MANAGED BY:
SABTU
22 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 12 Januari 2018 15:02
GAWAT..!! Menteri ESDM Izinkan Penambangan di Tiga Kabupaten di Banua Anam
Foto ilustrasi tambang batubara. (Dok/Radar Banjarmasin)

PROKAL.CO, BARABAI - Tiga kabupaten di wilayah banua anam terancam hancur lingkungannya. Hal ini Menyusul terbitnya surat edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM RI) yang mempersilakan PT Mantimin Coal Mining (MCM), melakukan penambangan.

Surat Keputusan Menteri ESDM yang ditanda-tangani langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Bambang Gatot Ariyono itu secara resmi menyatakan penyesuaian tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining menjadi tahap operasi produksi. Penambangan meliputi tiga Kabupaten, mulai dari Tabalong, Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan luas 5.908 hektare.

Sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM bernomor 441.K/30/DJB/2017 ini kegiatan operasi produksi diberikan sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 25 Desember 2034 atau 17 tahun waktu kalender. PT Mantimin Mining Coal akan melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, serta pengangkutan dan penjualan batubara di banua anam.

"Surat tembusan dari Menteri ESDM ini baru berada dimeja saya hari Kamis (11/1) ini. Menurut staf ahli surat tertanggal 4 Desember 2017 ini, baru sampai di Pemkab HST Rabu (10/1) kemarin," ungkap
Wakil Bupati HST HA Chairansyah kepada Radar Banjarmasin.

Dia menambahkan, terkait keputusan naiknya tahap PKP2B menjadi tahap operasi produksi pertambangan PT MCM memang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Tapi pihaknya tetap tegas menolak adanya pertambangan batubara di HST.

"Pada prinsipnya sampai kapanpun Pemerintah HST menolak adanya pertambangan batubara dan perkebunan sawit. Karena ini bukan hanya kebijakan pemerintah semata, tapi merupakan aspirasi masyarakat HST secara umum," tegasnya.

Menurutnya, penolakan ini berdasarkan berbagai kajian, utamanya untuk melestarikan lingkungan dan menjaga pegunungan Meratus, agar tidak dirambah pertambangan.

"Karena hutan dan pegunungan Meratus ini adalah atap bagi Kabupaten HST dan Kalsel pada umumnya. Karena kita semua tahu, kabupaten lain yang membuka pertambangan pasti ada dampak negatif kerusakan lingkungan," terangnya.

Dia pun berharap, semua pihak bersatu padu menolak pertambangan ini. Pemerintah HST sendiri bakal melawan.

"Kami akan melakukan tahap-tahap untuk mengantisipasi adanya Operasi Produksi PT MCM ini. Kami akan segera mengumpulkan semua berkas administrasi terkait penolakan pertambangan yang pernah kami layangkan. Pemkab HST juga tidak pernah ikut dalam pembahasan AMDAL PT MCM ini," tambahnya.

Chairansyah berpesan kepada masyarakat HST, agar tidak tergiur untuk menjual tanahnya. Baik yang mempunyai lahan produktif maupun lahan tidur di tengah hutan. Apalagi tergiur dengan iming-iming para calo tanah, yang memakelari dan memborong tanah untuk keuntungan materi sementara, tanpa melihat dampak lingkungan.

Koordinat tahap Operasi Produksi Pertambangan Batubara milik PT MCM ini. sendiri berada di Kecamatan Batang Alai Timur, HST. Ada beberapa desa didalamnya, mulai dari Desa Natih, Batu Tangga dan Desa Pembakulan. Posisinya berbatasan dengan Kabupaten Balangan.

Sebelumnya, pada tahun 2017 yang lalu PT Antang Gunung Meratus, yang memiliki PKP2B diwilayah HST juga pernah memasang patok di wilayah Kecamatan Haruyan dan Hantakan. Setelah masyarakat dan pemerintah menolak, PT AGM saat itu kemudian mencabut patoknya dan meminta maaf kepada masyarakat dan Pemda HST. Pemkab HST sendiri sempat mengeluarkan surat penolakan terkait PKP2B, baik untuk PT Mantimin Coal Mining dan PT Antang Gunung Meratus.

Sementara itu, Pemprov Kalsel melalui Dinas ESDM Kalsel tak berbisa berbuat dan berkomentar banyak. "PT Mantimin Mining Coal mengantongi izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Otomatis, kewenangannya berada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI. Kami hanya mendapatkan tembusan izin produksi perusahaan tersebut," tutur Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto.

Dijelaskan kepala dinas yang akrab disapa Kelik, sejak PT Mantimin Coal Mining dijual ke luar negeri, dirinya tak mengetahui lagi perkembangan hingga siapa saja orang yang berada dalam direksi perusahaan yang satu ini. "Yang saya ketahui, dulunya pemilik perusahaan ini adalah almarhum Haji Sulaiman HB. Lalu dijual ke luar negeri. Setelah itu, mengenai alamat dan kontak mereka saya tidak mengetahui sama sekali," ceritanya.

Lantas, ditanya terkait banyaknya suara masyarakat Kalsel yang menolak pertambangan serta perkebunan sawit di Hulu Sungai Tengah (HST), pihaknya berkomitmen bakal mengoordinasikannya ke Kementerian ESDM RI bersama pemerintah kabupaten HST. "Kami bakal berkoordinasi dengan pemerintah HST. Izinnya berada di pusat," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan pemerintah pusat sudah tidak menghormati pemerintah daerah terkait komitmen untuk menolak pertambangan dan perkebunan sawit di HST.

Dijelaskan aktivis lingkungan yang akrab disapa Kis ini, dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJP) Kabupaten HST, tak ada sama sekali instruksi untuk melanggengkan aktivitas pertambangan.

"AMDAL mereka juga bermasalah dan tidak disetujui oleh warga. Lalu kenapa sampai sekarang tiba-tiba terbit izin produksi," cecar Kisworo. Yang ia khawatirkan, jika pemerintah pusat tetap ngotot mengizinkan PT MCM tetap berjalan, ancaman bencana ekologis bakal mengadang. "Belum ada tambang dan sawit saja, banjir sering melanda," timpalnya.

Selain diadang dengan ancaman bencana ekologis, wilayah kelola rakyat (WKR), wilayah adat, serta wilayah pangan bakal mengalami tumpang tindih. "Pemerintah pusat berkomitmen untuk mewujudkan wilayah kelola rakyat, wilayah adat, serta wilayah pangan. Namun, pada praktiknya muncul perizinan tambang," kata dia.

Ia berharap, ke depannya solidaritas untuk menyelamatkan Pegunungan Meratus di Hulu Sungai Tengah bakal lebih banyak dukungan dari berbagai pihak. "Perlu komitmen negara dan semua pihak dalam penyelamatan atapnya Kalsel," tandas Kis.

Wartawan sempat menelusuri keberadaan PT MCM yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 1, Kota Banjarmasin. Alamat tersebut didapat berdasar penelusuran melalui internet. Namun, saat dikunjungi perusahaannya sudah tak dapat ditemukan. Begitu juga dengan nomer telepon PT MCM yang beredar di internet, saat dihubungi, panggilan tak kunjung tersambung. (zay/dom/ay/ran)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 22 September 2018 11:18

Asesor LSP Kementan Berikan Apresiasi Pelaksanaan Uji Kompetensi di SMKPP Banjarbaru

Banjarbaru, (21/9/2018) – Setelah dilaksanakan pembukaan uji sertifikasi bidang pengolahan hasil…

Jumat, 21 September 2018 09:09

Raih Predikat Kota Pintar Tapi Masih Banyak yang Buta Huruf

BANJARMASIN - Menyandang predikat kota pintar, penduduk Kota Banjarmasin masih ada yang buta huruf.…

Jumat, 21 September 2018 09:05

Anang: Pemko Memancing Kami Memasuki Zona Perang

BANJARMASIN - Sidang sengketa informasi publik antara Pemko Banjarmasin versus warga berlanjut. Komisi…

Jumat, 21 September 2018 09:01

Baru Dibangun 2017, Siring dan Jalan Beton di Desa Dalam Pagar Ulu Ambruk

MARTAPURA – Jalan cor beton dan siring di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten…

Jumat, 21 September 2018 08:36
Pemko Banjarbaru

Gelar Pawai Budaya Islami Menyambut Tahun Baru Islam

BANJARBARU – Masih dalam momen menyambut tahun baru Islam 1 Muharam 1440 H, Pemerintah Kota Banjarbaru…

Jumat, 21 September 2018 08:34
Pemko Banjarbaru

Gelar Deklarasi Damai Pemilu 2019

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani bersama Ketua DPRD Banjarbaru AR Iwansyah, Kapolres Banjarbaru…

Jumat, 21 September 2018 08:27
Pemkab Tanah Bumbu

Gandeng Pengusaha Cegah Anak Stunting

BATULICIN - Dalam rangka pencegahan anak stunting, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjalin kerja sama…

Jumat, 21 September 2018 08:26
Pemkab Tanah Bumbu

Tanbu Peringati Harhubnas

BATULICIN - Pemkab Tanbu memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas)  dengan menggelar upacara…

Jumat, 21 September 2018 08:24
Pemkab Tanah Bumbu

Ratusan Jemaah Hadiri Haul Dato Lattako

BATULICIN - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Tanbu H Ambo Sakka menghadiri Haul Akbar Dato Latakko…

Kamis, 20 September 2018 15:14
Pemkab Balangan

Jemaah Haji Balangan Tiba di Banua

PARINGIN – Penyambutan jemaah haji Balangan Rabu (19/9) kemarin  berlangsung haru. Ratusan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .