MANAGED BY:
JUMAT
25 MEI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Jumat, 20 April 2018 13:52
Pemko Ajukan Perda Wisata Halal di Banjarmasin
BAKAL DIATUR: Parade Sinoman Hadrah melintasi Sungai Martapura. Dipotret dari Menara Pandang di Siring Pierre Tendean. Kawasan potensial untuk wisata ini bakal diatur dalam sebuah perda khusus. | FOTO: SYARAFUDDIN/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Pemko sedang menggarap draf raperda (rancangan peraturan daerah) tentang wisata halal. Terdengar seperti perda Syariah, menjadi pertanyaan apa sebenarnya isi aturan ini?

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banjarmasin, Ikhsan Alhaq mengatakan wajar jika perda ini ada. Mengingat Banjarmasin yang mayoritas muslim, dan terkenal religius. "Apa salahnya? Sudah saatnya memberi payung hukum bagi pengusaha yang bersemangat mengembangkan pariwisata di kota ini tanpa harus melupakan kaidah agama," ujarnya, kemarin (19/4).

Dia menegaskan, pengusaha kuliner yang berkomitmen pada makanan halal atau hotel syariah berhak mendapat perlindungan hukum. "Misal hotel yang menuntut buku nikah dari tamunya. Selama ini baru sebatas inisiatif pemilik hotel. Tanpa ada payung hukum," ungkapnya.

Masalahnya, aturan yang terlampau condong pada satu agama biasanya sulit lolos di level Kementerian Dalam Negeri. Rawan ditolak. Kalau pun sudah disahkan, bisa saja dianulir.

Apalagi, Banjarmasin bukanlah Aceh. Provinsi di paling barat Indonesia itu mendapat keistimewaan dari pemerintah pusat untuk menerapkan hukum Islam secara gamblang dan tegas kepada masyarakatnya.

Toh, Ikhsan mengaku tak khawatir. Alasannya, perda serupa sudah ada di daerah lain. "Setahu saya sudah ada di Nusa Tenggara Barat. Saya pikir ini cuma soal pemilihan kata-kata. Agar tak terlalu kentara saja rasa syariahnya," jelasnya.

Terlepas dari itu semua, Ikhsan mengakui selama ini pemko rajin berkoar-koar Banjarmasin sebagai kota sungai yang kaya akan potensi wisata. Sementara belum ada satu pun perda yang mengatur masalah pariwisata.

Selain raperda wisata halal, Disbudpar juga mengajukan dua raperda lain. Raperda tentang RIPPD (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah), dan raperda tentang pengelolaan Siring Pierre Tendean dan sekitarnya.

Yang disebutkan terakhir sudah lama tertunda. Lewat regulasi ini mau diatur bagaimana penanaman modal di kawasan siring Sungai Martapura. Termasuk juga model kerja sama antara pemko dengan investor untuk penggunaan siring.

Satu lagi, pemko sudah lama hendak membentuk lembaga terpisah, sebuah badan pengelola siring. Bukan sekadar UPT (Unit Pelaksana Teknis). Supaya lebih gesit dan fokus dalam mengurusi siring. "Kami menargetkan setidak-tidaknya pada tahun ini satu perda sudah rampung digodok untuk disahkan," tegas Ikhsan.(fud/at/dye)


BACA JUGA

Kamis, 24 Mei 2018 18:28
Berita Tabalong

Jualan Makanan Harus Dibungkus

TANJUNG - Mari hormati orang sedang berpuasa! Itulah ajakan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja…

Kamis, 24 Mei 2018 18:24
Berita Tabalong

Radio Pemkab Kerjasama dengan Kejaksaan

TANJUNG - Radio milik Pemerintah Kabupaten Tabalong, bernama Radio Suara Tabalong melakukan kerja sama…

Kamis, 24 Mei 2018 18:21
Berita Balangan

Bupati Balangan Terima Penghargaan Langsung dari Presiden

PARINGIN – Bupati Balangan Ansharuddin, Rabu (23/5) menerima penghargaan dari Presiden Republik…

Kamis, 24 Mei 2018 18:19
Parlementaria Balangan

DPRD Balangan Godok Raperda Kelembagaan Adat Dayak

PARINGIN - Hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, tengah bekerja…

Kamis, 24 Mei 2018 16:48

DDDT Rendah, Pulau Laut Berisiko Krisis Air

BANJARMASIN - Mantan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Karta Sirang dihadirkan…

Kamis, 24 Mei 2018 13:29

MSAM Komitmen Bangun Ekonomi dan Mental-Spritual

Muhammad Akbar terbata berkisah. Beberapa tahun silam dia menamatkan SMP. "Maunya jadi tentara tapi…

Kamis, 24 Mei 2018 13:25

Selamat, Polda Kalsel Hari ini Resmi Jadi Tipe A

BANJARMASIN – Sejarah baru tercipta bagi kepolisian daerah (Polda) Kalimantan Selatan.  Hari…

Kamis, 24 Mei 2018 13:22

Tak Terurus, Makam Massal Jumat Kelabu Semakin Dilupakan

Makam Massal Jumat Kelabu 23 Mei 1997, nampaknya sudah dilupakan. Kuburan ratusan mayat tanpa identitas,…

Kamis, 24 Mei 2018 12:59

Menolak Lupa, Bukan Mengungkit Luka

SANGGAR Titian Barantai dari Universitas Islam Kalimantan layak mendapat acungan jempol. Sejak tahun…

Kamis, 24 Mei 2018 12:53

NAH LO.. Komisi ASN Sebut Pemeriksaan Inspektorat Atas Hamli Tidak Sah

Hamli Kursani kini berada di atas angin. Komisi ASN menyatakan pemeriksaan Inspektorat atas Hamli tidak…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .