MANAGED BY:
SABTU
26 MEI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Kamis, 12 Oktober 2017 18:39
Sejumlah Pihak Sayangkan Sikap TNI "Kawal" Tambang

Jangan Sampai Aparat Jadi Beking Korporasi

MENJAGA TANAH: Sasi mengintip aktivitas alat berat di seberang sungai yang memisahkan lahannya di Pulau Laut Tengah, Senin (10/9) tadi.

PROKAL.CO, KOTABARU - Aktivitas TNI bersenjata di areal perusahaan tambang batubara memantik respons masyarakat. Dirut Walhi Kalsel, Kisworo Dwicahyono, menekankan seharusnya TNI jangan bermain polemik.

"Situasi politik Kotabaru belum stabil. Dan izin tambang masih berpolemik. Jangan ada kesan di sini nanti TNI yang jadi beking tambang itu," kecamnya.

Kisworo mengingatkan, bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Balikpapan belum lama tadi sudah mengingatkan agar jangan ada anggota TNI yang menjadi beking tambang dengan cara melanggar hukum. "Itu kan sudah ada pesan itu," tegasnya.

Izin tambang kata Kis sudah jelas batal demi hukum. Karena pulau kecil tidak boleh ditambang. "Dan bahkan Pulau Laut itu menurut kajian kami adalah masuk pulau strategis, sebagai kawasan pelindung bagi daerah sekitarnya. Ini dikaji dari banyak aspek," paparnya.

Dengan semua fakta itu, maka Kis menyarankan kepada pemerintah agar menyetop dulu aktivitas tambang di Pulau Laut yang dilakukan oleh SILO atau Sebuku Group. "Setop dulu. Kalau dibiarkan malah menimbulkan polemik berkepanjangan," tekannya.

Mengenai adanya keinginan sebagian warga melakukan class action atau gugatan hukum terkait izin tambang, Kisworo menegaskan kalau Walhi siap memberikan dukungan. "Kita siap dukung. Dan kami siap konsolidasi dengan semua pihak di Kotabaru," tandasnya.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kotabaru Sugian Noor memang mengaku sedang mempersiapkan untuk melakukan class action. "Kita akan koordinasi dengan elemen warga. Tokoh dan LSM, dulu tahun 2010 kami sudah demo, karena Amdalnya bermasalah, tapi gak ada tanggapan dari pemerintah saat itu sampai sekarang," bebernya.

Sugian Noor menjelaskan, banyak proses perizinan tambang Pulau Laut yang bermasalah. "Mestinya ini sudah layak masuk tindakan hukum. Aparat penegak hukum jangan diam dong, dengan semua informasi yang jelas begini," tegasnya.

Dirut Politeknik Kotabaru, Ibnu Faozi, menyayangkan adanya pasukan TNI dengan senjata lengkap yang seolah mengawal aktivitas tambang di Pulau Laut. Tindakan itu katanya bisa menimbulkan keresahan di masyarakat, yang berdampak pada citra TNI di lapangan.

"Janganlah, kalau memang kerja sama kan ada regulasinya. Ini pakai senjata lengkap. Setahu saya, TNI turun begitu kalau ada ancaman terhadap NKRI. Tapi kalau bersenjata hanya untuk sebuah kegiatan perusahaan tambang kan gak elok," ujarnya.

Untuk itu kata Ibnu, Pemkab dan DPRD mesti mengambil sikap. Meski tambang bukan lagi wewenang daerah, tapi apa yang terjadi di daerah mesti disikapi dengan bijak.
"Kan ini juga ada rencana class action dari tokoh dan warga. Tambang ini masih bermasalah, itu yang mestinya harus kita ingat," tekannya.

Dia menambahkan, dari data yang dia dapatkan mayoritas masyarakat Kotabaru menolak tambang. "Indikatornya jelas. Setiap masalah ini dilempar ke masyarakat, maka mayoritas menolaknya.

Terpisah,Ketua DPRD Kotabaru, Alfisah, kepada Radar Banjarmasin mengaku tidak bisa berkomentar banyak. Karena dia belum melihat ke lapangan. Namun kata Alfisah pihaknya sebagai wakil rakyat akan menampung semua aspirasi warga.

Sementara itu, adanya pasukan TNI bersenjata di lapangan rupanya menimbulkan reaksi di internal. Sumber Radar Banjarmasin menyebutkan jika Koperasi Marinir belum menandatangani berkas kerja sama dengan perusahaan tambang di Pulau Laut.

Sumber ini juga sempat menanyakan apakah ada anggota Marinir di lapangan bersenjata "mengawal" kegiatan tambang di Pulau Laut. Foto anggota kemudian dia kirimkan ke wartawan Radar Banjarmasin yang saat itu melakukan investigasi lapangan

Radar Banjarmasin juga mendapatkan salinan berkas yang isinya atas dasar surat perintah Pangkostrad, Nomor Sprin/1335/IX/2017, diadakan perjanjian kerja sama antara koperasi TNI dengan Dirut PT SILO Effendy Tios pada tanggal 28 September 2017 di Balikpapan. Diketahui oleh Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Sonhaji.

Adapun empat koperasi itu adalah, Koperasi Tribuana Kopassus, Marinir, Darma Putra Kostrad, dan Kartika Mulawarman Kodam VI. Kerja samanya antara lain adalah perawatan, pembangunan jalan. Serta pengamanan areal tambang, pelabuhan dan angkutan batubara.

Aktivitas tambang batu bara di Desa Tanjung Serdang, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kotabaru, Kalsel, belakangan ini menuai sorotan. Mengingat anggota TNI AD bersenjata lengkap terlihat menjaga kawasan pertambangan. Isu beking kemudian santer berembus.

Namun hal itu dibantah Pejabat pengganti sementara Kepala Penerangan Kodam VI/Mulawarman Kolonel Ketut Gede Wetan Pastia. Kepada Kaltim Post (Grup Radar Banjarmasin) kemarin (11/10), Gede menuturkan, personel Kodam VI/Mulawarman melakukan patroli dalam rangka memastikan tambang tidak bermasalah hukum. Sebab, manajemen Sebuku Group selaku pemilik konsesi mengajak Koperasi Mulawarman bergabung. Bahkan bukan hanya Koperasi Mulawarman, koperasi milik Kostrad, Kopassus dan Marinir juga diajak bergabung.

“Tentara itu punya koperasi,” kata pria ramah tersebut didampingi Asintel Kolonel Inf Raffles Manurung di Markas Kodam VI/Mulawarman, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Gede melanjutkan, dalam rangka mengembangkan koperasi, pengurus kemudian menjalin kerja sama dengan instansi-instansi. Termasuk Sebuku Group yang bergerak di pertambangan batu bara. Untuk memastikan calon rekanan itu akuntabel, personel Kodam VI/Mulawarman di Kotabaru, Kalsel, turun kelapangan. Tujuannya, survei.

”Apakah perusahaan itu secara hukum sudah resmi. Kami melakukan penjajakan. Apakah valid atau tidak. Kalau oke, kita kerja sama,” jelasnya. Menurutnya, Sebuku Group sudah beberapa tahun beraktivitas, namun Koperasi Mulawarman baru melalukan penjajakan sebulan terakhir. ”Mereka (Sebuku Group) sudah punya izin usaha, termasuk dari bupati. Makanya kami lakukan penjajakan,” tuturnya.

Dia menegaskan, tak hanya Koperasi Mulawarman, setiap pengurus koperasi manapun berusaha agar koperasi sehat dan anggota sejahtera. Sehingga pengurus mencari bidang usaha potensial. “Koperasi kami legal. Berbadan hukum. Dan kami diajak untuk bekerja sama, makanya kami melakukan penjajakan dengan berpakaian dinas,” sebutnya. Gede memastikan, tidak ada pengawalan untuk pihak tambang tertentu. ”Sampai saat ini, koperasi kami masih melakukan penjajakan,” ungkapnya. (zal/riz/ay/ran)


BACA JUGA

Sabtu, 26 Mei 2018 12:54

Gara-Gara 37 Meter, Pembebasan Lahan di Muara Kelayan Belum Selesai

BANJARMASIN - Pembebasan lahan di Muara Kelayan menyisakan masalah. Dari 175 petak tanah dan bangunan…

Sabtu, 26 Mei 2018 12:29

Jelang Lebaran, Tunjangan ASN Diharapkan Jangan Molor

BANJARMASIN - Mantan Wakil Walikota Banjarmasin, Irwan Anshari meminta kekisruhan pembebastugasan Hamli…

Sabtu, 26 Mei 2018 12:09

Komisi III DPRD Balangan Studi Banding ke Boyolali

PARINGIN - Komisi III DPRD Kabupaten Balangan belum lama tadi melakukan studi banding ke Dinas…

Sabtu, 26 Mei 2018 11:37

Tak Kalah dengan Bubur Sabilal, Bubur Masjid Al Jihad Juga Lezat

BANJARMASIN - Sebagian besar masjid di Banjarmasin menghadirkan menu bubur bagi masyarakat yang ingin…

Jumat, 25 Mei 2018 17:20
Berita Tabalong

Tabalong Urutan Keempat UN SMP Kalsel

TANJUNG - Hasil ujian nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)…

Jumat, 25 Mei 2018 15:36

1001 Kisah Pesantren: Tak Punya Banyak Aturan

Sudah umum didengar ada guru di pesantren yang ditakuti santrinya. Tapi beda dengan Gus Jam, pimpinan…

Jumat, 25 Mei 2018 15:15

Meriah, Alalak Utara Sambut Sukacita Paman Birin

Jarum jam baru menunjukan pukul 01.00 Wita dini hari.  Namun suasana di areal lingkungan Masjid …

Jumat, 25 Mei 2018 15:10

PLN Jaga Pasokan Listrik Masjid, Ibadah Jadi Nyaman

BANJARMASIN - Memasuki Ramadan, PLN Area Banjarmasin melaksanakan kegiatan peduli instalasi listrik…

Jumat, 25 Mei 2018 14:39

Herman: Sudahlah, Sebaiknya Pak Ibnu Manut Saja

BANJARMASIN - Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah menyarankan agar Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina…

Jumat, 25 Mei 2018 14:35

Tidak Membuat Jera, Denda Warung Sakadup Dinilai Terlalu Kecil

BANJARMASIN - Razia warung sakadup digelar maraton. Sejak Selasa (22/5) hingga kemarin (24/5), sudah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .