MANAGED BY:
MINGGU
17 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Selasa, 05 Desember 2017 16:57
Alat Tangkap Tak Bisa Dipakai, Nelayan Kotabaru Mengamuk
MINTA PERHATIAN: Suasana unjuk rasa nelayan Kotabaru, Senin (4/12) kemarin.

PROKAL.CO, KOTABARU - Ratusan nelayan dari Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu dan Tanah Laut melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati dan kantor DPRD Kotabaru, Senin (4/12) kemarin. Mereka mengeluhkan bantuan alat tangkap ikan yang tidak bisa dipakai sementara mereka sudah dilarang memakai alat tangkap tradisional mereka.

Aksi itu digelar setelah Zuhur. Di bawah terik matahari para nelayan berteriak-teriak dan memperlihatkan tulisan-tulisan di kertas karton yang mereka bentangkan. Mereka bahkan menuntut Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti, mundur.

"Susi mundur nelayan makmur. Jokowi salah pilih menteri turunkan Susi. Kami sudah susah kenapa ditambah susah. Bupati Kotabaru menyejahterakan para nelayan hanya janji kosong." Begitu antara lain tulisan-tulisan nelayan.

Koordinator aksi Usman Pahero, dalam orasinya mengatakan, mereka yang berunjuk rasa adalah para nelayan yang mencari ikan di wilayah perairan Kotabaru.

Usman menegaskan, kebijakan Menteri Susi tidak berpihak pada nelayan tradisional. Tindakan Susi yang menenggelamkan kapal asing kata dia, menjadi tanda tanya ketika kemudian malah mengeluarkan kebijakan pelarangan alat tangkap tarik dan hela yang justru dipakai mayoritas nelayan lokal.

Usman juga mengecam anggota dewan dan pemerintah daerah yang terkesan tidur, sementara para nelayan terancam sudah tidak bisa melaut. Karena dispensasi dari KKP untuk pemakaian alat tangkap tarik jenis lampara dasar habis pada akhir Desember ini. Sementara sampai sekarang belum ada solusi nelayan akan memakai alat tangkap jenis apa.

Usman mengungkapkan, bantuan alat tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang datang ternyata tidak layak pakai. Nelayan merugi. "Ini jelas bantuannya tidak tepat sasaran. Maka kami sebut kebijakan Menteri Susi ini menyengsarakan nelayan kecil, kami yang terdampak," tegasnya.

Karena tidak ada pejabat yang menghadapi pengunjuk rasa, massa pun beralih orasi ke depan gedung DPRD Kotabaru, yang hanya berjarak sekitar 100 meter. Di sana mereka disambut Ketua DPRD Alfisah, Wakil Ketua M Arif dan Ketua Komisi II Hamka Mamang. Para nelayan pun diminta naik ke gedung lantai 3 untuk menggelar hearing atau dengar pendapat.

Tidak lama hadir perwakilan Dinas Perikanan Kotabaru, KSOP, Polres Kotabaru dan Lanal Kotabaru, juga kemudian Wabup Kotabaru Burhanudin. Di depan para pejabat itu nelayan mengeluarkan unek-unek mereka.

Usman Pahero yang juga Ketua Kelompok Nelayan Maju Bersama ini juga meminta, agar wakil rakyat dan pemerintah di daerah melakukan usaha, agar para nelayan di Kotabaru tetap boleh menggunakan lampara dasar. Dia menegaskan, alat itu tidak merusak laut di Kotabaru. Pemerintah pusat kata dia, menerapkan kebijakan tanpa meninjau kondisi di daerah.

Nelayan lainnya, Sudirman, mengatakan pemerintah daerah dan wakil rakyat jangan membeo saja dengan keputusan pemerintah pusat. "Apakah kita harus setuju saja, ketika menteri bilang begini? Kalau memang tidak tepat, mestinya diperjuangkan daerah ini," tegasnya.

Sudirman yang merupakan keturunan nelayan lokal ini menceritakan. Bahwa yang berbahaya di Kotabaru adalah alat tangkap pukat harimau atau cantrang. "Nelayan kita sudah tidak memakai itu, karena kapal nelayan rata-rata di bawah ukuran 10 GT (grosston)," ungkapnya.

Jika lampara dasar dilarang, kata Sudirman, mayoritas nelayan Kotabaru tidak bisa melaut. Sementara nelayan luar daerah tetap beraksi dengan alat tangkap mereka yang berbahaya di laut lepas. "Habis kita, mestinya mereka yang diurusi maksimal. Jangan kami nelayan yang kecil ini, kami tidak ada pengaruhnya. Ikan yang ditangkap sedikit saja," tambahnya.

Sudirman juga menyindir pekerjaan Dinas Perikanan Kotabaru yang mencoba membuat alat tangkap di Banyuwangi. "Alat tangkap itu kami tidak bisa pakai. Itu untuk kapal ukuran besar," cecarnya.

Sekretaris Dinas Perikanan Kotabaru, Fahrudin Rifani, menolak disebut tidak bekerja. Dia mengatakan terus melakukan upaya agar masalah ini ada solusinya. "Makanya, kami sedang melakukan uji coba dengan Balai di Banyuwangi untuk pembuatan alat tangkap," paparnya.

Dia juga menolak disebut instansinya menakut-nakuti nelayan agar meninggalkan lampara dasar. Fahrudin mengatakan, pihaknya hanya menjalankan program pemerintah. "Dan soal bantuan tidak tepat sasaran, atau tidak layak dipakai ya itu silakan saja nelayan beranggapan begitu," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD M Arif dan M Mukhni, juga Ketua Komisi II Hamka Mamang sepakat akan memperjuangkan aspirasi nelayan. "Kami akan berangkat ke Jakarta menyampaikan ini segera. Tapi mohon dari pemerintah juga ada ikut," kata Hamka.

Wabup Burhanudin kepada para nelayan mengatakan, dirinya juga siap berangkat ke Jakarta, untuk memperjuangkan nasib nelayan. Karena kata Wabup, visi dan misi Pemkab Kotabaru salah satunya adalah memajukan nelayan.

Burhanudin juga mengaku sangsi dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap beberapa larangan masalah penangkapan ikan. "Saya ingat, di Kotabaru makan kepiting waktu kecil, sekarang sudah tua begini masih makan kepiting, masih seperti dulu kepitingnya, tidak berkurang, jadi bagaimana," ujarnya.

Burhanudin mengaku sepakat dengan Usman Pahero, bahwa kebijakan pemerintah pusat terkadang membuat daerah malah terjebak dengan polemik. ""Inilah memang ketika kebijakan digeneralisasi, tanpa melihat atau mengkaji secara spesifik kondisi di daerah," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalsel, Syaiful Azhar, mengatakan bantuan alat tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sudah sesuai dengan Permen 71 Tahun 2016. "Kementerian sudah memberikan alat tangkap yang layak. Terserah saja para nelayan ingin menggunakannya atau tidak," ujarnya.

Namun, bukan berarti Syaiful mengamini sepenuhnya aturan menteri tersebut. Dinas Perikanan dan Kelautan Perikanan Kalsel sedang merencanakan pengujian alat tangkap ikan yang diberikan oleh KKP RI. "Saya sudah berkoordinasi dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM terkait pengujian, akan tetapi, tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat karena menunggu penganggaran tahun mendatang," kata dia.

Pengujian alat tangkap bersama para akademisi serta mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM ini punya tujuan untuk memastikan apakah alat tangkap yang diberikan oleh kementerian memang layak atau tidak untuk perairan Kalsel. Jika dinyatakan tidak layak secara penelitian, pihaknya bisa saja berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Lantas bagaimana Permen 71 Tahun 2016 yang bakal berlaku pada akhir Desember mendatang dan mengancam kehidupan para nelayan? "Pemberlakuan aturan menteri tersebut bukanlah sebuah kiamat. Selama masih tahapan pengujian, nelayan yang ketahuan tertangkap bisa saja berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait yang ada di kabupaten untuk meminta pengertian. Alat tangkap yang datang juga belum sepenuhnya. Jadi jangan anggap ini sebagai kiamat," tandas Syaiful.

Sekadar diketahui, nelayan Kotabaru sudah berulang-ulang menyambangi Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel. Mereka memprotes kebijakan Permen KP No 71 Tahun 2016 yang melarang alat tangkap yang ditarik dan dihela termasuk lampara dasar. Aturan itu dinilai merupakan bencana bagi nelayan kecil. Sehingga kemudian KKP memberikan dispensasi sampai akhir Desember 2017. Namun hingga kini belum ada alat tangkap pengganti yang disetujui nelayan.

Sementara ini, nelayan di Kotabaru juga tengah memodifikasi lampara dasar. Mereka membuat besar mata jaring, dan membuatnya tidak tenggelam penuh sampai dasar. Tapi Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel menilai alat itu masih tidak layak, karena operasinya tetap ditarik atau dihela. "Kan, lucu sekali. Kalau tidak bisa ditarik atau dihela, jadi kami bolehnya cuma pakai pancing?" kata Randy nelayan di Kotabaru gusar.

Untuk diketahui, Kotabaru adalah daerah kepulauan, mayoritas warga pesisir bekerja sebagai nelayan. (zal/dom/ay/ran)


BACA JUGA

Sabtu, 16 Desember 2017 11:56

Tiap Tahun 15 Miliar Pohon Lenyap

BATULICIN - Hutan di Indonesia sudah masuk kategori kritis. Dalam jurnal terbaru, setiap tahunnya…

Sabtu, 16 Desember 2017 11:54

Besok, SMPC Digelar di RTH Pasar Minggu

BATULICIN - Kegiatan Senam Minggu Pagi Ceria (SMPC) akan kembali digelar Minggu (17/12), di Ruang…

Sabtu, 16 Desember 2017 11:50

Permudah Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

BATULICIN - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanah Bumbu menggelar Sosialisasi…

Jumat, 15 Desember 2017 15:59

SMS Ancaman Gagal Halangi Angket

MARTAPURA - Sebuah SMS dikirimkan seseorang ke handphone H Akhmad Rozani. Isinya adalah ancaman kepada…

Jumat, 15 Desember 2017 15:38

Astaga..!! Empat Rumah di Desa Malutu Ditelan Sungai Amandit

KANDANGAN – Arus Sungai Amandit yang meluap dan berarus kuat setelah hujan yang turun sejak Kamis…

Jumat, 15 Desember 2017 15:26

Truk Besar Masih Kuasai Jalan Trikora

BANJARBARU - Belum ada tindakan dari instansi terkait, Bundaran Trikora berdekatan dengan Masjid Agung…

Jumat, 15 Desember 2017 15:19

Fokus Penguatan Kader Lingkungan

BANJARBARU - Para kader lingkungan Banjarbaru Go Green and Clean Kamis (14/12) kemarin mendapatkan penghargaan…

Jumat, 15 Desember 2017 15:15

Ciptakan Rasa Aman Bagi Masyarakat

BATULICIN - DPRD Tanbu menyetujui Raperda Penanggulangan Prostitusi, Perumahan dan Permukiman menjadi…

Jumat, 15 Desember 2017 15:15

Pantau Persiapan Penilaian Akreditasi

BATULICIN - RSUD dr H Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan…

Jumat, 15 Desember 2017 15:14

Bangun Rumah Tahfiz di Tiap Desa

BATULICIN - Wakil Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor mengatakan untuk mencegah kerusakan mental generasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .