MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 24 Oktober 2017 10:22
LOH..??! Pengusaha Banua Juga Tolak Perppu Ormas

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas terus menuai kritik tajam. Terbaru, sejumlah pengusaha di Kalimantan Selatan yang bergabung dalam komunitas Pengusaha Banua Rindu Syariah menyatakan, penolakan terhadap Perppu ini dalam informal meeting yang digelar di satu rumah makan, di Banjarmasin, Sabtu siang (21/10).

Pujo Nugroho, yang didaulat untuk menyampaikan analisanya berpendapat, walaupun Perppu ini tidak berdampak langsung terhadap dunia usaha, namun ia bersepakat dengan pendapat pakar hukum Tata Negara, Refly Harun yang menolak Perppu ini lantaran dapat membubarkan organisasi apapun tanpa proses pengadilan.

Menurut Pujo, yang bergerak dalam internet marketing ini, pembubaran ormas, termasuk organisasi pengusaha, dapat terjadi lantaran subyektifitas pemerintah. "Bisa saja suatu organisasi dibubarkan karena faktor like and dislike. Seperti Pengusaha Rindu Syariah bisa dibubarkan lantaran sikap kritisnya," jelasnya sebagaimana rilis yang diterima Radar Banjarmasin.

Selanjutnya dalam telaah hukum oleh Deden Koswara SH MH, terungkap berbagai kelemahan dalam Perppu Ormas. Secara konsiderannya banyak kelemahan serta tidak menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya.

"Ketika Perppu ini diterbitkan alasannya untuk menyempurnakan UU No 17 tentang Ormas yang dianggap tidak komprehensif. Namun yang terjadi Perppu Ormas malah mengurangi UU yang sudah ada,  bukan menambah atau menyempurnakannya," ungkap dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini.

Ia juga mengkritisi tiadanya proses pembuktian oleh pengadilan dalam Perppu ini yang kemudian ditentukan sepihak oleh pemerintah. "Pembuktian bukanlah wewenang pemerintah tapi pengadilan, " tegasnya.

Menurutnya, kasus pembubaran HTI oleh pemerintah tanpa proses pengadilan adalah bentuk kesewenang-wenangan yang melanggar asas hukum.

"Adapun alasan bahwa UU Ormas No 17 Tahun 2013 belum menganut asas cantrarius actus itupun tidak benar karena asas itu pada pasal 61 huruf d, dimana pemerintah dapat mencabut badan hukum ormas setelah adanya keputusan pengadilan, " tambahnya.

Sejumlah pengusaha yang hadir turut mengungkapkan alasan mereka menolak Perppu Ormas. Muhammad Idrus, peternak dan pedagang unggas dari desa Aluh Aluh menyatakan penolakannya terhadap Perppu Ormas karena telah merugikan ormas Islam.

H Saibani, pengusaha di bidang migas, berpendapat bahwa Perppu ini sangat dipaksakan karena tidak ada darurat maupun ancaman. "Perppu ini juga diskriminatif,” ia menambahkan.

"Saya dengan tegas menolak Perppu Ormas karena zalim terhadap ormas Islam, " tegas Raika Sadad, pebisnis kuliner.

Sementara Aywan Nazhan, konsultan IT, berpandangan bahwa Perppu ini tidak hanya berdampak pada dibubarkannya HTI, tapi juga akan berdampak kepada ormas yang lain.

Ahmad Zainuddin, pengusaha Art Glass asal Pelaihari mengatakan, tidak ada kegentingan dalam terbitnya Perppu. "Yang ada adalah pemerintah memaksakan kegentingan," ujarnya mengutip kata-kata dosen filsafat Rocky Gerung. 

"Perppu ini harus kita tolak jangan sampai menjadi Undang-undang", pungkas Sumarsono, pengusaha sayur mayur dari kota Pelaihari.

Di akhir acara semua peserta yang hadir menandatangani petisi penolakan Perppu Ormas yang akan disampaikan sikap itu secara resmi melalui DPRD Kalsel maupun langsung ke DPR RI. (bin/by/ram)

 


BACA JUGA

Minggu, 16 Desember 2018 12:18

Kampus Tertua Kalsel, ULM Banjarmasin Targetkan Akreditasi A

BANJARMASIN – Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin terus meningkatkan akreditasi…

Minggu, 16 Desember 2018 12:12

Smart City Bukan Sekedar Aplikasi Tapi Juga Menyangkut Gaya Hidup

BANJARMASIN – Kota Banjarmasin dan Banjarbaru adalah dua dari 100…

Minggu, 16 Desember 2018 11:46

Antusias, Ratusan Masyarakat Datang Untuk Saksikan Peringatan Hari Juang ke-73

BANJARBARU - Lapangan Murjani, Sabtu (15/12) kemarin tampak meriah. Ratusan…

Minggu, 16 Desember 2018 11:17

Ternyata, Kecamatan Martapura Kota Kasus Tertinggi HIV/AIDS

MARTAPURA - Menjadi daerah berjuluk Serambi Makkah, ternyata tak membuat…

Minggu, 16 Desember 2018 11:03

AIMI Tekankan Pentingnya ASI

BANJARMASIN-Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Wilayah Kalimantan Selatan kembali menggelar…

Minggu, 16 Desember 2018 10:54

Ilung Warnai Festival Jukung, Warga : Jukungnya malah balap-balapan dengan ilung

BANJARMASIN - Festival Jukung 2018 dirundung pampangan enceng gondok. Meski…

Minggu, 16 Desember 2018 10:33

Jengah Dengan Pampangan, Ibnu Buka Sayembara

BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina jengah melihat sampah…

Sabtu, 15 Desember 2018 14:17

Beruntung, Ambruknya Ruang Kelas SMKN 1 Daha Selatan Tidak Makan Korban

KANDANGAN – Satu ruang kelas belajar SMKN 1 Daha Selatan…

Sabtu, 15 Desember 2018 14:09

Tantangan Sebenarnya Larangan Kantong Plastik Ada di Pasar Tradisional

BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin mulai melarang penyediaan kantong plastik di…

Sabtu, 15 Desember 2018 14:00

Pembeli Bingung, Habis Belanja Bawanya Gimana!!

Pemko Banjarbaru dalam beberapa pekan terakhir mulai menjalankan kebijakan pengurangan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .