MANAGED BY:
SENIN
23 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Jumat, 12 Januari 2018 11:33
Piutang Tambang di Kalsel Mau Diputihkan

Daerah Dirugikan, Umumkan Perusahaan Bermasalah

HANYA MERUGIKAN DAERAH: Bekas galian tambang batu bara di salah satu kabupaten di Kalsel. Selain menimbulkan masalah lingkungan, perusahaan juga menyisakan piutang yang belum dibayar kepada pemerintah. Foto SYARAFUDDIN/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARBARU - Di tangan pimpinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel yang baru, wacana pemutihan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor mineral dan pertambangan di Kalsel terus digulirkan.

Pemprov Kalsel berdalih pemutihan dilakukan lantaran penagihan piutang terkendala karena perusahaan yang masih memiliki kewajiban membayar PNBP banyak yang menghilang dan tak beroperasi. Nilai piutangnya masih stagnan pada angka Rp 674 miliar.

Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto, mengatakan,  langkah pemutihan ini nantinya bukannya dilakukan tanpa persyaratan. Ia memberikan catatan perusahaan-perusahaan tambang yang akan menjalani pemutihan harus benar-benar tak dapat diidentifikasi lagi. Namun, pihaknya juga masih bakal berusaha keras melakukan penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih dapat teridentifikasi keberadaannya.

"Saya baru saja menjabat. Terkait persoalan itu, masih akan terus ditagih dan wacana pemutihan itu tetap digulirkan," kata Isharwanto ketika ditemui Radar Banjarmasin di kantor kerjanya, baru-baru tadi.

Selain piutang PNBP yang mencapai ratusan miliar, kewajiban perusahaan-perusahaan yang masih belum tertagih adalah iuran tetap yang nilainya mencapai Rp 4,2 miliar.

Isharwanto berkomitmen, pihaknya bakal terus berupaya melakukan penataan sektor pertambangan di Kalimantan Selatan. Upaya ini dilakukan setelah peralihan kewenangan pertambangan yang dulunya ditangani oleh pemerintah kabupaten,  diserahkan kepada Pemprov Kalsel seutuhnya. Tetapi meninggalkan banyak persoalan.

Lantas, bagaimana pandangan akademisi menanggapi wacana pemutihan ini? Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ahmad Fikri Hadin,  mengatakan jika dilihat dari sudut pandang hukum administrasi, Pemprov Kalsel sah-sah saja untuk menggunakan kewenangan pemutihan.

"Pemprov Kalsel kiranya sangat terbebani dengan kondisi peralihan kewenangan seperti ini," ujar Fikri.

Namun, yang menjadi catatan buruk, banyaknya piutang yang masih sulit untuk ditagih merupakan bukti konkret bahwa prinsip good governance tak benar-benar dijalankan di Kalimantan Selatan. Prinsip yang dimaksud Fikri adalah keselarasan pembangunan antara pemerintah, pengusaha, serta masyarakat yang ada.  "Akhirnya, daerah kita sendiri yang dirugikan," ujarnya.

Lebih spesifik, ia memberikan contoh kasus seperti pernyataan Pemprov Kalsel yang mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan pertambangan yang bermasalah.

"Ini bukti bahwa pemerintah dan pengusaha tak selaras. Perizinan pertambangan yang dulunya dilakukan di masing-masing kabupaten dengan mudah diberikan tanpa ada komunikasi yang intensif," ujar Fikri.

Agar tak terulang, ia berpesan ke depannya pemerintah agar tak mudah mengobral perizinan tambang di Kalimantan Selatan. "Di negara-negara lain, perizinan tambang itu susahnya minta ampun. Di Kalimantan Selatan, perizinan tambang seperti diobral," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono tak sepakat dengan adanya wacana pemutihan yang dilontarkan oleh Pemprov Kalsel.

Menurut Kisworo, persoalan lingkungan bukan perkara main-main. "Sudah melakukan eksploitasi, jangan sampai mereka lepas tanggung jawab begitu saja. Perusahaan-perusahaan yang bermasalah harus dikejar secara serius," katanya.

Ia juga memberi saran kepada pemerintah agar mengumumkan daftar nama perusahaan pertambangan yang bermasalah secara detail. "Jangan cuma berkata ada ratusan perusahaan. Akan tetapi, harus ada bukti konkret. Lokasi dan pemilik perusahaannya harus jelas siapa yang memegang," cecarnya.

Pria yang akrab disapa Kis ini mengatakan, jika piutang PNBP serta iuran lainnya benar-benar diputihkan, ia takut ke depannya perusahaan -perusahaan yang masih mengantongi izin pertambangan bakal ikut-ikutan menghilang dan akhirnya diputihkan.  "Kami tak mau terjadi modus seperti ini," pungkasnya.  (dom)


BACA JUGA

Minggu, 22 April 2018 12:28
BREAKING NEWS

CATAT..! Malam Ini Debat Kandidat Pilkada Tabalong

TANJUNG -Ingat malam debat kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong. KPU setempat sudah…

Minggu, 22 April 2018 11:03
BREAKING NEWS

Ada 7.019 Nasi Kabuli Gratis di Murjani untuk Pecahkan MURI

BANJARBARU - Guna memperingati HUT ke-19 Kota Banjarbaru, Minggu (22/4) pagi ini digelar pemecahan…

Sabtu, 21 April 2018 12:03

Kesempatan Kerja Bagi Kaum Difabel Harus Diberikan Seluas-Luasnya

Pemberian kesempatan kerja untuk penyandang disabilitas di Kalsel belum digenjot maksimal. Padahal pemerintah…

Sabtu, 21 April 2018 11:39

Konsep Pasar Wadai di Banjarmasin Tahun ini Berbeda

BANJARMASIN - Soal konsep, Pasar Wadai pada Ramadhan Tahun 1439 Hijriyah ini takkan jauh berbeda dibanding…

Sabtu, 21 April 2018 11:37

PARAH..!! Taksi Online Jadi Korban Sweeping Lagi

BANJARMASIN - Aksi sweeping terhadap taksi online masih saja terjadi. Yang terbaru terjadi pada Kamis…

Sabtu, 21 April 2018 11:29

Lampu PJU di persimpangan R.O Ulin-Trikora Jadi 'Lampu Disko'

BANJARBARU – Sudah seminggu terakhir lampu penerangan jalan di persimpangan R.O Ulin-Trikora kedap-kedip.…

Sabtu, 21 April 2018 11:18

Bus Wisata dan Rumah Disabilitas di Banjarbaru Diresmikan

BANJARBARU - Acara puncak HUT ke-19 Banjarbaru, Jumat (20/4) kemarin digelar. Ada beberapa inovasi dan…

Sabtu, 21 April 2018 10:53

Warga Desa Kintapura Tuntut PT PKIS Hentikan Panen Sawit

PELAIHARI - Puluhan orang dari warga Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut (Tala) meminta…

Sabtu, 21 April 2018 10:14

Camat Sungai Loban Berpesan Jaga Persatuan dan Kesatuan

BATULICIN - Sampai saat ini, telah banyak prestasi yang diukir Kecamatan Sungai Loban, baik di tingkat…

Sabtu, 21 April 2018 10:12

Tanah Bumbu Book Fair Kembali Digelar

BATULICIN - Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-15 Kabupaten Tanah Bumbu dan Pesta Adat Mappanretasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .