MANAGED BY:
KAMIS
24 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 15 Oktober 2018 10:54
Apa Mau? Pemda Bakal Jadi Kaki Tangan BPJS

Akal-akalan BPJS Kesehatan Mengalihkan Tangungjawab

BELUM SIAP: Antrean pengguna BPJS Kesehatan di RSUD AW Sjahranie, Kalimantan Timur. BPJS kesehatan sedang menggodok skema pembayaran yang melibatkan pemerintah daerah sebagai pihak ketiga.

PROKAL.CO, Upaya lanjutan untuk menyelesaikan persoalan defisit keuangan yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilakukan pemerintah. Kali ini, alternatif yang tengah digodok adalah mengoptimalkan peran pemerintah daerah (Pemda).

--------------------------------------

Usulan tersebut disampaikan BPJS saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Istana Wapres, Jakarta, (11/10). Dirut BPJS Fachmi Idris mengatakan, pihaknya mengusulkan sistem global budget. Di mana ada pihak ketiga yang menjadi penyambung antara BPJS dan RSUD. Sebagaimana praktik di Inggris, pemda menjadi pihak ketiga.

“Pada rapat di Bogor 7 september lalu, ada arahan mengoptimalkan peran pemda dalam program JKN-KIS,” ujarnya usai pertemuan.

Fachmi menjelaskan, jika usulan tersebut terealisasi, nantinya kontrak Rumah Sakit (RS) tidak lagi dengan BPJS, melainkan dengan pemda setempat. Dengan demikian, klaim rumah sakit tidak lagi ke BPJS langsung. Tapi ke pemda masing-masing sebagai perantara.

Lantas, dari mana uang Pemda? Dia menjelaskan, uang tetap bersumber dari dana yang dikelola BPJS. Nantinya, Pemda akan diberi alokasi anggaran dengan besaran yang disesuaikan dengan tren kebutuhan jaminan kesehatan beberapa tahun terakhir di daerah tersebut.

“Setelah empat tahun BPJS berjalan, kita tahu budget (kebutuhan per daerah),” imbuhnya.

Dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan di awal, Pemda diharapkan bisa mengawal kebutuhan secara efisien.

Nantinya, jika Pemda berhasil menekan klaim pembayaran BPJS di bawah alokasi yang disediakan, ada insentif yang akan diterima pemda. Sebaliknya, jika melampauai dana yang dialokasikan, ada disinsetif bagi pemda. Namun dia belum bisa menentukan besaran insentif maupun disinsentif.

Jika skema tersebut direalisasikan, kata dia, peran pemda akan semakin kuat. Untuk bisa menekan klaim anggaran RS di wilayahnya, pemda bisa melakukan sejumlah upaya preventif. Mulai pengawasan terhadap akuntabilitas klaim yang dilaporkan RS ataupun kampanye hidup sehat.

Kapan akan direalisasikan? Fachmi menuturkan, pihaknya masih membutuhkan landasan hukum. Dia mengusulkan dilakukannya revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasalnya, dalam PP tersebut, hanya ada tiga opsi dalam mencari solusi atas defisit. Yakni penyesuaian tarif, penyesuaian manfaat, serta adanya insentif dana dari APBN maupun Pajak.

Meski demikian, hal lain yang harus dilalui adalah melakukan komunikasi dengan para kepala daerah. Mengingat kebijakan tersebut berkaitan erat dengan tanggung jawab daerah.

“Kita bicara dengan pemda. Kita tawarkan, BPJS di wilayah A, spending kita sekian dan lain-lain,” tawarnya.

Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan sendiri masih asing dengan wacana ini. Karena itu, beberapa pemda menilai hal ini perlu dikaji secara hati-hati.

"Skema tersebut menarik untuk kami bahas dulu dengan internal bersama RSUD dan rumah sakit swasta. Jadi bisa kami analisis nanti hitung-hitungannya," ujar Kepala Dinas Kesehatan Tanbu H Damrah.

Senada, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin pun mengatakan belum mengetahui informasi mengenai skema ini.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Errani Martin mengatakan jika memang ada rencana itu, pemerintah daerah akan terlebih mempelajarinya.

"Kita ingin terlebih dahulu melihat bagaimana isi dan peraturan-peraturannya," jelasnya.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dr H Agus Fidliansyah juga mengaku belum mengetahui terkait perubahan kerjasama yang diserahkan ke pemerintah daerah melalui dinas terkait.

"Untuk skema melimpahkan ke pemda sebagai yang melakukan kontrak dengan rumah sakit, belum ada info kami terima sampai saat ini," sebutnya.

Beberapa pejabat di bidang kesehatan yang ditemui Radar Banjarmasin rata-rata belum mengetahuinya. Ada juga yang pesimistis jika skema ini akan berjalan efektif untuk memperbaiki kinerja keuangan BPJS.
Kabid Pelayanan Kesehatan HSS Daru Priyanto mengatakan skema tersebut tidak akan mempengaruhi secara signifikan.

“Karena sama-sama mengelola dana preminya saja,” ujarnya saat dimintai keterangan. "Kecuali dikatakan premi BPJS dinaikkan atau disesuaikan." Menurut Daru, skema ini malah akan membuat APBD akan terbebani dengan defisit pembayaran klaim rumah sakit.

Hal ini diamini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Akhmad Nasa'i. Dia menilai bahwa skema seperti itu persis dengan prosedur Jamkesda yang saat ini sudah diganti perannya dengan BPJS.

Hanya bedanya, kata dia, di dalam Jamkesda tidak ada premi yang harus dibayarkan. Jamkesda hanya membayarkan bagi masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan.

"Menurut saya, yang perlu ditinjau adalah tentang besaran penggajian karyawan BPJS yang terlalu besar, dan adanya pengeluaran ini itu yang tidak pernah terekspose," tukasnya.

Sekda Kotabaru Said Akhmad bahkan mengatakan, wacana itu diharapkan bukan bentuk alih tanggung jawab.

"Jangan sampai hanya memindah tanggung jawab saja yang seharusnya tugas BPJS dialihkan ke Pemda, kita tidak mengharapkan itu," ujarnya.

Dia melanjutkan, selama ini Pemda membayar BPJS kesehatan untuk ASN berdasarkan iuran tetap. Termasuk tanggungan pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin yg menjadi beban APBD tiap tahun. "Tapi kita tunggu juga bagaimana nanti itu regulasinya.

Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris sendiri tak bisa berkomentar banyak soal skema ini.“Mekanismenya seperti apa, sampai saat ini kami belum tahu,” kata Haris.

Persoalan jaminan kesehatan sebutnya memang perlu dipikirkan secara matang, agar tak masyarakat yang dirugikan. Pemprov sendiri melalui program Jamkesprov dalam menangani pengobatan masyarakat kurang mampu terus berjalan.

Jikapun nantinya Pemprov akan dilibatkan langsung dengan BPJS Kesehatan, pihaknya tentu akan melihat aturan yang berlaku.

“Sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, semua ada aturan ketika skema ini dijalankan. Kita tunggu dulu bagaimana nanti aturan dan juknisnya,” ujar Haris.

Untuk diketahui, meski adanya BPJS Kesehatan, Pemprov tetap mengalokasikan Jamkesprov. Tahun 2017 tadi, Pemprov mengalokasikan anggaran sebanyak Rp19 miliar untuk Jamkesprov. (wan/shn/kry/mar/dly/why/mof/ay/ran)


BACA JUGA

Kamis, 24 Januari 2019 08:27

Pemerintah Gelontorkan Tiga Triliun Rupiah Untuk 8.122 Kelurahan

BANJARBARU - Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dengan menggelontorkan Dana Kelurahan…

Kamis, 24 Januari 2019 08:20

Rapat Paripurna Pertama Pemko Bersama Dewan

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani, Senin (21/1) tadi menghadiri…

Kamis, 24 Januari 2019 08:16

Sudian Noor Dukung Penuh Rencana Penerimaan PPPK

BATULICIN - Rencana pemerintah pusat yang akan melakukan penerimaan Pegawai…

Kamis, 24 Januari 2019 08:12

Gelar Ramah Tamah, Bupati Sarapan Bersama Petugas Kebersihan

BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor dan Sekda…

Kamis, 24 Januari 2019 08:09

Pemkab Harap BNK Bisa Segera Dibentuk

BATULICIN - Pemkab Tanbu bertekad membantu program pemerintah pusat dalam…

Rabu, 23 Januari 2019 17:43

Digelontor Dana Kelurahan, ini Kata Wawali Banjarbaru

BANJARBARU -- Dipastikannya Kota Banjarbaru kecipratan Dana Kelurahan dari Pemerintah…

Rabu, 23 Januari 2019 17:13

Gara-gara Paman Birin, Warga Pulau Laut Jadi Ketagihan

KOTABARU -- Siapa pernah menyangka matahari tenggelam di Batu Ladung…

Rabu, 23 Januari 2019 17:09

ADA APA INI..? Ketua KPUD Kalsel Diganti

BANJARMASIN - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalsel yang…

Rabu, 23 Januari 2019 15:43
Breaking News

Dirut PDAM Beberkan Penyebab Hilangnya Air Sepanjang 2018

KOTABARU - Hilangnya air PDAM di tahun 2018 sebanyak 36…

Rabu, 23 Januari 2019 15:40
Breaking News

Banjarbaru Dipastikan Dapat Kucuran Dana Kelurahan dari Pusat

BANJARBARU - Kota Banjarbaru dipastikan akan mendapat gelontoran Dana Kelurahan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*