MANAGED BY:
SABTU
23 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Minggu, 18 Februari 2018 00:54
Politik
PBB dan PKPI Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu 2019, ini Reaksi Yusril
PENETAPAN: Sejumlah pimpiban Parpol saat penetapan peserta Pemilu 2019.

PROKAL.CO, BANJARMASIN -  Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) sementera harus gigit jari. Kedua partai politik (parpol) ini dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak memenuhi syarat (TMS) pada penetapan parpol peserta Pemilu 2019 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Sabtu (17/2) kemarin.

KPU RI pada rapat pleno penetapan itu hanya menetapkan 14 dari 16 parpol yang sudah diverifikasi oleh KPU provinsi di seluruh Indonesia. Ketua KPU Kalsel, Samahuddin Muharram yang kemarin turut berhadir pada rapat pleno penetapan parpol peserta pemilu 2019 menerangkan, dua parpol yang dinyatakan TMS tersebut tak memenuhi syarat yang diatur oleh PKPU.

PBB dan PKPI sebutnya, sesuai syarat kepengurusan di tingkat kabupaten, mereka tak memenuhi syarat 75 persen kepengurusan. Dia memberi contoh PBB, di Provinsi Papua. Dimana di tingkat Kabupaten, yakni Manokwari Selatan tak tercapai 75 persen kepengurusan.

 

Jika PBB hanya satu kabupaten yang tak memenuhi 75 persen kepengurusan, berbeda dengan PKPI. Partai ini, banyak catatan yang disampaikan KPU RI pada rapat pleno kemarin. Samahuddin menyebut, seperti di Provinsi Jawa Timur, 75 persen kepengurusan di kabupaten masih banyak yang tak terpenuhi. “Jika PBB hanya 1 kabupaten, berbeda dengan PKPI, ada di tiga provinsi yang meliputi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah yang kepengurusannya di kabupaten dan kota tak mencapai 75 persen,” terang Samahuddin kemarin.

 

Dijelaskannya, selain dua parpol tersebut, ada 14 parpol yang dinyatakan KPU RI lolos atau memenuhi syarat (MS). 14 Parpol tersebut adalah. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Berkarya, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, PKS, PKB, Partai NasDem, PPP, Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

 

Untuk di Kalsel, PBB dan PKPI sendiri diterangkan Samahuddin lengkap administrasi dan memenuhi syarat yang ditentutkan. Namun, ketika KPU RI menyatakan TMS. Otomatis, di daerah pun mengikuti keputusan pusat. Yakni TMS juga.

 

Akan tetapi sebutnya, dua parpol ini masih diberi kesempatan untuk melakukan gugatan ke Bawaslu RI. Nah, gugatan tersebut diberi waktu paling lama 7 hari setelah penetapan kemarin. “Tadi usai penetapatan, dua parpol ini katanya mau melakukan gugatan. KPU di daerah sifatnya hanya menunggu. Gugatan tersebut ranahnya KPU dan Bawaslu RI,” terangnya.

 

Sementara, Sekretaris DPW PKPI Kalsel Ahmad Zaki menegaskan keputusan penetapan pleno kemarin bukan akhir bagi parpolnya untuk dapat berlaga pada Pemilu 2019 mendatang. “Kejadian ini seperti tahun 2014 lalu, kami yakin bisa berlaga,” terang Zaki kemarin.

 

Dalam risilnya yang dikirimkan ke Radar Banjarmasin kemarin, menyebut, pihaknya mencatat ada beberapa KPU di daerah yang melalukan verifikasi faktual secara tak profesional. Ketua Umum PKPI Jenderal TNI (purn) Abdullah Mahmud Hendropriyono mengatakan, pihaknya tetap menghargai kerja keras KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu 2019, namun sayangnya kerja keras itu tidak dibarengi oleh kerja profesional aparatur KPUD di beberapa daerah, sehingga merugikan parpolnya.

 

PKPI sendiri sudah menyampaikan surat resmi ke Bawaslu RI sebelum penetapan kemarin, bahwa terdapat pelaksanaan verifikasi faktual yang menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

 

Surat pengajuan sengketa Pemilu 2019 disampaikan pihaknya pada tanggal  14 Februari 2018 lalu ke Bawaslu RI beserta lampiran bukti-bukti. “Kami yakin Bawaslu akan segera mengabulkan PKPI  memperoleh haknya sebagai Peserta Pemilu 2019,” ujarnya.

 

Dia menyebut, kepastian menjadi peserta Pemilu ini sangat penting, pasalnya di belakang Parpol ini ada jutaan pendukung dan simpatisan PKPI. “Kami memiliki lebih dari 400 anggota DPRD yang tersebar hampir di semua provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia,” tandasnya. 

 

Yusril Akan Gugat KPU

Sementara itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra kepada Radar Banjarmasin mengatakan, pihaknya meminta Bawaslu untuk memediasi antara PBB dengan KPU Pusat mengenai persoalan di Manokwari Selatan, Papua.

 

Yusril menyayangkan, keputusan rapat pleno penetapan parpol peserta Pemilu 2019 mendatanga yang dilakukan KPU RI kemarin sangat tak relevan. Pasalnya PBB dinyatakan tak lolos hanya di satu kabupaten.

 

Terlebih sebut pengacara kondang itu, tak lolosnya PBB di Manokwari Selatan tersebut karena anggota PBB kurang enam orang. Yusril menyebut, keenam orang ini ketika itu datang terlambat ke KPU karena surat panggilan untuk mereka tak kunjung diterima. “Mereka tinggal jauh di pegunungan Papua dan harus berjalan kaki ke kabupaten. Akibatnya mereka datang terlambat, maka KPU setempat menyatakan PBB tidak lolos, akhirnya karena ini PBB pun dinyatakan TMS. Ini yang kami sayangkan,” keluh Yusril.

 

Yusril sudah menjelaskan kesulitan komunikasi dan transportasi di Manokwari Selatan ini. Namun, KPU sebutnya tetap menolak. “Mereka menganggap Papua itu seperti Jakarta atau Pulau Jawa. Sebenarnya semua partai mengalami hal yang sama di Papua, tapi PBB dari dulu selalu dipersulit untuk ikut Pemilu,” tukasnya.

 

Yusril merasa keberatan, hanya karean gara-gara enam orang anggota PBB di Manokwari Selatan datang terlambat ke KPU untuk diverifikasi. Diputuskan secara nasional PBB TMS. “Ini benar-benar keterlaluan,” imbuhnya.

 

Dia menegaskan, pihaknya akan mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu RI Senin (19/2) besok. “Mudah-mudahan Bawaslu bisa memediasi PBB dengan KPU agar persoalan Manokwari Selatan ini dapat diselesaikan dengan bijak,” harapnya.

 

Menurutnya, PBB tak ingin melawan KPU hingga hancur-hancuran di pengadilan seperti pengalaman Pemilu 2014 lalu. Namun, jika terpaksa, tegas Yusril pihaknya akan melakukan. “Apa boleh buat. Jika tak ada keadilan, jalan ini akan kami lakukan,” tegasnya.

 

 

Dia berpesan kepada segenap anggota dan pendukung PBB untuk tenang menunggu penyelesaian melalui mediasi dengan KPU. “Semua kegiatan partai dan persiapan Pemilu harus tetap berjalan, jangan terganggu dengan sengketa ini. Insya Allah DPP PBB akan dapat menyelesaikan masalah di Manokwari Selatan ini, sehingga PBB akan ikut pada Pemilu 2019 mendatang,” tandasnya. (mof/yn/ran) 


BACA JUGA

Sabtu, 23 Juni 2018 11:26

Ibnu: Lelang Ketiga Proyek RS Sultan Suriansyah Bakal Berhasil

BANJARMASIN - Setelah dua kali proyek lanjutan Rumah Sakit Sultan Suriansyah gagal lelang, Wali Kota…

Sabtu, 23 Juni 2018 11:09

Kinerja Anggaran Pemko Banjarmasin Tak Memuaskan DPRD, ini Pembelaan Ibnu

DPRD tak puas dengan kinerja pemko. Dibanding tahun 2016, kinerja APBD 2017 jauh menurun. Gara-gara…

Sabtu, 23 Juni 2018 10:44

Pemkab Batola Beri Perhatian Serius Bagi ASN yang Mangkir Dihari Pertama Masuk Kerja

MARABAHAN - Kendati memiliki kelonggaran dengan tidak memberlakukan absensi,  seperti apa yang…

Jumat, 22 Juni 2018 15:48

Banjir Diangsana, Perusahaan Tambang Jangan hanya Diam

BATULICIN - Musibah banjir di Kecamatan Angsana, Rabu (20/6), menjadi perhatian serius dari Pemprov…

Jumat, 22 Juni 2018 15:42

HADUH! Hari Pertama Masuk, Masih Banyak PNS di Banua Bolos Kerja

BANJARMASIN - Tahun ini Aparatus Sipil Negara mendapat kenyamanan berlipat-lipat. Mereka diberi libur…

Jumat, 22 Juni 2018 15:33
Pemkab Batola

Lensa Foto Pemkab Balangan

SILATURAHMI : Bupati Balangan Ansharuddin (berdiri) saat menggelar open house pada hari raya Idulfitri…

Jumat, 22 Juni 2018 13:56

Arus Balik di Bandara Syamsudin Noor Tembus 14 Ribu Penumpang

BANJARBARU - Jumlah penumpang pada arus balik Lebaran di Bandara Syamsudin Noor mulai mengalami peningkatan…

Jumat, 22 Juni 2018 13:49

Johar Arif, PNS Rajin Membolos Tapi Dapat Gaji Tak Pernah Telat

BANJARMASIN - Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah geram bukan main. Saat mengetahui ada PNS di Dinas…

Jumat, 22 Juni 2018 13:30

Melihat PNS Santai di Dispencapil, Hermansyah: Kada Tahu Dibasa!

BANJARMASIN - Setelah liburan panjang Idulfitri, kemarin (21/6), antrean di Dinas Kependudukan dan Catatan…

Jumat, 22 Juni 2018 11:45
Berita Tabalong

Temuan Sidak Pelayanan Luar Biasa

TANJUNG - Semua pelayanan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menyentuh langsung ke masyarakat diinspeksi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .