MANAGED BY:
SENIN
20 MEI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 24 April 2018 15:29
HEDEH..!! Warga Keluhkan Proses Adminstrasi Ganti Nopol Terlalu Ribet
HARUS KE POLDA: Warga menunggu giliran di kantor pelayanan BPKB Polda Kalsel. Sejak diterbitkannya peraturan baru, alur pengurusan sedikit lebih repot dari biasanya. | FOTO: ENDANG SYARIFUDIN/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, ATURAN baru mengenai pengurusan pelat nomor kendaraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 tahun 2016. PP tersebut mengatur tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan biaya penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor (NRKB). Meski demikian banyak yang mengeluhkan aspek kerumitan alurnya.

Nur Hayah terlihat kesal begitu keluar dari Kantor Polda beberapa waktu lalu. Ibu dua anak ini mengeluhkan proses mengubah nomor pelat yang dilakukan. Warga Banjarbaru ini harus bolak-balik Banjarmasin dan Banjarbaru sekadar untuk mengubah nopol angka 7 menjadi 1.

Tuntas menyerahkan berkas pergantian pelat di markas Polda Kalsel dan melakukan cek fisik di Kantor Samsat daerah masing-masing, dia harus berangkat lagi ke Banjarbaru. Untuk melengkapi kartu induk BPKB di Kantor Satuan Patroli Jalan Raya (PJR) Polda Kalsel yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kilometer 35.

Di Kantor Satuan PJR, persyaratan untuk mendapatkan kartu induk memang gampang. Cukup membawa salinan Kartu Tanda KTP, STNK, dan BPKB. Masing-masing dua lembar. Lalu diserahkan menuju lantai II Kantor PJR Polda Kalsel.

Namun, jangan kira untuk mendapatkan kelengkapan kartu induk tak memakan waktu. Nurhayah mengaku harus menunggu dari pukul 10.00 WITA hingga 14.00 WITA. Artinya, Ia mesti menunggu empat jam. "Antreannya luar biasa panjang. Sampai ada yang berdiri tangga menuju lantai II. Petugasnya hanya satu orang waktu itu," ujar Nurhayah kepada wartawan, Sabtu (22/4).

Belum lagi problem fasilitas. Ia mengeluhkan tak nyamannya ruang tunggu karena minimnya ketersediaan kursi. Di sana, hanya tersedia kursi kayu panjang yang muatannya hanya untuk empat orang. Sehingga banyak warga yang juga harus menunggu sambil berdiri.

Usai mengurus kartu induk, urusan warga yang mengurus pergantian pelat belum beres. Dari Kantor PJR Kalsel, berkas yang sudah dilengkapi kartu induk harus diantar lagi ke Polda Kalsel di Banjarmasin. Tandas berurusan di Banjarmasin, harus kembali lagi ke Samsat masing-masing daerah untuk melakukan pembayaran pajak.

Dari Samsat, kembali lagi ke Banjarmasin untuk mengambil BPKB. "Kalau urusan ke Polda Kalsel tidak bisa diwakilkan. Kalau pun memang tidak, harus ada surat kuasa dari yang punya mobil," ceritanya.

Banjarbaru mungkin masih relatif dekat. Yang lebih gawat, warga yang berada jauh dari ibukota harus merasakan kebijakan sentralisasi ini. "Yang diurus cuma itu. Biayanya jutaan," keluh Azmi warga Kecamatan Pulau Laut Barat.

Azmi mencontohkan, berangkat dengan roda empat dari Kotabaru ke Banjarmasin. Ongkos minyak mencapai Rp300 ribu termasuk makan siang. Tambah fery hampir Rp300 ribu. "Total sudah enam ratus tuh. Belum lagi di Banjarmasin harus ke Banjarbaru. Pulang balik ke Kotabaru sejuta lebih, belum kalau nginap."

Hal senada disampaikan Bambang Santoso. Warga yang juga Wakil Ketua Serikat Pekerja Minamas Sungai Durian itu mengatakan, mayoritas warga di perbatasan Kaltim tempatnya tinggal mengurus surat kendaraan melalui "layanan jasa".

"Jadi sini kami itu kalau ada yang mau urus surat tunggu teman-teman yang lain. Nanti kalau banyak dititip sama yang ke berangkat ke Banjarmasin, dikasih kuasa. Jadi lebih murah biaya," kata Bambang.

Nitip urus surat kata dia biayanya bervariasi. Mulai Rp250 ribu sampai Rp500 ribu. "Kalau banyak yang nitip bisa murah. Kalau sedikit ya mahal biasanya," kata Bambang.

Beberapa anggota polisi di Kotabaru membenarkan. Masyarakat rata-rata mengeluh dengan sistem birokrasi mengurus pelat nomor kendaraan dan lainnya. Masyarakat menilai, sistemnya tidak efisien. Merepotkan warga juga petugas itu sendiri.

Kasubdit Regident Polda Ajun Komisaris Besar Polisi Deddy melalui Kepala Seksi BPKB Kompol Hendri N Chandra memaklumi kalau masih ada masyarakat yang merasa pengurusan nopol ini rumit. Namun, dia sendiri merasa hal ini cukup mudah.

Proses alur pergantian nopol ini dilakukan di Kantor Samsat wilayah, setelah melakukan cek fisik kendaraan kemudian melengkapi kartu induk ke Kantor Patroli Jalan Raya (PJR) yang juga menjadi Gedung Arsip kendaraan di Kalsel. Berkas BPKB itu selanjutnya dibawa ke Kantor BPKB yang ada di Polda Kalsel.

Petugas di Kantor BPKB kemudian memberikan resi pengambilan BPKB untuk selanjutnya pemilik kendaraan dapat melakukan pembayaran pajak di Samsat. Setelah itu datang lagi untuk mengambil BPKB di Polda sesuai tanggal di resi pengambilan.

Semua proses ini dimaksudkan untuk tertib administrasi dan menjaga keamanan dokumen. "BPKB itu adalah surat berharga, jadi yang pegang atau mengurusnya harus langsung yang bersangkutan, kalau sampai surat itu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, petugas kami yang bisa kena,” katanya, seraya mengatakan pihaknya hanya menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Jika ingin mewakilkan, harus kepada saudara kandung dan dilengkapi surat kuasa serta Kartu Keluarga untuk ditunjukan kepada petugas di loket. “Kalau masih belum bisa diproses atau diterima petugas loket artinya harus dilengkapi,” jelasnya.

Hendri mengatakan semua pengurusan BPKB saat ini memang dipusatkan di Polda Kalsel karena seluruh data kendaraan yang ada di Kalsel dimasukkan ke dalam sistem Elektronik Registration Identification (ERI) yang hanya ada di Polda Kalsel. Polres-Polres di daerah masih belum lengkap dan SDM-nya juga terbatas.

“Semua data tersimpan terpusat di Polda Kalsel, jadi belum bisa dilakukan di daerah masing-masing,” ungkapnya yang membuka saluran laporan pelayanan BPKB dapat menghubungi customer service melalui telepon, SMS, atau WhatsApp 085349581414 dan email bpkbditlantaskalsel2018@gmail.com.

Dia memang mengakui banyak keluhan masyarakat tentang ini. Namun, pihaknya menduga santernya keluhan ini hanya ulah calo. Semenjak aturan diberlakukan pada 2016, para makelar dan calo pengurusan surat-surat kendaraan ini memang sudah tidak bisa lagi menjalankan usahanya. "Ya, karena usaha mereka terhenti,” ucapnya.

Salah seorang warga, Ida Mariani mengatakan pengurusannya relatif mudah. Sebelumnya setelah melakukan cek fisik kendaraan di kantor Samsat di Banjarbaru, dia kemudian diarahkan mengambil Kartu Induk ke Kantor PJR yang juga menjadi Gedung Arsip kendaraan di Kalsel. Berkas BPKB itu kemudian dibawa ke Gedung Pelayanan BPKB Polda Kalsel. Awalnya dia sempat mendapat tawaran dari calo. Tidak tanggung-tanggung, nilai yang diminta Rp5,5 juta untuk melakukan penggantian nopol.

Tapi tawaran itu ditolaknya. Dia bermaksud mencoba untuk mengurus perpanjangan mobil miliknya sendiri. Setelah mengambil nomor antrian dan diperiksa berkas-berkas untuk pergantian dia pun langsung naik ke lantai dua gedung Pelayanan BPKB.

Mungkin karena hari Jumat (20/4) siang, pelayanan jadi lebih cepat karena sepi. Kalau perubahan nomor plat tidak dipungut pembayaran sepeser pun. Untung saya tidak mengurus dengan calo, memang perlu waktu karena harus ke Banjarmasin, kalau dulu cukup di Banjarbaru saja,” ujarnya sembari tersenyum. (gmp/dom/zal/ay/ran)


BACA JUGA

Senin, 20 Mei 2019 15:22
Promo PLN Gemerlap Lebaran 2019

Rumah Ibadah Dapat Diskon 100 Persen

BANJARMASIN - Menyambut Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul…

Senin, 20 Mei 2019 14:04
SMK PP Negeri Banjarbaru

Kunker Kepala BPPSDMP Kementan di SMKPP N Banjarbaru

Banjarbaru - SMKPP Negeri Banjarbaru sebagai salah satu Unit Pelaksana…

Senin, 20 Mei 2019 11:18
Pemkab Tanah Bumbu

Kapolsek Bantu 20 Warga Kurang Mampu

BATULICIN - Sebanyak 20 warga kurang mampu yang bermukim di…

Senin, 20 Mei 2019 10:51
Pemkab Tanah Bumbu

Kampung Ramadan Ditutup

BATULICIN - Kampung Ramadan sudah sepekan lebih digelar selama bulan…

Senin, 20 Mei 2019 10:49
Pemkab Tanah Bumbu

Kementerian Perindustrian Kunjungi Tanbu

BATULICIN - Kementerian Perindustrian melakukan survei di Kabupaten Tanah Bumbu.…

Senin, 20 Mei 2019 10:45
Parlementaria

Polemik TPA Banjarbakula Harus Dirembukkan Banyak Pihak

BANJARBARU - Saat ini TPA Regional Banjarbakula di Banjarbaru terpaksa…

Senin, 20 Mei 2019 10:41
Pemko Banjarbaru

Walikota dan Wawali Buka Bersama Warga Karangan

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani didampingi Wakil Walikota Banjarbaru,…

Senin, 20 Mei 2019 10:31

Jelang Lebaran, Cokrokusumo Ditambal Dulu

BANJARBARU - Beberapa titik di jalan Mistar Cokrokusomo dikeluhkan warga.…

Senin, 20 Mei 2019 10:23
MENGUNGKAP CELAH PADA JALUR KHUSUS MASUK KULIAH KEDOKTERAN DI ULM

Masuk Kuliah "Jalur Tol", Nilai Dikatrol

Menjadi dokter adalah impian banyak orang tua untuk anak-anaknya. Sayangnya…

Senin, 20 Mei 2019 09:32

Butuh Dana Hibah, Banjarmasin Minta Keikhlasan Pemprov Kalsel

BANJARMASIN – Usaha Pemerintah Kota Banjarmasin agar pemprov menghibahkan sahamnya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*