MANAGED BY:
JUMAT
14 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 10 Oktober 2018 09:28
Tahun 2020 PAUD Diwajibkan, Orang Tua: Ongkosnya Mahal
PRA SEKOLAH: Murid PAUD saat mengikuti lomba mewarnai di Menara Pandang, Siring Pierre Tendean, April lalu.

PROKAL.CO, Selama ini hanya dikenal istilah wajib belajar sembilan tahun. 2020 mendatang, ditetapkan wajib PAUD. Pendidikan anak usia dini bukan lagi dianggap sebagai pendidikan alternatif. Lalu, Banjarmasin sudah sampai mana?

NAYLA menyebut zaman telah berubah. Pada masa kecilnya, sedikit sekali teman sepermainan yang masuk TK (Taman Kanak-Kanak). Kebanyakan langsung mendaftar saja ke SD ketika sudah dianggap cukup umur.

"Saya dulu juga langsung masuk SD. Sekarang, enggak bisa lagi. Kedua anak saya harus masuk PAUD," ujarnya dengan nada setengah terpaksa.

Perempuan 35 tahun itu memang tidak benar-benar menginginkannya. Alasannya, ongkos PAUD tidaklah murah. Apalagi untuk lembaga pendidikan ternama.

"Kalau tidak ikut PAUD, katanya nanti susah pas mau masuk SD. Saya mendengar cerita ini dari tetangga. Dan betul, anak pertama saya ijazah PAUD-nya dicari-cari pihak sekolah," kisahnya.

Putri pertamanya sekarang duduk di bangku SD. Saat masuk PAUD, warga Jalan Veteran itu harus membayar uang pendaftaran Rp1,2 juta. Dengan iuran bulanan sebesar Rp125 ribu. Nayla menyebutkan nama PAUD yang cukup terkenal di Banjarmasin.

Belajar dari situ, untuk putri kedua dia pilihkan TK yang biasa-biasa saja. Biaya pendaftarannya Rp650 ribu dengan SPP bulanan Rp65 ribu. "Masuk SD sekarang sudah gratis. Masuk PAUD malah belum. Lucu juga," tukasnya.

Sebagai karyawati perusahaan swasta yang gajinya belum memenuhi standar UMR (Upah Minimum Regional), angka-angka di atas memang cukup membebani.

"Tapi yang mahal memang lebih bagus. Dikasih makan siang. Anak bisa dititipkan sampai saya pulang kerja. Ada harga ada rupa," imbuhnya.

Ditanya plus dan minusnya PAUD, menurut Nayla banyak hal positif. Saat baru masuk SD, anaknya mudah membaur dengan teman sekelas dan gurunya. Lingkungan belajar tak lagi menjadi asing.

"PAUD diwajibkan? Mungkin bagi saya dan banyak orang tua tidak masalah. Saya mengasihani mereka yang ekonominya tak mampu. Ongkos TK masih mahal," pungkasnya.

Apa yang didengar Nayla memang bukan isapan jempol. Pemerintah sudah menerbitkan PP No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dimana pemerintah daerah harus mengejar wajib PAUD untuk anak berusia 4-6 tahun.

Anak yang hendak mendaftar SD, diminta menunjukkan ijazah PAUD. Sebagai bukti bahwa calon siswa telah menjalani pra sekolah minimal selama setahun. Karena wajib PAUD berlaku terhitung tahun 2020. Artinya, aturan ini sebenarnya mulai diterapkan sejak tahun ajaran baru 2019.

 

Kemarin (9/10) di Balai Kota, aturan itu disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Banjarmasin dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari kementerian hadir Kepala Seksi Program Dirjen PAUD dan Dikmas, Khairullah.

Dia mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan DAK (Dana Alokasi Khusus) non fisik, namanya BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan) PAUD. Tiap anak dijatah Rp600 ribu per tahun.

"Tak kenal kaya atau miskin. Kalau terdaftar, berhak dibantu," ujarnya. Untuk Banjarmasin, tahun ini dijatah hampir Rp12 miliar.

BOP pertama kali dikucurkan pada 2013. Nominalnya kecil sekali. Rp324 miliar untuk skala nasional. "Alhamdulillah, tahun ini sudah mencapai Rp4,07 triliun," sebutnya semringah.

Diceritakannya, anggarannya menjadi kecil karena datanya minim. Dapodik (Data Pokok Pendidikan) PAUD banyak yang kosong. Banyak pengelola PAUD yang belum menyadari pentingnya data tersebut. "Malas mendata karena dianggap kurang penting," ujarnya.

Terkait jumlah anak didik, pengajar, kekurangan fasilitas dan kondisi bangunan sekolah. "Kalau datanya kosong atau tidak update, apa yang harus kami bantu? Ketika menyadari bakal dibantu, baru muncul semangat mengisi data," imbuhnya.

Untuk Banjarmasin, dia menyebut pendataannya sudah maju. Yang sulit adalah daerah pelosok. Berhadapan dengan masalah klasik seperti pengajar yang gagap aplikasi atau lokasinya belum terjangkau jaringan internet.

Terhitung tahun depan, mulai dikucurkan DAK fisik untuk perbaikan gedung TK. Sekaligus pengadaan alat permainan edukatif. Namun, baru TK berstatus negeri saja yang dibantu.

"Sekitar Rp4 triliun untuk tiga ribu lebih TK. Tak banyak memang. Maklum, ini baru awal," jelasnya. Apakah Banjarmasin juga kebagian bantuan, dia mengiyakan, tapi angkanya belum ditetapkan.

Kembali pada mahalnya biaya PAUD, Khairullah meminta pemerintah jangan disalahkan. Sebab, yang terjadi di lapangan bukanlah kekurangan anggaran, tapi justru kelebihan anggaran.

"Misalkan satu daerah kami jatah bantuan BOP Rp1 miliar. Yang terserap cuma Rp900 juta. Jadi sisanya kembali ke kas negara. Sayang kan sisanya tidak terpakai," pungkasnya.

Sebagai gambaran, pada tahun 2017 tersedia DAK non fisik Rp3,58 triliun. Namun, yang terserap Rp3,24 triliun. Rupanya, belum semua bantuan dari pusat bisa dimaksimalkan oleh daerah. (fud/at/nur)


BACA JUGA

Kamis, 13 Desember 2018 14:07

Ketiga Kalinya, Bupati Balangan Raih Penghargaan Peduli HAM

PARINGIN - Bupati Balangan H Ansharuddin, Selasa (11/12) kemarin menerima…

Kamis, 13 Desember 2018 14:00

Hanya 36 Km, Lebih Pendek Dari Tahun Sebelumnya

BANJARMASIN – Hanya ada 36 kilometer ruas jalan yang diperbaiki…

Kamis, 13 Desember 2018 13:38

Warga Temukan Bekantan di Pematang Sawah

AMUNTAI – Warga Desa Rantau Karau Hulu, Sungai Pandan menemukan…

Kamis, 13 Desember 2018 13:30

Ibu Bekerja, Anak Penderita Hydrocepalus Diletakan di Pinggir Jalan

PELAIHARI-Pengendara motor dan mobil di Jalanan Jorong, Tanah Laut dihebohkan…

Kamis, 13 Desember 2018 11:36

Resmi Disumpah, Anggota KAI kalsel Bertambah Tujuh Orang

BANJARMASIN – Bertambah lagi advokat di Kalsel. Tujuh anggota Kongres…

Kamis, 13 Desember 2018 11:04

600 Calon Siswa Sekolah Inspektur Polisi Jalani Cek Kesehatan

BANJARMASIN - Ratusan calon peserta seleksi pendidikan pengembangan Polri menjalani…

Kamis, 13 Desember 2018 10:54

Hasan Basri Membantah Bila Pemko Mengabaikan Penghuni Kolong Jembatan (2)

KELUHAN penghuni kolong Jembatan Pangeran Antasari bahwa mereka diabaikan pemko…

Kamis, 13 Desember 2018 10:43

Mereka Hanya Bisa Pasrah Ketika Tempat Tinggalnya Dipagari Petugas (1)

Pemagaran kolong Jembatan Pangeran Antasari menyedot perhatian masyarakat. Ada delapan…

Kamis, 13 Desember 2018 10:28

Pemko Banjarmasin Terima 465 Aduan Online Sepanjang Tahun 2018

SEPANJANG tahun 2018, pemko telah menerima 465 aduan online. Keluhan…

Kamis, 13 Desember 2018 10:20

Penggodokan Perda Lingkungan Hidup Tuntas, Begini Isinya

BANJARMASIN - Penggodokan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup akhirnya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .