MANAGED BY:
RABU
19 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Jumat, 30 November 2018 09:00
Ketentuan Pemerintah Hambat Target Penjualan Apersi
FOTO BERSAMA: (dari kiri) Ketua Bidang OKK DPP Apersi Pusat Franky Kalalo, Branch Manager BTN Kantor Cabang Banjarbaru Handoko, Ketua Umum DPP Apersi Pusat Junaidi Abdillah, Wakil Ketua I Bidang Organisasi & Keanggotaan DPD Apersi Kalsel Mukhlis, Branch Manager BTN Kantor Cabang Banjarmasin M Amin Sholeh, Branch Manager BTN Kantor Cabang Syariah Mochamad Nasir, Ketua DPD Apersi Kalsel Mukhtar Lutfi. (FOTO: ROZY)

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD Apersi) Kalsel dan DPP Apersi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bank BTN Kantor Cabang Banjarmasin, BTN Kantor Cabang Banjarbaru serta BTN Kantor Cabang Syariah di G'Sign Hotel Banjarmasin, kemarin (29/11).

Rakor tersebut mengangkat tema "Rencana Pencapaian Target Pembangunan Perumahan FLPP DPD Apersi Kalsel Tahun 2019".

Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah mengatakan di tahun 2018 ini, target penjualan perumahan dari Apersi seluruh Indonesia sebanyak 130 ribu unit.

Hingga saat ini sudah 90 ribu unit yang terjual di seluruh Indonesia. "Saya yakit target tersebut tidak sampai. Karena ada ketentuan dari pemerintah yang menjadi hambatan, jadi baru mulai bulan Maret bisa terealisasi," katanya.

Selain itu, Junaidi membeberkan masalah yang dihadapi juga terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

"Harusnya SLF ini diserahkan saja kepada konsultan, biar pemerintah daerah mengurus perizinan yang lain. Kalau begini banyak perizinan yang jadi terbengkalai," bebernya.

Tak hanya itu, Junaidi membeberkan masih banyak di beberapa daerah yang belum menjalankan PP Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Karena dalam PP tersebut pemerintah ingin mempercepat, mempermudah dan mempermurah perizinan untuk pembangunan perumahan bagi MBR.

"Pertanahan yang lambat dan mahal serta infrastruktur yang belum sampai lokasi perumahan juga menjadi kendala target tidak bisa tercapai," terangnya.

Pada tahun 2019 mendatang, DPP Apersi menargetkan menjual 150 ribu unit rumah. Jika ingin target tersebut tercapai, maka harus ada sinergi dari semua pihak. Mulai dari sisi perizinan, pertanahan, pembiayaan dan pengembang itu sendiri.

"Sinergi itu sendiri terutama dari pemerintah daerah. Pemda harus memahami betul bahwa program 1 juta rumah ini dari pemerintah juga. Tapi ada beberapa daerah yang menggapnya ini bisnis murni. Padahal, kami murni ingin membantu masyarakat juga. Penjualan rumah kami ini sifatnya sosial, berbeda dengan rumah komersil," paparnya.

Ketua DPD Apersi Kalsel, Mukhtar Lutfi menyebut untuk 2018 target penjualan mereka 11 ribu unit rumah. Ia bersyukur target tersebut sudah tercapai. Di 2019 mendatang, mereka menaikkan target menjadi 15 ribu unit rumah.

"Artinya ada kenaikan 4 ribu unit rumah. Kami optimis bisa mencapai target tersebut," tegasnya.

Apa kendala yang dihadapi pengembang di Kalsel? Mukhtar menjawab di Kalsel semua kabupaten/kota sudah memahami dan menggunakan PP Nomor 64 Tahun 2016. Jadi, semua instansi terkait dengan hal tersebut tidak ada masalah.

"Hanya saja, penyelesaian sertifikat yang sering terlambat. Biaya Akte Jual Beli (AJB) terlalu mahal kalau untuk MBR dipatok Rp2,5 juta hingga Rp3 juta rupiah. Kami minta supaya jangan disamakan dengan rumah non subsidi. Paling tidak, biaya tersebut Rp1.250.000,- saja, biar tidak membebankan masyarakat," urainya.

Menanggapi hal tersebut, Junaidi memaparkan ketentuan untuk biaya AJB itu sudah ada diaturan PPAT. Hanya saja banyak PPAT yang tidak patuh pada ketentuan biaya resmi.

"Ini yang menjadi beban masyarakat. MBR ini kan untuk uang muka aja susah, tapi masih dihadapkan dengan biaya PPAT yang tidak sesuai. Kami ingin kembalikan saja biayanya dengan hitungan per meter itu," tambahnya.

Branch Manager BTN Kantor Cabang Banjarmasin, M Amin Sholeh mengaku siap mendukung pengembang perumahan. Akad di BTN Kantor Cabang Banjarmasin akan berakhir tanggal 7 Desember mendatang. Lewat dari tanggal 7 Desember tidak ada akad lagi.

"Karena itu, kami siap melayani hari Sabtu dan Minggu supaya masyarakat yang ingin melakukan akad bisa sempat. Karena akad ini kemungkinan baru buka Januari mendatang," tutupnya. (adv/rzy/ij/mat)


BACA JUGA

Selasa, 15 September 2015 13:40

Gedung Sekolah Negeri di Banjarbaru Ini Hancur, Siswa Sampai Harus Kencing di Hutan

<p>RADAR BANJARMASIN - Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kondisi SMPN 6 Banjarbaru.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .