MANAGED BY:
JUMAT
25 MEI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Sabtu, 20 Januari 2018 11:25
Ancam Kerahkan Massa Lebih Besar Jika Perda Tambang Tak Dibuat
Warga kepulauan di Pulau Laut turun ke jalan, ke depan DPRD Kotabaru membawa spanduk penolakan tambang. Foto Zalyan S Abdi/Radar Banjarmasin.

PROKAL.CO, KOTABARU – Aksi penolakan terhadap aktivitas tambang di Pulau Laut, Kotabaru, terus terjadi. Jumat (19/1) pagi kemarin, warga dan nelayan kepulauan juga menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kotabaru. Bahkan, demo langsung dipimpin para kepala desa mereka. 

        Ada empat kepala desa yang turun ikut berdemo. Kades Sebatung, Awaluddin. Desa ini persis berada di pusat kota. Kemudian Kades Lontar Utara, Haruna, Kades Teluk Kemuning, Sabri, dan Kades Tanjung Sungkai, Zulkipli. Tiga desa terakhir berada di pesisir kepulauan bagian selatan Pulau Laut. 

        Dalam orasinya para kepala desa mengatasnamakan massa mereka adalah Aliansi Masyarakat Pulau Laut. Sabri menegaskan, aspirasi yang mereka bawa adalah aspirasi masyarakat.  "Sesuai kesepakatan hearing di DPRD, kami menolak tambang di Pulau Laut. Dan kami meminta perda larangan tambang segera dibuat," ujarnya. 

        Sabri menambahkan, pemerintah harus mengambil sikap terkait aktivitas tambang yang dilakukan Sebuku (SILO) Group. "Dari dulu kami menolak, dari dulu, bukan baru sekarang saja," ujarnya.  Aksi yang dikawal Satpol PP dan Polres Kotabaru itu juga dihiasi dengan aksi monolog Ketua HIPMI Kotabaru, Agus Andriono. Warga yang tinggal di pusat kota kabupaten ini membaca naskah di layar hape dengan ekspresif. 

"Kami tak akan pernah rela menyerahkan sejengkal tanah kami untukmu wahai penambang. Kami tidak akan pernah tidur pulas selama deru mesinmu mencengkeram setapak demi setapak tanah leluhur kami.  Demi Tuhan, penambangan ini akan membawa bencana bagiku, bagi kami, bagi kita, dan anak cucu kita. Jangan takut wahai rakyat, pejabat mungkin lupa akan rakyatnya, aparat mungkin tidak bersama kita. Tapi ingat Tuhan, Allah SWT selalu bersama kita  Allahu Akbar," begitu sebagian kalimat yang diteriakkan Agus Andriono. 

        Warga juga membawa beberapa spanduk. Tulisannya: dilarang buka tambang sampai kiamat, menolak kegiatan tambang SILO Group dan berbagai tulisan senada lainnya. Yang hadir mulai anak kecil, remaja, pria dewasa sampai orang tua. 

        Kades Zulkipli mengatakan, kedatangan dia dan beberapa kepala desa tidak ada hubungannya dengan birokrasi pemerintahan. "Kami hanya menyalurkan aspirasi masyarakat kami. Apakah kepala desa tidak boleh unjuk rasa?" ucapnya. 

        Puas menyampaikan unek-unek dan rasa kecewa karena tidak ada satu orang pun anggota DPRD yang hadir, Sabri kembali bersuara lantang. Dia menegaskan, jangan sampai ada intimidasi atau intervensi kepada warganya atau juga para kepala desa.  "Ini saya sampaikan untuk sedia payung sebelum hujan. Meski mungkin rintiknya sudah ada," tegasnya. 

        Kemudian Kades Awaluddin menyerahkan berkas aspirasi kepada staf Sekwan DPRD Kotabaru, Anas, untuk ditandatangani. "Kami minta paling lama seminggu agar usulan perda larangan tambang ditindaklanjuti," ucapnya. 

        Anas menggunakan pengeras suara menyampaikan permohonan maaf. Karena semua anggota DPRD berjumlah 35 orang sedang ada kunjungan kerja ke berbagai daerah.  Dari pantauan Radar Banjarmasin, warga yang ikut unjuk rasa adalah warga dari 4 desa yang dipimpin masing-masing kepala desa. 

        Sementara melalui sambungan telepon, Ketua DPRD Kotabaru Alfisah mengatakan, unjuk rasa adalah hak warga. Siapa pun katanya boleh, selama masih dalam aturan yang berlaku.  Mengenai tuntutan para kepala desa dan warganya, Alfisah mengaku sudah tidak ada wewenang kabupaten mengenai pertambangan.

        "Hak siapapun untuk memohon sebuah perda. Namun harus ada mekanismenya. Kemudian ada beberapa tahapan juga yang harus dilewati. Tapi kewenangan pertambangan sudah di pemerintah provinsi. Ideal usulan perda disampaikan ke DPRD Provinsi," ujarnya singkat. 

        Kades Awaluddin dimintai tanggapannya mengatakan, mestinya DPRD Kotabaru menyalurkan ke DPRD Provinsi jika memang seperti itu aturannya. Sebelumnya para kepala desa mengatakan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka mereka akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak. 

        Lantas bagaimana tanggapan Sebuku (SILO) Group dengan maraknya aksi penolakan itu? Kepada Radar Banjarmasin petang kemarin, Dirut SILO Henry Yulianto, menyesalkan adanya aksi penolakan.  Dia mengaku tidak mengerti, mengapa tambang mereka yang belum jalan sudah mendapat penolakan begitu besar.

        Menurutnya, keresahan kerusakan lingkungan bisa diatasi jika bekerja dengan baik.  "Coba lihat Berau di Kaltim. Dulu itu kan tambang, tapi mereka tata kotanya. Yang jadi masalah kalau kita menambang tidak sesuai aturan," ujarnya. 

        Henry menambahkan, mereka sudah mengantongi izin menambang di Pulau Laut. "Apalagi kan? Sudahlah, kan selama ini kami selalu ikut aturan,"  tegasnya. Mantan atlet bina raga itu berharap masalah tambang tidak dijadikan polemik. Dia berjanji serapan tenaga kerja akan dimaksimalkan untuk warga Kotabaru. "Kalau kami jalan, usaha lain juga akan hidup," katanya. 

        Hanya saja SILO Group selama ini baru melakukan aktivitas tambang bijih besi di Pulau Sebuku. Bijih besi dan batu bara berbeda kedalaman tambangnya. Fakta ini dibenarkan Henry. Cuma kata dia, meski tambang batu bara lebih dalam ke perut bumi, tapi kalau dilakukan dengan benar maka dampak negatif kerusakan lingkungan bisa diminimalisir. 

        Masalah SILO Group bukan saja di Pulau Laut. Di Pulau Sebuku, aktivitas tambang bijih besi mereka disetop, karena izin pinjam pakai kawasan hutan tidak diperpanjang Dishut Kalsel.  Kepada Radar Banjarmasin, Dirut SILO Henry Yulianto, mengaku tidak mengerti dengan sikap Dishut Kalsel. Dikatakannya, izin prinsip sudah diterbitkan pemerintah pusat.  "Tapi bagaimanapun kami kan memang harus izin juga ke provinsi. Nggak mungkin melangkahi," ujarnya. 

        Hanya saja kata Henry, yang jadi pertanyaannya mengapa izin pinjam pakai tidak diberikan. Karena dia mengaku revegetasi (penghijauan kembali) kawasan hutan yang mereka pakai sudah dilakukan. "Tidak bisa cepat, kita harus blending dulu," kata Henry. Sementara kata dia, kawasan yang dimaksud beberapa adalah DAS, yang kemudian oleh warga di sana sebagian diakui merupakan hak milik. "Jadinya malah sama warga," akunya. 

        Sebelumnya Kadishut Kalsel Hanif Faisol mengatakan, izin pinjam pakai PT SILO di Sebuku belum bisa diberikan rekomendasi perpanjangannya.  Alasannya, PT SILO belum memenuhi kewajiban merehabilitasi kawasan hutan yang mereka pakai seluas 3.500 hektar. "Baru ada dua ratusan hektar yang mereka rehabilitasi," kata Hanif. 

        Untuk itu, perusahaan diminta memberikan jaminan jika ingin mendapatkan rekomendasi perpanjangan. Yakni uang sebesar Rp65 miliar. "Uang itu cuma jaminan, karena aturannya begitu. Tidak disimpan di rekening kami, tapi di rekening mereka," paparnya. 

        Kata Hanif, perusahaan sampai sekarang belum memberikan jaminan. "Kata mereka uangnya belum ada. Perusahaan katanya kurang pemasukan karena harga bijih besi turun dan lainnya. Ya kami hanya lihat aturan saja," tegasnya. Ketika dihubungi Jumat (19/1) kemarin, untuk dimintai tanggapannya terkait protes SILO, Hanif belum menjawab telpon dari Radar Banjarmasin.

        Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan SILO Grup ini berlangsung dua hari berturut-turut. Sehari sebelumnya, Kamis (18/1), unjuk rasa juga digelar di depan kantor DPRD dan kantor  bupati. Saat itu, ratusan massa, ada yang menyebut seribu lebih, hampir adu fisik dengan Satpol PP. Karena massa mendesak ingin masuk ke kantor bupati. 

        Sama dengan aksi kemarin, aksi Kamis lalu juga tidak ada anggota DPRD dan perwakilan Pemkab Kotabaru yang menemui massa. Aksi unjuk rasa di Kabupaten Kotabaru akhir-akhir ini juga berbarengan dengan aksi unjuk rasa di Banjarmasin. Jika di Kotabaru menyuarakan masalah tambang di Pulau Laut, maka di Banjarmasin dan daerah hulu sungai menyuarakan tambang di Meratus.

         Dua aksi ini sama-sama menolak tambang dengan alasan kerusakan lingkungan, dan sama-sama menjanjikan akan aksi lanjutan jika pemerintah terus diam. Semua elemen masyarakat di Banua terlihat menolak aktivitas tambang batubara di Meratus dan Pulau Laut Mulai dari organisasi lingkungan, kelompok aktivis, akademisi, jurnalis sampai elemen masyarakat nelayan dan petani. (zal/tof) 


BACA JUGA

Jumat, 25 Mei 2018 17:20
Berita Tabalong

Tabalong Urutan Keempat UN SMP Kalsel

TANJUNG - Hasil ujian nasional (UN) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)…

Jumat, 25 Mei 2018 15:36

1001 Kisah Pesantren: Tak Punya Banyak Aturan

Sudah umum didengar ada guru di pesantren yang ditakuti santrinya. Tapi beda dengan Gus Jam, pimpinan…

Jumat, 25 Mei 2018 15:15

Meriah, Alalak Utara Sambut Sukacita Paman Birin

Jarum jam baru menunjukan pukul 01.00 Wita dini hari.  Namun suasana di areal lingkungan Masjid …

Jumat, 25 Mei 2018 15:10

PLN Jaga Pasokan Listrik Masjid, Ibadah Jadi Nyaman

BANJARMASIN - Memasuki Ramadan, PLN Area Banjarmasin melaksanakan kegiatan peduli instalasi listrik…

Jumat, 25 Mei 2018 14:39

Herman: Sudahlah, Sebaiknya Pak Ibnu Manut Saja

BANJARMASIN - Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah menyarankan agar Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina…

Jumat, 25 Mei 2018 14:35

Tidak Membuat Jera, Denda Warung Sakadup Dinilai Terlalu Kecil

BANJARMASIN - Razia warung sakadup digelar maraton. Sejak Selasa (22/5) hingga kemarin (24/5), sudah…

Jumat, 25 Mei 2018 14:27

Jelang Mudik, BPTD Cek dan Ricek Kelayakan Angkutan di Terminal Km 6

BANJARMASIN - Menjelang mudik Lebaran, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Kalsel mengecek…

Jumat, 25 Mei 2018 14:20

Dikuasai Preman, Tarif Parkir di Pasar Sudimampir Berlapis

Praktik "tarif berlapis" parkir Pasar Sudimampir benar-benar bikin siapa saja geregetan. Alih-alih cukup…

Jumat, 25 Mei 2018 13:11

Bulan ini, Kantor Kecamatan Akan Dibangun di Eks Pembatuan

BANJARBARU - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru bakal segera membangun Kantor…

Jumat, 25 Mei 2018 11:32
Pemkab Batola

BPR Alalak Terima Penghargaan Top BUMD

BATOLA - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Alalak pada usia kedua  mengukir prestasi. Kali ini BPR…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .