MANAGED BY:
RABU
19 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 20 Agustus 2018 17:24
Gaji PNS Naik, Ombudsman: Kebijakan ini Rawan Bermuatan Politik
CAIR LAGI: Para PNS Pemprov Kalsel memeriksa rekening mereka di lantai bawah perkantoran Pemprov Kalsel, (5/6) silam. Pemerintah akan menaikkan gaji PNS tahun depan.

PROKAL.CO, Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 telah diputuskan bahwa gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dinaikkan sebesar 5 persen.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) Kalsel sendiri hingga saat ini masih belum menerima petunjuk teknis terkait kebijakan ini. Kepala Bakeuda Kalsel, Aminudin Latif menerangkan jika kabar ini benar, maka ASN dituntut lebih baik dan profesional. “Ini juga sebagai motivasi para PNS. Kita tunggu mekanismenya dulu,” kata Amin.

Ditambahkannya, kebijakan pemerintah pusat ini sangat wajar seiring fluktuasi kenaikan harga minyak dunia dan menguatnya dollar terhadap Rupiah. “Konsekuensi logisnya, harus ada penyesuaian dana perimbangan dari pusat ke daerah, sehingga rencana kenaikan gaji tersebut tidak menjadi beban pembiayaan daerah,” harapnya.

Amin mengungkapkan, rata-rata pembayaran uang gaji untuk PNS Pemprov non honorer tiap bulang, dananya sebesar Rp51 miliar lebih. Dia memberi contoh, pada bulan Februari tadi, dari 11.953 PNS Pemprov, jumlah uang yang digelontorkan mencapai Rp51.047.519.412. “Tiap bulan fluktuatif seiring bertambahnya ASN Pemprov, baik karena kenaikan status, pangkat dan jabatan, maupun mutasi,” terang mantan Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin itu.

Di kabupaten/kota di Kalsel, wacana ini juga disambut gembira meski pemerintah daerah masih harap-harap cemas menanti landasan aturannya. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Balangan, Listiani mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melihat petunjuk teknisnya, dari mana kenaikan gaji yang 5 persen tersebut. Jangan sampai ada aturan tentang tunjangan kinerja, sementara Balangan sendiri
masih belum menerapkan pemberian tunjangan kinerja. Mereka belum bisa menetapkan tolak ukur kinerja sebagai perhitungannya.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu sungai Tengah Teddy Taufani juga mengatakan pihaknya sedang menunggu peraturan kenaikan itu. Dia mengatakan di HST totalnya ada sekitar 4.200 ASN. "Jika berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan gaji ini berdasarkan pangkat, golongan dan masa kerja. Tidak berdasarkan eselon," ungkapnya.

Di Kabupaten Tanah Bumbu, besaran gaji pokok yang diterima ASN juga tidak sama. “Bervariatif. Tergantung masa kerja,” ujar Kepala BPKAD Pemkab Tanbu Wim Mandau, kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dia mencontohkan, antara pejabat eselon II golongan 4.C, bisa berbeda besaran gaji pokoknya. “Misalkan pejabat yang satu sudah menjabat selama 8 sampai 10 tahun, tentu besaran gaji pokok yang diterimanya akan berbeda dengan yang baru menjabat 1 sampai 2 tahun,” jelasnya.

Dia memberikan ilustrasi, pejabat eselon II golongan IV.C dengan masa kerja 22 tahun mendapatkan gaji pokok sebesar Rp4.430.400 di tahun 2018 ini. Jika naik 5 persen, maka pada tahun 2019 mendapatkan gaji pokok Rp4.651.920. “Naik Rp221.520,”kata Wim Mandau. Hal yang sama juga dikatakan Kepala Bakeuda HSS, M Noor.


Sementara itu, , Dosen Fisip Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjary, Muhammad Uhaib As'ad berpendapat, kebijakan pemerintahan yang berencana akan menaikan gaji PNS 5 persen dapat mengundang interpretasi beragam di tengah masyarakat.

Mengingat suasana saat ini dalam tensi politik tinggi. Nalar politik publik menurutnya, sudah jelas akan mengarah ke arah kepentingan politik dalam menghadapi konstelasi Pilpres. Sehingga, pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah mengapa disaat suasana kebatinan tensi politik publik menaik sekarang, justru pemerintah akan menaikan gaji PNS? “Bukankah hal ini akan berdampak pada sektor ekonomi publik dan khususnya bagi rakyat, termasuk non PNS karena secara ekonomi akan diiringi oleh kenaikan harga pasar.

Uhaib bertanya, lalu siapa yang menaikan nilai pendapatan rakyat di luar PNS? Kenapa PNS saja yang dipikirkan untuk dinaikkan pendapatannya? Secara sosiologis hal ini terangnya, akan menimbulkan resistensi dan kecemburuan sosial bagi warga non PNS? “Bila dilihat dalam konteks politik, hal ini tidak menguntungkan pemerintahan Joko Widodo, karena jumlah PNS di negeri ini tidak 5 juta orang saja bila dibandingkan jumlah rakyat yang non PNS,” sebutnya.

Ditambahkannya, dalam posis ekonomi negara yang sulit, menaikkan gaji PNS 5 persen bukan sebagai langkah yang bijak. Kebijakan ini justru akan menimbulkan kecemburuan sosial di tengah publik. Apakah dengan kenaikan gaji itu akan diiringi oleh kinerja pegawai PNS atau malah sebaliknya.

Terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mewanti-wanti, kenaikan gaji PNS tahun depan yang diwacanakan sebesar 5 persen, harus seimbang bahkan lebih baik dengan kinerja pelayanan publik. Dia mengatakan kenaikan gaji menjelang Pilpres, rawan bermuatan politik. Jumlah PSN sangat banyak dapat mempengaruhi pilihan politik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kenaikan tersebut didasari oleh penyesuaian angka inflasi. Menurutnya, inflasi saat ini dan juga sudah tidak relevan dengan gaji PNS saat ini. Mantan Direktur Utama Bank Dunia ini juga mengatakan, gaji PNS dinaikkan mulai 1 Januari 2019 lantaran selama dua tahun terlahir ini tidak pernah mengalami kenaikan.(mof/why/zai/mar/kry/shn/ay/ran)


BACA JUGA

Selasa, 18 September 2018 15:56

Hujan Mengguyur, Kabut Asap Mulai Berkurang

BANJARBARU - Dampak kabut asap akibat kebakaran lahan di area Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di…

Selasa, 18 September 2018 15:45

Dewan Tak Cabut Laporan, Kasus Perusakan Tetap Lanjut

BANJARMASIN - Kasus perusakan di gedung DPRD Provinsi Kalsel pada aksi unjuk rasa beberapa hari lalu…

Selasa, 18 September 2018 15:41

Buruh Sawit di Kotabaru Tiga Bulan Tak Gajian, Uang BPJS Diduga Ditilep

Ribuan keluarga buruh sawit megap-megap, terancam kelaparan. Harga minyak sawit tinggi, tapi karyawan…

Selasa, 18 September 2018 14:38
Parlementaria

Area Dekat Bandara Potensial untuk Sentra Perdagangan

BANJARBARU - Soal pariwisata Banjarbaru. Wakil Ketua DPRD Banjarbaru, Wartono mengatakan kalau Kota…

Selasa, 18 September 2018 14:34
Pemko Banjarbaru

Gerakan Salat Subuh Berjamaah Membentuk Karakter Masyarakat Religius

BANJARBARU - Wakil Walikota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan didampingi Sekdako Banjarbaru, Said Abdullah…

Selasa, 18 September 2018 13:43
Pemkab Tanah Bumbu

Haornas di Tanah Bumbu Dimeriahkan Aneka Perlombaan

BATULICIN - Ratusan masyarakat di Tanah Bumbu turut memeriahkan Peringatan Hari olah Raga Nasional (Haornas)…

Selasa, 18 September 2018 13:42
Pemkab Tanah Bumbu

Pemkab Tanbu Sampaikan Tiga Raperda 2018

BATULICIN - Plt Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Ambo…

Selasa, 18 September 2018 13:40
Pemkab Tanah Bumbu

Rumah Tahfiz Quran Dibuatkan Perda

BATULICIN - Demi mewujudkan generasi penghafal Quran  di Tanah Bumbu, saat ini pemerintah daerah…

Selasa, 18 September 2018 13:33
Pemkab Tabalong

ASN Tabalong Contoh Pembayaran PBB P2

TANJUNG - Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah daerah, TNI, Polri dan badan usaha milik negara…

Selasa, 18 September 2018 11:11

Kabut Asap Kian Pekat, DLH Akan Keluarkan Peringatan

BANJARMASIN - Dua hari terakhir, kabut asap kian pekat di Banjarmasin. Terutama pada pagi dan malam…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .