MANAGED BY:
SELASA
23 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 11 Oktober 2018 10:31
Sekolah Terus Merekrut, Guru Honorer di Banua Bagaikan Bom Waktu
Foto ilustrasi Honorer (jpnn)

PROKAL.CO, Honorer selalu menjadi masalah di setiap seleksi CPNS. Jumlah mereka yang melimpah tidak bisa terakomodir oleh formasi. Di sisi lain, banyak daerah yang terus menambah jumlah guru honor dengan bermacam-macam alasan. Walhasil, permasalahan ini selalu terulang.

Banjarmasin menjadi daerah yang jumlah honorernya bikin geleng-geleng kepala. Jumlah mereka sudah melampaui jumlah PNS-nya. Perbandingannya antara 5.620 PNS dengan 6.060 honorer.

Terbanyak untuk guru. Ditaksir mencapai dua ribu honorer. Sebagian diantaranya telah mengantongi SK (Surat Keputusan) Wali Kota Banjarmasin.

SK itu bukan sekadar pengakuan. Tapi juga untuk memperoleh insentif bulanan dari BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah). Baik honorer SD ataupun SMP, dijatah Rp800 ribu per bulan.

Dari APBD 2018, BOSDA mendapat alokasi Rp11 miliar. Dan tahun ini ada 1.174 guru yang kebagian jatah penerbitan SK "peningkatan kesejahteraan" tersebut.

Pemko Banjarmasin punya alasan merekrut guru honorer untuk menyiasati kekurangan guru. Selama moratorium CPNS berlaku, guru-guru senior telah menginjak masa pensiun.

"Tahun ini saja ada sekitar 250 sampai 300 guru PNS yang pensiun. Makanya pas penyusunan usulan formasi, kami meminta 500 untuk perekrutan tenaga pendidik. Dominan untuk sarjana PGSD," kata Kabid Pengadaan Kepangkatan dan Mutasi ASN BKD dan Diklat Banjarmasin, Fauzan.

Namun, yang disetujui pusat hanya 159 formasi. "Sementara ada 120 guru honorer K2 yang tersisa. Tapi formasinya hanya dikasih tiga. Maka wajar agak emosional dan banyak yang memprotes," imbuhnya.

Kecemasan akan jumlah honorer yang bisa menjadi bom waktu di kemudian hari membuat beberapa pemerintah di daerah sangat berhat-hati. Di Banjarbaru, sekolah tak bisa serta merta merekrut guru honorer tanpa melapor ke Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Hal itu dilakukan, agar jumlahnya dapat dikendalikan.

"Sekolah harus bisa memperhitungkan kebutuhan guru honorer. Sebab, ada beberapa formasi guru yang saat ini jumlahnya lumayan banyak dan tidak boleh ada penambahan," kata Kabid Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Disdik Banjarbaru, Kusnadi.

Dia mengungkapkan, salah satu formasi yang tidak bisa ditambah ialah guru Bahasa Inggris. Karena, jumlahnya sudah berlebihan. "Kalau ada sekolah yang kurang. Solusinya dilakukan retribusi guru, dari sekolah yang berlebihan ke sekolah yang kekurangan," ungkapnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar telah berhasil mengendalikan jumlah guru honor. Dari jumlah awal 1600-an orang, kini 800 lebih tenaga guru yang berstatus sebagai tenaga honorer dan memiliki nomor unik. SK berasal dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, bukan dari kepala sekolah.

“Memang kita tidak lagi mengangkat honorer, itu tenaga yang lama. Kalaupun ada berarti sangat membutuhkan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Banjar H Gusti Ruspan Noor.

Karena pentingnya pengendalian honorer ini, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tabalong Ahad Rijali Noor menegaskan, kewenangan mengangkat guru honorer di Tabalong telah menjadi domain adalah bupati. Tidak boleh kepala sekolah. "Kewenangan ada di bupati. Tidak boleh instansi yang mengangkat," tegasnya, Rabu (10/10).

Penegasan tersebut pun telah dituangkan dalam bentuk surat kepada seluruh kepala sekolah, agar menghentikan penerimaan guru honorer di sekolahnya. Pasalnya, Disdik sedang melakukan pemetaan kebutuhan dan kesesuaian jumlah guru di seluruh sekolah.

"Kalau ada sekolah berlebihan akan kami tarik ke sekolah yang kurang. Jika masih saja ada kekurangan, baru akan kami mengangkat guru honorer tambahan," ujarnya.

Sayangnya, tidak semua daerah melakukan pengetatan pengangkatan guru honor. Di Kabupaten Tapin, sekolah-sekolah diperbolehkan untuk mengangkat guru honorer dengan syarat benar-benar mengisi kekurangan guru.

"Maksudnya, silahkan mengangkat tapi dengan perjanjian kerja antara guru bersangkutan dengan Kepala Sekolah," ungkap Kadisdik Tapin melalui Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan Tapin Mohammad Ilham, Rabu (10/10).

Perjanjian kerja yang sudah disepakati itu diserahkan ke Disdik untuk diverifikasi. "Kalau memang benar sekolah itu perlu guru yang bersangkutan, baru di sahkan," katanya seraya mengatakan guru digaji melakui dana BOS sekolah.

Hal ini juga terjadi di Hulu Sungai Selatan, kepala sekolah tetap dibenarkan mengangkat guru honorer jika sekolahnya memang kekurangan guru. "Tetapi sebutannya bukan honorer daerah, tetapi honorer sekolah yang sumber penggajiannya dari dana BOS," kata Kadisdik HSS Nordiansyah.

Pemerintah pusat sendiri telah melarang perekrutan honorer. Sejak Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan, nomenklatur tenaga honorer telah dihapuskan. Nordiansyah sendiri mengaku punya pertimbangan internal. "Dasarnya kalau diinternal kami (Disdik HSS), untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidkan dasar dan standar penddikan nasional," ujar Kadisdik HSS Nordiansyah.

Standar pelayanan minimal ini juga yang membuat banyak sekolah di Balangan, masih terus merekrut honorer untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan melalui Kepala Bidang Ketenagaan, Kamal Syahwi menuturkan, hingga sekarang setidaknya ada 305 tenaga guru honor yang tercatat di Dinas Pendidikan Balangan.

“Kita menyiasatinya yaitu dengan sistem kontrak. Selain itu, sebagian sekolah merekrut tenaga honor melewati komite sekolah. Jadi insentif honorernya menggunakan dana BOS,” ungkapnya.

Di Tanah Bumbu, Pemkab juga masih memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengangkat guru honorer dengan alasan yang sama.

“Ya (sekolah masih terus mengangkat tenaga guru honorer), memang masih ada karena memang sekolah kekurangan pengajar,” ucap Sekretaris Dinas Pendidikan Abdul Latif kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Jumlah guru honorer di ujung tenggara Kalsel juga tinggi. Terdata di Dinas Pendidikan ada 1.320 guru berstatus honor. Namun yang tidak terdata jumlahnya juga tidak sedikit.

Kabid Pendidikan Menengah Pertama, Triyono, mengatakan yang terdata hanya guru yang mendapat insentif oleh pemerintah daerah. Sementara yang belum terdata, adalah para guru honor yang belum mendapat tambahan uang dari pemerintah daerah.

Pun begitu, para guru honor insentif daerah dan yang non insentif daerah, proses pengangkatannya sama. Sama-sama diangkat atau dipekerjakan oleh sekolah. Dari catatan bidang kepegawaian, bahkan semua guru honor diangkat oleh sekolah.

Triyono menjelaskan, Kotabaru beberapa tahun lalu sangat kekurangan guru. Pengajar PNS di tiap sekolah sedikit. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mempekerjakan guru honor. Dalam perjalanannya, pemerintah dan DPRD sepakat memberikan insentif bagi para guru itu. Sekarang besarannya mencapai Rp750 per bulan.

Dan bagi para guru honor yang tidak dapat insentif, maka sekolah dibebankan penuh biayanya. "Memang ada aturan bahwa yang boleh angkat guru honor itu pemerintah. Tapi sekolah sendiri sangat kekurangan guru, makanya sekolah pun mau tidak mau mengangkat guru honor," ujarnya.

Pemerintah pusat sendiri bahkan mengancam memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang masih melakukan rekrutmen tenaga honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan sampai sekarang masih terjadi rekrutmen honorer di daerah, tanpa melaporkan ke instansi yang berwenang.

Tidak adanya laporan tersebut, lanjut Syafruddin, membuat pendataan berapa jumlah tenaga honorer sulit dilakukan. Apalagi sistem perekrutan yang sangat terlokasir pada instansi tertentu.
"Misalnya, sebuah sekolah merekrut tenaga honorer, tapi mereka tidak melaporkan ke dinas pendidikan setempat dan pemerintah pusat. Ini yang menyebabkan jumlah honorer terus bertambah," ungkap dia.

Masalah lainnya yaitu ketika merekrut honorer, imbuh Syafruddin, pemda dan instansi daerah itu menjanjikan akan ada pengangkatan CPNS bagi para tenaga honorer tersebut. Inilah yang menyebabkan mengapa honorer sering demo dan menuntut untuk diangkat jadi PNS.

"Jadi pemerintah mengingatkan kembali agar pemda menghentikan rekrutmen tenaga honorer. Di sisi lain, masyarakat harus mengetahui sebetulnya pemerintah tidak lagi menerima tenaga honorer sesuai perintah UU," ucapnya. (fud/ris/mam/shn/dly/why/ibn/mar/kry/zal/ay/ran)


BACA JUGA

Senin, 22 Oktober 2018 19:05

Sahbirin Dianugerahi Pena Hijau Award

BANJARBARU – Kebijakan gerakan revolusi hijau, menanam dan menanam untuk anak cucu kita yang dikeluarkan…

Senin, 22 Oktober 2018 18:40

Polemik Kenaikan UMP 2019: Buruh Mengeluh Pengusaha Menjerit

BANJARMASIN – Pemerintah memutuskan untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2019 mendatang…

Senin, 22 Oktober 2018 18:38
Pemilu 2019

Banyak Warga Tercecer dari DPT Pemilu 2019

BANJARMASIN – Helmy tampak bingung. Namanya tak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu…

Senin, 22 Oktober 2018 18:28

Pak Walikota, Jalan ini Lima Tahun Lebih tak Diperbaiki

BANJARBARU - Warga Jalan Tambak Buluh, Kelurahan Landasan Ulin Timur, mempertanyakan kinerja Pemko Banjarbaru…

Senin, 22 Oktober 2018 18:23

Relokasi Pasar Bauntung, Sekda Sebut Ada Provokator

BANJARBARU - Sekda Kota Banjarbaru Said Abdullah angkat bicara, terkait pro dan kontra rencana relokasi…

Senin, 22 Oktober 2018 16:14
Parlementaria Banjarbaru

Dewan Minta Tambah Sekolah Rujukan untuk Penyandang Disabilitas

BANJARBARU - Dari total 48 ribu peserta didik SD dan SMP di Banjarbaru, 500 diantaranya merupakan penyandang…

Senin, 22 Oktober 2018 16:13
Berita Banjarbaru

Walikota Imbau Warga Waspadai Peralihan Musim

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani bersama wakilnya Darmawan Jaya Setiawan dan Kepala Bagian…

Senin, 22 Oktober 2018 16:11
Berita Tanah Bumbu

Melindungi Pekerja dan Pelaku Usaha

BATULICIN - Kepala Disnakertranskop dan UM Tanbu, Suhartoyo, mengatakan semua pekerjaan pasti ada resiko…

Senin, 22 Oktober 2018 16:05
Berita Tanah Bumbu

TNP2K Kunjungi Tanah Bumbu

BATULICIN - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibawah Sekretariat Wakil Presiden…

Minggu, 21 Oktober 2018 16:27
Berita Tabalong

Ribuan Warga Meriahkan HUT TNI ke-73

TANJUNG - Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke 73 dimeriahkan ribuan masyarakat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .