MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 20 April 2018 13:52
Pemko Ajukan Perda Wisata Halal di Banjarmasin
BAKAL DIATUR: Parade Sinoman Hadrah melintasi Sungai Martapura. Dipotret dari Menara Pandang di Siring Pierre Tendean. Kawasan potensial untuk wisata ini bakal diatur dalam sebuah perda khusus. | FOTO: SYARAFUDDIN/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Pemko sedang menggarap draf raperda (rancangan peraturan daerah) tentang wisata halal. Terdengar seperti perda Syariah, menjadi pertanyaan apa sebenarnya isi aturan ini?

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarmasin, Ikhsan Alhaq mengatakan wajar jika perda ini ada. Mengingat Banjarmasin yang mayoritas muslim, dan terkenal religius. "Apa salahnya? Sudah saatnya memberi payung hukum bagi pengusaha yang bersemangat mengembangkan pariwisata di kota ini tanpa harus melupakan kaidah agama," ujarnya, kemarin (19/4).

Dia menegaskan, pengusaha kuliner yang berkomitmen pada makanan halal atau hotel syariah berhak mendapat perlindungan hukum. "Misal hotel yang menuntut buku nikah dari tamunya. Selama ini baru sebatas inisiatif pemilik hotel. Tanpa ada payung hukum," ungkapnya.

Masalahnya, aturan yang terlampau condong pada satu agama biasanya sulit lolos di level Kementerian Dalam Negeri. Rawan ditolak. Kalau pun sudah disahkan, bisa saja dianulir.

Apalagi, Banjarmasin bukanlah Aceh. Provinsi di paling barat Indonesia itu mendapat keistimewaan dari pemerintah pusat untuk menerapkan hukum Islam secara gamblang dan tegas kepada masyarakatnya.

Toh, Ikhsan mengaku tak khawatir. Alasannya, perda serupa sudah ada di daerah lain. "Setahu saya sudah ada di Nusa Tenggara Barat. Saya pikir ini cuma soal pemilihan kata-kata. Agar tak terlalu kentara saja rasa syariahnya," jelasnya.

Terlepas dari itu semua, Ikhsan mengakui selama ini pemko rajin berkoar-koar Banjarmasin sebagai kota sungai yang kaya akan potensi wisata. Sementara belum ada satu pun perda yang mengatur masalah pariwisata.

Selain raperda wisata halal, Disbudpar juga mengajukan dua raperda lain. Raperda tentang RIPPD (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah), dan raperda tentang pengelolaan Siring Pierre Tendean dan sekitarnya.

Yang disebutkan terakhir sudah lama tertunda. Lewat regulasi ini mau diatur bagaimana penanaman modal di kawasan siring Sungai Martapura. Termasuk juga model kerja sama antara pemko dengan investor untuk penggunaan siring.

Satu lagi, pemko sudah lama hendak membentuk lembaga terpisah, sebuah badan pengelola siring. Bukan sekadar UPT (Unit Pelaksana Teknis). Supaya lebih gesit dan fokus dalam mengurusi siring. "Kami menargetkan setidak-tidaknya pada tahun ini satu perda sudah rampung digodok untuk disahkan," tegas Ikhsan.(fud/at/dye)


BACA JUGA

Minggu, 16 Desember 2018 11:17

Ternyata, Kecamatan Martapura Kota Kasus Tertinggi HIV/AIDS

MARTAPURA - Menjadi daerah berjuluk Serambi Makkah, ternyata tak membuat…

Minggu, 16 Desember 2018 11:03

AIMI Tekankan Pentingnya ASI

BANJARMASIN-Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Wilayah Kalimantan Selatan kembali menggelar…

Minggu, 16 Desember 2018 10:54

Ilung Warnai Festival Jukung, Warga : Jukungnya malah balap-balapan dengan ilung

BANJARMASIN - Festival Jukung 2018 dirundung pampangan enceng gondok. Meski…

Minggu, 16 Desember 2018 10:33

Jengah Dengan Pampangan, Ibnu Buka Sayembara

BANJARMASIN - Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina jengah melihat sampah…

Sabtu, 15 Desember 2018 14:17

Beruntung, Ambruknya Ruang Kelas SMKN 1 Daha Selatan Tidak Makan Korban

KANDANGAN – Satu ruang kelas belajar SMKN 1 Daha Selatan…

Sabtu, 15 Desember 2018 14:09

Tantangan Sebenarnya Larangan Kantong Plastik Ada di Pasar Tradisional

BANJARMASIN - Pemko Banjarmasin mulai melarang penyediaan kantong plastik di…

Sabtu, 15 Desember 2018 14:00

Pembeli Bingung, Habis Belanja Bawanya Gimana!!

Pemko Banjarbaru dalam beberapa pekan terakhir mulai menjalankan kebijakan pengurangan…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:49

Ramah Tamah, Paman Biri Sambut Hangat Kedatangan Unsur Forkopimda

BANJAR - Pangdam VI / Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto terkesan…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:35

Karyawan 15 Bulan Belum Terima Gaji, PT BIM Juga Diincar Kejaksaan Banjar

MARTAPURA – Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri atau PT BIM…

Sabtu, 15 Desember 2018 13:19

Dulunya Fan, Sekarang Dia Menjadi Bagian Penting Dalam Tim Barito

Berkat ilmunya, Dayan tak lagi menyaksikan laga Barito Putera dari…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .