MANAGED BY:
MINGGU
24 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Minggu, 27 Mei 2018 17:42
Yusril Sempat Naik Pitam, Saksi Ahli Tak Ingin Masuk ke Substansi Perkara
PENGACARA: Kuasa hukun Sebuku Grup, Yusril Ihza Mahendra dalam salah satu kesempatan.

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Kuasa hukun Sebuku Grup, Yusril Ihza Mahendra berdebat dengan saksi ahli hukum administrasi yang dihadirkan Pemprov Kalsel dalam sidang lanjutan gugatan PT Sebuku Group terhadap SK Gubernur Kalsel, Jumat (25/5) malam.

Saksi ahli yang dihadirkan Pemprov adalah Prof Zudan Arif Fakrulloh, dia adalah mantan Kepala Kepala Biro Hukum Sekjen Kemendagri dan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil RI. Perdebatan mereka sempat membuat gaduh persidangan, karena teriakan dari pengunjung sidang.

Dalam keterangannya kepada majelis hakim, Zudan menjelaskan, bahwa Gubernur Kalsel sudah tepat dan sah menerbitkan SK pencabutan izin usaha pertambangan tiga anak perusahaan di bawah PT Sebuku Group itu.
“ Apalagi jika sudah ada analisa yang bakal merugikan dampak lingkungan,” terang Zudan yang mengatakan selama tak menentang aturan di atasnya maka pencabutan bisa dilakukan.

Zudan sempat diseret kepada pertanyaan di luar materi oleh Yusril. Namun Zudan bersikukuh menyatakan tak bersedia menjawab karena sudah melebar dari substansi. Bahkan, Yusril sendiri sempat menanyakan kepada Zudan, kompetensinya sebagai saksi ahli pada pembuatan izin amdal ditinjau dari hukum administrasi negara.

Menanggapi hal itu, Zudan yang juga dosen di Universitas Wijaya Kusuma, Untag Surabaya dan Universitas Borobudur itu menjawab keterangan yang diberikan tak ingin masuk ke substansi perkara. "Saya bukan saksi fakta, saya hanya saksi ahli yang akan menerangkan sesuai keahlian,” sebutnya.

Yusril bahkan sampai naik pitam hingga menyatakan dirinya adalah mantan Menteri yang berurusan dengan hukum. “Kami menilai saksi ini tak berkompeten, karena tak memahami soal hukum di bidang pertambangan,” ujar Yusril.

Kuasa hukum tergugat, Andi M Asrun mengapresiasi keterangan saksi ahli hukum administrasi negara yang telah dihadirkan pihaknya dalam persidangan kali ini. “Dia (saksi) sudah menjelaskan secara rinci, jika itu diskresi dan untuk kepentingan rakyat banyak, bahkan sudah ada kajiannya, pencabutan IUP OP maka sudah sesuai,” sebut Asrun.

Asrun menyayangkan sikap kuasa hukum penggugat yang berlebihan, menurutnya, saksi ahli hanya menjelaskan keterangan yang dia ketahui sesuai keilmuan yang dimiliki. “Penilaian ada di hakim, tak perlu bersikap sampai membuat persidangan gaduh,” tuturnya.

Selain menghadirkan saksi ahli dari tergugat, sidang juga menghadirkan saksi ahli dari penggugat. Penggugat menghadirkan sosiolog, Musni Umar yang menjabat Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Musni memaparkan soal maraknya demo bayaran, termasuk menuding demo yang dilakukan oleh warga Kotabaru yang menolak tambang di Pulau Laut juga ditunggangi massa bayaran. “Masyarakat yang menolak aktifitas tambang di Pulau Laut berdasarkan untuk kepentingan dalam bidang ekonomi untuk menunjang kehidupan mereka sehari hari,” sebut Musni.

Dia mengatakan, mereka ini sangat mudah terbawa dengan kepentingan-kepentingan yang tergantung dengan uang karena tak diberi kesejahteraan. “Jadi bisa saja, mereka hari ini mendukung ini, tetapi besok bisa mendukung orang lain, tergantung kepentingan-kepentingan yang menghampiri mereka,” ucapnya.

Sejak digelar 15 Maret lalu, sidang gugatan Sebuku Group atas SK pencabutan izin usaha pertambangan tiga anak perusahaan mereka di Pulau Laut Tengah dipadati banyak peminat. Sidang kesimpulan atas gugatan ini sendiri akan dihelat pada 31 Mei mendatang.(mof/ay/ran)


BACA JUGA

Sabtu, 23 Juni 2018 14:20

GAWAT! Stok Darah di PMI Banjarmasin Menipis

BANJARMASIN – Ketersediaan darah sehat di Unit Donor Daerah (UDD) PMI Kota Banjarmasin hanya sebanyak…

Sabtu, 23 Juni 2018 13:26

Diduga Money Politik, Paslon Nomor Satu di Tanah Laut Dilaporkan ke Bawaslu

PELAIHARI - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tanah Laut (Tala) menerima aduan dari Badrul…

Sabtu, 23 Juni 2018 11:26

Ibnu: Lelang Ketiga Proyek RS Sultan Suriansyah Bakal Berhasil

BANJARMASIN - Setelah dua kali proyek lanjutan Rumah Sakit Sultan Suriansyah gagal lelang, Wali Kota…

Sabtu, 23 Juni 2018 11:09

Kinerja Anggaran Pemko Banjarmasin Tak Memuaskan DPRD, ini Pembelaan Ibnu

DPRD tak puas dengan kinerja pemko. Dibanding tahun 2016, kinerja APBD 2017 jauh menurun. Gara-gara…

Sabtu, 23 Juni 2018 10:44

Pemkab Batola Beri Perhatian Serius Bagi ASN yang Mangkir Dihari Pertama Masuk Kerja

MARABAHAN - Kendati memiliki kelonggaran dengan tidak memberlakukan absensi,  seperti apa yang…

Sabtu, 23 Juni 2018 08:34

Wabup dan Sekda Sedih Ditinggal Mardani

BATULICIN - Jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar halalbihalal  bersama Bupati Tanah…

Sabtu, 23 Juni 2018 08:32

Bupati Tanbu Minta Maaf Sekaligus Pamitan

BATULICIN - Segenap jajaran Pemkab Tanbu memanfaatkan suasana hari raya idul fitri 1439 hijriah dengan…

Sabtu, 23 Juni 2018 08:30

Kemajuan Makin Terasa di Era Mardani

BATULICIN – Hampir dua  tahun kepemimpinan Bupati Mardani H Maming dan H Sudian Noor, sudah…

Jumat, 22 Juni 2018 15:48

Banjir Diangsana, Perusahaan Tambang Jangan hanya Diam

BATULICIN - Musibah banjir di Kecamatan Angsana, Rabu (20/6), menjadi perhatian serius dari Pemprov…

Jumat, 22 Juni 2018 15:42

HADUH! Hari Pertama Masuk, Masih Banyak PNS di Banua Bolos Kerja

BANJARMASIN - Tahun ini Aparatus Sipil Negara mendapat kenyamanan berlipat-lipat. Mereka diberi libur…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .