MANAGED BY:
SENIN
16 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 10 November 2017 11:11
1600 Guru Agama di Tapin Belum dapat Insentif
DENGAR PENDAPAT: Perwakilan guru agama berdiskusi dengan Komisi II DPRD Tapin. ||Foto by Rasidi Fadli

PROKAL.CO, RANTAU - Setelah beberapa jam melakukan diskusi antara perwakilan pengajar, guru agama non PNS dengan Komisi II DPRD Tapin di ruang pertemuan, Selasa (7/11), diperoleh beberapa keputusan yang melegakan para guru.

Dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kabupaten Tapin, mitra kerja seperti Bagian Kesra Pemkab Tapin, Kemenag Tapin, Perwakilan Forum Komunikasi Diniah Takmiliah (FKDT) dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) membahas tentang rencana pemberian insentif bulanan bagi pengajar agama non PNS, guru swasta, guru TK Alquran dan guru pondok pesantren.

Hasil rapat ini meminta guru agama non PNS yang belum memperoleh insentif dan ingin mendapatkan tunjangan bulanan dari pemerintah daerah diminta secepatnya mengumpulkan dokumen dan berkas persyaratan di lembaga masing-masing.

Terutama persyaratan domisili pengajar berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Disdukcapil dan kartu Keluarga. Juga lamanya masa waktu pengajar yang mensyaratkan minimal dua tahun, dibuktikan dengan surat keputusan dari instansi terkait.

Ada juga pernyataan berupa surat pernyataan tidak menerima tunjangan lebih dari satu tunjangan yang bersumber dari APBD dan APBN. Surat pernyataan tersebut harus bertanda tangan di atas materai.

Jumlah santri yang diajar pun turut jadi persyaratan. Santri minimal harus sepuluh orang dengan waktu mengajar dua jam setiap kali pertemuan, minimal lima kali pertemuan serta maksimal tujuh kali. Dengan tempat mengajar yang tetap, tidak berpindah-pindah, dibuktikan dengan keterangan dari lurah atau kepala Desa.

Pengajar juga harus mendapat rekomendasi dari Forum Komunikasi Diniah Takmiliah (FKDT), Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) dan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI).

Persyaratan umur juga turut dicantumkan, karena pengajar yang diperbolehkan hanya mereka yang telah berumur serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun.

Dan persyaratan terakhirnya yang paling penting. Pengajar minimal lulus Madrasah Sanawiah atau sederajat, menguasai ilmu tajwid dan fasih membaca Alquran serta buku atau kitab pelajaran agama yang dimaksud dengan rekomendasi dari Kemenag Kabupaten Tapin.

Rapat ini dipimpin Komisi II DPRD Kabupaten Tapin yang terdiri dari Wahyu Ranoro, H Ihwanuddin Husin dan Muhammad Baseri. Ihwanuddin atau H Iwan mengharapkan hasil rapat ini dapat direspon eksekutif dan akan dibahas nanti. "Kalau usulan ini bisa disetujui, maka tahun 2018 nanti sudah mulai jalan, karena guru TK swasta, guru pondok pesantren dan guru madrasah di Tapin sudah saatnya diberi insentif," jelasnya.

Ketua Forum Komunikasi Diniah Takmiliah Muhammad Zaini mengatakan, untuk guru non PNS di Tapin ini ada sekitar 1600 orang. Madrasah Diniah sebanyak 507 orang, Pondok Pesantren sekitar 362 orang, TK Alquran sekitar 762 orang.

Dengan kesepakatan ini, Zaini berharap nantinya saat pertemuan dengan eksekutif bisa terealisasikan, karena pengajar non PNS di Tapin juga perlu mendapat perhatian. "Untuk Madrasah Diniah, kami sudah mengumpulkan berkas dan tinggal menyerahkannya," katanya. (dly/by/ram)


BACA JUGA

Senin, 16 Juli 2018 16:07

JCH Kalselteng Siap Diberangkatkan, Kemenag Kalsel Tinggal Tunggu ini

BANJARBARU - Jemaah calon haji (JCH) Kalimantan Selatan, kloter pertama direncanakan masuk asrama 19…

Senin, 16 Juli 2018 14:49

Kubah Basirih Jadi Rute Terbaru Susur Sungai, Segini Ongkosnya

BANJARMASIN - Destinasi wisata religi di ibu kota Kalsel; Banjarmasin kurang beken. Padahal, jumlahnya…

Senin, 16 Juli 2018 14:43

Pamor KWK di Banjarmasin Mulai Meredup, ini yang Jadi Biang Keroknya

BANJARMASIN - Kawasan Wisata Kuliner (KWK) dulunya digadang-gadang dapat mendongkrak perekonomian para…

Senin, 16 Juli 2018 14:34

Perintah Partai, Gina Siap Gantikan Ronie di Dewan

BANJARMASIN - Seperti kata pepatah, kalau memang sudah rezeki enggak bakal ke mana-mana. Itulah yang…

Senin, 16 Juli 2018 12:04

Pemko Banjarbaru Alokasikan Rp22 Miliar untuk Drainase

BANJARBARU - Masih banyaknya titik genangan di sejumlah tempat, setiap kali turun hujan. Membuat Pemko…

Senin, 16 Juli 2018 10:20
Parlementaria

Dewan Mengkritisi Kegiatan Bazar UMKM

BANJARBARU - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari mengkritisi Bazar UMKM yang digelar…

Senin, 16 Juli 2018 10:18
Pemko Banjarbaru

Walikota Hadiri Lomba Jalan Sehat di Lapangan Murjani

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani, bersama Ketua DPRD Banjarbaru AR Iwansyah Minggu (15/7)…

Senin, 16 Juli 2018 10:09

AUTP Membantu Para Petani dan Pelaku Usaha

BATULICIN - Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi…

Senin, 16 Juli 2018 09:53

Balai Pemasyarakatan di Tanbu Mulai Dibangun

BATULICIN - Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara…

Minggu, 15 Juli 2018 19:57

Bocah Nikah di Binuang Akhirnya Dibatalkan

Pernikahan bocah di Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel) mendadak dibatalkan. Pernikahan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .