MANAGED BY:
JUMAT
16 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 25 Mei 2018 14:39
Herman: Sudahlah, Sebaiknya Pak Ibnu Manut Saja
HERMANSYAH

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah menyarankan agar Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina melunak. Menaati rekomendasi yang sudah dikeluarkan Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel.

"Saran saya, turuti saja. Bukan malah menolak atau balas mengadu. Lucu. Keduanya bukan lembaga sembarangan. Sebaiknya Pak Ibnu manut saja," kata Herman di Balai Kota, kemarin (24/5).

Ombudsman RI Perwakilan Kalsel telah menerbitkan LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) atas aduan Hamli Kursani, Selasa (22/5). Sekdako Banjarmasin sebelumnya dibebastugaskan wali kota karena dugaan tindakan indisipliner. Ombudsman menyimpulkan, terjadi penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Rekomendasinya, SK penonaktifan sekda tertanggal 10 April itu harus dicabut. Pemko juga diminta memulihkan hak, kedudukan dan martabat Hamli. 

Sehari berselang, Rabu (23/5), giliran Komisi ASN yang memberi jawaban. Lembaga mandiri yang diangkat presiden itu menyatakan, pemeriksaan Inspektorat terhadap Hamli tidak sah. Karena pangkat dan jabatan pemeriksa di bawah terperiksa. Boleh dilanjutkan asalkan pemeriksa datang dari Pemprov Kalsel.

Herman paham betul, wali kota memiliki hak untuk mencopot para pembantunya. Dari level kepala dinas sampai sekda selama mengikuti aturan main. "Nah, sekarang untuk meluruskannya. Tak ada cara selain mengikuti rekomendasi Komisi ASN dan Ombudsman," tegasnya.

Dia meminta agar komentar ini tak disalahpahami. Sebagai upaya untuk membela Hamli. "Bukan soal siapa orangnya. Saya bicara betapa pentingnya posisi sekda. Kalau jabatan ini tak dikembalikan, ngotot terus, risiko dan taruhannya terlalu besar bagi pemko," ujarnya.

Lantas, apa pertaruhan yang dia maksud? Diterangkannya, sekda adalah pejabat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Wali kota memang sudah menunjuk seorang asisten sebagai pengganti sementara. Tapi menurutnya itu tidak cukup kuat di mata hukum. "Tanpa sekda, program pembangunan pemko jadi stagnan. Penunjukan asisten sebagai KPA untuk mencairkan anggaran tidak pas. Kalau terbukti keliru, bisa berdampak hukum," terangnya.

Herman juga enggan bersitegang dengan Ibnu. Diingatkannya, wawali bukan jabatan pajangan. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, wawali adalah pengawas pemko. "Sebagai pengawas, kalau saya diam saja, justru itu tindak pembiaran," tuntasnya.(fud/at/dye)


BACA JUGA

Kamis, 15 November 2018 14:24

Wabup Hadiri Rakornas Kemendesa PDTT

PARINGIN --- Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), melalui…

Kamis, 15 November 2018 14:22

Batumandi Menuju Kecamatan Sayang Ibu

PARINGIN --- - Tim pembinaan dan monitoring Kecamatan Sayang Ibu (KSI) Provinsi Kalsel tahun 2018, Selasa,…

Kamis, 15 November 2018 14:16

Desa Baramban Wakili Balangan di P2WKSS

PARINGIN --- //KUNJUNGAN : Ketua TP PKK Balangan Nursidah Ansharuddin (empat dari kanan) memperkenalkan…

Kamis, 15 November 2018 11:50

Mimpikan Sudimampir Seperti Tanah Abang

WAKIL Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah memimpin rapat tertutup di ruang Sekdako Banjarmasin, Balai…

Kamis, 15 November 2018 11:43

Gagal Uji Emisi Tak Ada Sanksi, Ini Kata Wahyu Hadi Cahyono

BANJARMASIN – Puluhan kendaraan roda empat gagal melewati uji emisi. Artinya, para pemilik mobil…

Kamis, 15 November 2018 11:30

AWAS Jangan Merokok Ditempat Umum, Ini Alasannya

LIMA tahun silam, Pemko Banjarmasin menerbitkan Perda No 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).…

Kamis, 15 November 2018 11:20

AKUR...! Beda Pilihan, Tetap Bersaudara

BANJARMASIN - 2019 akan menjadi tahun politik di Indonesia. Ada perhelatan pemilu legislatif dan pemilihan…

Kamis, 15 November 2018 10:26

Ini Alasan Bupati Tanbu Minta Wanita untuk Berinovasi

BATULICIN - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menerima kunjungan tim evaluasi Penilai Lomba Program Terpadu…

Kamis, 15 November 2018 10:19

APKASI Perjuangkan Tuntutan Tenaga Honorer

BATULICIN - Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (APKASI) Mardani H Maming, memberikan arahan…

Kamis, 15 November 2018 10:13

Wariskan Nilai Perjuangan Dan Patriotisme

BATULICIN - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan upacara gabungan dalam rangka memperingati…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .