MANAGED BY:
SENIN
18 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

HUKUM & PERISTIWA

Jumat, 13 Oktober 2017 14:17
Akhirnya, Pemprov Dukung Pulau Laut Bebas Tambang

PROKAL.CO, KOTABARU -Kisruh tambang di Pulau Laut terus berlanjut dan membesar. Aspirasi masyarakat Kotabaru melalui wakil rakyat agar izin tambang ditinjau ulang, mendapat respons dari Pemprov Kalsel.

Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah mengungkapkan Pemprov telah mengirim surat dukungan agar Pulau Laut bebas tambang. Hal tersebut tertuang dalam surat Gubernur Kalsel tanggal 5 Oktober kepada Bupati Kotabaru tembusan Ketua DPRD Kotabaru, nomor 540/4027-BMB/DESDM, yang baru diterima DPRD belum lama tadi.

Isinya, Pemprov Kalsel mendukung Pulau Laut bebas tambang dengan pertimbangan Pulau Laut termasuk pulau kecil yang perlu kecermatan dalam pengelolaannya. Juga Pulau Laut merupakan wilayah strategis, dan miniatur hutan tropis di Kalsel, serta Pulau Laut merupakan ibukota Kabupaten Kotabaru.

Pada poin terakhir surat itu, Pemprov Kalsel meminta Pemkab Kotabaru mempertimbangkan Pulau Laut sebagai kawasan bebas tambang batubara dalam setiap pemberian izin lingkungan.

"Surat itu kan tujuannya untuk Bupati. Maka kami menunggu, melihat dulu apa langkah Bupati," ujarnya kepada Radar Banjarmasin, Kamis (12/10) kemarin.

Sayang sampai saat berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alidrus. Panggilan wartawan melalui telepon seluler belum ada jawaban, begitu juga dengan pesan singkat yang dikirim.

Sikap terakhir bupati seperti yang dinyatakan sebelumnya terkesan tak ingin ambil pusing. Dia menilai daerah sudah tidak punya kewenangan terkait itu. Terkait, masalah Sebuku (SILO) Group yang ingin menambang di Pulau Laut Tengah, dia meminta Radar Banjarmasin untuk konfirmasi ke perusahaan yang bersangkutan.

Plt Distamben Kalsel sekaligus Kadishut Kalsel, Hanif Faisol Nurrofiq, membenarkan kalau Pemprov memberikan dukungan Pulau Laut bebas tambang batubara. "Menurut kami Pulau itu tidak layak ditambang. Karena merupakan kawasan strategis dari sisi lingkungan," ujarnya.

Hanif mengungkapkan, luas Pulau Laut di bawah 2.000 kilometer persegi atau 200.000 hektar. Luas Pulau Laut sebutnya hanya di kisaran Seribu delapan ratus sekian kilometer. "Kan luasnya hanya seribu delapan ratusan, gak sampai dua ribu kilometer persegi," ujarnya.

Berdasarkan UU No 27 Tahun 2007 dilarang menambang di pulau kecil di bawah luasan 200.000 hektar. Kemudian Hanif mengingatkan, jika Pulau Laut merupakan kawasan strategis. Sebagai kawasan strategis penunjang kawasan di sekitarnya termasuk Pulau Kalimantan.

Juga strategis secara geografis, buktinya diusulkan sebagai daerah rencana ibukota RI. "Juga batubara di wilayah lain di Kalsel masih banyak yang produktif. Cukuplah Pulau Sebuku, jangan lagi Pulau Laut," ujarnya.

Sekadar diketahui, Pulau Sebuku adalah pulau yang berdekatan dengan Pulau Laut. Luasnya lebih kecil dari Pulau Laut. Di sana sudah ada tambang batubara PT BCS dan bijih besi PT SILO. Banyak kalangan menyesalkan kerusakan lingkungan di Sebuku akibat pertambangan.

Kemudian, Hanif juga mengungkapkan, masa Izin Lingkungan tambang Pulau Laut sudah habis pada 2016 tadi. Izin tersebut dibuat pada tahun 2013 oleh Pemkab Kotabaru. "Aturannya kalau selama tiga tahun tidak ada kegiatan maka izinnya habis, harus diperbaharui," jelas Hanif.

Lanjut Hanif, selama kurun waktu 2013 - 2016, tidak ada kegiatan produksi tambang di Pulau Laut. Sehingga berdasarkan aturan, maka izin itu tidak berlaku.

Masalah lainnya adalah, kegiatan tambang sebagian masuk di kawasan hak perdata Inhutani II. "Ada kawasan APL yang masih merupakan hak perdata Inhutani II, ini masuk areal tambang, jadi masih masalah juga," tambahnya.

Dimintai tanggapannya, Dirut PT SILO (Sebuku Group) Henry Yulianto membantah. "Izin Lingkungan kami sampai 2030. Karena di sana tertulis kalau izin lingkungan berlaku sama dengan masa izin usaha dan atau kegiatan," ujarnya. "Jadi izin kami sampai 2030, karena IUP Produksi sampai 2030," tandasnya.

Apakah tambang Pulau Laut sudah produksi? Jawabannya belum. Sebelumnya, Heny menjelaskan, penambangan akan dilakukan pada 2018. Sementara ini mereka baru membuat jalan hauling.

Mengapa baru dilaksanakan aktivitas padahal sudah dapat izin di tahun 2010. Salah satu sebabnya kata Henry, harga batubara sempat anjlok. Dan sekarang harga sudah membaik.

Sebelumnya Kepala Distamben zaman Bupati HM Sjachrani Mataja, Akhmad Rivai, mengatakan meski izin produksi begitu luas mencapai 22.271 hektar, tapi potensi batubara tidak seluas izin produksinya. "Potensinya kalau ditotal untuk batubara itu seluas 3.710 hektar. Tambah bijih besi seluas 1.395 hektar, tapi bijih besi ini kan wilayahnya juga masuk wilayah batubara itu," ungkapnya.

Luasnya izin produksi sebut Rivai untuk penunjang aktivitas perusahaan. Seperti jalan, mes karyawan dan lainnya. Tambang-tambang itu direncanakan aktif pada 2012 tadi. Untuk Pulau Laut katanya tidak masuk kategori pulau kecil karena luasnya mencapai 205.075 hektar. (zal)


BACA JUGA

Senin, 18 Desember 2017 14:58

Terduga Kurir Uang Suap PDAM Menghilang

BANJARMASIN – Pagar rumah bercat biru di Blok E RT 13 No 59 Komplek Bunyamin Resident Kabupaten…

Minggu, 17 Desember 2017 17:05

KORUPSI !!! Kasus Suap Alokasi Dana Pusat Rp15 Miliar,

BANJARMASIN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin Gusti Ridwan…

Jumat, 15 Desember 2017 15:53

Ngamuk Bawa Parang, Polisi Datang Langsung Bercebur ke Sungai

BARABAI – Warga Barabai Darat Hulu Sungai Tengah Rabu (13/12) malam kemarin sempat dibuat heboh…

Jumat, 15 Desember 2017 15:50

Terdakwa Kasus Suap Beberkan Suap Lain di PDAM

Terdakwa kasus suap untuk pengesahan Raperda Penyertaan Modal PDAM Bandarmasih, Muslih akhirnya membuka…

Jumat, 15 Desember 2017 15:32

ADA APA? Ratusan Warga Serbu KPUD HSS

KANDANGAN –  Merasa tidak puas dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten…

Jumat, 15 Desember 2017 15:05

Banjarmasin Bakal Miliki Perda untuk Pil Teler

BANJARMASIN - Sebentar lagi Banjarmasin memiliki perda larangan pil untuk teler. Patut dicatat, pasal…

Jumat, 15 Desember 2017 14:56

Sengketa, Rumah Mewah di Kayutangi Dieksekusi

BANJARMASIN - Sebuah rumah dan lahan kosong yang berlokasi di jalan Hasan Basri Banjarmasin,  Rt…

Kamis, 14 Desember 2017 16:05

Rugikan Negara Rp 1,7 Miliar, Mantan Kadisdik HST Ditahan

BARABAI - Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) HST Dia Udini akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri…

Kamis, 14 Desember 2017 10:43

Satu Tahanan di Rutan Polda Kalsel Terjangkit TBC

BANJARMASIN - Satu orang dari sembilan puluh tahanan di Rutan Polda Kalsel terjangkit  Tubercolosis…

Rabu, 13 Desember 2017 15:37

Waduh..! Bupati Kotabaru Dituntut Rp102 Miliar

KOTABARU - Pernah mendengar pegawai menuntut kepala daerah ganti kerugian jabatan senilai Rp100 miliar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .