MANAGED BY:
SELASA
18 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 07 Februari 2018 16:33
Kasus Suap PDAM, Iwan dan Andi Didakwa Tiga Pasal
AMBIL BUNGKUSAN: Iwan Rusmali (kanan) usai sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, kemarin.

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Wajah Iwan Rusmali yang terseret kasus dugaan suap pemulusan Raperda Penyertaan Modal Pemko Banjarmasin ke PDAM Bandarmasih terlihat rileks. Mantan Ketua DPRD Kota Banjarmasin ini didudukkan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, kemarin.

Dia kadang tertunduk, dan sesekali menerawang ketika tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari Zainal Abidin, M Asri Irwan, dan Ali Fikri (ketua) secara bergantian membacakan surat dakwaan kepadanya.

Hal yang sama ditunjukkan terdakwa lain, Andi Effendi. Namun, mantan Ketua Pansus Raperda tersebut lebih banyak tertunduk di hadapan majelis hakim. Dalam dakwaan JPU, Iwan dan Andi diduga menerima suap dari PDAM Bandarmasih sebesar Rp100 juta untuk pemulusan raperda.

Disampaikan Asri, kedua terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 September mendatangi rumah dinas Muslih di Jalan S Parman I No 17 Banjarmasin. Pada pertemuan tersebut, Iwan dan Andi membicarakan mengenai pengesahan Raperda Tambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Bandarmasih yang diajukan Pemko Banjarmasin.

Nah, Iwan meminta kepada mantan Direktur Utama PDAM Bandarmasih Muslih agar memberikan sejumlah uang. Supaya raperda ini mulus disetujui oleh DPRD Kota Banjarmasin. Permintaan tersebut disetujui.

Disepakatilah nilai Rp100 juta untuk pemulusan raperda ini. Bahkan terdakawa Iwan sempat meminta terlebih dahulu Rp5 juta kepada Muslih. Ini terbukti setelah uang yang sebelumnya sudah disiapkan Muslih dari PT Chindra Santi Pratama dipotong untuk dirinya sebagai pengganti pemberiannya terdahulu kepada Iwan Rusmali.

Surat dakwaan hampir tak berbeda dengan surat dakwaan terpidana Iwan dan Trensis lalu. Salah satunya soal aliran dana yang juga mengalir ke beberapa anggota DPRD Kota Banjarmasin, khususnya anggota panitia khusus raperda tersebut.

Sidang kemarin digelar secara terpisah atau splitsing. Andi Effendi terlebih dahulu duduk di kursi pesakitan. Sementara Iwan didudukkan di kursi pengunjung sembari mendengarkan dakwaan yang disampaikan JPU kepada koleganya di DPRD Kota Banjarmasin itu.

Bahkan, kedua terdakwa menggunakan kuasa hukum yang berbeda. Empat kuasa hukum mereka hadirkan untuk melawan JPU KPK di kasus ini. Ini berbeda ketika sidang Muslih dan Trensis lalu, kuasa hukumnya jadi satu dan hanya tiga orang.

Sidang split kali ini, sebut Ali Fikri untuk memudahkan pembuktian pada saat persidangan. Pihaknya sendiri mendakwa tiga pasal kepada kedua terdakwa, yakni Pasal 12 huruf a UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf b UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta pasal 11 UU yang sama jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada dakwaan Pasal 12 huruf B berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. “Ancaman pidana pasal ini, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,” beber Ali.

Sidang lanjutan dengan agenda menghadirkan para saksi akan dihelat Selasa (13/2) pekan depan. Sebelumnya, penyidik KPK sempat memanggil puluhan saksi, khususnya para anggota DPRD Kota Banjarmasin. Namun yang akan dihadirkan nanti diverifikasi terlebih dulu sesuai kebutuhan pembuktian. Ali bahkan mengatakan soal uang Rp400 juta yang sempat terlontar di persidangan lalu dengan menyinggung nama Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Gusti Ridwan Sofyan dan Fahri akan terus diguliran. “Meski pokoknya perkara ini, soal adanya aliran dana Rp400 juta itu akan coba kami gulirkan,” tegasnya.

Kuasa hukum Iwan Rusmali, Gusti Fauziadi mengaku tim pengacara akan fokus ketika memasuki agenda sidang pemeriksaan para saksi. “Benar atau tidak dakwaan JPU nanti akan terlihat di persidangan berikutnya. Kalau kami sebagai kuasa hukum, tentu dakwaannya ada yang tidak tepat,” ujarnya.

Kuasa hukum Andi Effendi, Zainal Aqli menyatakan dakwaan Pasal 12 tidak pas karena DPRD adalah satu kesatuan yang tidak mungkin memutuskan suatu kebijakan semacam raperda sendiri, atau hanya yang bersangkutan dalam hal ini kedua terdakwa sebagai Ketua Dewan dan Ketua Pansus.(mof/ma/dye)


BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 15:56

Hujan Mengguyur, Kabut Asap Mulai Berkurang

BANJARBARU - Dampak kabut asap akibat kebakaran lahan di area Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di…

Selasa, 18 September 2018 15:45

Dewan Tak Cabut Laporan, Kasus Perusakan Tetap Lanjut

BANJARMASIN - Kasus perusakan di gedung DPRD Provinsi Kalsel pada aksi unjuk rasa beberapa hari lalu…

Selasa, 18 September 2018 15:41

Buruh Sawit di Kotabaru Tiga Bulan Tak Gajian, Uang BPJS Diduga Ditilep

Ribuan keluarga buruh sawit megap-megap, terancam kelaparan. Harga minyak sawit tinggi, tapi karyawan…

Selasa, 18 September 2018 14:38
Parlementaria

Area Dekat Bandara Potensial untuk Sentra Perdagangan

BANJARBARU - Soal pariwisata Banjarbaru. Wakil Ketua DPRD Banjarbaru, Wartono mengatakan kalau Kota…

Selasa, 18 September 2018 14:34
Pemko Banjarbaru

Gerakan Salat Subuh Berjamaah Membentuk Karakter Masyarakat Religius

BANJARBARU - Wakil Walikota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan didampingi Sekdako Banjarbaru, Said Abdullah…

Selasa, 18 September 2018 13:43
Pemkab Tanah Bumbu

Haornas di Tanah Bumbu Dimeriahkan Aneka Perlombaan

BATULICIN - Ratusan masyarakat di Tanah Bumbu turut memeriahkan Peringatan Hari olah Raga Nasional (Haornas)…

Selasa, 18 September 2018 13:42
Pemkab Tanah Bumbu

Pemkab Tanbu Sampaikan Tiga Raperda 2018

BATULICIN - Plt Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Ambo…

Selasa, 18 September 2018 13:40
Pemkab Tanah Bumbu

Rumah Tahfiz Quran Dibuatkan Perda

BATULICIN - Demi mewujudkan generasi penghafal Quran  di Tanah Bumbu, saat ini pemerintah daerah…

Selasa, 18 September 2018 13:33
Pemkab Tabalong

ASN Tabalong Contoh Pembayaran PBB P2

TANJUNG - Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah daerah, TNI, Polri dan badan usaha milik negara…

Selasa, 18 September 2018 11:11

Kabut Asap Kian Pekat, DLH Akan Keluarkan Peringatan

BANJARMASIN - Dua hari terakhir, kabut asap kian pekat di Banjarmasin. Terutama pada pagi dan malam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .