MANAGED BY:
RABU
21 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Selasa, 24 Oktober 2017 10:22
LOH..??! Pengusaha Banua Juga Tolak Perppu Ormas

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas terus menuai kritik tajam. Terbaru, sejumlah pengusaha di Kalimantan Selatan yang bergabung dalam komunitas Pengusaha Banua Rindu Syariah menyatakan, penolakan terhadap Perppu ini dalam informal meeting yang digelar di satu rumah makan, di Banjarmasin, Sabtu siang (21/10).

Pujo Nugroho, yang didaulat untuk menyampaikan analisanya berpendapat, walaupun Perppu ini tidak berdampak langsung terhadap dunia usaha, namun ia bersepakat dengan pendapat pakar hukum Tata Negara, Refly Harun yang menolak Perppu ini lantaran dapat membubarkan organisasi apapun tanpa proses pengadilan.

Menurut Pujo, yang bergerak dalam internet marketing ini, pembubaran ormas, termasuk organisasi pengusaha, dapat terjadi lantaran subyektifitas pemerintah. "Bisa saja suatu organisasi dibubarkan karena faktor like and dislike. Seperti Pengusaha Rindu Syariah bisa dibubarkan lantaran sikap kritisnya," jelasnya sebagaimana rilis yang diterima Radar Banjarmasin.

Selanjutnya dalam telaah hukum oleh Deden Koswara SH MH, terungkap berbagai kelemahan dalam Perppu Ormas. Secara konsiderannya banyak kelemahan serta tidak menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya.

"Ketika Perppu ini diterbitkan alasannya untuk menyempurnakan UU No 17 tentang Ormas yang dianggap tidak komprehensif. Namun yang terjadi Perppu Ormas malah mengurangi UU yang sudah ada,  bukan menambah atau menyempurnakannya," ungkap dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini.

Ia juga mengkritisi tiadanya proses pembuktian oleh pengadilan dalam Perppu ini yang kemudian ditentukan sepihak oleh pemerintah. "Pembuktian bukanlah wewenang pemerintah tapi pengadilan, " tegasnya.

Menurutnya, kasus pembubaran HTI oleh pemerintah tanpa proses pengadilan adalah bentuk kesewenang-wenangan yang melanggar asas hukum.

"Adapun alasan bahwa UU Ormas No 17 Tahun 2013 belum menganut asas cantrarius actus itupun tidak benar karena asas itu pada pasal 61 huruf d, dimana pemerintah dapat mencabut badan hukum ormas setelah adanya keputusan pengadilan, " tambahnya.

Sejumlah pengusaha yang hadir turut mengungkapkan alasan mereka menolak Perppu Ormas. Muhammad Idrus, peternak dan pedagang unggas dari desa Aluh Aluh menyatakan penolakannya terhadap Perppu Ormas karena telah merugikan ormas Islam.

H Saibani, pengusaha di bidang migas, berpendapat bahwa Perppu ini sangat dipaksakan karena tidak ada darurat maupun ancaman. "Perppu ini juga diskriminatif,” ia menambahkan.

"Saya dengan tegas menolak Perppu Ormas karena zalim terhadap ormas Islam, " tegas Raika Sadad, pebisnis kuliner.

Sementara Aywan Nazhan, konsultan IT, berpandangan bahwa Perppu ini tidak hanya berdampak pada dibubarkannya HTI, tapi juga akan berdampak kepada ormas yang lain.

Ahmad Zainuddin, pengusaha Art Glass asal Pelaihari mengatakan, tidak ada kegentingan dalam terbitnya Perppu. "Yang ada adalah pemerintah memaksakan kegentingan," ujarnya mengutip kata-kata dosen filsafat Rocky Gerung. 

"Perppu ini harus kita tolak jangan sampai menjadi Undang-undang", pungkas Sumarsono, pengusaha sayur mayur dari kota Pelaihari.

Di akhir acara semua peserta yang hadir menandatangani petisi penolakan Perppu Ormas yang akan disampaikan sikap itu secara resmi melalui DPRD Kalsel maupun langsung ke DPR RI. (bin/by/ram)

 


BACA JUGA

Rabu, 21 Februari 2018 12:20
Parlementaria Balangan

Dewan Balangan Imbau Masyarakat Beralih Dari Karet

PARINGIN – Hingga saat ini, mayoritas masyarakat Kabupaten Balangan masih ketergantungan dengan…

Rabu, 21 Februari 2018 11:35

Harga Elpiji 3 Kg di Banua Makin Sulit Dikendalikan

Kelangkaan tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram bikin rakyat kecil Banua menjerit. Dalam beberapa…

Rabu, 21 Februari 2018 11:07

Warga Kelayan Selatan Rela Antri Demi Satu Tabung Gas

BANJARMASIN - Puluhan warga di Laksana Intan, Kelayan Selatan, terpaksa antre di depan Pangkalan gas…

Rabu, 21 Februari 2018 11:04

Berkat Kapal Sapu-sapu, Invasi Eceng Gondok Digagalkan

BANJARMASIN - Eceng gondok kembali menyerang kota. Kemarin (20/2), tanaman yang tumbuh di permukaan…

Rabu, 21 Februari 2018 11:00

Dirut Baru PDAM Nanti Bakal Ditunggu Utang

BANJARMASIN - Posisi Direktur Utama PDAM Bandarmasih sebentar lagi dilelang. Siapapun nanti yang terpilih,…

Rabu, 21 Februari 2018 09:48

Para Badut Banjarbaru di Panggil Satpol PP, Ini Kesepakatannya

BANJARBARU - Badut jalanan akhirnya bisa beraktivitas dengan tenang. Sebab, Satpol PP Banjarbaru telah…

Rabu, 21 Februari 2018 09:44
Parlementaria

Dewan Minta Tingkatkan Fasilitas Peserta Didik Disabilitas

BANJARBARU - Dari total 48 ribu peserta didik SD dan SMP di Banjarbaru, 500 di antaranya merupakan penyandang…

Rabu, 21 Februari 2018 09:42
Pemko Banjarbaru

Wawali Banjarbaru Sambut Kedatangan Menteri Perdagangan

BANJARBARU - Wakil Walikota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan didampingi Kepala Dinas Perdagangan…

Rabu, 21 Februari 2018 09:34

50 Guru Berprestasi di Tanbu Ikuti Diklat OSM

BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming kembali memberangkatkan guru berprestasi untuk mengikuti…

Rabu, 21 Februari 2018 09:33

Tanbu Kabupaten Layak Anak

BATULICIN - Dalam rangka mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran bagi masyarakat Tanah Bumbu, Dinas Keluarga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .