MANAGED BY:
KAMIS
24 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 23 Oktober 2018 19:52
Rawan Penyimpangan, Dana Kelurahan Masih Tarik Ulur Ditahun Politik
YANG JELAS SAJA DIKORUPSI: Salah seorang terduga korupsi dana desa di Balangan digiring ke Lapas (29/3) lalu. Tanpa kejelasan format, dana kelurahan diprediksi bisa membuka peluang korupsi.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Pencairan dana kelurahan akan dimulai tahun depan. Anggaran sebesar Rp 3 triliun pun sudah dialokasikan Kementerian Keuangan. Namun, dasar hukum dan skema pencairannya memang masih belum jelas.

 

Program dana kelurahan yang akan digelontorkan pemerintah pusat diapresiasi oleh sejumlah lurah.

Tapi sebelum benar-benar direalisasikan harus ada regulasi sehingga pengelolaannya tidak seperti dana desa yang banyak temuan penyimpangan.

Lurah Sungai Baru, Banjarmasin Tengah, Fikri mengatakan jangan sampai karena ada kesalahan administrasi dalam pengelolaan, dana kelurahan berujung pada persoalan hukum.

"Carikan formula atau sistem yang mudah, karena Kelurahan ini bukan SKPD tapi hanya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dalam pencairan juga dipermudah," ucapnya.

Dia mengatakan banyak kepala desa yang harus merasakan dinginnya jeruji besi lantaran salah dalam pengelolaan dana desa.

"Kami tidak menginginkan itu terjadi. Karena dana yang digelontorkan nilainya pasti tidak kecil," ujarnya.

Menurutnya dana tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan di wilayah kelurahan. Selama ini pembangunan di kelurahan hanya mengandalkan dana dari pemerintah kota. Jumlahnya?

"Rp150 juta per tahun," ujarnya.

Lurah Pemurus Baru Syarmani mengatakan selama dasar dan aturan teknis jelas, pihaknya menyambut baik. Namun dia menginginkan pemerintah bisa memberikan pendampingan terhadap pengelolaan. SDM kelurahan harus dikuatkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Desa berbeda dengan kelurahan. Dana pembangunan di tingkat kelurahan bisa dapat dari mana saja. Pemerintah Kota (Pemko), maupun dari pemerintah pusat.

"Kita bisa bicara kalau sudah jelas peruntukkannya, baru kita bicara," ujarnya.

Pengamat perkotaan Nanda Febryan Pratamajaya ST MT menyarankan agar pemerintah di kelurahan melakukan beberapa hal sebelum mulai menggunakan dana itu.

"Buat perencanaan, bentuk tim pengawas dan terakhir bikin skala prioritas," ujar S2 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Univeristas Krinadwipayana.

Dia mengatakan seharusnya lurah jangan terlalu khawatir. Selama pengelolaan yang diberikan benar-benar sesuai dengan aturan, hasilnya pasti akan baik.

Pemerintah menggelontorkan dana besar untuk pembangunan di desa maupun kelurahan untuk memicu percepatan pembangunan.

"Kalau itu betul-batul direalisasikan harus ada sistem, ada tim pengawas, auditor untuk memantau dan mengendalikan untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan dana dari pusat tersebut. sehingga sesuai dengan tujuan di awal," ujarnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui, pemerintah masih mencari cara untuk bisa merealisasikan program tersebut.

"Inilah yang sedang dikaji ya. Dipelajari, dikaji," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin (22/10).

Pram menambahkan, program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menghindari kecemburuan kelurahan. Pasalnya, di level desa, pemerintah mengalokasikan dana desa. Di sisi lain, pemerintah juga menyadari persoalan di kelurahan sama kompleksnya dengan desa.

Meski demikian, pemerintah juga menyadari, program tersebut sulit disamakan dengan dana desa. Sebab, desa dan kelurahan memiliki status yang berbeda. Sehingga berdampak pada perbedaan sumber dan pengelolaan anggarannya.

Politisi PDIP itu menegaskan, kalau dasar hukum dan mekanisme belum klir, dana kelurahan belum bisa direalisasikan.

"Kalau ada payung hukumnya kita jalankan. Kalau enggak ada payung hukumnya ya enggak kita jalankan, kita buat dulu," imbuhnya.

Terkait sudah dianggarkannya Rp. 3 triliun dalam RAPBN 2019, Pram menilai itu bukan persoalan. Pasalnya, jika anggaran tidak digunakan, ada mekanisme pengembalian.

"Jadi cadangan aja. Kalau memang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dana kelurahan ya kita keluarkan," tuturnya.

Pram juga menegaskan kebijakan tersebut tak terkait dengan momentum tahun politik. Menurutnya, dana tersebut murni dialokasikan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di kelurahan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pihaknya akan membahas dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah ingin membahas secara menyeluruh. Baik aturan, regulasi, mekanisme, sistemnya, alokasi, dan tujuannya.

"Kita harus lihat secara komprehensif. Idenya bapak presiden, dana kelurahan ini akan kita coba," ujarnya.

Salah satu opsi yang mungkin diambil adalah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) atau merevisi PP yang sudah ada. Pasalnya, jika harus dibuat Undang-Undang, prosesnya bisa berlangsung lama. Namun dia belum bisa menyebutkan soal PP apa yang bisa disiapkan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan mekanisme transfer langsung.

Sebab, berbeda dengan desa yang merupakan pemerintahan otonom, kelurahan hanyalah unit pemerintahan di bawah kecamatan. Sehingga kelurahan tidak memiliki kuasa penggunaan anggaran. (gmp/far/ay/ran)


BACA JUGA

Kamis, 24 Januari 2019 08:43

18 Stand Bazar Meriahkan HUT SDN Angsau 4 Yang ke-41

PELAIHARI - Ketua Tim Penggerak PKK Tanah Laut (Tala) Nurul…

Kamis, 24 Januari 2019 08:38

Sukamta Peringatkan Untuk Berhati-Hati Menggunakan Dana Desa

PELAIHARI - Bupati Tanah Laut (Tala) mengingatkan kepada Kepala Desa,…

Kamis, 24 Januari 2019 08:27

Pemerintah Gelontorkan Tiga Triliun Rupiah Untuk 8.122 Kelurahan

BANJARBARU - Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan dengan menggelontorkan Dana Kelurahan…

Kamis, 24 Januari 2019 08:20

Rapat Paripurna Pertama Pemko Bersama Dewan

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani, Senin (21/1) tadi menghadiri…

Kamis, 24 Januari 2019 08:16

Sudian Noor Dukung Penuh Rencana Penerimaan PPPK

BATULICIN - Rencana pemerintah pusat yang akan melakukan penerimaan Pegawai…

Kamis, 24 Januari 2019 08:12

Gelar Ramah Tamah, Bupati Sarapan Bersama Petugas Kebersihan

BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor dan Sekda…

Kamis, 24 Januari 2019 08:09

Pemkab Harap BNK Bisa Segera Dibentuk

BATULICIN - Pemkab Tanbu bertekad membantu program pemerintah pusat dalam…

Rabu, 23 Januari 2019 17:43

Digelontor Dana Kelurahan, ini Kata Wawali Banjarbaru

BANJARBARU -- Dipastikannya Kota Banjarbaru kecipratan Dana Kelurahan dari Pemerintah…

Rabu, 23 Januari 2019 17:13

Gara-gara Paman Birin, Warga Pulau Laut Jadi Ketagihan

KOTABARU -- Siapa pernah menyangka matahari tenggelam di Batu Ladung…

Rabu, 23 Januari 2019 17:09

ADA APA INI..? Ketua KPUD Kalsel Diganti

BANJARMASIN - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kalsel yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*