MANAGED BY:
SELASA
20 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

RAGAM INFO

Rabu, 24 Oktober 2018 12:36
Sampai Kapan? Ijazah Pesantren Masih Belum Diakui
SEMANGAT PESANTREN: Para santri memperingati Hari Santri Nasional 2018 di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Selasa (23/10) pagi. Ribuan santri yang datang dari berbagai pesantren di Banjarmasin dan sekitarnya.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Meski disambut dengan gegap-gempita, ada yang mengganjal setiap Peringatan Hari Santri Nasional. Pendidikan di Pondok pesantren belum mendapatkan pengakuan yang sama dengan sekolah umum.

Para santri yang mengambil sekolah salafiyah (tradisional) masih terpinggirkan dibanding dengan sekolah-sekolah umum. Ijazah keluaran pesantren salafiyah sendiri kebanyakan belum diakui di perguruan tinggi.

Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam KH Hasanuddin Badruddin mengatakan pengakuan pemerintah dengan adanya Hari Santri tentu menjadi bentuk kebanggaan.

Tetapi harusnya ada perhatian pemerintah kepada pesantren salafiyah dengan memperhatikan aspek peningkatan pendidikan, infrastrukturpendukung, serta pembiayaan yang sama dengan sekolah-sekolah negeri.

“Perlu ada perbaikan dari sisi kualitas pendidikan pondok pesantren dan sarana pendukung santri ketika belajar dan mengajar,” ucapnya di ruang guru, kemarin (23/10) siang.

Fondasi pendidikan pesantren yang bagus seakan sirna bila lulusan pondok pesantren kenyataannya masih sulit diserap di segala lini pekerjaan. Jebolan pondok sering terbentur ijazah yang tidak diakui oleh pemerintah. Padahal, pekerja yang punya latar belakang sekolah agama baik tentu punya nilai tambah.

“Kami bersyukur, santri punya hari yang diakui oleh pemerintah. Istilahnya ini momentum, baik untuk pondok dan masyarakat. Setelah hari santri ini tentu ada PR besar agar para lulusan pondok kembali melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi,” ujar Putra Almarhum KH Badruddin atau Guru Ibad tersebut.

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah lama mengeluarkan keputusan tentang Pendidikan Muadalah (Pengakuan Penyetaraan) melalui Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Kelembagaan Agama Islam (Bagais) Departemen Agama RI tahun 1999.

Pendidikan muadalah menyetarakan lulusan pesantren salafiyah yang hanya belajar kitab kuning, menjadi sederajat dengan lulusan SMA/MA.

Namun, seiring perjalanan, regulasi ini belum dianggap cukup dan belum kuat, sehingga masih banyak lulusannya tidak bisa diterima di perguruan tinggi negeri (PTN). Untuk menguatkan, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) baru nomor 18 tahun 2014 yang secara khusus mengatur penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah.

Dasar hukumnya meningkat, yang dulunya berupa SK Dirjen, menjadi PMA. Implikasi dari regulasi ini, satuan pendidikan muadalah semestinya mendapatkan pengakuan yang jelas, dan memperoleh fasilitas yang sama seperti institusi-institusi pendidikan lainnya.

Sayangnya, dilihat dari penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah tak berjalan dengan baik. Keberagaman dan problem yang ditemukan di pesantren terkait pada aspek kurikulum, pembelajaran, keluaran lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, pembiayaan, dan pengelolaan yang berbeda.

Belum adanya standar baku dalam penyelenggaraan pendidikan muadalah di pesantren. Beberapa pesantren di Kalsel bahkan belum mengetahui akan sampai di mana ijazah pendidikan salafiyah di pesantren.

Wakil Kepala Sekolah Madrasah Mualimin Darul Ilmi Putra, Amrullah Abdan mengatakan belum mengetahui apakah ijazah salafiah pesantren sudah mendapat pengakuan dari Perguruan Tinggi.

"Mereka yang mau kuliah biasa menggunakan ijazah negerinya, soalnya kita dari pagi hingga siang belajar soal kitab-kitab kuning yang diajar oleh ustaz, baru lanjut belajar sekolah formal yang diajar guru-guru sarjana yang sesuai bidangnya," jelasnya.

Menurut Amrullah sendiri, Darul Ilmi setiap tahunnya meluluskan setidaknya 150 santri. Rata-rata mereka katanya mendapatkan dua ijazah dan melanjutkan kuliahnya dengan ijazah sekolah Madrasah.

Pimpinan Ponpes Al Falah Putra, Syamsuni juga menyatakan demikian. Dirinya tidak begitu mengetahui soal status ijazah salafiyah di perguruan tinggi. Seperti Darul Ilmi, mereka juga mendapatkan dua ijazah formal untuk kuliah.

"Rata-rata santri kita yang lulus juga dapat ijazah formal, karena mereka mau melanjutkan kuliah negeri, untuk ijazah salafiyah setahu saya dua Fakultas saja yang menerima, yakni Fakultas Ushuluddin sama Fakultas Dakwah di UIN Antasari," katanya yang mengatakan umumnya PT nya menggunakan ijazah formal.

Meski begitu, Kasubag Humas UIN Antasari Banjarmasin, Ali Akbar mengungkapkan IAIN masih belum mengakui ijazah Salafiah pesantren. Jika ingin diterima di IAIN mereka bisa menyertakan ijazah penyertaan paket C sebagai penggati ijazah.

Menurutnya, hal ini tak membatasi lulusan pesantren. Tahun ini lulusan sekolah salafiyah di Kalsel yang diterima di sana jumlahnya mencapai 242 orang.

Lulusan tersebut tersebar dari berbagai sekolah salafiyah di Kalsel. “Lulusan salafiyah diberikan hak yang sama untuk mengikuti tes masuk. Bahkan tahun ini, banyak yang lulus di UIN,” kata Ali kemarin.


Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ahmad Alim Bachri mengungkapkan, penerimaan mahasiswa baru di ULM juga tak pernah membatasi lulusan dari mana, selagi memiliki ijazah yang diakui oleh pemerintah, termasuk lulusan paket C.

Memang sebutnya, dari jumlah mahasiswa yang lulus dengan berlabel paket C ini tak banyak seperti mahasiswa pemegang ijazah formal. Persentasenya hanya 1-2 persen.

“Paket C diperbolehkan mendaftar sebagai calon mahasiswa. Dan ada yang lulus, sayangnya di ULM persentasenya tak sebanyak seperti lulusan sekolah formal,” terang Alim kemarin.

Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel, Noor Fahmi menjelaskan lulusan para santri salafiyah meski tak menggunakan kurikulum yang diatur oleh pemerintah namun bisa mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar, seperti paket A, B dan C.

Nah, dengan ijazah tersebut, lulusan sekolah salafiyah tetap diberikan hak yang sama. “Mereka (lulusan salafiyah) bisa menggunakan ijazah kesetaraan tersebut kemana saja. Karena pemerintah mengakui,” jelas Fahmi.

Dia mengungkapkan, dari 10 ribu santri di Kalsel, lebih separuhnya siswa salafiyah. “Ada 106 sekolah salafiyah di Kalsel. Paling banyak ada di daerah Martapura,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalsel, Abdul Haris mengharapkan, pemerintah pusat terus mengkaji agar siswa dari sekolah salafiyah bisa mendapatkan ijazah yang diakui seperti sekolah formal yang lain.

“Pengelola sekolah pun harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini agar siswanya bisa tertampung di sekolah lanjutan yang lebih tinggi,” kata Haris. (rvn/mof/ay/ran)


BACA JUGA

Kamis, 24 September 2015 23:03

Ada Presiden, Pengamanan Ketat, Antre Panjang, Ratusan Jemaah Tak Bisa Salat

<p><strong>LANTARAN</strong> dihadiri oleh orang nomor satu di Indonesia pengamanan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .