MANAGED BY:
SENIN
19 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BISNIS

Kamis, 01 Februari 2018 15:45
Pengusaha Batubara Dominan Tunggak Pajak di Banua

KPK-DJP Bentuk Satgas Penunggak Pajak

Foto ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Meski menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar, ternyata sektor usaha pertambangan batubara berada di urutan kedua yang mendominasi jumlah tunggakan pajak di Banua.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah, sektor pertambangan berada di bawah satu tingkat sektor konstruksi gedung dalam lima besar penunggak pajak.

Posisi sektor pertambangan batubara berada di atas industri karet, konstruksi jalan raya dan angkutan laut domestik khusus untuk barang. “Pertambangan batubara termasuk lima besar sektor usaha yang mendominasi jumlah tunggakan pajak,” beber Kepala Kanwil DJP Pajak Kalselteng, Imam Arifin melalui Kabid P2 Humas Kanwil DJP Kalselteng, Adriana Hermawati Koraag, kemarin.

Sayangnya Adriana tak merinci jumlah tunggakan g pajak di sektor pertambangan batubara. Dia hanya mengungkapkan persentase tunggakan lima sektor usaha yang tertinggi penunggak pajak.

Untuk sektor Konstruksi gedung Lainnya persentase dari penunggak pajak mencapai 35,11 persen. Sedangkan Pertambangan Batu Bara 30,22 persen, diiringi Industri Karet dengan 7,27 persen, sektor Konstruksi Jalan Raya 6,68 persen dan sektor Angkutan Laut Domestik Khusus Untuk Barang persentasenya mencapai 4,68 persen.

Begitu juga jumlah wajib pajak (WP) di lima sektor tertinggi penunggak pajak ini. DJP Kalselteng begitu tertutup. Padahal ketika program tax amnesty lalu, pihaknya bangga mengungkapkan capaian hingga berakhirnya program tersebut.

Di sisi lain, Pengamat Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Fikri Hadin heran karena besarnya persentase penunggak pajak di sektor pertambangan batubara tidak membuat pemerintah bereaksi apa-apa. Bahkan, pengusaha tambang masih merajalela.
"Sudah sepatutnya DJP Kalselteng mengejar para wajib pajak yang sudah merugikan negara tersebu," cetusnya.

Menurutnya, jika tak dilakukan pengejaran secara serius kepada penunggak pajak di sektor pertambangan batubara ini, maka dampaknya selain merugikan pendapatan negara, juga rusaknya alam akibat pertambangan tersebut. “Ini problem serius. Ditakutkan ketika ini terjadi, akan berdampak pada penilaian masyarakat terhadap Dirjen Pajak sendiri,” ujar Fikri.

Di sisi lain, akan terlihat ironis jika negara terus melakukan terobosan untuk mendapatkan pemasukan dari sektor pajak, namun persentase penunggak bidang usaha tambang masih cukup tinggi. Sudah sepatutnya dilakukan upaya pengejaran terhadap penunggak pajak di sektor tambang. “Dampaknya pun akan luas, masyarakat bisa saja tak mau juga membayar pajak karena adanya pembiaran seperti ini,” ucapnya.

Dia mengambil contoh, baru-baru tadi DJP Kalselteng baru meringkus satu orang pengemplang pajak yang kasusnya sejak 2013 silam. “Harus ada taringnya. DJP berani mengungkap jumlah wajib pajak di lima sektor tertinggi penunggak pajak tersebut,” ujarnya.

Mengejar para pengemplang pajak bukan perkara susah. Apalagi jaringan pemerintah sangat luas. "Tinggal niatnya saja,” imbuhnya.

Dua tahun lalu, DJP Kalselteng yang bekerjasama dengan Kemenkumham Kalsel menyediakan Lapas digizling (sandera) di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin. Namun, hingga saat ini tak pernah terdengar sudah berapa wajib pajak yang tengah di proses gijzeling tersebut.

Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan. Lembaga superbodi itu segera membentuk tim satuan tugas (satgas) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu untuk "mengesekusi" para penunggak pajak.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan, pihaknya masih harus membangun tim tersebut menjadi lebih solid. Terutama dalam hal penegakan hukum (law enforcement). Ke depan, sebelum mengambil langkah tegas, tim akan lebih dulu melakukan analisis. "Kalau bicara inovasi kan termasuk menghilangkan penghambat, apakah itu (penghambat) di level teknis atau tata kelola dan lain lain," ujarnya kemarin (31/1).

Berdasar data Ditjen Pajak, pada 2017 di antara 257 juta penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi (OP) sebanyak 30 juta. Dari total itu, hanya 12,7 juta yang melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT). Sedangkan dari yang lapor hanya 1,5 juta yang membayar kelebihan dan kekurangan pajak.

Meski demikian, Saut menyatakan pihaknya tetap akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengurus masalah pajak. Sebab, prioritas utama tugas tim itu adalah meningkatkan penerimaan pajak. "Kita nggak boleh membikin prinsip dalam pajak itu membuat sesuatu lebih buruk. Kadang kita harus ringan, harus bujuk (wajib pajak), dan kadang harus kenceng," imbuhnya.

Dirjen Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan menambahkan, kerja sama dengan KPK ke depan lebih mengarah pada sharing informasi dan melakukan analisis. Persoalan kepatuhan wajib pajak bidang industri, perkebunan dan pertambangan, menjadi perhatian utama kerja sama itu. "Kan bisa dipetakan, kemudian kami sharing data perpajakannya, kita lihat apakah ada tax gap di dalamnya," terangnya.

Bila data tim tersebut kuat, tidak tertutup kemungkinan bakal dilakukan penegakan hukum. Langkah itu tidak berlaku bila wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya. "Supaya kepatuhan perpajakannya bisa dipenuhi, kalau sudah dipenuhi, fine kami senang-senang saja," imbuh Robert. (mof/tyo/ay/ran)


BACA JUGA

Senin, 19 Februari 2018 14:06

Waduh! Harga Eceran Gas Elpiji 3 Kg di Banjarmasin Sudah Rp38 Ribu

BANJARMASIN – Kelangkaan pasokan gas 3 Kilogram di wilayah Kota Banjarmasin belakangan ini menyulitkan…

Senin, 19 Februari 2018 13:27

Di Banjarbaru, Elpiji 3 Kg Sudah Tembus Rp35 Ribu

BANJARBARU - Dalam beberapa hari terakhir, gas elpiji 3 kilogram di Banjarbaru mengalami kelangkaan.…

Senin, 29 Januari 2018 10:17

Harga Cabai Kembali Meroket

KANDANGAN – Harga cabai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sepanjang bulan Januari 2018 ini,…

Sabtu, 27 Januari 2018 14:46

Geliat Bisnis MUA di Banjarmasin Kini Kian Menjanjikan

Make up artist (MUA). Siapa yang tak tahu dengan sebutan itu. Apalagi di kalangan perempuan masa kini.…

Kamis, 18 Januari 2018 19:03

Ekspor Bahan Bakar Mineral Makin Tinggi

BANJARMASIN - Nilai ekspor melalui pelabuhan di Kalsel pada Desember 2017 tadi mencapai 783,17 juta…

Senin, 15 Januari 2018 11:16

Dadah Properti.. Ini Investasi 2018 Paling Menjanjikan di Banjarmasin

Banjarmasin tak cuma sekadar ibukota, tapi pusat perekonomian Kalsel. Bahkan provinsi tetangga, Kalteng…

Rabu, 10 Januari 2018 16:02

Ternyata Daging Ayam Sumbang Inflasi Tertinggi

BANJARBARU - Di bulan Desember 2017 lalu, Kalsel merupakan gabungan dari Kota Banjarmasin dan Tanjung…

Selasa, 02 Januari 2018 15:07

Pelaku Industri Optimis Perbankan Syariah Meningkat

BANJARMASIN - Industri keuangan syariah di Indonesia masih sangat kecil jika dibanding dengan industri…

Minggu, 17 Desember 2017 13:48

Dua Minggu Jelang Tahun Baru, Harga Kebutuhan Pokok Naik

KANDANGAN — Dua minggu menjelang natal 2017 dan tahun baru 2018 harga kebutuhan pokok di Kabupaten…

Kamis, 14 Desember 2017 15:34

HEDEH..!! Gas 12 Kg Juga Ikutan Langka

AMUNTAI - Sejak November lalu, masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dibuat bingung dengan menghilangnya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .