MANAGED BY:
KAMIS
20 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 07 Februari 2018 16:33
Kasus Suap PDAM, Iwan dan Andi Didakwa Tiga Pasal
AMBIL BUNGKUSAN: Iwan Rusmali (kanan) usai sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, kemarin.

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Wajah Iwan Rusmali yang terseret kasus dugaan suap pemulusan Raperda Penyertaan Modal Pemko Banjarmasin ke PDAM Bandarmasih terlihat rileks. Mantan Ketua DPRD Kota Banjarmasin ini didudukkan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, kemarin.

Dia kadang tertunduk, dan sesekali menerawang ketika tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari Zainal Abidin, M Asri Irwan, dan Ali Fikri (ketua) secara bergantian membacakan surat dakwaan kepadanya.

Hal yang sama ditunjukkan terdakwa lain, Andi Effendi. Namun, mantan Ketua Pansus Raperda tersebut lebih banyak tertunduk di hadapan majelis hakim. Dalam dakwaan JPU, Iwan dan Andi diduga menerima suap dari PDAM Bandarmasih sebesar Rp100 juta untuk pemulusan raperda.

Disampaikan Asri, kedua terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September mendatangi rumah dinas Muslih di Jalan S Parman I No 17 Banjarmasin. Pada pertemuan tersebut, Iwan dan Andi membicarakan mengenai pengesahan Raperda Tambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Bandarmasih yang diajukan Pemko Banjarmasin.

Nah, Iwan meminta kepada mantan Direktur Utama PDAM Bandarmasih Muslih agar memberikan sejumlah uang. Supaya raperda ini mulus disetujui oleh DPRD Kota Banjarmasin. Permintaan tersebut disetujui.

Disepakatilah nilai Rp100 juta untuk pemulusan raperda ini. Bahkan terdakawa Iwan sempat meminta terlebih dahulu Rp5 juta kepada Muslih. Ini terbukti setelah uang yang sebelumnya sudah disiapkan Muslih dari PT Chindra Santi Pratama dipotong untuk dirinya sebagai pengganti pemberiannya terdahulu kepada Iwan Rusmali.

Surat dakwaan hampir tak berbeda dengan surat dakwaan terpidana Iwan dan Trensis lalu. Salah satunya soal aliran dana yang juga mengalir ke beberapa anggota DPRD Kota Banjarmasin, khususnya anggota panitia khusus raperda tersebut.

Sidang kemarin digelar secara terpisah atau splitsing. Andi Effendi terlebih dahulu duduk di kursi pesakitan. Sementara Iwan didudukkan di kursi pengunjung sembari mendengarkan dakwaan yang disampaikan JPU kepada koleganya di DPRD Kota Banjarmasin itu.

Bahkan, kedua terdakwa menggunakan kuasa hukum yang berbeda. Empat kuasa hukum mereka hadirkan untuk melawan JPU KPK di kasus ini. Ini berbeda ketika sidang Muslih dan Trensis lalu, kuasa hukumnya jadi satu dan hanya tiga orang.

Sidang split kali ini, sebut Ali Fikri untuk memudahkan pembuktian pada saat persidangan. Pihaknya sendiri mendakwa tiga pasal kepada kedua terdakwa, yakni Pasal 12 huruf a UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf b UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal 11 UU yang sama jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada dakwaan Pasal 12 huruf B berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. “Ancaman pidana pasal ini, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,” beber Ali.

Sidang lanjutan dengan agenda menghadirkan para saksi akan dihelat Selasa (13/2) pekan depan. Sebelumnya, penyidik KPK sempat memanggil puluhan saksi, khususnya para anggota DPRD Kota Banjarmasin. Namun yang akan dihadirkan nanti diverifikasi terlebih dulu sesuai kebutuhan pembuktian. Ali bahkan mengatakan soal uang Rp400 juta yang sempat terlontar di persidangan lalu dengan menyinggung nama Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Gusti Ridwan Sofyan dan Fahri akan terus diguliran. “Meski pokoknya perkara ini, soal adanya aliran dana Rp400 juta itu akan coba kami gulirkan,” tegasnya.

Kuasa hukum Iwan Rusmali, Gusti Fauziadi mengaku tim pengacara akan fokus ketika memasuki agenda sidang pemeriksaan para saksi. “Benar atau tidak dakwaan JPU nanti akan terlihat di persidangan berikutnya. Kalau kami sebagai kuasa hukum, tentu dakwaannya ada yang tidak tepat,” ujarnya.

Kuasa hukum Andi Effendi, Zainal Aqli menyatakan dakwaan Pasal 12 tidak pas karena DPRD adalah satu kesatuan yang tidak mungkin memutuskan suatu kebijakan semacam raperda sendiri, atau hanya yang bersangkutan dalam hal ini kedua terdakwa sebagai Ketua Dewan dan Ketua Pansus.(mof/ma/dye)


BACA JUGA

Rabu, 19 Desember 2018 15:28

Staf Ahli Mentan Sam Herodian Kunjungi SMK Pertanian Banjarbaru

BANJARBARU ---SMK PP Negeri Banjarbaru kali ini kedatangan salah satu…

Rabu, 19 Desember 2018 14:10

Jelang Natal dan Tahun Baru Dishub Mulai Antisipasi Lonjakan Arus Kendaraan

BANJARMASIN – Natal dan Tahun Baru (Nataru) sudah di depan…

Rabu, 19 Desember 2018 14:02

Penghapusan Denda Pajak Untuk Kendaraan Tahun 2014-2018

BANJARMASIN - Badan Keuangan Daerah (Bekauda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)…

Rabu, 19 Desember 2018 13:39

Kasus Tunggakan Klaim BPJS Menuai Kekecewaan Berbagai Pihak

BANJARMASIN – Kasus penunggakan klaim BPJS Kesehatan kepada RSUD Ulin…

Rabu, 19 Desember 2018 13:29

Strategis Pertanian, Menteri Pertanian Mimpikan Kalsel Jadi Penopang Pangan di Luar Jawa

MARTAPURA – Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengunjungi Desa…

Rabu, 19 Desember 2018 13:17

Disebut Menyatakan Ada Jual Beli KTP, M Noor Sanggah Pemberitaan Radar Banjarmasin

BANJARMASIN – Disebut menyatakan adanya jual beli KTP sebagai bentuk…

Rabu, 19 Desember 2018 11:56

Bulog Apresiasi Strategi Balangan Jamin Stabilitas Pangan

PARINGIN --- Bupati Balangan H Ansharuddin pada Senin (17/12) kemarin…

Rabu, 19 Desember 2018 11:00

Dapat Bantuan Dari Kemenhub, Bus Sekolah Dishub Banjarbaru Nambah Satu

BANJARBARU - Usai mengajukan proposal permohonan sejak Januari 2018 lalu…

Rabu, 19 Desember 2018 10:14

Hermansyah Sampai Geram, Ternyata Karena Ini Walikota Sebelumnya Tak Menyentuh Sudimampir

BANJARMASIN - Perwakilan pedagang, pemilik dan penyewa toko dari Pasar…

Rabu, 19 Desember 2018 10:04

Disdukcapil Tegaskan KTP Rusak dan Invalid Tidak Pernah di Selewengkan

SEJAK tahun 2012 sampai 2018, di Banjarmasin terkumpul 22.807 keping…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .