MANAGED BY:
SELASA
23 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Jumat, 12 Januari 2018 11:33
Piutang Tambang di Kalsel Mau Diputihkan

Daerah Dirugikan, Umumkan Perusahaan Bermasalah

HANYA MERUGIKAN DAERAH: Bekas galian tambang batu bara di salah satu kabupaten di Kalsel. Selain menimbulkan masalah lingkungan, perusahaan juga menyisakan piutang yang belum dibayar kepada pemerintah. Foto SYARAFUDDIN/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARBARU - Di tangan pimpinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel yang baru, wacana pemutihan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor mineral dan pertambangan di Kalsel terus digulirkan.

Pemprov Kalsel berdalih pemutihan dilakukan lantaran penagihan piutang terkendala karena perusahaan yang masih memiliki kewajiban membayar PNBP banyak yang menghilang dan tak beroperasi. Nilai piutangnya masih stagnan pada angka Rp 674 miliar.

Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto, mengatakan,  langkah pemutihan ini nantinya bukannya dilakukan tanpa persyaratan. Ia memberikan catatan perusahaan-perusahaan tambang yang akan menjalani pemutihan harus benar-benar tak dapat diidentifikasi lagi. Namun, pihaknya juga masih bakal berusaha keras melakukan penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih dapat teridentifikasi keberadaannya.

"Saya baru saja menjabat. Terkait persoalan itu, masih akan terus ditagih dan wacana pemutihan itu tetap digulirkan," kata Isharwanto ketika ditemui Radar Banjarmasin di kantor kerjanya, baru-baru tadi.

Selain piutang PNBP yang mencapai ratusan miliar, kewajiban perusahaan-perusahaan yang masih belum tertagih adalah iuran tetap yang nilainya mencapai Rp 4,2 miliar.

Isharwanto berkomitmen, pihaknya bakal terus berupaya melakukan penataan sektor pertambangan di Kalimantan Selatan. Upaya ini dilakukan setelah peralihan kewenangan pertambangan yang dulunya ditangani oleh pemerintah kabupaten,  diserahkan kepada Pemprov Kalsel seutuhnya. Tetapi meninggalkan banyak persoalan.

Lantas, bagaimana pandangan akademisi menanggapi wacana pemutihan ini? Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ahmad Fikri Hadin,  mengatakan jika dilihat dari sudut pandang hukum administrasi, Pemprov Kalsel sah-sah saja untuk menggunakan kewenangan pemutihan.

"Pemprov Kalsel kiranya sangat terbebani dengan kondisi peralihan kewenangan seperti ini," ujar Fikri.

Namun, yang menjadi catatan buruk, banyaknya piutang yang masih sulit untuk ditagih merupakan bukti konkret bahwa prinsip good governance tak benar-benar dijalankan di Kalimantan Selatan. Prinsip yang dimaksud Fikri adalah keselarasan pembangunan antara pemerintah, pengusaha, serta masyarakat yang ada.  "Akhirnya, daerah kita sendiri yang dirugikan," ujarnya.

Lebih spesifik, ia memberikan contoh kasus seperti pernyataan Pemprov Kalsel yang mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan pertambangan yang bermasalah.

"Ini bukti bahwa pemerintah dan pengusaha tak selaras. Perizinan pertambangan yang dulunya dilakukan di masing-masing kabupaten dengan mudah diberikan tanpa ada komunikasi yang intensif," ujar Fikri.

Agar tak terulang, ia berpesan ke depannya pemerintah agar tak mudah mengobral perizinan tambang di Kalimantan Selatan. "Di negara-negara lain, perizinan tambang itu susahnya minta ampun. Di Kalimantan Selatan, perizinan tambang seperti diobral," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono tak sepakat dengan adanya wacana pemutihan yang dilontarkan oleh Pemprov Kalsel.

Menurut Kisworo, persoalan lingkungan bukan perkara main-main. "Sudah melakukan eksploitasi, jangan sampai mereka lepas tanggung jawab begitu saja. Perusahaan-perusahaan yang bermasalah harus dikejar secara serius," katanya.

Ia juga memberi saran kepada pemerintah agar mengumumkan daftar nama perusahaan pertambangan yang bermasalah secara detail. "Jangan cuma berkata ada ratusan perusahaan. Akan tetapi, harus ada bukti konkret. Lokasi dan pemilik perusahaannya harus jelas siapa yang memegang," cecarnya.

Pria yang akrab disapa Kis ini mengatakan, jika piutang PNBP serta iuran lainnya benar-benar diputihkan, ia takut ke depannya perusahaan -perusahaan yang masih mengantongi izin pertambangan bakal ikut-ikutan menghilang dan akhirnya diputihkan.  "Kami tak mau terjadi modus seperti ini," pungkasnya.  (dom)


BACA JUGA

Selasa, 23 Januari 2018 15:32
Parlementaria Balangan

DPRD Balangan Tengahi Permasalahan Warga dan Perusahaan Tambang

PARINGIN - Untuk menengahi permasalahan yang terjadi antara warga Desa Padang Batung dan Tawahan Kecamatan…

Selasa, 23 Januari 2018 14:48

DPRD Kotabaru dan DPRD Kalsel Saling Tuding Soal Tambang

KOTABARU - Aksi saling tuding antara anggota DPRD Kotabaru dan DPRD Kalsel sempat mewarnai jalannya…

Selasa, 23 Januari 2018 14:23

Duh, Bertahun-tahun Warga Dua Desa Rebutan Lahan dengan TNI

Urusan tanah memang rumit. Puluhan tahun bersengketa belum tentu selesai meski pertemuan dan mediasi…

Selasa, 23 Januari 2018 14:08

Meriahkan Hari Jadi Batola, Wayang Kulit Digelar

MARABAHAN - Wakil Bupati Batola Rahmadian Noor mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang…

Selasa, 23 Januari 2018 13:59

Lift Macet, Ketua Komisi III DPRD Banjabaru Terperangkap

BANJARBARU - Nasib apes menimpa Politisi PDI-P Kota Banjarbaru, Bambang S. Roni, kemarin (22/1) pagi.…

Selasa, 23 Januari 2018 13:51

Februari Portal Pasar Minggu Akan Difungsikan

BATULICIN - Pemkab Tanbu melalui Dinas Perdagangan menganggarkan dana sebesar Rp200 juta untuk membangun…

Selasa, 23 Januari 2018 13:50

IGTKI Tanbu Terima Bantuan Laptop

BATULICIN - Pemkab Tanbu memberikan bantuan laptop kepada Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia…

Selasa, 23 Januari 2018 13:49

ASN Purnabakti Terima Tali Asih

BATULICIN - Aparatur Sipil Negara (ASN) yang purnabakti atau pensiun menerima bantuan sosial pensiun…

Selasa, 23 Januari 2018 13:44

Satpol PP Bubar, PKL Siring Tandean Balik Berjualan Lagi

BANJARMASIN - Satpol PP bubar, pedagang kaki lima (PKL) menyebar. Begitulah yang tergambar di Siring…

Selasa, 23 Januari 2018 13:36

Jalan Lakstarda Rusak Parah, Pemko Harus Turun Tangan

BANJARMASIN –  Jalan Lakstarda Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin Utara, rusak parah. Kerusakannya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .