MANAGED BY:
KAMIS
21 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

HUKUM & PERISTIWA

Rabu, 13 September 2017 09:56
Nah Lo.. Gugatan 13 ASN Kotabaru Dikabulkan

Melawan, Bupati Kotabaru Pilih Banding

PERJUANGAN PANJANG: Para pejabat sujud syukur usai hakim PTUN Banjarmasin mengabulkan tuntutan 13 pejabat Pemkab Kotabaru.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Ini peringatan bagi kepala daerah. Jangan sembarangan memindah-mindah pegawai. Jika pegawai tak puas, dia bisa menggugat keputusan kepala daerah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan bisa menang!

Setidaknya itulah nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang difungsionalkan oleh Bupati Kotabaru Sayed Jafar. Gugatan yang dilakukan 13 ASN Kotabaru di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin akhirnya dimenangkan oleh penggugat.

Sontak keputusan yang dibacakan oleh ketua majelis hakim Alponteri Sagala SH dan dua hakim anggota Luthfi Ardhian sH dan Slamet Riyadi SH pada Selasa (12/9) menjadi kabar yang menggembirakan para ASN. Bahkan mereka melakukan sujud syukur di dalam ruang sidang.

Dalam keputusannya hakim mengabulkan gugatan penggugat, yaitu membatalkan SK Bupati Nomor 824/001/BKPPD tertanggal 4 Januari 2017. Kemudian menghukum tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan kedudukan penggugat seperti semula dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara Rp260.100.

“Dengan hasil putusan itu artinya, bupati wajib mengembalikan jabatan ke 12 ASN seperti semula dan mengembalikan semua fasilitas yang menjadi haknya,” tandas kuasa hukum penggugat Bujino A Salan.

Bujino berharap hal ini bisa menjadi pelajaran bagi pejabat yang mengeluarkan suatu kebijakan, agar lebih berhati hati. Karena dalam suatu pemerintahan itu tentu ada aturan dan ketentuan yang tidak boleh dilanggar.

Setelah adanya keputusan ini, lanjut Bujino, bisa saja pihak tergugat merasa keberatan dengan hasil putusan dan melakukan upaya hukum banding. “Tapi menurut saya alangkah baiknya bupati melaksanakan putusan hakim, sehingga tidak berkepanjangan, karena ini juga untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Kotabaru agar dapat berjalan dengan lancar,” tambahnya.

Salah satu ASN yang menggugat, Sugianoor meminta agar marwah dan martabat ASN kembali dipulihkan. "Sebab kemenangan kami ini bukan hanya untuk 13 ASN saja tapi kemenangan seluruh ASN yang sudah dizalimi oleh pimpinan daerah," ucapnya.

Sugianoor menilai apa yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kotabaru karena pemimpin daerah tidak memiliki wawasan terkait pemerintahan. Karena itu dia berharap ke depan apabila ada pimpinan pemerintahan harus dilihat terlebih dahulu bagaimana latar belakangnya.

“Kami meminta apabila ada pimpinan pemerintah harus dilihat uji kompetensi terhadap pemerintahan, latar belakang pendidikan, pengalaman berorganisasi dan pengalaman bidang pemerintahan,” tegasnya.

Humas PTUN Banjarmasin, Slamet Riyadi SH mengatakan upaya hukum masih terbuka. "Bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama silahkan melakukan upaya hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, itu hak semua orang yang tidak bisa kita batasi. Mereka dapat mengajukan banding ke PTUN Jakarta, karena kita di wilayah mereka,” tambahnya.

Sekda Kotabaru Said Akhmad mengatakan Bupati Kotabaru memang berencana banding soal putusan itu. "Saya baru ditelepon Kabag Hukum tentang itu," ucapnya seraya mengatakan keputusan sidang PTUN belum bisa dijalankan karena masih ada upaya hukum. "Kan begitu? Karena masih mau banding lagi. Jadi bisa dibilang belum final," ujarnya.

Said Akhmad mengatakan jika pun kalah nanti, pihaknya akan terus melawan melalui jalur hukum. "Kalau di sana (PTUN Jakarta) kalah juga maka masih ada banding lagi ke MA. Nah kalau di MA kalah baru final," tambahnya.

Mengenai rencana itu, salah seorang ASN fungsional, Cipta Waspada, mengatakan, mereka tidak masalah jika bupati banding. "Kan memang masih ada peluang itu. Kami ya taat saja sama hukum. Silakan saja jalankan mekanismenya," kata Cipta.

Namun Cipta menyanggah ucapan Sekda kalau banding bisa ke MA. "Kami sudah koordinasi sama pengacara banding bisa sekali saja, dan itu pun paling lama 3 bulan waktunya. Karena PTUN ini beda dengan pidana. Materinya tetap saja, tidak berubah, saksinya ya itu-itu saja," akunya. (zal/gmp/ay/ran)


BACA JUGA

Rabu, 20 September 2017 16:33

Satgas Saber Pungli: Kami Memang Spesialis Recehan

BANJARBARU – Sejak kejadian OTT KPK di Banjamasin, Jumat (14/9), harapan terhadap pemberantasan…

Rabu, 20 September 2017 14:53

Pasangan Selingkuh di Kost, Ngakunya Nikah Siri, Buktinya Nihil

BANJARBARU - Penggerebekan pasangan mesum di Banjarbaru tak pernah habis. Setiap tahunnya, Satpol-PP…

Selasa, 19 September 2017 16:47

Para Tersangka OTT KPK ini Ditahan Terpisah

JAKARTA – Di mana lokasi tahanan para tersangka yang tersandung kasus OTT KPK dalam dugaan suap…

Selasa, 19 September 2017 15:58

Nah Lo.. Status Facebook Kades Sungup Berbuntut Panjang

KOTABARU - Kades Sungup, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Aisyah, diperiksa di Polres…

Selasa, 19 September 2017 15:10

HAYOO NGAPAIN..! Berduaan di Kamar Kos, Eh Satpol PP Nongol

BANJARBARU - Seorang wanita berinisial SM (31) tak bisa berkutik, ketika pintu kamar kosnya diketuk…

Selasa, 19 September 2017 14:51
BREAKING NEWS

Mantan Anggota Dewan HSS Cabul itu Divonis 6 Tahun

KANDANGAN - Majelis hakim pengadilan Negeri (PN) Kandangan, akhirnya memutuskan kasus pencabulan…

Selasa, 19 September 2017 13:33

Kasus Pencabulan Mantan Anggota DPRD HSS Hari Ini Jalani Sidang Putusan

KANDANGAN - Kasus pencabulan yang dilakukan mantan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)…

Selasa, 19 September 2017 11:37

Jasad Tergantung di Pelabuhan Lama itu Masih Misterius

BANJARMASIN- Kasus penemuan mayat Mr X di kawasan Pelabuhan Lama, Banjarmasin Barat, masih misterius.…

Senin, 18 September 2017 16:17

GEGER.. Granat Aktif Ditemukan Disamping Rumah Wabup, Ternyata..

KOTABARU – Dua buah granat aktif ditemukan di samping rumah dinas wakil bupati Kotabaru. Beruntung…

Minggu, 17 September 2017 16:43

Iwan Rusmali dkk Diperiksa 9 Jam, Ditahan di Rutan Berbeda

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan suap persetujuan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .