MANAGED BY:
MINGGU
18 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Selasa, 14 November 2017 15:03
Wabup Kotabaru: Kami Tetap Tolak Tambang
Burhanudin

PROKAL.CO, KOTABARU -Permasalahan tambang Pulau Laut terus berlanjut. Setelah beberapa waktu ada sekelompok massa menolak tambang, Senin (13/11) kemarin kelompok yang mendukung tambang juga menggelar hearing di DPRD Kotabaru.

Namun Wabup Burhanudin dengan tegas mengatakan sikapnya masih sama dengan sikap mereka saat Pilkada lalu. "Saya dan Bupati masih tetap pendiriannya. Menolak tambang di Pulau Laut," ujarnya.

Kenapa sikap itu diambil? Menurut Wabup saat mereka kampanye dulu, semua aspirasi warga meminta dia dan Sayed Jafar Alidrus menolak tambang. "Makanya kami tegas. Andai ada satu saja warga saat itu mengatakan mendukung tambang ya mungkin bahasa kami tidak menolak tapi mempertimbangkan," jelasnya.

Dia tidak mau menjadi orang yang plin-plan, alias tidak memiliki pendirian. "Itu juga sudah saya katakan sama Dandim, Danrem juga. Bahkan kalau Presiden sekalipun nanya, saya tetap jawab tolak tambang," tegasnya.

Pernyataan Wabup pun langsung mendapat komentar dari Ketua Forum Masyarakat Peduli Investasi Kotabaru (FMPIK), Syahidudin. Mantan anggota DPRD yang juga sempat mencalon Wabup pada Pilkada lalu, mengatakan mestinya Wabup mengeluarkan pernyataan sebagai kapasitas wakil kepala daerah, bukan kapasitas pribadi.

Burhanudin pun menjawab, bahwa pernyataannya itu juga kapasitasnya sebagai pejabat daerah. Dibuktikan dengan tidak adanya surat atau legalitas yang dikeluarkan Bupati Sayed Jafar Alidrus terkait masalah perizinan tambang di Pulau Laut.

Saling tuding juga sempat mewarnai hearing saat itu. Anggota DPRD Arbani dari Golkar mengatakan kalau salah satu anggota FMPIK, MN Asikin Ngile pada tahun 2009 justru menjadi tokoh yang menolak tambang di Pulau Laut. Namun sekarang berbalik. Sementara Hamka Mamang dari PDIP mengatakan, pada tahun 2009 juga Syahidudin merupakan tokoh penolak kegiatan tambang.

Asikin mengatakan, dulu dia menolak tambang kapasitasnya sebagai anggota Walhi. Namun dulu itu ujarnya, dia menolak tambang karena Pulau Laut masuk kategori pulau kecil. Sekarang data terbaru luas Pulau Laut masuk pulau besar dengan luas 204.000 hektar.

Hal itu diiyakan Syahidudin bahwa data Bappeda Kotabaru pada 2011 silam, luas Pulau Laut adalah 204.000 hektare. Menurut aturan UU tentang pulau kecil, pulau di bawah 200.000 hektare masuk kategori pulau kecil dan tidak boleh ditambang.

Adapun penolakan tambang dulu itu, kata Syahidudin, dilakukan dengan banyak pertimbangan. Untuk itu katanya, dulu sebelum penerbitan izin perusahaan juga diminta membangun jembatan sebagai kompensasi yang tertuang dalam MoU antara Bupati HM Sjachrani Mataja dan pemilik SILO (Sebuku) Group Effendy Tios.

Dan sekarang kata Syahidudin perusahaan sudah mengantongi izin resmi. Tugas mereka adalah mengawal jalannya investasi itu agar memberikan manfaat yang besar bagi daerah. Karena sebutnya, investasi sangat dibutuhkan daerah dalam kegiatan pembangunan.

Syahidudin menjelaskan, Kotabaru dan Kalsel sengat bergantung dengan tambang. Sektor ini katanya mampu menghidupkan ekonomi warga lokal. Sehingga saat beberapa tahun terakhir ada kelesuan di sektor tambang, berdampak pada ekonomi masyarakat lainnya.

Dalam hearing tersebut, Manajer Sebuku Tanjung Coal (SILO Group), Yohan Gessong mengaku sudah memiliki Izin Usaha Produksi (IUP) yang berstatus CnC. Perusahaan sendiri melakukan kerja sama dengan koperasi TNI. Koperasi TNI juga disebut memiliki saham pada usaha pertambangan tersebut.

Dandim 1004 Kotabaru Letkol Inf Arh Samujiyo membenarkan. Dia mengatakan keberadaan TNI di lapangan adalah dalam rangka menjaga aset perusahaan seperti alat dan kendaraan. Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan TNI, kehadiran anggota katanya justru melindungi masyarakat.

Beberapa kepala desa juga sempat hadir di sana. Utamanya dari kepala desa yang wilayahnya masuk kawasan pertambangan. Alasan mereka mendukung tambang senada, bahwa kegiatan itu akan memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

Pun demikian penolakan tambang juga ada terdengar di forum hearing tersebut. Hamka Mamang anggota PDIP tegas pula mengatakan penolakannya. Begitu juga dengan Pengawas PDAM Kotabaru, Yudi Sunardi, yang kehadirannya di DPRD sempat diprotes Syahidudin.

Sementara itu Plt Kadistamben Provinsi, Hanif Faisol Nurrofiq, sebelumnya mengatakan kegiatan SILO (Sebuku) Group di Pulau Laut melanggar aturan. Karena belum memiliki izin lingkungan. Adapun izin lingkungan sebelumnya kata dia sudah kedaluwarsa.

Izin lingkungan jelas Hanif dikeluarkan oleh Bupati Kotabaru. Dan sampai sekarang belum ada izin dikeluarkan Bupati Sayed Jafar Alidrus.

Beberapa waktu sebelumnya, Sayed Jafar kepada awak media mengatakan, kalau Pemkab Kotabaru di era kepemimpinannya belum ada mengeluarkan izin lingkungan terbaru. "Kalau pun mau, kan pejabatnya masih Plt. Jadi tidak bisa menerbitkan izin," ujarnya.

Masalah izin kata Sayed Jafar secara umum sebenarnya sudah urusan provinsi. Kalau pun ada yang mesti disalahkan katanya, maka salahkan saja pemerintah daerah terdahulu yang sudah memberikan izin kepada perusahaan.

Sementara itu dari pantauan wartawan di lapangan pro dan kontra warga soal tambang Pulau Laut memang ada. Mereka yang pro rata-rata yang lahannya sudah kena ganti rugi perusahaan atau mereka yang menilai kegiatan tambang dapat memberikan manfaat terhadap serapan tenaga kerja, dan hidupnya ekonomi warga.

Sementara yang kontra beralasan, bahwa tambang batubara hanya memberikan keuntungan kepada segelintir orang. Dan jika batubara habis maka masyarakat kembali akan lumpuh. Mereka menilai, batubara hanya memberikan dampak ekonomi sesaat, saat batubara habis PHK pun kembali akan terjadi.

Polemik tambang Pulau Laut memang berlarut-larut. Mulai dari tahun 2009 sampai sekarang. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sugian Noor yang juga mantan Kadishub Kotabaru mengatakan, di Pulau Sebuku hanya segelintir yang merasakan manfaat tambang. "Coba survei, adakah masyarakat yang sejahtera di sana karena tambang," tanyanya.

Tambang kata Sugian hanya menguntungkan sekelompok orang. Sementara warga biasa berbanding terbalik. "Kalau juga ada serapan tenaga kerja, ayo data satu perusahaan perlu berapa tenaga kerja memangnya? Bandingkan sama sektor pariwisata, perkebunan dan perikanan," tekannya.

Sugian mengatakan, warga Pulau Laut mesti berkaca pada sejarah Pulau Sebuku (pulau kecil di yang berseberangan dengan Pulau Laut). Saat perusahaan tambang tutup karena kandungan mineral habis, maka yang tersisa hanya lubang dan kelumpuhan ekonomi. "Mereka orang asing, enak tidak tinggal di sana. Nah kita yang ada di pulau mau apa kalau batubara habis? Memancing di kolam sisa tambang? Cobalah kita realistis. Siapa yang tidak mau kaya? Cuma apa harus korbankan anak cucu nanti?," tanyanya.

Bahkan kata Sugian, bangsa Belanda sudah pernah menambang di Pulau Laut. Namun caranya lebih ramah lingkungan karena menggunakan sistem tambang bawah tanah. Batubara ditambang pekerja yang masuk ke perut bumi dengan terowongan, kemudian batu diangkut pakai lori (sejenis kereta api, tapi berukuran kecil) ke atas "Itu zaman penjajahan. Ini kita sudah merdeka, masa mundur lagi bikin lubang-lubang di daratan," tandasnya. (zal/by/ran)


BACA JUGA

Sabtu, 17 Februari 2018 18:13
Haul Abah Guru Sekumpul ke-13

Parkir Dilokasi ini Bisa Menampung Seribu Mobil Jemaah Haul

MARTAPURA – Kantong-kantong parkir untuk menyambut jemaah haul Guru Sekumpul ke-13 pada bulan…

Sabtu, 17 Februari 2018 17:44

Sambut Kedatangan Dewa Rezeki, Bakar Uang Emas lalu Begadang

BANJARMASIN - Dari film kungfu di dataran Cina, kita sering melihat warga Tionghoa membakar uang kertas.…

Sabtu, 17 Februari 2018 08:52

Fakta Baru, Ternyata Jembatan Tanipah ini Dibangun Tak Sesuai Desain

MARABAHAN - Ambruknya jembatan Tanipah, Mandastana akhirnya terkuak. Berdasarkan hasil laporan tim penilai,…

Sabtu, 17 Februari 2018 08:52

Dinas Pol PP dan Damkar Tanbu Bangun Koperasi

BATULICIN - Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Dinpol-PP dan Damkar) Tanbu membentuk koperasi…

Sabtu, 17 Februari 2018 08:51

Rakernas IKMA Tanbu Resmi Dibuka

BATULICIN - Asisten III Bidang Administrasi Umum H Mustaing resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas)…

Sabtu, 17 Februari 2018 08:50

Dinas Pol PP Gelar FGD, Tuntaskan Penanganan Masalah Sosial

BATULICIN - Dinas Pol PP dan Damkar Kabupaten Tanah Bumbu mengadakan Forum Group Discussion (FGD) terkait…

Jumat, 16 Februari 2018 17:10
Parlementaria Balangan

DPRD Balangan Mengingatkan, Manfaatkan Musrenbang dengan Baik

PARINGIN - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Balangan sudah mulai…

Jumat, 16 Februari 2018 15:31

Masa Depan Ekonomi Kalsel di Tahun Anjing Tanah

Tahun Ayam Api dipenuhi tantangan dan ujian. Memasuki Tahun Anjing Tanah, harus lebih bersabar. Warga…

Jumat, 16 Februari 2018 15:16

Masyarakat Banjarbaru Ramai-ramai Menolak Jika Badut Ditertibkan

BANJARBARU - Keinginan Sekda Kota Banjarbaru Said Abdullah yang meminta agar badut yang beroperasi di…

Jumat, 16 Februari 2018 14:39

Dinilai Belum Siap, Peluncuran Smart City Ditunda

WALIKOTA Banjarmasin, Ibnu Sina mengabarkan perayaan dua tahun kepemimpinannya ditunda. Alasannya, agenda…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .