MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Selasa, 31 Oktober 2017 13:44
Syarbaini: Pendukung dan Penentang Perppu Ormas Ada di Kalsel
DISKUSI: Seminar nasional Pancasila melawan radikalisme di aula gedung rektorat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kemarin (30/10).

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Sepekan lewat, DPR RI memperkuat Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat menjadi Undang-Undang. Dengan mengokohkan dasar hukum dan memperluas larangannya, bermodal UU Ormas, Menteri Hukum dan HAM kini bisa membubarkan organisasi anti Pancasila tanpa jalur pengadilan.

Kubu penolak sebenarnya tak hanya datang dari ormas Islam yang kena getahnya. Tapi juga aktivis, politisi dan pengamat yang khawatir UU milik Presiden Joko Widodo itu berubah layaknya UU Subversif milik Soeharto.

Lembaga yang terlampau kritis pada pemerintah, bisa dibungkam dengan dalih tidak Pancasilais dan membahayakan keamanan negara. Tanpa jalur pengadilan artinya ruang diskusi telah ditutup. Singkat cerita, UU ini bisa karet dan mudah ditarik ke sana kemari tergantung kepentingan penguasa.

Nahdatul Ulama selama ini dikenal ormas yang paling getol membabat pemikiran radikal. Apapun istilahnya, fundamentalisme agama atau Islam garis keras. "NU jelas menerima UU Ormas. Sebab, ini sudah menyangkut keselamatan negara. Kalau tak diselamatkan bakal hancur," tegas Ketua PWNU Kalsel Syarbaini Haira.

Kemarin (30/10) di aula gedung rektorat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Syarbaini mengisi seminar nasional bersama Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha dan Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Prof Rohmat Wahab. Temanya, penguatan Pancasila melawan radikalisme.

Agar tak melebar, Syarbaini meminta definisi radikalisme dibatasi. Yakni gerakan revolusioner menuju perubahan hingga ke akar-akarnya. Dalam kasus Indonesia adalah gerakan yang bertujuan mengganti Pancasila dengan ideologi lain.

Syarbaini melihat, publik Kalsel terlalu santai menanggapi isu radikalisme. "Ekstrem kanan dan kiri itu ada di sini! Yang kiri semisal pengagum Komunisme. Yang kanan seperti teman-teman yang memperjuangkan negara Khilafah," imbuhnya.

Yang kanan lebih terbuka karena atmosfer Kalsel yang religius. Sementara yang kiri, tak senekat itu karena tekanan publik yang keras. Jumlahnya segelintir dan sangat tertutup. "Ekstrem kanan ini termasuk pengebom yang beranggapan negara ini Thogut," tukasnya.

Ketika dipukul balik dengan UU Ormas, Syarbaini melihat modus baru. Jika dulu kelompok ini bergerak menyusupi sekolah dan kampus, sekarang merintis majelis taklim baru atau memasuki pengajian yang sudah mapan. "Nama majelisnya memang baru, tapi masih memegang ide lawas," sebutnya.

Intinya, ada atau tanpa UU Ormas, ekstremis tetap ada. "Kalau mengutip istilah Azyumardi Azra, kelompok ini tidak bisa besar di alam Indonesia, tapi juga tidak mati-mati," tukas Syarbaini.

Lantas, apakah NU menutup mata dari sisi gelap UU Ormas? Bahwa ia bisa dimanfaatkan penguasa untuk membungkam kebebasan berpendapat, Syarbaini menampiknya. "Tidak mudah bagi penguasa hari ini untuk nakal. Zamannya sudah beda, publik bisa ngamuk. Kalau mau, hari ini kita bisa pukuli presiden jika semena-mena," cecarnya.

Ditanya cara menangkal arus pemikiran radikal, Syarbaini pesimis dengan seminar. "Harus masuk kurikulum! Percuma kalau tidak. Seminar kan cuma buat gagah-gagahan," pungkasnya.

Sementara itu, Rektor ULM Prof Sutarto Hadi melihat ancaman paling besar datang dari media sosial. "Anak muda apalagi mahasiswa, jangan mudah termakan hoax. Apalagi yang bertujuan memecah belah umat," imbaunya.

Tanpa membantah atau mengakui kampusnya ikut kemasukan organisasi radikal, Sutarto hanya meminta mahasiswanya tak tergoda untuk ikut-ikutan. "17 tahun sebelum proklamasi, Sumpah Pemuda sudah dicetuskan. Artinya masalah kesatuan dan keragaman sudah lama tuntas dibahas. Nah, anak muda malah jangan tertarik mengingkari perjuangan 1928," ungkapnya.

UU Ormas Bukan Kitab Suci

ANGGOTA DPR RI asal Banua, Syaifullah Tamliha menuntut UU Ormas direvisi. Cepat atau lambat, ia yakin UU itu bakal digunakan partai politik milik penguasa sebagai alat pukul. Melawan partai yang berpotensi menguat dan menggoyang kekuasaan.

"Anggaplah partai penguasa hari ini tidak berbuat seperti itu. Tapi partai yang menang nanti, siapa tahu malah bersemangat membabat lawan-lawan politiknya," ungkap Anggota Komisi I yang membidang pertahanan dan intelijen tersebut.

Sidang paripurna untuk menguatkan Perppu menjadi UU berjalan seru. Kubu penolak akhirnya kalah dengan kubu penerima. Fraksi PPP menerima, tapi dengan sejumlah catatan revisi beberapa pasal. "Sekalipun sudah disahkan, UU itu bukan kitab suci yang tidak bisa diganggu-gugat," tegas Syaifullah.

Revisi yang ia maksud, pembubaran ormas yang dituding anti Pancasila mestinya melalui jalur persidangan. Ormas yang ditarget pemerintah berhak memberi pembelaan diri di depan hakim dan publik. Tidak bisa main gebuk begitu saja.

Politisi PPP itu juga meminta masyarakat Kalsel tak larut dalam opini arus utama. Ada upaya untuk mengesankan yang ditarget UU ini semata-mata Ormas Islam. "Kelompok radikal tidak terpaku pada satu agama. Semua agama sebenarnya punya kelompok yang berpotensi tergelincir menjadi garis keras. Kelompok sekuler pun ada yang radikal," jelasnya.

Ia kemudian memberi contoh lain sebagai perbandingan. Yakni perihal alotnya pembahasan revisi UU Anti Terorisme di DPR. Kasusnya serupa karena kekhawatiran dengan nada serupa, bahwa UU Anti Terorisme atau UU Ormas bisa menjadi UU Subversif gaya baru.

Sebelumnya, teroris baru boleh diciduk ketika dia telah melancarkan aksi teror. Sekarang, muncul usulan agar pasal itu perkuat. Cikal bakal individu atau kelompok yang berpotensi melancarkan aksi teror sekalipun boleh dibekuk. "Masih alot karena sebagian fraksi khawatir revisi itu bakal memudahkan penguasa menghancurkan rivalnya dengan tudingan teroris," ulasnya.

Menuntut UU Ormas direvisi, bukan berarti ia mendukung kelompok radikal. Baru-baru ini Syaifullah berkunjung ke Canberra bersama BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Di ibukota Australia itu, dijajaki kemungkinan masuknya sel-sel ekstremis asal Syria ke Indonesia. "Tak perlu risau, infonya sebelum memasuki Indonesia, jaringan alumni ISIS ini bisa diputus," pungkas Anggota DPR RI dua periode tersebut.

Dari sudut pandang akademis, Ketua Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia Prof Rohmat Wahab meminta publik tak sibuk saling menyalahkan. Ia menegaskan merebaknya radikalisme agama di Indonesia bukan karena gempuran asing, tapi akibat kesalahan diri sendiri.

Pernah terlibat dalam perancangan Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional), Rohmat melihat kecenderungan yang mengkhawatirkan. Bermodal semangat Reformasi, segala yang berbau Orde Baru disingkirkan, contoh doktrin P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila).

"Karena berbau Orba, P4 lalu dihapuskan. Akhirnya kurikulum kita dari jenjang SD sampai SMA steril dari Pancasila. Setelah 20 tahun berlalu, beginilah akibatnya. Tak aneh anak muda tak hafal Pancasila. Reformasi ini harus dikoreksi," tegasnya.

Rohmat melihat, dulu kaum ekstrem selalu dikaitkan dengan kanan dan kiri. Ditandai dengan simbol DI/TII (Darul Islam Tentara Islam Indonesia) dan PKI (Partai Komunis Indonesia). "Sekarang yang militan, revolusioner dan anti mainstream lebih condong ke kanan dengan simbol agama," tukasnya.

Ia membagi kaum radikal pada dua tipe. Tipe pertama radikal secara pemikiran. Biasanya senang berkoar-koar di medsos dengan bahasa khas. Mencap pemerintah dan aparat dengan istilah Thogut. Tipe kedua radikal dalam tindakan. Inilah yang berbahaya karena tak ragu melancarkan aksi bom bunuh diri. "Ingat, yang kedua selalu beranjak dari fase pertama," imbuhnya.

Penyebab lain mengapa radikalisme bisa subur di Indonesia lantaran atmosfer demokrasi yang terlampau bebas. Ia menyodorkan contoh Amerika Serikat yang cuma mengenal Partai Demokrat dan Partai Republik. Keluarga Amerika punya sikap yang teguh dalam pilihan partai, tak peduli kandidatnya kalah atau menang di pemilu.

"Di sini partainya banyak sekali. Kalau kalah malah menyeberang ke partai tetangga. Kesannya kita tidak lagi memiliki pendirian ideologi," pungkas Rohmat. (fud/ay/ran


BACA JUGA

Sabtu, 16 Desember 2017 15:08

Memilih Pejabat, Nadjmi: Bukan karena Teman, Apalagi Bayaran

BANJARBARU - Sebanyak 21 nama peserta pemilihan jabatan pimpinan tinggi pratama yang lolos tiga besar…

Sabtu, 16 Desember 2017 15:05

Tahun ini Penyerahan Bantuan Alat Tangkap Ikan Tak Selesai

BANJARBARU – Penyerahan ribuan paket bantuan alat tangkap ikan (API) dari Kementerian Perikanan…

Sabtu, 16 Desember 2017 14:54

Alhamdulillah, Banjir di HSS Akhirnya Surut

KANDANGAN – Jalan empat kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS); jalan di Kecamatan Kandangan,…

Sabtu, 16 Desember 2017 11:56

PRIHATIN..!!! Tiap Tahun 15 Miliar Pohon Lenyap

BATULICIN - Hutan di Indonesia sudah masuk kategori kritis. Dalam jurnal terbaru, setiap tahunnya…

Sabtu, 16 Desember 2017 11:54

Besok, SMPC Digelar di RTH Pasar Minggu

BATULICIN - Kegiatan Senam Minggu Pagi Ceria (SMPC) akan kembali digelar Minggu (17/12), di Ruang…

Sabtu, 16 Desember 2017 11:50

Permudah Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

BATULICIN - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Bumbu menggelar Sosialisasi…

Jumat, 15 Desember 2017 15:59

SMS Ancaman Gagal Halangi Angket

MARTAPURA - Sebuah SMS dikirimkan seseorang ke handphone H Akhmad Rozani. Isinya adalah ancaman kepada…

Jumat, 15 Desember 2017 15:38

Astaga..!! Empat Rumah di Desa Malutu Ditelan Sungai Amandit

KANDANGAN – Arus Sungai Amandit yang meluap dan berarus kuat setelah hujan yang turun sejak Kamis…

Jumat, 15 Desember 2017 15:26

Truk Besar Masih Kuasai Jalan Trikora

BANJARBARU - Belum ada tindakan dari instansi terkait, Bundaran Trikora berdekatan dengan Masjid Agung…

Jumat, 15 Desember 2017 15:19

Fokus Penguatan Kader Lingkungan

BANJARBARU - Para kader lingkungan Banjarbaru Go Green and Clean Kamis (14/12) kemarin mendapatkan penghargaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .