MANAGED BY:
SENIN
16 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 15 Desember 2017 15:59
SMS Ancaman Gagal Halangi Angket

Pelantikan Kontroversial akan Diselidiki Anggota Dewan

JADI PEMANTIK: Pelantikan 107 pejabat struktural dan 7 pejabat fungsional Pemerintah Kabupaten Banjar pada 27 Oktober 2017. Pelantikan ini memicu protes keras DPRD kepada Bupati Banjar Khalilurrahman yang kemudian berujung wacana angket.

PROKAL.CO, MARTAPURA - Sebuah SMS dikirimkan seseorang ke handphone H Akhmad Rozani. Isinya adalah ancaman kepada Anggota DPRD Banjar itu untuk tidak meneruskan hak angket. SMS misterius ini menjadi ujung ketegangan dari perselisihan eksekutif-legislatif yang sudah terjadi semenjak momen pelantikan kontroversial 27 Oktober lalu.

Haji Jani - demikian kerap disapa - mengatakan ia menerima SMS itu sehari sebelum sidang paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi tentang Usulan Hak Angket di gedung DPRD Banjar, Kamis (14/12). Isi SMS: "Kalau isuk masih menarusakan hak angket. Pokoknya ikam kada selamat. Karena aku tahu ikam otaknya".

Haji Jani kemudian mengajak bertemu si pengirim SMS. Tetapi orang misterius itu membalas: "Ikam kada perlu tahu siapa aku, intinya mun ikam isuk manarusakan. Pokoknya ikam kada selamat. Ikam tanggung sendiri risikonya, kita kada perlu batamu".

SMS ancaman itu sendiri membuat sidang paripurna kemarin, berjalan panas. Rapat sempat molor dan baru selesai sekitar pukul 14.30 Wita. Puluhan anggota kepolisian dari Polres Banjar berpakaian preman berdatangan dan meminta keterangan awal kepada H Jani. Ketua DPRD Banjar H Rusli juga marah besar. Anggota DPRD Banjar lain ikut tersulut emosi dengan SMS itu.

Selang sejenak sidang selesai, di luar ruang rapat paripurna cukup ramai oleh kehadiran puluhan anggota Polisi Banjar berpakaian preman. Mereka berdatangan dan minta keterangan awal tentang SMS ancaman itu kepada H Jani.

Ketua DPRD H Rusli memerintahkan Haji Jani melaporkan ancaman itu ke Polda Kalsel. Ia menyesal nada teror yang tidak sesuai ditujukan kepada wakil rakyat. Apalagi hak angket adalah hak yang dimiliki anggota DPRD Banjar dalam mengemban tugas."DPRD ini bukan instansi preman, kita ini bagian dari pemerintah juga. Kami tidak ada niat memakzulkan kepala daerah," tegasnya.

Sidang sendiri berjalan cukup panas. Para anggota fraksi saling bersilang pendapat. Opsi hak angket akhirnya lolos setelah dilakukan voting. Dari 7 fraksi DPRD Banjar, 4 fraksi menerima usulan hak angket, 2 fraksi abstain, dan 1 fraksi menolak dengan tegas. Fraksi yang menerima hak angket adalah Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra, PBB), Fraksi Demokrat, dan Fraksi Nasdem (Nasdem, PKPI).

Sementara,fraksi yang menolak keras hak angket adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB). Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Hati Nurani Rakyat (PDIP, Hanura) sendiri cenderung memilih hak Interpelasi. Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan Amanat Sejahtera (PPP, PAN & PKS) belum menentukan sikap, meski dengan alasan tidak sepakat.

Apa yang membuat mayoritas fraksi di DPRD Banjar ini mendesak hak "sakti" untuk menyelidiki penyimpangan eksekutif ini?

Awal kasus ini adalah pelantikan dan pengambilan sumpah 107 pejabat struktural dan 7 pejabat fungsional di hari Jumat, 27 Oktober 2017 silam. Sejumlah wakil rakyat menilai agenda pelantikan terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan. Opini miring menyembul ke permukaan bahwa ada permainan di balik mutasi dan promosi besar-besaran ini.

Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya Khairuddin mengatakan selama 2 tahun terakhir, proses penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terindikasi tidak melalui prosedur sebenarnya. Posisi jabatan tidak sesuai keahlian dan ada pejabat yang kerap dipindah berkali kali. Ia juga menyoal hasil talent pool dan uji kompetensi yang tidak berjalan sesuai harapan.
"Kami setuju pembentukan panitia hak angket yang disahkan dalam rapat paripurna berikutnya," ujarnya.

Muhammad Marbawai, Wakil Ketua Fraksi Demokrat pun cenderung akur dengan Gerindra. Draf usulan hak angket murni meluruskan persoalan carut-marutnya mutasi ASN. "Ini meluruskan isu miring yang beredar di kalangan pemerintah dan masyarakat terkait indikasi jual beli jabatan dengan tarif tertentu di dalam mutasi ASN Banjar, sehingga semua dapat dibuka dengan jelas. Tidak menjadi spekulasi negatif dan fitnah," tegasnya.

H Musa dari Fraksi PKB yang menolak hak anget mengatakan seharusnya promosi dan mutasi yang menyimpang atau kebijakan yang cacat hukum dilaporkan ke Komisi ASN dan diteliti bersama-sama. "Itu mekanisme itu diatur oleh Komisi ASN sesuai Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014," ucapnya. (mam/ay/ran)


BACA JUGA

Senin, 16 Juli 2018 16:07

JCH Kalselteng Siap Diberangkatkan, Kemenag Kalsel Tinggal Tunggu ini

BANJARBARU - Jemaah calon haji (JCH) Kalimantan Selatan, kloter pertama direncanakan masuk asrama 19…

Senin, 16 Juli 2018 16:02

Fenomena Aksi "Beli SKTM" Demi Masuk Sekolah di Banua

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini diwarnai dengan aksi tidak terpuji orang tua siswa yang…

Senin, 16 Juli 2018 14:49

Kubah Basirih Jadi Rute Terbaru Susur Sungai, Segini Ongkosnya

BANJARMASIN - Destinasi wisata religi di ibu kota Kalsel; Banjarmasin kurang beken. Padahal, jumlahnya…

Senin, 16 Juli 2018 14:43

Pamor KWK di Banjarmasin Mulai Meredup, ini yang Jadi Biang Keroknya

BANJARMASIN - Kawasan Wisata Kuliner (KWK) dulunya digadang-gadang dapat mendongkrak perekonomian para…

Senin, 16 Juli 2018 14:34

Perintah Partai, Gina Siap Gantikan Ronie di Dewan

BANJARMASIN - Seperti kata pepatah, kalau memang sudah rezeki enggak bakal ke mana-mana. Itulah yang…

Senin, 16 Juli 2018 12:04

Pemko Banjarbaru Alokasikan Rp22 Miliar untuk Drainase

BANJARBARU - Masih banyaknya titik genangan di sejumlah tempat, setiap kali turun hujan. Membuat Pemko…

Senin, 16 Juli 2018 10:20
Parlementaria

Dewan Mengkritisi Kegiatan Bazar UMKM

BANJARBARU - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari mengkritisi Bazar UMKM yang digelar…

Senin, 16 Juli 2018 10:18
Pemko Banjarbaru

Walikota Hadiri Lomba Jalan Sehat di Lapangan Murjani

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani, bersama Ketua DPRD Banjarbaru AR Iwansyah Minggu (15/7)…

Senin, 16 Juli 2018 10:09

AUTP Membantu Para Petani dan Pelaku Usaha

BATULICIN - Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi…

Senin, 16 Juli 2018 09:53

Balai Pemasyarakatan di Tanbu Mulai Dibangun

BATULICIN - Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .