MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 11 Juli 2018 16:26
Dampak Tak Ada Perubahan APBN 2018, Kas Kotabaru Kosong, Tala Alami Defsit
Foto ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Kebijakan Presiden Joko Widodo yang tidak melakukan perubahan APBN 2018 cukup mengejutkan. Meski diyakini postur APBN 2018 masih sehat, namun keuangan daerah sedikit banyaknya ikut terdampak.

Meski dampaknya memang belum terasa ke APBD Banjarmasin, Pemko Banjarmasin masih menunggu dan memantau, apakah pendapatan negara tercapai atau tidak.

"Terkecuali pendapatan negara gagal tercapai, pasti berimbas pada dana transfer pusat," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil, kemarin (10/7).

APBD ibukota provinsi ini mencapai Rp1,62 triliun. Dengan belanja tidak langsung Rp760,7 miliar dan belanja langsung Rp860,2 miliar. Sedangkan untuk pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,54 triliun. Atau defisit sebesar Rp77 miliar.

Rinciannya, Rp59,2 miliar dari bagi hasil pajak dan Rp98 miliar dari bagi hasil bukan pajak. Ditambah DAU (Dana Alokasi Umum) Rp696 miliar dan DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp173 miliar. Dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) ditarget Rp327,3 miliar.

Perlu diketahui, dana pusat dicicil per triwulan, bukan ditransfer sekaligus pada awal tahun anggaran. Inilah yang dikhawatirkan Subhan, bisa saja transfer berikutnya dipangkas seperti kasus tahun-tahun sebelumnya. Pemangkasan dilakukan karena presiden menegaskan kebijakan penghematan ketat.

Sebelumnya, sejumlah daerah juga mengeluhkan pencairan gaji ke-13 dan 14 yang membebani keuangan daerah. "Banjarmasin tidak terkena dampaknya. Entah daerah lain. Sebab, sudah diakomodir dalam APBD. Tak sampai menggeser-geser pos belanja," jelasnya.

Sekarang, sudah menginjak Juli. Kapan APBD Perubahan dibahas? Apa saja revisi yang dibuat? Subhan enggan menjawab. "Rancangannya sudah kami siapkan. Nanti dibahas dalam TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," tukasnya.

Sementara Sekretaris Daerah Tanah Bumbu Rooswandi Salem menilai, walaupun APBN tidak dilakukan perubahan, namun tidak mengganggu daerah untuk melakukan perubahan.

Saat ini, kata dia, postur APBD Tanah Bumbu masih proporsional. Belanja infrastruktur dan modal pembangunan masih lebih besar dari belanja pegawai. Namun diakuinya, kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut memberikan dampak bagi Pemkab Tanbu.

“Dampaknya daerah tidak bisa melakukan perubahan nilai pendapatan bagi hasil walaupun produksi meningkat, maka akan tetap mengacu pada nilai penetapan awal yang diberikan kementerian,” jelas Rooswandi. (fud/kry)  

loading...

BACA JUGA

Kamis, 17 Januari 2019 18:33

Bagi Bupati ini, Radar Banjarmasin Penyemangat Pengelolaan Lingkungan  

TANJUNG -- Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani tersenyum ketika melihat…

Kamis, 17 Januari 2019 13:16

Spanduk dan Baliho Dimana-Mana, Pemandangan Kota Makin Semrawut

BANJARMASIN - Musim kampanye tiba, pemandangan kota pun semrawut. Spanduk…

Kamis, 17 Januari 2019 13:08

DBD Capai Dua Ribu Kasus di Tahun 2018

BANJARMASIN - Wabah Demam Berdarah benar-benar meneror masyarakat Banua. Jumlah…

Kamis, 17 Januari 2019 12:59

Berita Duka, Mukhtar Sarman Tutup Usia

BANJARBARU - Dunia pendidikan Banua sedang berduka. Dosen Fakultas Ilmu…

Kamis, 17 Januari 2019 12:55

Pergantian Komandan Korem 101/Antasari

Komandan Korem 101/Antasari kini dijabat Kolonel Inf Mohammad Syech Ismed.…

Kamis, 17 Januari 2019 11:25

Penyandang Disabilitas Daftarkan Diri Sebagai Relawan Demokrasi KPU

BANJARBARU - Sejak dibuka dari tanggal 11 Januari lalu. Pendaftaran…

Kamis, 17 Januari 2019 11:20

Hati-Hati!! DLH Akan Mulai Terapkan Sanksi Perda Sampah

BANJARBARU - Sukses meraih Penghargaan Adipura tahun 2018. Pemko Banjarbaru…

Kamis, 17 Januari 2019 11:14

Pihak Ketiga Tidak Lagi Dilibatkan

BANJARBARU - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Perparkiran yang…

Kamis, 17 Januari 2019 10:25

Polemik Pajak Tempat Hiburan Malam

Pada sidak ke THM beberapa waktu lalu, Komisi II DPRD…

Kamis, 17 Januari 2019 10:15

Lonjakan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Sepanjang Tahun 2018

BANJARMASIN - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*