi Universitas Unggulan Nasional

Di awal-awal, memimpin Universitas Lambung Mangkurat, yang pertama dilakukan Sutarto Hadi adalah mengubah…

Senin, 25 September 2017 12:28

Subhanallah.. Ribuan Jemaah di Batulicin Berselawat

BATULICIN - Ribuan jemaah mengikuti acara Tanah Bumbu Berselawat yang dilaksanakan di Alkah H Maming…

Senin, 25 September 2017 11:55

Peringati Hari Olahraga Nasional, Pemkab Batola Gelar Senam Bersama

MARABAHAN - Memperingati Hari Olahraga Nasional ( Haornas ) ke-34 Tahun 2017, Dinas Pemuda Olahraga,…

Senin, 25 September 2017 11:49

Wadah Penyaluran Aspirasi Seniman dan Budayawan

BATULICIN - Ketua Dewan Kesenian Kabupaten (DKK) Tanah Bumbu I Wayan Sudarma menjelaskan, DKK adalah…

Senin, 25 September 2017 11:48

I Wayan Sudarma Pimpin DKK Tanbu

BATULICIN - Pemkab Tanbu menggelar Seminar 1 sekaligus pembentukan Dewan Kesenian Kabupaten (DKK) Tanah…

Senin, 25 September 2017 11:44

Bupati Lantik Pengurus Ikma Tanbu Indonesia

BATULICIN - Bupati Tanbu Mardani H Maming melantik Pengurus Ikatan Mahasiswa (IKMA) Tanbu Indonesia…

Senin, 25 September 2017 11:43

Upacara Hari Pramuka ke-36 Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalsel

TENUN PAGATAN: Bupati Tanbu Mardani H Maming dan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Kalsel H Rosehan…

Minggu, 24 September 2017 15:50

Pancing Patin Dapat Hadiah

BANJARMASIN – Sabtu (23/9) pagi, ruang terbuka di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin…

Minggu, 24 September 2017 15:39

BANYAK BANAR..! Masih Ada 90.000 Warga Miskin di Kabupaten Banjar

MARTAPURA - Kemiskinan masih menjadi persoalan serius di Kabupaten Banjar. Berdasarkan data dari Bappelitbang…

Minggu, 24 September 2017 15:38

Model Baru, PJU di Banjarbaru Menyala Zig-zag

BANJARBARU - Penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang Jalan Guntung Manggis, tak berfungsi dengan baik.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .