MANAGED BY:
JUMAT
14 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 12 Oktober 2018 09:27
Tuntaskan Revisi UU Penyiaran

PROKAL.CO, BANJARBARU – Sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPR Kalsel periode 2014-2019, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjanjikan untuk menuntaskan revisi Undang-Undang Penyiaran. Demikian diungkapkan anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha dalam pertemuan dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel di Banjarbaru, Kamis (11/10).

“Revisi UU penyiaran ini akan kita tuntaskan sebelum berakhirnya masa jabatan,” kata Syaifullah. Sebab jika revisi tidak bisa dituntaskan pada periode ini, lanjut dia, dikhawatirkan pembahasannya akan  dimulai dari awal lagi.  Jika tidak, maka RUU Penyiaran akan kembali terabaikan, padahal keberadaan RUU Penyiaran ini sangat diperlukan.

Terutama untuk menata penyiaran yang kini mengarah pada era digital. Karena UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai tidak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi sekarang ini. “Era digital sudah dimulai, namun RUU untuk mengaturnya hingga kini belum rampung,” ujarnya.

Hal ini juga menyangkut regulatornya, yakni KPID di daerah yang kondisinya tidak menentu, terutama masalah anggaran dengan keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengingat penyiaran bukan kewenangan daerah yang didanai melalui APBD. Sehingga mereka sulit melaksanakan tugas secara maksimal. “Padahal tugas KPID sangat penting dalam mengawasi lembaga penyiaran, namun terkendala masalah anggaran,” terangnya.

Pada pertemuan yang dihadiri anggota KPI Pusat, Agung Suprio ini, mantan Ketua Fraksi PPP di DPRD Kalsel ini mengatakan,  dari beberapa KPID yang dikunjungi Komisi I, kondisinya berbeda-beda. Tergantung kedekatan dengan pemerintah daerah. Mengingat masih di danai melalui APBD. “Ini yang menjadikan kinerja KPID tidak optimal,” tambahnya.

Sementara pimpinan rombongan, Andreas Hugo Pariera mengatakan, kunjungan kerja ini dalam rangka mencari masukan terkait keberadaan KPID. Yerutama perannya dalam mengawasi isi siaran dan iklan politik di lembaga penyiaran. “Kita juga mendapatkan banyaknya keluhan dari KPID yang ada, terkait masalah anggaran, karena tanpa ada anggaran yang jelas, sulit bagi KPID dalam merealisasikan tugasnya,’’ ujarnya.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kalsel, Marliyana  mengakui KPID tidak bisa melaksanakan tugas secara maksimal karena keterbatasan anggaran. Hal ini dikarenakan ketiadaan payung hukum yang jelas untuk menganggarkan dana bagi  KPID “Saat ini memang ada surat edaran Kemendagri untuk dianggarkan melalui dana hibah, namun hibah tidak bisa dilakukan tiap tahun,” tandas wanita yang biasa disapa Yana ini. (gmp)


BACA JUGA

Kamis, 13 Desember 2018 14:07

Ketiga Kalinya, Bupati Balangan Raih Penghargaan Peduli HAM

PARINGIN - Bupati Balangan H Ansharuddin, Selasa (11/12) kemarin menerima…

Kamis, 13 Desember 2018 14:00

Hanya 36 Km, Lebih Pendek Dari Tahun Sebelumnya

BANJARMASIN – Hanya ada 36 kilometer ruas jalan yang diperbaiki…

Kamis, 13 Desember 2018 13:38

Warga Temukan Bekantan di Pematang Sawah

AMUNTAI – Warga Desa Rantau Karau Hulu, Sungai Pandan menemukan…

Kamis, 13 Desember 2018 13:30

Ibu Bekerja, Anak Penderita Hydrocepalus Diletakan di Pinggir Jalan

PELAIHARI-Pengendara motor dan mobil di Jalanan Jorong, Tanah Laut dihebohkan…

Kamis, 13 Desember 2018 11:36

Resmi Disumpah, Anggota KAI kalsel Bertambah Tujuh Orang

BANJARMASIN – Bertambah lagi advokat di Kalsel. Tujuh anggota Kongres…

Kamis, 13 Desember 2018 11:04

600 Calon Siswa Sekolah Inspektur Polisi Jalani Cek Kesehatan

BANJARMASIN - Ratusan calon peserta seleksi pendidikan pengembangan Polri menjalani…

Kamis, 13 Desember 2018 10:54

Hasan Basri Membantah Bila Pemko Mengabaikan Penghuni Kolong Jembatan (2)

KELUHAN penghuni kolong Jembatan Pangeran Antasari bahwa mereka diabaikan pemko…

Kamis, 13 Desember 2018 10:43

Mereka Hanya Bisa Pasrah Ketika Tempat Tinggalnya Dipagari Petugas (1)

Pemagaran kolong Jembatan Pangeran Antasari menyedot perhatian masyarakat. Ada delapan…

Kamis, 13 Desember 2018 10:28

Pemko Banjarmasin Terima 465 Aduan Online Sepanjang Tahun 2018

SEPANJANG tahun 2018, pemko telah menerima 465 aduan online. Keluhan…

Kamis, 13 Desember 2018 10:20

Penggodokan Perda Lingkungan Hidup Tuntas, Begini Isinya

BANJARMASIN - Penggodokan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup akhirnya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .