MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 12 Januari 2018 11:33
Piutang Tambang di Kalsel Mau Diputihkan

Daerah Dirugikan, Umumkan Perusahaan Bermasalah

HANYA MERUGIKAN DAERAH: Bekas galian tambang batu bara di salah satu kabupaten di Kalsel. Selain menimbulkan masalah lingkungan, perusahaan juga menyisakan piutang yang belum dibayar kepada pemerintah. Foto SYARAFUDDIN/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARBARU - Di tangan pimpinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel yang baru, wacana pemutihan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor mineral dan pertambangan di Kalsel terus digulirkan.

Pemprov Kalsel berdalih pemutihan dilakukan lantaran penagihan piutang terkendala karena perusahaan yang masih memiliki kewajiban membayar PNBP banyak yang menghilang dan tak beroperasi. Nilai piutangnya masih stagnan pada angka Rp 674 miliar.

Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto, mengatakan,  langkah pemutihan ini nantinya bukannya dilakukan tanpa persyaratan. Ia memberikan catatan perusahaan-perusahaan tambang yang akan menjalani pemutihan harus benar-benar tak dapat diidentifikasi lagi. Namun, pihaknya juga masih bakal berusaha keras melakukan penagihan piutang kepada perusahaan-perusahaan yang masih dapat teridentifikasi keberadaannya.

"Saya baru saja menjabat. Terkait persoalan itu, masih akan terus ditagih dan wacana pemutihan itu tetap digulirkan," kata Isharwanto ketika ditemui Radar Banjarmasin di kantor kerjanya, baru-baru tadi.

Selain piutang PNBP yang mencapai ratusan miliar, kewajiban perusahaan-perusahaan yang masih belum tertagih adalah iuran tetap yang nilainya mencapai Rp 4,2 miliar.

Isharwanto berkomitmen, pihaknya bakal terus berupaya melakukan penataan sektor pertambangan di Kalimantan Selatan. Upaya ini dilakukan setelah peralihan kewenangan pertambangan yang dulunya ditangani oleh pemerintah kabupaten,  diserahkan kepada Pemprov Kalsel seutuhnya. Tetapi meninggalkan banyak persoalan.

Lantas, bagaimana pandangan akademisi menanggapi wacana pemutihan ini? Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi dan Good Governance Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ahmad Fikri Hadin,  mengatakan jika dilihat dari sudut pandang hukum administrasi, Pemprov Kalsel sah-sah saja untuk menggunakan kewenangan pemutihan.

"Pemprov Kalsel kiranya sangat terbebani dengan kondisi peralihan kewenangan seperti ini," ujar Fikri.

Namun, yang menjadi catatan buruk, banyaknya piutang yang masih sulit untuk ditagih merupakan bukti konkret bahwa prinsip good governance tak benar-benar dijalankan di Kalimantan Selatan. Prinsip yang dimaksud Fikri adalah keselarasan pembangunan antara pemerintah, pengusaha, serta masyarakat yang ada.  "Akhirnya, daerah kita sendiri yang dirugikan," ujarnya.

Lebih spesifik, ia memberikan contoh kasus seperti pernyataan Pemprov Kalsel yang mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan pertambangan yang bermasalah.

"Ini bukti bahwa pemerintah dan pengusaha tak selaras. Perizinan pertambangan yang dulunya dilakukan di masing-masing kabupaten dengan mudah diberikan tanpa ada komunikasi yang intensif," ujar Fikri.

Agar tak terulang, ia berpesan ke depannya pemerintah agar tak mudah mengobral perizinan tambang di Kalimantan Selatan. "Di negara-negara lain, perizinan tambang itu susahnya minta ampun. Di Kalimantan Selatan, perizinan tambang seperti diobral," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono tak sepakat dengan adanya wacana pemutihan yang dilontarkan oleh Pemprov Kalsel.

Menurut Kisworo, persoalan lingkungan bukan perkara main-main. "Sudah melakukan eksploitasi, jangan sampai mereka lepas tanggung jawab begitu saja. Perusahaan-perusahaan yang bermasalah harus dikejar secara serius," katanya.

Ia juga memberi saran kepada pemerintah agar mengumumkan daftar nama perusahaan pertambangan yang bermasalah secara detail. "Jangan cuma berkata ada ratusan perusahaan. Akan tetapi, harus ada bukti konkret. Lokasi dan pemilik perusahaannya harus jelas siapa yang memegang," cecarnya.

Pria yang akrab disapa Kis ini mengatakan, jika piutang PNBP serta iuran lainnya benar-benar diputihkan, ia takut ke depannya perusahaan -perusahaan yang masih mengantongi izin pertambangan bakal ikut-ikutan menghilang dan akhirnya diputihkan.  "Kami tak mau terjadi modus seperti ini," pungkasnya.  (dom)


BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2018 11:34

Meninggalnya Salah Satu Peserta HPS DIduga Karena Kelelahan Berjalan Jauh

Duka menyelimuti rombongan peserta dari Kabupaten Merauke, Papua. Merze Adrian Tadeus Mahuze (38), Kepala…

Jumat, 19 Oktober 2018 11:28

Jangan Jadi Euforia Sesaat, Mimpi Besar dari Jejangkit Harus Terwujud

BATOLA – Pemerintah pusat dan daerah harus bahu membahu membangun kekuatan lahan rawa di Kalsel…

Jumat, 19 Oktober 2018 11:12
HPS 2018

GM Hotel Pun Sampai "Mengungsi", Tukang Ojek Dadakan Bermunculan

Event besar selalu berdampak secara ekonomi meski hanya jangka pendek. Dua tiga hari terakhir, bisnis…

Jumat, 19 Oktober 2018 11:01

Pemko Banjarmasin Cemas Menanti Adipura Kencana

BANJARMASIN - Pemko masih harap-harap cemas. Belum ada kabar sama sekali terkait Adipura. Apakah Banjarmasin…

Jumat, 19 Oktober 2018 10:42

APBD Seret, Bakal Ada Program yang Dihapus

BANJARMASIN - Belum sampai tiga tahun berjalan, pemko merevisi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah…

Jumat, 19 Oktober 2018 10:08

Rencana Pemindahan Pasar Bauntung Jadi Pro Kontra di Dewan

BANJARBARU – Meski pihak eksekutif menganggap sudah ada lampu hijau dari pihak legislatif, untuk…

Jumat, 19 Oktober 2018 10:05

Hebat..!! Kepala BPKAD Banjarbaru Masuk 50 Besar Pejabat Teladan Nasional

BANJARBARU - Hal membanggakan ditorehkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Banjarbaru…

Jumat, 19 Oktober 2018 09:55

Resmi, Ini Pejabat Polres di Polda Kalsel yang Bakal Dimutasi

BANJARMASIN – Gerbong mutasi kembali bergulir di Polda Kalsel dan jajaran.  Sejumlah pejabat…

Jumat, 19 Oktober 2018 09:40

Jangan Coba-Coba Posting Konten Negatif, Ini Ancaman Kominfo

BANJARMASIN - Jangan sembarangan posting konten-konten negatif di media sosial (Medsos) kalau tidak…

Jumat, 19 Oktober 2018 09:12
Pemko Banjarbaru

Terima Kunjungan TP PKK Kabupaten Agam

BANJARBARU - Ketua TP PKK Banjarbaru Ririen Nadjmi Adhani, didampingi Wakil Ketua I TP PKK Banjarbaru…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .