MANAGED BY:
SENIN
22 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Jumat, 12 Januari 2018 15:02
GAWAT..!! Menteri ESDM Izinkan Penambangan di Tiga Kabupaten di Banua Anam
Foto ilustrasi tambang batubara. (Dok/Radar Banjarmasin)

PROKAL.CO, BARABAI - Tiga kabupaten di wilayah banua anam terancam hancur lingkungannya. Hal ini Menyusul terbitnya surat edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) yang mempersilakan PT Mantimin Coal Mining (MCM), melakukan penambangan.

Surat Keputusan Menteri ESDM yang ditanda-tangani langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Bambang Gatot Ariyono itu secara resmi menyatakan penyesuaian tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining menjadi tahap operasi produksi. Penambangan meliputi tiga Kabupaten, mulai dari Tabalong, Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan luas 5.908 hektare.

Sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM bernomor 441.K/30/DJB/2017 ini kegiatan operasi produksi diberikan sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 25 Desember 2034 atau 17 tahun waktu kalender. PT Mantimin Mining Coal akan melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan batubara di banua anam.

"Surat tembusan dari Menteri ESDM ini baru berada dimeja saya hari Kamis (11/1) ini. Menurut staf ahli surat tertanggal 4 Desember 2017 ini, baru sampai di Pemkab HST Rabu (10/1) kemarin," ungkap
Wakil Bupati HST HA Chairansyah kepada Radar Banjarmasin.

Dia menambahkan, terkait keputusan naiknya tahap PKP2B menjadi tahap operasi produksi pertambangan PT MCM memang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Tapi pihaknya tetap tegas menolak adanya pertambangan batubara di HST.

"Pada prinsipnya sampai kapanpun Pemerintah HST menolak adanya pertambangan batubara dan perkebunan sawit. Karena ini bukan hanya kebijakan pemerintah semata, tapi merupakan aspirasi masyarakat HST secara umum," tegasnya.

Menurutnya, penolakan ini berdasarkan berbagai kajian, utamanya untuk melestarikan lingkungan dan menjaga pegunungan Meratus, agar tidak dirambah pertambangan.

"Karena hutan dan pegunungan Meratus ini adalah atap bagi Kabupaten HST dan Kalsel pada umumnya. Karena kita semua tahu, kabupaten lain yang membuka pertambangan pasti ada dampak negatif kerusakan lingkungan," terangnya.

Dia pun berharap, semua pihak bersatu padu menolak pertambangan ini. Pemerintah HST sendiri bakal melawan.

"Kami akan melakukan tahap-tahap untuk mengantisipasi adanya Operasi Produksi PT MCM ini. Kami akan segera mengumpulkan semua berkas administrasi terkait penolakan pertambangan yang pernah kami layangkan. Pemkab HST juga tidak pernah ikut dalam pembahasan AMDAL PT MCM ini," tambahnya.

Chairansyah berpesan kepada masyarakat HST, agar tidak tergiur untuk menjual tanahnya. Baik yang mempunyai lahan produktif maupun lahan tidur di tengah hutan. Apalagi tergiur dengan iming-iming para calo tanah, yang memakelari dan memborong tanah untuk keuntungan materi sementara, tanpa melihat dampak lingkungan.

Koordinat tahap Operasi Produksi Pertambangan Batubara milik PT MCM ini. sendiri berada di Kecamatan Batang Alai Timur, HST. Ada beberapa desa didalamnya, mulai dari Desa Natih, Batu Tangga dan Desa Pembakulan. Posisinya berbatasan dengan Kabupaten Balangan.

Sebelumnya, pada tahun 2017 yang lalu PT Antang Gunung Meratus, yang memiliki PKP2B diwilayah HST juga pernah memasang patok di wilayah Kecamatan Haruyan dan Hantakan. Setelah masyarakat dan pemerintah menolak, PT AGM saat itu kemudian mencabut patoknya dan meminta maaf kepada masyarakat dan Pemda HST. Pemkab HST sendiri sempat mengeluarkan surat penolakan terkait PKP2B, baik untuk PT Mantimin Coal Mining dan PT Antang Gunung Meratus.

Sementara itu, Pemprov Kalsel melalui Dinas ESDM Kalsel tak berbisa berbuat dan berkomentar banyak. "PT Mantimin Mining Coal mengantongi izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Otomatis, kewenangannya berada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI. Kami hanya mendapatkan tembusan izin produksi perusahaan tersebut," tutur Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto.

Dijelaskan kepala dinas yang akrab disapa Kelik, sejak PT Mantimin Coal Mining dijual ke luar negeri, dirinya tak mengetahui lagi perkembangan hingga siapa saja orang yang berada dalam direksi perusahaan yang satu ini. "Yang saya ketahui, dulunya pemilik perusahaan ini adalah almarhum Haji Sulaiman HB. Lalu dijual ke luar negeri. Setelah itu, mengenai alamat dan kontak mereka saya tidak mengetahui sama sekali," ceritanya.

Lantas, ditanya terkait banyaknya suara masyarakat Kalsel yang menolak pertambangan serta perkebunan sawit di Hulu Sungai Tengah (HST), pihaknya berkomitmen bakal mengoordinasikannya ke Kementerian ESDM RI bersama pemerintah kabupaten HST. "Kami bakal berkoordinasi dengan pemerintah HST. Izinnya berada di pusat," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan pemerintah pusat sudah tidak menghormati pemerintah daerah terkait komitmen untuk menolak pertambangan dan perkebunan sawit di HST.

Dijelaskan aktivis lingkungan yang akrab disapa Kis ini, dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJP) Kabupaten HST, tak ada sama sekali instruksi untuk melanggengkan aktivitas pertambangan.

"AMDAL mereka juga bermasalah dan tidak disetujui oleh warga. Lalu kenapa sampai sekarang tiba-tiba terbit izin produksi," cecar Kisworo. Yang ia khawatirkan, jika pemerintah pusat tetap ngotot mengizinkan PT MCM tetap berjalan, ancaman bencana ekologis bakal mengadang. "Belum ada tambang dan sawit saja, banjir sering melanda," timpalnya.

Selain diadang dengan ancaman bencana ekologis, wilayah kelola rakyat (WKR), wilayah adat, serta wilayah pangan bakal mengalami tumpang tindih. "Pemerintah pusat berkomitmen untuk mewujudkan wilayah kelola rakyat, wilayah adat, serta wilayah pangan. Namun, pada praktiknya muncul perizinan tambang," kata dia.

Ia berharap, ke depannya solidaritas untuk menyelamatkan Pegunungan Meratus di Hulu Sungai Tengah bakal lebih banyak dukungan dari berbagai pihak. "Perlu komitmen negara dan semua pihak dalam penyelamatan atapnya Kalsel," tandas Kis.

Wartawan sempat menelusuri keberadaan PT MCM yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 1, Kota Banjarmasin. Alamat tersebut didapat berdasar penelusuran melalui internet. Namun, saat dikunjungi perusahaannya sudah tak dapat ditemukan. Begitu juga dengan nomer telepon PT MCM yang beredar di internet, saat dihubungi, panggilan tak kunjung tersambung. (zay/dom/ay/ran)


BACA JUGA

Sabtu, 20 Januari 2018 19:53

Resepsi Perkawinan Putri Wabup Meriah

BATULICIN - Silih berganti masyarakat dari berbagai kalangan tumpah ruah memadati halaman dan ruang…

Sabtu, 20 Januari 2018 19:52

Tanam Cabai Rawit Pola Tumpang Sari

BATULICIN - Petani di Desa Waringin Tunggal giat berupaya meningkatkan produksi tanam jenis hortikultura.…

Sabtu, 20 Januari 2018 19:52

Intensifkan Pencegahan Paham Radikal

BATULICIN - Walaupun di Kabupaten Tanah Bumbu tidak ditemukan indikasi penyebaran berkembangnya organisasi…

Sabtu, 20 Januari 2018 11:21

Gubernur Sahbirin Noor Kembali Rombak Jajaran Pejabat

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor kembali merombak jajaran pejabatnya, Jumat (19/1),…

Sabtu, 20 Januari 2018 11:15

Bikin Kejuatan, Paman Birin Mendadak Hadir di SMAN 2 Banjarbaru

Di sela kesibukannya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menyempatkan diri hadir pada acara jalan santai…

Sabtu, 20 Januari 2018 10:02

Penggunaan Lampara Dasar Mini Diperbolehkan, Begini Aturannya

BANJARBARU - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Syaiful Azhar memastikan…

Jumat, 19 Januari 2018 16:07

Buntut Susi Izinkan Cantrang, Nelayan Kotabaru Minta Kepastian

Walaupun Menteri Susi Pudjiastuti sudah mengizinkan alat tangkap cantrang, tapi nelayan di Banua khususnya…

Jumat, 19 Januari 2018 16:00

Menggiurkan! Pemko Incar Pajak Danau Seran dan Caramin

BANJARBARU - Sejak dibuka pada tahun 2016, destinasi wisata Danau Seran dan Danau Caramin hingga kini…

Jumat, 19 Januari 2018 15:52
Parlementaria

Dewan Minta Pemko Dukung Kegiatan Kepemudaan

BANJARBARU - DPRD Banjarbaru mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun bidang…

Jumat, 19 Januari 2018 15:51
Pemko Banjarbaru

Bunda PAUD Hadiri Sosialisasi Permenkes

BANJARBARU - Bunda PAUD Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi Adhani, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Banjarbaru…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .