MANAGED BY:
RABU
21 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 25 Oktober 2018 14:53
Tenang, Pegunungan Meratus Tak Bisa Ditambang
TERJAGA OLEH MASYARAKAT: Seorang warga melintas di jembatan gantung berlatarbelakang Pegunungan Meratus di Hulu Sungai Tengah. Pemprov Kalsel memberikan jaminan perusahaan PT MCM tak bisa melakukan penambangan karena belum mengantongi dokumen Amdal. | Foto: Syarafuddin / Radar Banjarmasin

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Meski gugatan Walhi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kandas, PT. Mantimin Coal Mining (MCM) tidak bisa langsung melakukan kegiatan eksploitasi. Mereka masih belum mengantongi dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) dari Dinas Lingkungan Hidup.

Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Ikhlas Indar. Hingga saat ini PT MCM belum mengantongi Amdal. Khususnya di Blok Batu Tangga yang berada di kawasan pegunungan Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

“Saya tegaskan, meski gugatan dari Walhi ditolak oleh PTUN Jakarta, tetap saja PT MCM tak bisa melakukan eksploitasi. Mereka belum punya Amdal," beber Ikhlas kemarin.

Pemprov memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi terbitnya dokumen Amdal pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejatinya, PT MCM pernah mengajukan Amdal di awal tahun 2010 lalu, namun dikembalikan karena adanya penolakan keras dari masyarakat dan pemerintah kabupaten.

“Setelah itu, hingga sekarang, tak ada lagi pengajuan dokumen amdal ke kami (Pemprov),” terangnya.

Karena itu, mantan Kepala Dinas Kehutanan Kalsel itu mengatakan masyarakat tak perlu khawatir. Pegunungan Meratus tak akan ditambang selama PT MCM tidak memegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari Kementerian ESDM.

Semakin sulit lagi jika perusahaan juga ternyata tidak memegang dokumen izin pinjam pakai kawasaan hutan (IPPKH).

Kepala Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Ahmad Fedayeen menyebut, gugurnya gugatan Walhi di PTUN Jakarta, memang bukan ranah pihaknya, karena izin dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, jika suatu kegiatan pertambangan belum memiliki syarat yang ditentukan, seperti amdal, tentu tak bisa dilakukan kegiatan.

Sementara itu, Walhi Kalsel mulai mengumpulkan bahan untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

"Mungkin dalam dua pekan ini berkas banding akan kami masukkan ke PTTUN Jakarta," kata Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dia mengungkapkan, upaya banding dilakukan untuk membuktikan bahwa putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menolak gugatan Walhi Kalsel terhadap Menteri ESDM dan PT Mantimin Coal Mining (MCM) atas terbitnya SK Menteri ESDM, tentang penyesuaian tahap kegiatan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PT MCM menjadi tahap kegiatan operasi produksi di kawasan Pegunungan Meratus, merupakan sebuah kekeliruan.

"Majelis Hakim menilai PTUN tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini. Dia berargumen perjanjian kontrak karya itu berada dalam ranah hukum perdata. Padahal, perizinan dikeluarkan oleh pemerintah, maka menjadi kewenangan bagi PTUN untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan," ungkapnya.

Dia mengaku sangat menyesalkan putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta. Menurutnya, keputusan tersebut telah mencederai masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas menolak izin tambang batubara dan sekaligus mencederai upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

"Padahal selama delapan bulan proses persidangan, sudah kami jelaskan di Meratus ada sungai dan gunung yang harus selalu dijaga," ucapnya.

Selain itu, di Pegunungan Meratus juga terdapat kawasan karst; salah satu ekosistem sebagai sumber cadangan air terbaik yang harus dilindungi.

"Perlu ada banyak gerakan untuk menolak aktivitas pertambangan di sana, sebab Meratus merupakan atapnya Kalimantan," tegas pria yang akrab disapa Cak Kis ini.

Menurutnya, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor juga harus ikut turun tangan untuk menolak pertambangan di kawasan Meratus. Karena, selama ini belum ada tindakan apa-apa dari pemerintah.

"Ini bukan untuk para pecinta lingkungan atau masyarakat yang ada di daerah Meratus, tapi ini untuk semua yang ada di Kalsel. Jadi, semua harus bergerak," ujarnya.

Terkait bagaimana hasil putusan banding nantinya, dia mengimbau kepada masyarakat atau kelompok yang ingin melakukan aksi agar berkoordinasi terlebih dahulu kepada Walhi Kalsel. Untuk menjaga suasana agar selalu kondusif.

"Kami ingin, apa yang kami lakukan ini didukung oleh semua pihak," katanya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (GEMBUK) Ramli mengaku mendukung apa yang ditempuh oleh Walhi Kalsel. Sebab, mereka juga kecewa dengan putusan PTUN Jakarta.

"Kami akan berjuang untuk penyelamatkan Meratus dengan semboyan rakyat Kalimantan Selatan waja sampai kaputing, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir," serunya.

Dia menyebut, Majelis Hakim mengabaikan fakta persidangan yang telah disampaikan oleh penggugat. Baik saat sidang di PTUN, maupun pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan di Desa Nateh, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

"Selama sidang setempat, penggugat dan masyarakat bisa memperlihatkan kondisi lingkungan di sana," ucapnya.

Dipaparkannya, di daerah rencana lokasi pertambangan PT MCM masuk dalam kawasan DAS Batang Alai yang merupakan proyek nasional ketahanan pangan. Selain itu, Desa Nateh juga mendapatkan SK Hutan Desa dari Presiden RI. Jadi izin yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM bertentangan dengan semangat Presiden untuk mengakui dan melindungi pengelolaan hutan oleh masyarakat.

"Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan benteng terakhir atau rimba terakhir Kalimantan Selatan yang harus diselematkan dari ancaman daya rusak industri tambang batubara," pungkasnya. (mof/ris/ay/ran)


BACA JUGA

Selasa, 20 November 2018 17:33

TP PKK Balangan Gelar Lomba Pemanfaatan Toga

PARINGIN --- Lomba pemanfaatan toga tingkat Kabupaten Balangan tahun 2018,…

Selasa, 20 November 2018 12:28

Mantap Brata 2019, Jajaran Polri Bersiap Amankan Pesta Demokrasi

BANJARMASIN - Pemilu 2019 tak lama lagi akan digelar. Seluruh…

Selasa, 20 November 2018 12:08

Kampanye Pesta Demokrasi Terlihat Sepi

MARABAHAN - Sejak tanggal 23 September 2018 sudah memasuki masa…

Selasa, 20 November 2018 12:03

Deteksi Sejak Dini Untuk Hentikan Penyebaran

PELAIHARI – Sejumlah tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah…

Selasa, 20 November 2018 11:18

Gara-Gara Salah Ketik Malah ini Yang Terjadi

Puluhan guru honorer gugur pada tahap administrasi PPG (Pendidikan Profesi…

Selasa, 20 November 2018 11:10

Perangkingan Hasil Ujian CPNS Cuma Sebatas Wacana

BANJARMASIN – Usulan perangkingan hasil ujian CPNS terus mengemuka. Sebagai…

Selasa, 20 November 2018 10:58

106 Kepala Daerah Akan Kunjungi Banjarmasin

BANJARMASIN - Seratus bupati dan wali kota akan bertandang ke…

Selasa, 20 November 2018 10:47

Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani Turut Angkat Bicara

SECARA terpisah, Walikota Banjarbaru,  turut angkat bicara soal kasus ini.…

Selasa, 20 November 2018 10:20

Tambah Rambu Larangan Parkir Guna Kurangi Kemacetan

BANJARBARU - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru berencana akan menambah…

Selasa, 20 November 2018 09:50

Kabar Ikan Asin Berformalin, Ikan Asin di Kotabaru Berasal Dari Ikan Segar

KOTABARU - Kabar adanya ikan asin berformalin di Hulu Sungai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .