MANAGED BY:
SELASA
20 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 05 November 2018 15:12
Pahlawan Kalsel Kandas Lagi

Gusdur dan Soeharto pun Tak Masuk

TAK DISETUJUI PEMERINTAH PUSAT: Pengusulan Pangeran Muhammad Noor sebagai pahlawan dipastikan kandas kembali di tahun ini. Pada Hari Pahlawan 10 November ini genap tiga tahun usulan dari Pemprov Kalsel tak disetujui pemerintah pusat.

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Pengusulan Pangeran Muhammad Noor sebagai pahlawan dipastikan kandas kembali di tahun ini. Pada Hari Pahlawan 10 November ini genap tiga tahun usulan dari Pemprov Kalsel tak disetujui pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial Kalsel Adi Santoso mengungkapkan, pengusulan PM Noor yang disampaikan Pemprov sejak tiga tahun lalu belum ada perkembangan. “Usulan sudah di Sekretariat Negara. Kami hanya menunggu,” kata Adi kemarin.

Sama seperti tahun lalu, tahun ini Pemprov tak satu pun mengusulkan pejuang asal Kalsel untuk mendapatkan anugerah Pahlawan Nasional di tahun ini. Dinsos sendiri terangnya, ketika mengusulkan kepada pemerintah pusat, berdasarkan usulan dan aspirasi dari masyarakat, pihak keluarga, akademisi, dan penelitian dengan naskah ilmiah yang pernah diuji publik.


Mengacu syarat yang ditentukan seseorang untuk mendapatkan tanda kehormatan sebagai pahlawan nasional yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, PM Noor sudah bisa dibilang layak.

Misalnya, mengacu syarat pertama, tokoh tersebut pernah memimpin dan melaksanakan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. PM Noor sendiri pada di era tahun 1945-1949 berhasil mempersatukan pasukan pejuang kemerdekaan di Kalimantan ke dalam basis perjuangan yang diberi nama Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di bawah pimpinan Hassan Basry.

Syarat yang kedua, dimana tokoh tersebut tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. PM Noor sendiri adalah salah satu tokoh bangsa asal Kalimantan yang menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Mengacu syarat ketiga yakni melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebih tugas yang diembannya. Pejuang kelahiran Martapura pada 24 Juni 1901 silam itu adalah gubernur pertama Kalimantan.

Sedangkan mengacu syarat keempat, tokoh tersebut pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Syarat ini praktis dipenuhinya. Peraih gelar insinyur dalam waktu empat tahun di Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS) atau yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung (ITB) itu, mencanangkan sejumlah pekerjaan pembuatan waduk, salah satunya Waduk Riam Kanan yang saat ini manfaatnya dinikmati oleh masyarakat Kalsel.

Yang dilakukan PM Noor ini bertautan pula pada syarat kelima dimana tokoh tersebut pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat martabat bangsa ketika dia menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum di era kepemimpinan Presiden Soekarno.

Nah, di syarat keenam yang harus memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi, jJuga ada di diri beliau. Termasuk di syarat terakhir adalah tokoh tersebut melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Memang usaha mendapatkan gelar pahlawan nasional untuk PM Noor, terus dilakukan Pemprov Kalsel. Bahkan upaya mendorong PM Noor sebagai Pahlawan nasional sudah digaungkan sejak kepemimpinan Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin.

Selain Pangeran muhammad Noor, Pemprov juga akan memperjuangkan Pangeran Hidayatullah untuk mendapatkan anugerah pahlawan nasional. Pasalnya, sepak terjang Hidayatullah sebut Adi dalam mengusir penjajah di negeri ini sangat besar.

Ya, Hidayatullah merupakan Sultan Banjar yang diangkat langsung oleh Sultan Adam (Sang Kakek) dalam meneruskan pemerintahan kesultanan Banjar melalui surat wasiat Sultan Adam. “Peran dia dalam membela negeri ini sangat besar. Kami menunggu aspirasi juga dari masyarakat untuk mendorongnya sebagai pahlawan nasional,” tambah Adi.

Mengacu syarat yang ditentukan seseorang untuk mendapatkan tanda kehormatan sebagai pahlawan nasional yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Hidayatullah sebutnya masuk nominasi.
Pangeran Hidayatullah pernah memimpin dan melaksanakan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. “Selain itu, dia juga melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya,” terangnya.

Terpisah, pengamat sejarah dari FKIP ULM, Yusliannor menyayangkan mandeknya penganugerahan pahlawan nasional kepada PM Noor. Menurutnya, tiga tahun setelah diusulkan bukan perkara sebentar. Memang, sebutnya, untuk mendapatkan anugerah pahlawan nasional sangat ketat. “Tim harus kompak lagi. Begitu pula lobi dengan pemerintah pusat,” cetusnya.

Sementara itu, proses penyematan gelar pahlawan tahun ini terus mengerucut. Dari 16 nama yang diusulkan Kementerian Sosial (Kemsos) dan Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pekan lalu, lebih dari setengahnya telah dikeluarkan dari nominasi.

"Jumlahnya (tersisa) enam," kata Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu, usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru tadi.

Sayangnya, Ryamizard enggan menyebut keenam nama tersebut. Pasalnya, kata dia, selama belum ditetapkan , jumlahnya bisa berkurang atau malah bertambah. rencananya, hasil final akan diumumkan pada 9 November 2018 oleh Menteri Sekretaris Negara.

"Ga boleh diumumkan dulu," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.

Namun, Ryamizard menyebutkan jika keenam nominasi tersebut berasal dari berbagai daerah. Salah satu kriteria yang diprioritaskan keberadaan pahlawan di sebuah provinsi. "Kalau provinsi yang baru belum ada pahlawan ya kita masukkan," tuturnya.

Lantas, adakah nama Presiden kedua Soeharto dan Presiden keempat Abdurrahman Wahid di antara dua enam nama tersebut? Wakil Ketua Dewan Gelar Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Jimly Ashiddiqie memastikan tidak ada.

Jimly menuturkan, kedua nama itu memang sudah diajukan berkali-kali setiap tahunnya. Namun selalu kandas. "Tahun ini tidak diajukan oleh tim TP2GP," ujarnya.

Dia sendiri mengaku tidak mengetahui alasannya. Menurutnya, itu kewenangan TP2GP dan Kemsos. Sebagaimana ketentuan UU 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, pihak yang berwenang mengajukan adalah TP2GP.

Terkait syarat seseorang mendapat gelar, Jimly menyebut diatur dalam UU 20/2009. Di antaranya pernah berjuang di wilayah NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap negara, setia dan tidak mengkhianati negara, serta tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.

Selain itu, ada syarat lain seperti pernah memimpin perjuangan bersenjata, politik, atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, dan pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. (mof/far/ay/ran)


BACA JUGA

Selasa, 20 November 2018 17:33

TP PKK Balangan Gelar Lomba Pemanfaatan Toga

PARINGIN --- Lomba pemanfaatan toga tingkat Kabupaten Balangan tahun 2018,…

Selasa, 20 November 2018 12:28

Mantap Brata 2019, Jajaran Polri Bersiap Amankan Pesta Demokrasi

BANJARMASIN - Pemilu 2019 tak lama lagi akan digelar. Seluruh…

Selasa, 20 November 2018 12:08

Kampanye Pesta Demokrasi Terlihat Sepi

MARABAHAN - Sejak tanggal 23 September 2018 sudah memasuki masa…

Selasa, 20 November 2018 12:03

Deteksi Sejak Dini Untuk Hentikan Penyebaran

PELAIHARI – Sejumlah tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah…

Selasa, 20 November 2018 11:18

Gara-Gara Salah Ketik Malah ini Yang Terjadi

Puluhan guru honorer gugur pada tahap administrasi PPG (Pendidikan Profesi…

Selasa, 20 November 2018 11:10

Perangkingan Hasil Ujian CPNS Cuma Sebatas Wacana

BANJARMASIN – Usulan perangkingan hasil ujian CPNS terus mengemuka. Sebagai…

Selasa, 20 November 2018 10:58

106 Kepala Daerah Akan Kunjungi Banjarmasin

BANJARMASIN - Seratus bupati dan wali kota akan bertandang ke…

Selasa, 20 November 2018 10:47

Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani Turut Angkat Bicara

SECARA terpisah, Walikota Banjarbaru,  turut angkat bicara soal kasus ini.…

Selasa, 20 November 2018 10:20

Tambah Rambu Larangan Parkir Guna Kurangi Kemacetan

BANJARBARU - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarbaru berencana akan menambah…

Selasa, 20 November 2018 09:50

Kabar Ikan Asin Berformalin, Ikan Asin di Kotabaru Berasal Dari Ikan Segar

KOTABARU - Kabar adanya ikan asin berformalin di Hulu Sungai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .