MANAGED BY:
SELASA
23 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Jumat, 10 November 2017 11:11
1600 Guru Agama di Tapin Belum dapat Insentif
DENGAR PENDAPAT: Perwakilan guru agama berdiskusi dengan Komisi II DPRD Tapin. ||Foto by Rasidi Fadli

PROKAL.CO, RANTAU - Setelah beberapa jam melakukan diskusi antara perwakilan pengajar, guru agama non PNS dengan Komisi II DPRD Tapin di ruang pertemuan, Selasa (7/11), diperoleh beberapa keputusan yang melegakan para guru.

Dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kabupaten Tapin, mitra kerja seperti Bagian Kesra Pemkab Tapin, Kemenag Tapin, Perwakilan Forum Komunikasi Diniah Takmiliah (FKDT) dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) membahas tentang rencana pemberian insentif bulanan bagi pengajar agama non PNS, guru swasta, guru TK Alquran dan guru pondok pesantren.

Hasil rapat ini meminta guru agama non PNS yang belum memperoleh insentif dan ingin mendapatkan tunjangan bulanan dari pemerintah daerah diminta secepatnya mengumpulkan dokumen dan berkas persyaratan di lembaga masing-masing.

Terutama persyaratan domisili pengajar berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil dan kartu Keluarga. Juga lamanya masa waktu pengajar yang mensyaratkan minimal dua tahun, dibuktikan dengan surat keputusan dari instansi terkait.

Ada juga pernyataan berupa surat pernyataan tidak menerima tunjangan lebih dari satu tunjangan yang bersumber dari APBD dan APBN. Surat pernyataan tersebut harus bertanda tangan di atas materai.

Jumlah santri yang diajar pun turut jadi persyaratan. Santri minimal harus sepuluh orang dengan waktu mengajar dua jam setiap kali pertemuan, minimal lima kali pertemuan serta maksimal tujuh kali. Dengan tempat mengajar yang tetap, tidak berpindah-pindah, dibuktikan dengan keterangan dari lurah atau kepala Desa.

Pengajar juga harus mendapat rekomendasi dari Forum Komunikasi Diniah Takmiliah (FKDT), Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI).

Persyaratan umur juga turut dicantumkan, karena pengajar yang diperbolehkan hanya mereka yang telah berumur serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun.

Dan persyaratan terakhirnya yang paling penting. Pengajar minimal lulus Madrasah Sanawiah atau sederajat, menguasai ilmu tajwid dan fasih membaca Alquran serta buku atau kitab pelajaran agama yang dimaksud dengan rekomendasi dari Kemenag Kabupaten Tapin.

Rapat ini dipimpin Komisi II DPRD Kabupaten Tapin yang terdiri dari Wahyu Ranoro, H Ihwanuddin Husin dan Muhammad Baseri. Ihwanuddin atau H Iwan mengharapkan hasil rapat ini dapat direspon eksekutif dan akan dibahas nanti. "Kalau usulan ini bisa disetujui, maka tahun 2018 nanti sudah mulai jalan, karena guru TK swasta, guru pondok pesantren dan guru madrasah di Tapin sudah saatnya diberi insentif," jelasnya.

Ketua Forum Komunikasi Diniah Takmiliah Muhammad Zaini mengatakan, untuk guru non PNS di Tapin ini ada sekitar 1600 orang. Madrasah Diniah sebanyak 507 orang, Pondok Pesantren sekitar 362 orang, TK Alquran sekitar 762 orang.

Dengan kesepakatan ini, Zaini berharap nantinya saat pertemuan dengan eksekutif bisa terealisasikan, karena pengajar non PNS di Tapin juga perlu mendapat perhatian. "Untuk Madrasah Diniah, kami sudah mengumpulkan berkas dan tinggal menyerahkannya," katanya. (dly/by/ram)


BACA JUGA

Senin, 22 Januari 2018 15:57
Berita Tabalong

Bupati Tabalong Bikin Kepala SDN Belimbing Menangis

TANJUNG - Sambil melihat bangunan sekolahnya, Kepala SDN 2 Belimbing di Desa Kapar Kecamatan Murung…

Senin, 22 Januari 2018 15:43

Hadiri Peresmian Taman Edukasi Banua

BANJARBARU - Ketua TP PKK Kota Banjarbaru HJ Ririen Nadjmi Adhani didampingi wakil ketua II TP Kota…

Senin, 22 Januari 2018 15:05

Kembangkan Objek Wisata Pantai Madani

BATULICIN - Potensi alam yang bias dijadikan wisata unggulan daerah terus digali oleh Pemkab Tanbu.…

Senin, 22 Januari 2018 14:56

SMPC Digelar Minggu Depan

BATULICIN - Sejatinya, kegiatan senam minggu Pagi Ceria (SMPC) akan digelar pada hari minggu, 21 Januari…

Senin, 22 Januari 2018 14:54

Dewan hujaukan Desa Pandan Sari

BATULICIN - Anggota DPRD tanbu bersama Kapolsek karang bintang Ipda Jenny Rahman dan anggotanya menggelar…

Senin, 22 Januari 2018 14:38

Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

MARABAHAN - Pemerintah Kabupaten Batola  senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan…

Senin, 22 Januari 2018 14:25

Targetkan 500 Hektare Tanam Padi Lahan Kering

TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan tanam padi di lahan kering, sebagai inovasi…

Senin, 22 Januari 2018 11:56

Jalan Kompleks Seperti Kubangan, Pengembang Harus Tanggung Jawab

BANJARMASIN – Empat tahun terakhir jalan di Kompleks Purnama Tiga, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin…

Senin, 22 Januari 2018 11:53

Ini Poin-poin Pergub Taksi Online yang Bakal Keluar

BANJARMASIN – Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tentang angkutan umum di Banjarmasin…

Senin, 22 Januari 2018 11:30

PDAM Lakukan Pemeliharaan, Siap-siap! Air Mati di Tiga Kecamatan ini

BANJARMASIN – Hari ini (22/1), PDAM Bandarmasih akan melakukan pemeliharaan pipa. Distribusi air…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .