MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 15 Desember 2017 15:59
SMS Ancaman Gagal Halangi Angket

Pelantikan Kontroversial akan Diselidiki Anggota Dewan

JADI PEMANTIK: Pelantikan 107 pejabat struktural dan 7 pejabat fungsional Pemerintah Kabupaten Banjar pada 27 Oktober 2017. Pelantikan ini memicu protes keras DPRD kepada Bupati Banjar Khalilurrahman yang kemudian berujung wacana angket.

PROKAL.CO, MARTAPURA - Sebuah SMS dikirimkan seseorang ke handphone H Akhmad Rozani. Isinya adalah ancaman kepada Anggota DPRD Banjar itu untuk tidak meneruskan hak angket. SMS misterius ini menjadi ujung ketegangan dari perselisihan eksekutif-legislatif yang sudah terjadi semenjak momen pelantikan kontroversial 27 Oktober lalu.

Haji Jani - demikian kerap disapa - mengatakan ia menerima SMS itu sehari sebelum sidang paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi tentang Usulan Hak Angket di gedung DPRD Banjar, Kamis (14/12). Isi SMS: "Kalau isuk masih menarusakan hak angket. Pokoknya ikam kada selamat. Karena aku tahu ikam otaknya".

Haji Jani kemudian mengajak bertemu si pengirim SMS. Tetapi orang misterius itu membalas: "Ikam kada perlu tahu siapa aku, intinya mun ikam isuk manarusakan. Pokoknya ikam kada selamat. Ikam tanggung sendiri risikonya, kita kada perlu batamu".

SMS ancaman itu sendiri membuat sidang paripurna kemarin, berjalan panas. Rapat sempat molor dan baru selesai sekitar pukul 14.30 Wita. Puluhan anggota kepolisian dari Polres Banjar berpakaian preman berdatangan dan meminta keterangan awal kepada H Jani. Ketua DPRD Banjar H Rusli juga marah besar. Anggota DPRD Banjar lain ikut tersulut emosi dengan SMS itu.

Selang sejenak sidang selesai, di luar ruang rapat paripurna cukup ramai oleh kehadiran puluhan anggota Polisi Banjar berpakaian preman. Mereka berdatangan dan minta keterangan awal tentang SMS ancaman itu kepada H Jani.

Ketua DPRD H Rusli memerintahkan Haji Jani melaporkan ancaman itu ke Polda Kalsel. Ia menyesal nada teror yang tidak sesuai ditujukan kepada wakil rakyat. Apalagi hak angket adalah hak yang dimiliki anggota DPRD Banjar dalam mengemban tugas."DPRD ini bukan instansi preman, kita ini bagian dari pemerintah juga. Kami tidak ada niat memakzulkan kepala daerah," tegasnya.

Sidang sendiri berjalan cukup panas. Para anggota fraksi saling bersilang pendapat. Opsi hak angket akhirnya lolos setelah dilakukan voting. Dari 7 fraksi DPRD Banjar, 4 fraksi menerima usulan hak angket, 2 fraksi abstain, dan 1 fraksi menolak dengan tegas. Fraksi yang menerima hak angket adalah Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra, PBB), Fraksi Demokrat, dan Fraksi Nasdem (Nasdem, PKPI).

Sementara,fraksi yang menolak keras hak angket adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB). Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Hati Nurani Rakyat (PDIP, Hanura) sendiri cenderung memilih hak Interpelasi. Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan Amanat Sejahtera (PPP, PAN & PKS) belum menentukan sikap, meski dengan alasan tidak sepakat.

Apa yang membuat mayoritas fraksi di DPRD Banjar ini mendesak hak "sakti" untuk menyelidiki penyimpangan eksekutif ini?

Awal kasus ini adalah pelantikan dan pengambilan sumpah 107 pejabat struktural dan 7 pejabat fungsional di hari Jumat, 27 Oktober 2017 silam. Sejumlah wakil rakyat menilai agenda pelantikan terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan. Opini miring menyembul ke permukaan bahwa ada permainan di balik mutasi dan promosi besar-besaran ini.

Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya Khairuddin mengatakan selama 2 tahun terakhir, proses penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terindikasi tidak melalui prosedur sebenarnya. Posisi jabatan tidak sesuai keahlian dan ada pejabat yang kerap dipindah berkali kali. Ia juga menyoal hasil talent pool dan uji kompetensi yang tidak berjalan sesuai harapan.
"Kami setuju pembentukan panitia hak angket yang disahkan dalam rapat paripurna berikutnya," ujarnya.

Muhammad Marbawai, Wakil Ketua Fraksi Demokrat pun cenderung akur dengan Gerindra. Draf usulan hak angket murni meluruskan persoalan carut-marutnya mutasi ASN. "Ini meluruskan isu miring yang beredar di kalangan pemerintah dan masyarakat terkait indikasi jual beli jabatan dengan tarif tertentu di dalam mutasi ASN Banjar, sehingga semua dapat dibuka dengan jelas. Tidak menjadi spekulasi negatif dan fitnah," tegasnya.

H Musa dari Fraksi PKB yang menolak hak anget mengatakan seharusnya promosi dan mutasi yang menyimpang atau kebijakan yang cacat hukum dilaporkan ke Komisi ASN dan diteliti bersama-sama. "Itu mekanisme itu diatur oleh Komisi ASN sesuai Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014," ucapnya. (mam/ay/ran)


BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2018 11:34

Meninggalnya Salah Satu Peserta HPS DIduga Karena Kelelahan Berjalan Jauh

Duka menyelimuti rombongan peserta dari Kabupaten Merauke, Papua. Merze Adrian Tadeus Mahuze (38), Kepala…

Jumat, 19 Oktober 2018 11:28

Jangan Jadi Euforia Sesaat, Mimpi Besar dari Jejangkit Harus Terwujud

BATOLA – Pemerintah pusat dan daerah harus bahu membahu membangun kekuatan lahan rawa di Kalsel…

Jumat, 19 Oktober 2018 11:12
HPS 2018

GM Hotel Pun Sampai "Mengungsi", Tukang Ojek Dadakan Bermunculan

Event besar selalu berdampak secara ekonomi meski hanya jangka pendek. Dua tiga hari terakhir, bisnis…

Jumat, 19 Oktober 2018 11:01

Pemko Banjarmasin Cemas Menanti Adipura Kencana

BANJARMASIN - Pemko masih harap-harap cemas. Belum ada kabar sama sekali terkait Adipura. Apakah Banjarmasin…

Jumat, 19 Oktober 2018 10:42

APBD Seret, Bakal Ada Program yang Dihapus

BANJARMASIN - Belum sampai tiga tahun berjalan, pemko merevisi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah…

Jumat, 19 Oktober 2018 10:08

Rencana Pemindahan Pasar Bauntung Jadi Pro Kontra di Dewan

BANJARBARU – Meski pihak eksekutif menganggap sudah ada lampu hijau dari pihak legislatif, untuk…

Jumat, 19 Oktober 2018 10:05

Hebat..!! Kepala BPKAD Banjarbaru Masuk 50 Besar Pejabat Teladan Nasional

BANJARBARU - Hal membanggakan ditorehkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Banjarbaru…

Jumat, 19 Oktober 2018 09:55

Resmi, Ini Pejabat Polres di Polda Kalsel yang Bakal Dimutasi

BANJARMASIN – Gerbong mutasi kembali bergulir di Polda Kalsel dan jajaran.  Sejumlah pejabat…

Jumat, 19 Oktober 2018 09:40

Jangan Coba-Coba Posting Konten Negatif, Ini Ancaman Kominfo

BANJARMASIN - Jangan sembarangan posting konten-konten negatif di media sosial (Medsos) kalau tidak…

Jumat, 19 Oktober 2018 09:12
Pemko Banjarbaru

Terima Kunjungan TP PKK Kabupaten Agam

BANJARBARU - Ketua TP PKK Banjarbaru Ririen Nadjmi Adhani, didampingi Wakil Ketua I TP PKK Banjarbaru…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .