PROKAL.CO, BANJARMASIN - Setelah dua kali proyek lanjutan Rumah Sakit Sultan Suriansyah gagal lelang, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina tampak lega. Dia melihat pertanda positif. Yang ketiga ini bakal berhasil. 

Tentu saja, ada yang harus dikorbankan. Dengan waktu mepet, hanya enam bulan, volume proyek mesti dikurangi. Dari alokasi awal Rp37 miliar, dipangkas sampai tersisa Rp33 miliar. Bukan nominal yang sedikit. 

"Kemarin saya sendiri yang mengecek ke Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Ada sekitar 30-an penawar. Hari ini lelangnya mau ditutup. Saya yakin, kali ini bakal ada pemenang kontraknya. Beberapa hari lagi bakal ketahuan," ujarnya, kemarin (22/9). 

Ibnu melihat, wajar jika lelang sebelumnya menuai kegagalan. Penawar sudah pasti keder melihat paket proyek ini. Skala pekerjaannya terbilang besar, sementara waktu yang tersedia mepet. 

Setelah berkali-kali dirapatkan, diputuskan untuk menghapus item lift dari dokumen tender. "Jangan samakan dengan lift hotel. Ini lift rumah sakit. Lebih besar dan harus dipesan khusus," jelasnya. 

Lift itu harus dipesan khusus. Dan butuh waktu setidaknya 10 bulan untuk tiba di lokasi proyek. "Paling cepat sembilan. Sekarang sudah Juni, jelas takkan sempat," tukasnya. 

Dampaknya, pagu anggaran juga dikurangi. "Hampir Rp5 miliar. Banyak sekali. Makanya saya bisa merasa yakin dengan lelang satu ini. Lebih realistis," ujarnya. 

Pengadaan lift memang sudah dibatalkan. Tapi dijanjikan, akan ada lelang susulan pada tahun 2019 mendatang. Selain itu, juga ada alokasi Rp15 miliar untuk pengadaan alat-alat kesehatan. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Suprayogi mengaku cemas melihat perkembangan proyek rumkit di Jalan Rantauan Darat tersebut. Padahal proyek di Banjarmasin Selatan itu sudah ditargetkan rampung tahun depan. 

"Ini mengkhawatirkan. Dilelang, gagal. Dilelang ulang, gagal lagi. Ini masalahnya ada apa? Saya tak ingin kasus 2017 terulang," ujar politisi PDI Perjuangan itu.  

Tahun lalu, proyek ini mangkrak. Setahun tak terurus, banyak bagian bangunan yang mulai rusak. "Saya sudah minta dua komisi untuk memanggil semua pihak terkait. Masyarakat berhak mendapat penjelasan," tegasnya. (fud/at/nur)