MANAGED BY:
RABU
21 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 23 Oktober 2018 19:52
Rawan Penyimpangan, Dana Kelurahan Masih Tarik Ulur Ditahun Politik
YANG JELAS SAJA DIKORUPSI: Salah seorang terduga korupsi dana desa di Balangan digiring ke Lapas (29/3) lalu. Tanpa kejelasan format, dana kelurahan diprediksi bisa membuka peluang korupsi.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Pencairan dana kelurahan akan dimulai tahun depan. Anggaran sebesar Rp 3 triliun pun sudah dialokasikan Kementerian Keuangan. Namun, dasar hukum dan skema pencairannya memang masih belum jelas.

 

Program dana kelurahan yang akan digelontorkan pemerintah pusat diapresiasi oleh sejumlah lurah.

Tapi sebelum benar-benar direalisasikan harus ada regulasi sehingga pengelolaannya tidak seperti dana desa yang banyak temuan penyimpangan.

Lurah Sungai Baru, Banjarmasin Tengah, Fikri mengatakan jangan sampai karena ada kesalahan administrasi dalam pengelolaan, dana kelurahan berujung pada persoalan hukum.

"Carikan formula atau sistem yang mudah, karena Kelurahan ini bukan SKPD tapi hanya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dalam pencairan juga dipermudah," ucapnya.

Dia mengatakan banyak kepala desa yang harus merasakan dinginnya jeruji besi lantaran salah dalam pengelolaan dana desa.

"Kami tidak menginginkan itu terjadi. Karena dana yang digelontorkan nilainya pasti tidak kecil," ujarnya.

Menurutnya dana tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan di wilayah kelurahan. Selama ini pembangunan di kelurahan hanya mengandalkan dana dari pemerintah kota. Jumlahnya?

"Rp150 juta per tahun," ujarnya.

Lurah Pemurus Baru Syarmani mengatakan selama dasar dan aturan teknis jelas, pihaknya menyambut baik. Namun dia menginginkan pemerintah bisa memberikan pendampingan terhadap pengelolaan. SDM kelurahan harus dikuatkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Desa berbeda dengan kelurahan. Dana pembangunan di tingkat kelurahan bisa dapat dari mana saja. Pemerintah Kota (Pemko), maupun dari pemerintah pusat.

"Kita bisa bicara kalau sudah jelas peruntukkannya, baru kita bicara," ujarnya.

Pengamat perkotaan Nanda Febryan Pratamajaya ST MT menyarankan agar pemerintah di kelurahan melakukan beberapa hal sebelum mulai menggunakan dana itu.

"Buat perencanaan, bentuk tim pengawas dan terakhir bikin skala prioritas," ujar S2 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Univeristas Krinadwipayana.

Dia mengatakan seharusnya lurah jangan terlalu khawatir. Selama pengelolaan yang diberikan benar-benar sesuai dengan aturan, hasilnya pasti akan baik.

Pemerintah menggelontorkan dana besar untuk pembangunan di desa maupun kelurahan untuk memicu percepatan pembangunan.

"Kalau itu betul-batul direalisasikan harus ada sistem, ada tim pengawas, auditor untuk memantau dan mengendalikan untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan dana dari pusat tersebut. sehingga sesuai dengan tujuan di awal," ujarnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui, pemerintah masih mencari cara untuk bisa merealisasikan program tersebut.

"Inilah yang sedang dikaji ya. Dipelajari, dikaji," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin (22/10).

Pram menambahkan, program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menghindari kecemburuan kelurahan. Pasalnya, di level desa, pemerintah mengalokasikan dana desa. Di sisi lain, pemerintah juga menyadari persoalan di kelurahan sama kompleksnya dengan desa.

Meski demikian, pemerintah juga menyadari, program tersebut sulit disamakan dengan dana desa. Sebab, desa dan kelurahan memiliki status yang berbeda. Sehingga berdampak pada perbedaan sumber dan pengelolaan anggarannya.

Politisi PDIP itu menegaskan, kalau dasar hukum dan mekanisme belum klir, dana kelurahan belum bisa direalisasikan.

"Kalau ada payung hukumnya kita jalankan. Kalau enggak ada payung hukumnya ya enggak kita jalankan, kita buat dulu," imbuhnya.

Terkait sudah dianggarkannya Rp. 3 triliun dalam RAPBN 2019, Pram menilai itu bukan persoalan. Pasalnya, jika anggaran tidak digunakan, ada mekanisme pengembalian.

"Jadi cadangan aja. Kalau memang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dana kelurahan ya kita keluarkan," tuturnya.

Pram juga menegaskan kebijakan tersebut tak terkait dengan momentum tahun politik. Menurutnya, dana tersebut murni dialokasikan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di kelurahan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pihaknya akan membahas dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah ingin membahas secara menyeluruh. Baik aturan, regulasi, mekanisme, sistemnya, alokasi, dan tujuannya.

"Kita harus lihat secara komprehensif. Idenya bapak presiden, dana kelurahan ini akan kita coba," ujarnya.

Salah satu opsi yang mungkin diambil adalah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) atau merevisi PP yang sudah ada. Pasalnya, jika harus dibuat Undang-Undang, prosesnya bisa berlangsung lama. Namun dia belum bisa menyebutkan soal PP apa yang bisa disiapkan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan mekanisme transfer langsung.

Sebab, berbeda dengan desa yang merupakan pemerintahan otonom, kelurahan hanyalah unit pemerintahan di bawah kecamatan. Sehingga kelurahan tidak memiliki kuasa penggunaan anggaran. (gmp/far/ay/ran)


BACA JUGA

Selasa, 20 November 2018 17:33

TP PKK Balangan Gelar Lomba Pemanfaatan Toga

PARINGIN --- Lomba pemanfaatan toga tingkat Kabupaten Balangan tahun 2018,…

Selasa, 20 November 2018 12:28

Mantap Brata 2019, Jajaran Polri Bersiap Amankan Pesta Demokrasi

BANJARMASIN - Pemilu 2019 tak lama lagi akan digelar. Seluruh…

Selasa, 20 November 2018 12:08

Kampanye Pesta Demokrasi Terlihat Sepi

MARABAHAN - Sejak tanggal 23 September 2018 sudah memasuki masa…

Selasa, 20 November 2018 12:03

Deteksi Sejak Dini Untuk Hentikan Penyebaran

PELAIHARI – Sejumlah tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah…

Selasa, 20 November 2018 11:18

Gara-Gara Salah Ketik Malah ini Yang Terjadi

Puluhan guru honorer gugur pada tahap administrasi PPG (Pendidikan Profesi…

Selasa, 20 November 2018 11:10

Perangkingan Hasil Ujian CPNS Cuma Sebatas Wacana

BANJARMASIN – Usulan perangkingan hasil ujian CPNS terus mengemuka. Sebagai…

Selasa, 20 November 2018 10:58

106 Kepala Daerah Akan Kunjungi Banjarmasin

BANJARMASIN - Seratus bupati dan wali kota akan bertandang ke…

Selasa, 20 November 2018 10:47

Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani Turut Angkat Bicara

SECARA terpisah, Walikota Banjarbaru,  turut angkat bicara soal kasus ini.…

Selasa, 20 November 2018 10:20

Tambah Rambu Larangan Parkir Guna Kurangi Kemacetan

BANJARBARU - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru berencana akan menambah…

Selasa, 20 November 2018 09:50

Kabar Ikan Asin Berformalin, Ikan Asin di Kotabaru Berasal Dari Ikan Segar

KOTABARU - Kabar adanya ikan asin berformalin di Hulu Sungai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .