MANAGED BY:
SENIN
16 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 12 Januari 2018 11:33
Piutang Tambang di Kalsel Mau Diputihkan

Daerah Dirugikan, Umumkan Perusahaan Bermasalah

HANYA MERUGIKAN DAERAH: Bekas galian tambang batu bara di salah satu kabupaten di Kalsel. Selain menimbulkan masalah lingkungan, perusahaan juga menyisakan piutang yang belum dibayar kepada pemerintah. Foto SYARAFUDDIN/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARBARU - Di tangan pimpinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel yang baru, wacana pemutihan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor mineral dan pertambangan di Kalsel terus digulirkan.

Pemprov Kalsel berdalih pemutihan dilakukan lantaran penagihan piutang terkendala karena perusahaan yang masih memiliki kewajiban membayar PNBP banyak yang menghilang dan tak beroperasi. Nilai piutangnya masih stagnan pada angka Rp 674 miliar.

Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto, mengatakan,  langkah pemutihan ini nantinya bukannya dilakukan tanpa persyaratan. Ia memberikan catatan perusahaan-perusahaan tambang yang akan menjalani pemutihan harus benar-benar tak dapat diidentifikasi lagi. Namun, pihaknya juga masih bakal berusaha keras melakukan penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih dapat teridentifikasi keberadaannya.

"Saya baru saja menjabat. Terkait persoalan itu, masih akan terus ditagih dan wacana pemutihan itu tetap digulirkan," kata Isharwanto ketika ditemui Radar Banjarmasin di kantor kerjanya, baru-baru tadi.

Selain piutang PNBP yang mencapai ratusan miliar, kewajiban perusahaan-perusahaan yang masih belum tertagih adalah iuran tetap yang nilainya mencapai Rp 4,2 miliar.

Isharwanto berkomitmen, pihaknya bakal terus berupaya melakukan penataan sektor pertambangan di Kalimantan Selatan. Upaya ini dilakukan setelah peralihan kewenangan pertambangan yang dulunya ditangani oleh pemerintah kabupaten,  diserahkan kepada Pemprov Kalsel seutuhnya. Tetapi meninggalkan banyak persoalan.

Lantas, bagaimana pandangan akademisi menanggapi wacana pemutihan ini? Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ahmad Fikri Hadin,  mengatakan jika dilihat dari sudut pandang hukum administrasi, Pemprov Kalsel sah-sah saja untuk menggunakan kewenangan pemutihan.

"Pemprov Kalsel kiranya sangat terbebani dengan kondisi peralihan kewenangan seperti ini," ujar Fikri.

Namun, yang menjadi catatan buruk, banyaknya piutang yang masih sulit untuk ditagih merupakan bukti konkret bahwa prinsip good governance tak benar-benar dijalankan di Kalimantan Selatan. Prinsip yang dimaksud Fikri adalah keselarasan pembangunan antara pemerintah, pengusaha, serta masyarakat yang ada.  "Akhirnya, daerah kita sendiri yang dirugikan," ujarnya.

Lebih spesifik, ia memberikan contoh kasus seperti pernyataan Pemprov Kalsel yang mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan pertambangan yang bermasalah.

"Ini bukti bahwa pemerintah dan pengusaha tak selaras. Perizinan pertambangan yang dulunya dilakukan di masing-masing kabupaten dengan mudah diberikan tanpa ada komunikasi yang intensif," ujar Fikri.

Agar tak terulang, ia berpesan ke depannya pemerintah agar tak mudah mengobral perizinan tambang di Kalimantan Selatan. "Di negara-negara lain, perizinan tambang itu susahnya minta ampun. Di Kalimantan Selatan, perizinan tambang seperti diobral," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono tak sepakat dengan adanya wacana pemutihan yang dilontarkan oleh Pemprov Kalsel.

Menurut Kisworo, persoalan lingkungan bukan perkara main-main. "Sudah melakukan eksploitasi, jangan sampai mereka lepas tanggung jawab begitu saja. Perusahaan-perusahaan yang bermasalah harus dikejar secara serius," katanya.

Ia juga memberi saran kepada pemerintah agar mengumumkan daftar nama perusahaan pertambangan yang bermasalah secara detail. "Jangan cuma berkata ada ratusan perusahaan. Akan tetapi, harus ada bukti konkret. Lokasi dan pemilik perusahaannya harus jelas siapa yang memegang," cecarnya.

Pria yang akrab disapa Kis ini mengatakan, jika piutang PNBP serta iuran lainnya benar-benar diputihkan, ia takut ke depannya perusahaan -perusahaan yang masih mengantongi izin pertambangan bakal ikut-ikutan menghilang dan akhirnya diputihkan.  "Kami tak mau terjadi modus seperti ini," pungkasnya.  (dom)


BACA JUGA

Senin, 16 Juli 2018 16:07

JCH Kalselteng Siap Diberangkatkan, Kemenag Kalsel Tinggal Tunggu ini

BANJARBARU - Jemaah calon haji (JCH) Kalimantan Selatan, kloter pertama direncanakan masuk asrama 19…

Senin, 16 Juli 2018 16:02

Fenomena Aksi "Beli SKTM" Demi Masuk Sekolah di Banua

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini diwarnai dengan aksi tidak terpuji orang tua siswa yang…

Senin, 16 Juli 2018 14:49

Kubah Basirih Jadi Rute Terbaru Susur Sungai, Segini Ongkosnya

BANJARMASIN - Destinasi wisata religi di ibu kota Kalsel; Banjarmasin kurang beken. Padahal, jumlahnya…

Senin, 16 Juli 2018 14:43

Pamor KWK di Banjarmasin Mulai Meredup, ini yang Jadi Biang Keroknya

BANJARMASIN - Kawasan Wisata Kuliner (KWK) dulunya digadang-gadang dapat mendongkrak perekonomian para…

Senin, 16 Juli 2018 14:34

Perintah Partai, Gina Siap Gantikan Ronie di Dewan

BANJARMASIN - Seperti kata pepatah, kalau memang sudah rezeki enggak bakal ke mana-mana. Itulah yang…

Senin, 16 Juli 2018 12:04

Pemko Banjarbaru Alokasikan Rp22 Miliar untuk Drainase

BANJARBARU - Masih banyaknya titik genangan di sejumlah tempat, setiap kali turun hujan. Membuat Pemko…

Senin, 16 Juli 2018 10:20
Parlementaria

Dewan Mengkritisi Kegiatan Bazar UMKM

BANJARBARU - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari mengkritisi Bazar UMKM yang digelar…

Senin, 16 Juli 2018 10:18
Pemko Banjarbaru

Walikota Hadiri Lomba Jalan Sehat di Lapangan Murjani

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani, bersama Ketua DPRD Banjarbaru AR Iwansyah Minggu (15/7)…

Senin, 16 Juli 2018 10:09

AUTP Membantu Para Petani dan Pelaku Usaha

BATULICIN - Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Evaluasi…

Senin, 16 Juli 2018 09:53

Balai Pemasyarakatan di Tanbu Mulai Dibangun

BATULICIN - Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Kalimantan Selatan menyelenggarakan acara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .