MANAGED BY:
SENIN
18 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 19 Februari 2018 14:34
Tata Kawasan Tambang Kalsel, Dewan Siapkan Perda Tambang
ALAM PULAU LAUT: Petani mengangkut kayu di Kecamatan Pulau Laut Timur, kecamatan yang rencananya pertama akan ditambang di Pulau Laut. Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan mulai menseriusi rencana perda yang mengatur tentang kawasan pertambangan.

PROKAL.CO, Salah satu pemicu persoalan tambang di Kalimantan Selatan adalah tidak adanya peraturan daerah yang jelas tentang kawasan perlindungan wilayah pertambangan. DPRD Kalsel mulai menseriusi Perda yang mengatur tentang zonasi Pertambangan.

Sebelum keluarnya Keputusan Gubernur yang menutup Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru belum lama tadi, Komisi III DPRD Kalsel sudah sejak lama berencana mengatur zonasi kawasan perlindungan wilayah pertambangan dengan peraturan daerah.

Anggota Komisi III DPRD Kalsel Fikri mengungkapkan, melihat pertambangan di Kalsel, pihaknya berencana akan intens membicarakan soal ini. Bahkan, dalam waktu dekat komisi yang membidangani pembangunan dan pertambangan itu akan memanggil stakeholder terkait seperti, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan dan Badan Perencanaan Daerah. “Awal Maret nanti, kami akan rapat internal membahas zonasi perlindungan kawasan pertambangan. Zonasi mana yang patut diatur,” beber Fikri kemarin.

Fikri tak hanya menyebut zonasi di kawasan Pulau Laut saja yang akan dibahas, namun secara menyeluruh kawasan pertambangan di Kalsel. “Nanti akan dilihat, yang mana yang urgen untuk dikawal dengan peraturan daerah, tak hanya di Pulau Laut saja. Termasuk dari segi ekonominya,” ujarnya.

Yang pasti, pihaknya akan merespons reaksi masyarakat ini apakah dengan meminta eksekutif mengusulkan peraturan daerah. Atau dengan inisisi DPRD. Fikri sendiri menjabat sebagai Wakil Badan Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Kalsel. “Sudah ada beberapa rekan di Komisi III yang ingin mengusulkan Perda ini,” sebut politisi Partai Demokrat itu.

Menggulirkan Perda ini sebutnya, tentu saja dengan melalui studi mendalam dengan melibatkan semua unsur, seperti akademisi. “Kajian mendalam akan dilakukan dulu. Yang pasti, ketika pertambangan di suatu daerah tak ada dampak maka perlu diatur untuk penguatan,” imbuhnya.

Penataan kawasan tambang sendiri terangnya, harus melalui keputusan pemerintah pusat. Nah, ketika ada usulan penataan kawasan tambang ini, alangkah baiknya didiskusikan terlebih dahulu ke kementerian, dalam hal ini Bappenas. “Ini kan perlu merubah tata ruang lagi. Juga berkaitan dengan nilai investasi yang ditanamkan di Kalsel,” sebutnya.

Fikri mengatakan, ketika masyarakat menolak kawasan pertambangan di suatu daerah, harusnya Pemprov merespon ini. Soal aspirasi masyarakat, ketika Pemprov dinilai lamban, DPRD sebutnya berada di tengah masyarakat yang butuh perlindungan, contohnya soal kawasan pertambangan ini.

“Misalkan di suatu kawasan diputuskan tak ada kawasan pertambangan, artinya buat Perda untuk melindungi masyarakatnya. Clear masalahnya. Saya setuju jika inisiasi ada di DPRD. Yang arif demikian, DPRD mengusulkan ke Pemprov, dimana saja kawasan yang clear dari area pertambangan,” cetusnya.

Sementara, adanya keinginan DPRD Kalsel dan Pemprov Kalsel mengamankan Pulau Laut dari aktivitas tambang batubara dalam bentuk peraturan daerah, disambut positif wakil rakyat di DPRD Kotabaru. "Kalau memang niatnya supaya jangan ada lagi izin tambang, saya sangat setuju," ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotabaru, Sukardi.

Politisi Nasdem itu menilai dengan adanya peraturan daerah tentang larangan tambang, maka bisa memberikan jaminan kepada warga yang selama ini khawatir kalau Pulau Laut akan ditambang di masa mendatang. "Kalau ada Perda juga menutup kemungkinan adanya penambang-penambang yang baru," tambahnya.

Pria yang mengaku tidak setuju dengan rencana penambangan Pulau Laut sejak dulu itu, menegaskan kalau sekarang ini wewenang tambang sudah ada di provinsi. "Tapi kalau Perda itu mau dibuat, ya pasti juga daerah akan dimintai pendapatnya," tuntasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kotabaru, Alfisah, enggan berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan wewenang pertambangan tidak ada lagi di daerah. "Sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, bahwa kewenangan pertambangan ada di provinsi dengan berlakunya UU 23 Tahun 2014."

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif, mengatakan silakan saja provinsi membuat Perda tersebut. "Asal sesuai dengan aturan yang berlaku. Silakan saja, itu memang ranah mereka. Soal tambang, kami sudah tidak ada kewenangan lagi," ujarnya.

Di sisi lain pengamat kebijakan publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Nurul Azkar berpendapat, untuk menyelamatkan kawasan bebas tambang yang diprotes masyarakat. Tak hanya melalui keputusan gubernur saja. Namun, harus pula dikuatkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang larangan tambang.

Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Pemerintahan (Fisip) ULM itu, dengan adanya Perda tersebut, keputusan gubernur pun akan lebih kuat. “Untuk menguatkan keputusan gubernur. Sangat penting adanya Perda. Agar keputusan tersebut benar-benar sejalan dengan aspirasi masyarakat,” ujar Nurul kemarin.

Melihat desakan penolakan dari masyarakat Pulau Laut lalu terhadap pertambangan, sudah sewajarnya entah eksekutif maupun legislatif merespon ini. “Saya apresiasi dengan gubernur. Tinggal respons dari wakil rakyat, mau bagaimana menyikapi ini,” tambahnya.

Nurul menyebut, terlebih dampak yang muncul dari aktivitas pertambangan lebih banyak tak pro kepada masyarakat. Untuk itu perlunya menata ulang kawasan-kawasan yang tak boleh dilakukan pertambangan. “Sementara ini yang muncul dampak negatif dari usaha masyarakat. Ini perlu Perda yang mengatur. Sangat bagus penguatan keputusan gubernur tersebut dengan dibarengi munculnya Perda larangan tambang,” tuturnya.

Lebih jauh sebutnya, di Perda nanti pegaturannya tak hanya di kawasan Pulau Laut saja yang saat ini ditolak masyarakat. Namun, di beberapa daerah khususnya yang masuk wilayah Pegunungan Meratus dan memiliki sumber resapan air. “Kalau bisa di Perda nanti, tak hanya mencakup di kawasan Pulau Laut saja,” tukasnya.

Dengan adanya Perda nanti, dipastikan kawasan yang harusnya dilindungi akan terpelihara karena diatur dengan Perda. “Saya sendiri sangat setuju ketika Perda ini lahir. Dampaknya pun jelas, baik lingkungan hingga keragaman hayati yang ada akan terlindungi,” imbuhnya.

Nurul belum tahu apakah di kawasan Pulau Laut tersebut RTRW nya mengatur tentang kawasan pertambangan. Namun, ketika bertentangan dengan RTRW sebutnya, tinggal diubah Perda RTRW yang ada. “Saya kurang tahu apakah RTRW disana kawasan hutan lindung atau tidak. Kalau kawasan hutan lindung semakin mudah lagi,” ucapnya.

Dengan adanya desakan masyarakat lalu disana, seharusnya tak hanya pemprov yang bersikap cepat. Namun, Nurul memahami, kewenangan pertambangan saat ini usai lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemprov lah yang berperan besar mengambil kebijakan. “Ketika berbicara kewenangan, tinggal pemprov yang bersikap, apakah nanti Perda tersebut inisasi eksekutif, atau legislatif. Tapi ketika berkolaborasi akan lebih bagus,” tandasnya. (mof/zal/ay/ran)


BACA JUGA

Senin, 18 Juni 2018 13:35

Lapas Teluk Dalam Diserbu Keluarga Warga Binaan

BANJARMASIN – Hari Raya Idulfitri dijadikan seluruh umat muslim untuk saling bersilaturahmi dan…

Senin, 18 Juni 2018 11:00

Danau Seran Ternyata Masih Diminati Pengunjung

BANJARBARU - Meski sepi pada hari-hari biasa, Danau Seran ternyata masih menjadi pilihan para wisatawan…

Senin, 18 Juni 2018 10:58
Parlementaria

DPRD Banjarbaru: Jangan Terlena Dengan Cuti Panjang

BANJARBARU - Hari Raya Idulfitri tahun ini, para aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan jatah libur…

Senin, 18 Juni 2018 10:49
Pemko Banjarbaru

Ketua TP PKK Banjarbaru Tutup Pelatihan TTG 2018

BANJARBARU - Ketua TP PKK Banjarbaru Ririen Nadjmi Adhani didampingi Sekretaris Dinas Koperasi UMKM…

Senin, 18 Juni 2018 10:25

Mardani Gelar Open House Terakhir Sebagai Bupati

BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming menggelar open house di kediamannya di Jalan Manggis…

Senin, 18 Juni 2018 10:01

Festival Pawai Tanglong di Tanbu Berhadiah Ratusan Juta

BATULICIN - Wakil Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor melepas secara resmi Festival Pawai Tanglong Malam…

Senin, 18 Juni 2018 09:50

Dinsos Tanbu Pulangkan Anak Telantar

BATULICIN - Pemkab Tanbu melalui Dinas Sosial mengawal pemulangan anak telantar atas nama Angga (14)…

Minggu, 17 Juni 2018 12:21

Alumni IMM Sulsel Mohon Maaf Ke Menteri Pertanian RI

MAKASSAR - Presidium Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Selatan (KAMI IMM SULSEL)…

Sabtu, 16 Juni 2018 09:50

Ketua MUI: Pemimpin yang bekerja untuk umat seperti Mentan Jangan Dizalimi

Jakarta- Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, KH Ma’ruf Amin mengatakan, kasus hoax dan fitnah…

Kamis, 14 Juni 2018 14:46
Berita Balangan

Ribuan Masyarakat Jadi Saksi Pelantikan Dewan Kesenian Balangan

PARINGIN - Dewan Kesenian Balangan (DKB) resmi memiliki badan kepengurusan baru yang dilantik secara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .