MANAGED BY:
SENIN
22 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 06 Desember 2018 10:39
Aksi Damai STB Uniska Terkait Perda Pajak Hiburan Yang Berlaku
PROTES: Sanggar Titian Barantai (STB) Uniska menggelar teatrikal puisi di depan Gedung DPRD Kota Banjarmasin, kemarin. Ekspresi ini adalah bentuk protes mereka terhadap perda pajak yang berlaku di kota ini.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Sanggar Titian Barantai (STB) Uniska menyambangi gedung DPRD Kota Banjarmasin, kemarin (5/12). Mereka menggelar aksi damai. Memprotes Perda Nomor 10 tahun 2011, soal pajak hiburan.

Puluhan anggota STB tiba di tempat pukul 10.00 Wita. Mengenakan pakaian serba hitam. Mereka datang dengan mengacungkan karton. Bertuliskan nada kekecewaan. Satu di antaranya, "Dimana Gedung Kesenian Kota?".

Sedikit mengulik ke belakang. Gejolak terhadap perda ini dimulai Oktober lalu. Tepatnya ketika salah satu sanggar seni mahasiswa menggelar pementasan.

Disaat yang sama, petugas pemko datang untuk menarik pajak hiburan. Besarannya 10 persen, untuk setiap tiket yang terjual. Perda ini berlandaskan UU RI Nomor 28 Tahun 2009, tentang Daerah dan Retribusi Daerah. Ini lantas membuat kalangan pegiat seni gelisah.

Satu pertanyaan menggelitik: seberapa untung sih kegiatan mahasiswa ini? Sampai-sampai harus dikenakan pajak retribusi.

Balik lagi ke aksi damai. Pernyataan sikap mereka dikemas dalam teatrikal puisi. Berjudul Berat Ketidakjelasan. Menggambarkan tentang morat maritnya pagelaran. Yang semakin diberatkan, dengan penarikan pajak tersebut.

Sebelum memulai aksi, mereka lebih dulu memungut biaya. Satu orang dikenai Rp1.000. Sebagai perumpamaan, rendahnya nilai tiket masuk pagelaran. Uang diletakkan pada sebuah nyiru.

Aksi itu berlangsung sekitar 20 menit. Digelar di Jalan Lambung Mangkurat, tepatnya di depan gedung DPRD. Lalu lintas pun sempat terhenti.

Mereka mengantongi tiga poin pernyataan sikap. Yakni meminta DPRD merevisi Perda No 10 tahun 2011 itu. Yang dirasa membebani para pegiat seni.

Kedua, meminta pemko agar lebih memperhatikan kesenian daerah. Mereka bermimpi, suatu saat pagelaran seni betul-betul menjadi hiburan alternatif masyarakat Banjarmasin.

Upaya menuju ke sana, maka mesti giat menggelar pertunjukan. "Inilah jalan kami mengenalkan ke masyarakat," ucap Liko Anshori, koordinator aksi tersebut.

Poin ketiga, mereka meminta pemko membangun gedung kesenian kota. Sejauh ini, pertunjukan kerap mengandalkan gedung milik Taman Budaya Provinsi Kalsel. Sebagian lagi, memakai aula kampus masing-masing.

Liko menyayangkan perda tersebut. Menurutnya, pagelaran yang diadakan kalangan kampus, semata untuk berkesenian dan mewadahi karya.

Ia menegaskan, hiburan skala kecil itu bersifat non profit. Artinya bukan untuk mengejar keuntungan. Harga tiket masuk dipatok dengan nilai kecil. Hanya untuk mengganti biaya produksi. Itu pun masih tidak tertutupi. "Kok tega sih masih narik," imbuhnya.

Oleh karena itu, mereka menuntut audiensi. Agar lebih memahami perda tersebut, sekaligus mencari solusi atas situasi ini.

Kehadiran rombongan itu disambut Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Budi Wijaya. Bersama anggota Komisi II, Awan Subarkah dan Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin Subhan Noor Yaumil.

Usai teatrikal, audiensi digelar. Berlangsung di ruang rapat gedung dewan. Pembicaraan itu berdurasi 30 menit.

Tiga poin pernyataan sikap disampaikan dengan lugas. Buntut permasalahan, pemberlakuan pajak, jelas yang paling alot. Mereka meminta agar ada pengecualian bagi pagelaran seni.

Budi Wijaya pun mengambil sikap. Ia menyerap aspirasi tersebut. Menurutnya, perda yang dibuat tidak sepenuhnya mengikat. Masih ada peluang untuk tidak dipungut pajak, khususnya bagi pagelaran seni. Artinya bisa dinego.

Caranya, dengan mengajukan permohonan pembebasan pajak kepada pemko. "Sehingga pajak tersebut tidak diberlakukan bagi pagelaran seni," ujarnya.

Soal kepedulian terhadap seni daerah. Ia menyebut telah ada koordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin. Sedangkan fasilitas, Budi menyebut sejauh ini masih terkendala lahan. "Harus dapat lokasi yang strategis," ujarnya

Sementara itu, Subhan Noor Yaumil mengatakan pengecualian pajak tersebut sudah dibahas. Dalam rakor Bakeuda seluruh daerah di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

"Revisi pengecualian ini kita mulai dari UU 28 tahun 2009, ketika sudah disahkan, perda juga akan menyesuaikan," tuntasnya. (tia/at/nur)


BACA JUGA

Minggu, 21 Juli 2019 17:04

Dishub Banjarbaru Siap Tambah Rute ke Gambut

BANJARBARU - Wacana akan dioperasionalkannya terminal Gambut Barakat mendapat respons…

Minggu, 21 Juli 2019 16:56

Gubernur Ingin RS Ulin Raih Akreditasi Internasional

BANJARMASIN - Komitmen mulia Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dan…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:42

MPLS SMK Pertanian Banjarbaru Ditutup Malam Inagurasi

BANJARBARU -Malam inagurasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dilaksanakan…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:21

Pembangunan Tanbu Dikritik Mantan Wakil Bupatinya Sendiri

BATULICIN - Selain Zairullah Azhar, Sulaiman Umar dan Sudian Noor,…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:14

Ketika Kartu Sakti Kacaukan Sistem Zonasi

BANJARMASIN - Tudingan Sekolah Menengah Swasta (SMA) swasta tidak kebagian…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:10

Cegah Karhutla Pakai Cara Baru

BANJARMASIN - Titik -titik hotspot sudah mulai bermunculan di sejumlah…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:01

Meski Banjarmasin dan HST Ditunda, Akhirnya Caleg Terpilih Daerah Lain Bisa Disahkan

BANJARMASIN - Caleg terpilih di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu…

Sabtu, 20 Juli 2019 09:32

6 Jembatan Ulin di Banjarmasin Tengah akan Diganti Beton

BANJARMASIN - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Banjarmasin bakal…

Sabtu, 20 Juli 2019 09:25

Jika Ingin Larang Miras, Pengamat: Pemko Harus Datangi MA

BANJARMASIN - Menghadapi masalah minuman keras, pemko dibuat serba salah.…

Sabtu, 20 Juli 2019 09:15
Pemkab Balangan

Tanamkan Minat Baca Pada Anak, TK Harapan Bangsa Kunjungi Perpustakaan

PARINGIN - Bunda PAUD Balangan Nursidah Ansharuddin bersama guru, orang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*