MANAGED BY:
KAMIS
15 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 16 Desember 2017 15:05
Tahun ini Penyerahan Bantuan Alat Tangkap Ikan Tak Selesai
KEBANGGAAN: Nelayan Pulau Sembilan, Kotabaru sedang memperbaiki alat tangkap ikan berupa lampara dasar mini.

PROKAL.CO, BANJARBARU – Penyerahan ribuan paket bantuan alat tangkap ikan (API) dari Kementerian Perikanan dan Kelautan (KP) RI untuk nelayan-nelayan kecil di Kalimantan Selatan tak bisa tuntas tahun ini. Otomatis, hanya segelintir nelayan yang bisa mendapatkan dan menggunakannya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Syaiful Azhari mengungkap penyerahan bantuan lanjutan bakal dilaksanakan tahun depan. Dijelaskannya, bantuan alat tangkap ikan ini tak hanya diberikan untuk nelayan Kalsel. Para nelayan yang ada di provinsi lain juga mendapatkan bantuan. "Maka dari itu, ketersediaan alat tangkap terbatas," ujar Syaiful kepada Radar Banjarmasin beberapa waktu yang lalu.

Diketahui, adanya langkah bantuan dari pemerintah pusat ini dilakukan lantaran tren penggunaan alat tangkap ikan berupa lampara dasar mini masih banyak digunakan para nelayan sekitar. Alat tangkap yang rata-rata digunakan oleh nelayan kecil Kotabaru dan Tanah Laut tersebut dianggap tak ramah lingkungan. Dasar hukumnya berada tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.71 Tahun 2016

Yang menjadi soal, pemerintah pusat hanya memberi batas waktu sampai 31 Desember 2017 untuk penggunaan alat tangkap yang dimaksud. Jika nelayan ngotot menggunakan lampara dasar mini lewat dari masa dispensasi, siap-siap saja diamankan aparat hukum.

Lantas, bagaimana nasib nelayan yang namanya sudah tercantum dalam daftar penerima bantuan alat tangkap, akan tetapi, tak ikut kebagian lantaran ketersediaan alat tangkap terbatas? Ambil kasus, penyerahan bantuan di nelayan kecil Kotabaru yang terkonsentrasi di Desa Rampa, Kotabaru. "Memang, baru sekitar seribu lebih nelayan yang mendapatkan bantuan. Sisanya belum. Saya kurang ingat persisnya," bebernya.

Diterangkannya, meski bakal berbenturan dengan hukum, persoalan ini bakal dikoordinasikannya dengan Kementerian KP dan Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten/kota di Kalsel. "Koordinasi yang dimaksud terkait apakah bakal diperpanjang dispensasinya atau tidak, soalnya keputusan ada di pusat," ujarnya.

Selanjutnya pihak provinsi juga bakal mengusahakan berkoordinasi dengan aparat keamanan di kawasan perairan Kalsel. Jika memang kebetulan nelayan yang bersangkutan tertangkap aparat keamanan, nelayan tinggal bilang belum mendapatkan bantuan. “Saya kira hal ini bisa dilakukan. Jangan anggap persoalan ini seperti kiamat lalu nelayan tak bisa apa-apa," pungkasnya.

Sementara itu, akademisi dari Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPK) Universitas Lambung Mangkurat, Dr Erwin Rosadi mengatakan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus mengupayakan langkah koordinasi dengan aparat keamanan sekitar. "Jangan sampai nelayan dihalangi mencari penghasilan lantaran bukan karena kesalahan mereka sendiri," tegas Erwin.

Selain upaya koordinasi, pemerintah daerah juga harus melakukan kajian lebih dalam bersama akademisi mengenai alat tangkap yang diberikan oleh pusat. Jangan sampai alat tangkap yang diberikan tak sesuai dengan kondisi ekosistem perairan Kalsel. "Meski sudah diklaim ramah lingkungan, apakah alat tangkap yang diberikan bisa setara atau lebih menghasilkan daripada lampara dasar mini? Kondisi ini yang bikin runyam," ujarnya.

Diungkapkannya, pihak provinsi memang sudah ada berkunjung ke FPK ULM. Namun, dari pihak provinsi tak bisa segera melakukan pengkajian bersama tim akademisi. "Anggaran terbatas. Jadi juga bakal dilanjutkan pada tahun 2018," tambahnya.

Namun, menurut Erwin, idealnya proses pengkajian alat tangkap tak bisa dilaksanakan dengan waktu yang instan. "Pengalaman saya, penelitian bisa dilakukan sampai satu tahun," bebernya. Hasilnya, dosen FKP ULM ini mengharapkan agar pemerintah daerah terus mengupayakan langkah koordinasi agar masyarakat tetap bisa melaut dengan rasa aman. (dom/yn/ram)


BACA JUGA

Kamis, 15 November 2018 14:24

Wabup Hadiri Rakornas Kemendesa PDTT

PARINGIN --- Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), melalui…

Kamis, 15 November 2018 14:22

Batumandi Menuju Kecamatan Sayang Ibu

PARINGIN --- - Tim pembinaan dan monitoring Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Provinsi Kalsel tahun 2018, Selasa,…

Kamis, 15 November 2018 14:16

Desa Baramban Wakili Balangan di P2WKSS

PARINGIN --- //KUNJUNGAN : Ketua TP PKK Balangan Nursidah Ansharuddin (empat dari kanan) memperkenalkan…

Kamis, 15 November 2018 11:50

Mimpikan Sudimampir Seperti Tanah Abang

WAKIL Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah memimpin rapat tertutup di ruang Sekdako Banjarmasin, Balai…

Kamis, 15 November 2018 11:43

Gagal Uji Emisi Tak Ada Sanksi, Ini Kata Wahyu Hadi Cahyono

BANJARMASIN – Puluhan kendaraan roda empat gagal melewati uji emisi. Artinya, para pemilik mobil…

Kamis, 15 November 2018 11:30

AWAS Jangan Merokok Ditempat Umum, Ini Alasannya

LIMA tahun silam, Pemko Banjarmasin menerbitkan Perda No 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).…

Kamis, 15 November 2018 11:20

AKUR...! Beda Pilihan, Tetap Bersaudara

BANJARMASIN - 2019 akan menjadi tahun politik di Indonesia. Ada perhelatan pemilu legislatif dan pemilihan…

Kamis, 15 November 2018 10:26

Ini Alasan Bupati Tanbu Minta Wanita untuk Berinovasi

BATULICIN - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerima kunjungan tim evaluasi Penilai Lomba Program Terpadu…

Kamis, 15 November 2018 10:19

APKASI Perjuangkan Tuntutan Tenaga Honorer

BATULICIN - Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (APKASI) Mardani H Maming, memberikan arahan…

Kamis, 15 November 2018 10:13

Wariskan Nilai Perjuangan Dan Patriotisme

BATULICIN - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan upacara gabungan dalam rangka memperingati…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .