MANAGED BY:
JUMAT
22 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 10 Agustus 2018 10:46
Terancam Kehilangan Hak Suara, 1.655 Penghuni Lapas Galau
PENGHUNI LAPAS: Komisioner KPU Banjarmasin memberi penyuluhan pada warga binaan Lapas Teluk Dalam, kemarin. KPU sedang menelusuri data penghuni lapas terkait ribuan warga binaan yang belum memperoleh hak mencoblos. | Foto: Syarafuddin/Radar Banjarmasin

PROKAL.CO, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin dikejar waktu. Dua pekan lagi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 disahkan. Sementara masih ada 1.655 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam yang status hak pilihnya masih menggantung.

UNTUK memperoleh hak suara, syaratnya simpel. Sodorkan KK (Kartu Keluarga), e-KTP, atau akta kelahiran. Sekurang-kurangnya menunjukkan Suket (surat keterangan sementara untuk identitas diri). Namun, bagi narapidana atau tahanan di Lapas Teluk Dalam, masalahnya menjadi tidak sederhana.

"Ketika masuk penjara, mereka tidak membawa barang apapun. Boro-boro membawa dokumen kependudukan," kata Koordinator Program dan Data KPU Banjarmasin, Rahmiyati Wahdah.

Perempuan berkerudung itu harus bolak-balik masuk lapas. Meminta warga binaan untuk menitipkan fotokopi dokumen kependudukan kepada kerabat yang datang menjenguk. Maklum, KPU sedang diburu waktu. Sebelum Idul Adha, DPT sudah ditetapkan.

Sedangkan di Lapas Teluk Dalam, masih ada ribuan orang yang belum memiliki hak suara. Data awal yang diterima KPU mencatat ada 2.684 penghuni lapas. Dengan prediksi 829 diantaranya telah tercatat sebagai pemilih di Banjarmasin. Atau ada 1.855 penghuni lapas yang status hak suaranya masih kabur.

Dalam proses input data ke Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih), aplikasi khusus yang dibangun KPU, tersaring hingga tersisa 2.383 saja. Selisih ini muncul karena Sidalih secara otomatis mencoret data yang dobel atau ganda. "Atau baru 728 penghuni lapas yang hak pilihnya sudah aman. Masih ada 1.655 penghuni lapas yang statusnya kosong. Dalam artian, NIK-nya harus dicari. Mereka belum terdaftar sebagai pemilih," bebernya.

Lantas, apakah dua pekan cukup untuk mengejar ribuan data tersebut? Rahmi tergagap. "KPU sekarang berharap besar dengan bantuan lapas dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membantu pencarian data ini," tukasnya.

Dugaan sementara, dari pihak lapas menginformasikan sekitar 2.200 warga binaan mereka sudah tercatat sebagai warga Banjarmasin. Dugaan inilah yang sedang ditelusuri KPU.

Bukan hanya lapas di Jalan Sutoyo S itu yang harus dipikirkan KPU. Diprediksi, ada ribuan warga Banjarmasin yang sedang mendekam di lapas atau rutan tersebar di kabupaten tetangga.

Rahmi menerima informasi, hampir 700 warga Banjarmasin saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Khusus Narkotika Karang Intan, Kabupaten Banjar. Status mereka juga sama galaunya dengan penghuni lapas di Banjarmasin. "Nah, bagaimana nasib mereka," tukasnya.

 

Bakal Jadi Masalah Belakangan Hari

SLAMET masih lama mendekam di Lapas Teluk Dalam. Masa hukumannya baru berakhir pada Desember 2020. Artinya, saat Pemilu 2019 digelar, dia masih berstatus narapidana.

Tercatat sebagai warga Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Barito Kuala, Slamet tampak setengah pasrah dengan hak suaranya. "Saya sudah pasti tidak bisa mencoblos untuk DPRD Batola," ujarnya.

Slamet tidaklah sendiri. Dia hanya satu contoh. Ada banyak warga dari Hulu Sungai dan pesisir Banua yang sedang mendekam di penjara ini.

Lelaki 46 tahun itu juga melihat, KPU terlalu menyepelekan permasalahan. Menurutnya, hanya hak suara untuk pemilihan capres-cawapres dan DPR RI yang aman. Selebihnya masih membingungkan. "Sebab, untuk DPRD provinsi ada dua dapil. Ada Dapil Kalsel I dan II. Kabupaten dan kotanya terpisah-pisah. Nah, ini bagaimana? Apakah mengikuti Dapil dari TPS atau Dapil dari alamat asal," tukasnya.

Pada Pemilu 2019, untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar lima pemilu serempak. Pemilu yang paling akbar. Lantaran memilih presiden dan wakilnya, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota sekaligus.

Slamet sudah mengutarakan keresahannya kepada KPU. Namun, jawaban yang dia terima belum memuaskan. "Ini bakal jadi masalah," tukasnya.(fud/at/dye)


BACA JUGA

Jumat, 22 Februari 2019 06:14

Siswa XII SMK Pertanian Banjarbaru Ikuti Uji Sertifikasi Produksi Benih

BANJARBARU --SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru melaksanakan Uji Sertifikasi Profesi…

Kamis, 21 Februari 2019 16:08

30 Persen Dana Kelurahan Dialokasikan Untuk Menekan Pengangguran

BANJARBARU - Di kelurahan Cempaka Banjarbaru. Angka pengangguran masih tinggi.…

Kamis, 21 Februari 2019 16:05

Surat Suara Pileg dan Pilpres di Tapin Akhirnya Datang

RANTAU - Surat suara untuk pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) dan…

Kamis, 21 Februari 2019 14:00

HSS Sudah Cetak 30.615 Keping Kartu Identitas Anak

KANDANGAN – Sampai Februari 2019 Diksdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan…

Kamis, 21 Februari 2019 13:48

AWASI...! Dana Kelurahan Harus Digunakan untuk ini

BANJARBARU - Dana Kelurahan dari pusat sebesar Rp.371.000.000 akan diterima…

Kamis, 21 Februari 2019 13:45
BREAKING NEWS

Di Banjarbaru Ada Segini Kotak Suara yang Rusak

BANJARBARU - Sebanyak 3615 Kotak Suara untuk Pemilu 2019 telah…

Kamis, 21 Februari 2019 12:45

Dana Berharap Pengelolaan Geopark Meratus Turut Melibatkan Warga Adat

Ditetapkannya kawasan Gunung Meratus sebagai geopark nasional disambut baik kademangan…

Kamis, 21 Februari 2019 12:40

Pemprov Kalsel Segera Meluncurkan Geopark Meratus

Tak lama lagi Pemprov Kalsel meluncurkan Geopark Meratus. Dari  36…

Kamis, 21 Februari 2019 12:35

LOWONGAN...! Hanya 71 Pelamar Mendaftar Rekrutmen P3K di HSS

KANDANGAN – Sampai batas akhir pendaftaran perekrutan 100 formasi Rekrutmen…

Kamis, 21 Februari 2019 11:59

Paman Birin Berikan Kejutan Hadiah Tiket Umrah

BANJARBARU - Gelaran Silaturahmi PGRI di Gedung Idham Chalid, Rabu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*