MANAGED BY:
RABU
27 MARET
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 06 Desember 2018 10:39
Aksi Damai STB Uniska Terkait Perda Pajak Hiburan Yang Berlaku
PROTES: Sanggar Titian Barantai (STB) Uniska menggelar teatrikal puisi di depan Gedung DPRD Kota Banjarmasin, kemarin. Ekspresi ini adalah bentuk protes mereka terhadap perda pajak yang berlaku di kota ini.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Sanggar Titian Barantai (STB) Uniska menyambangi gedung DPRD Kota Banjarmasin, kemarin (5/12). Mereka menggelar aksi damai. Memprotes Perda Nomor 10 tahun 2011, soal pajak hiburan.

Puluhan anggota STB tiba di tempat pukul 10.00 Wita. Mengenakan pakaian serba hitam. Mereka datang dengan mengacungkan karton. Bertuliskan nada kekecewaan. Satu di antaranya, "Dimana Gedung Kesenian Kota?".

Sedikit mengulik ke belakang. Gejolak terhadap perda ini dimulai Oktober lalu. Tepatnya ketika salah satu sanggar seni mahasiswa menggelar pementasan.

Disaat yang sama, petugas pemko datang untuk menarik pajak hiburan. Besarannya 10 persen, untuk setiap tiket yang terjual. Perda ini berlandaskan UU RI Nomor 28 Tahun 2009, tentang Daerah dan Retribusi Daerah. Ini lantas membuat kalangan pegiat seni gelisah.

Satu pertanyaan menggelitik: seberapa untung sih kegiatan mahasiswa ini? Sampai-sampai harus dikenakan pajak retribusi.

Balik lagi ke aksi damai. Pernyataan sikap mereka dikemas dalam teatrikal puisi. Berjudul Berat Ketidakjelasan. Menggambarkan tentang morat maritnya pagelaran. Yang semakin diberatkan, dengan penarikan pajak tersebut.

Sebelum memulai aksi, mereka lebih dulu memungut biaya. Satu orang dikenai Rp1.000. Sebagai perumpamaan, rendahnya nilai tiket masuk pagelaran. Uang diletakkan pada sebuah nyiru.

Aksi itu berlangsung sekitar 20 menit. Digelar di Jalan Lambung Mangkurat, tepatnya di depan gedung DPRD. Lalu lintas pun sempat terhenti.

Mereka mengantongi tiga poin pernyataan sikap. Yakni meminta DPRD merevisi Perda No 10 tahun 2011 itu. Yang dirasa membebani para pegiat seni.

Kedua, meminta pemko agar lebih memperhatikan kesenian daerah. Mereka bermimpi, suatu saat pagelaran seni betul-betul menjadi hiburan alternatif masyarakat Banjarmasin.

Upaya menuju ke sana, maka mesti giat menggelar pertunjukan. "Inilah jalan kami mengenalkan ke masyarakat," ucap Liko Anshori, koordinator aksi tersebut.

Poin ketiga, mereka meminta pemko membangun gedung kesenian kota. Sejauh ini, pertunjukan kerap mengandalkan gedung milik Taman Budaya Provinsi Kalsel. Sebagian lagi, memakai aula kampus masing-masing.

Liko menyayangkan perda tersebut. Menurutnya, pagelaran yang diadakan kalangan kampus, semata untuk berkesenian dan mewadahi karya.

Ia menegaskan, hiburan skala kecil itu bersifat non profit. Artinya bukan untuk mengejar keuntungan. Harga tiket masuk dipatok dengan nilai kecil. Hanya untuk mengganti biaya produksi. Itu pun masih tidak tertutupi. "Kok tega sih masih narik," imbuhnya.

Oleh karena itu, mereka menuntut audiensi. Agar lebih memahami perda tersebut, sekaligus mencari solusi atas situasi ini.

Kehadiran rombongan itu disambut Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Budi Wijaya. Bersama anggota Komisi II, Awan Subarkah dan Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin Subhan Noor Yaumil.

Usai teatrikal, audiensi digelar. Berlangsung di ruang rapat gedung dewan. Pembicaraan itu berdurasi 30 menit.

Tiga poin pernyataan sikap disampaikan dengan lugas. Buntut permasalahan, pemberlakuan pajak, jelas yang paling alot. Mereka meminta agar ada pengecualian bagi pagelaran seni.

Budi Wijaya pun mengambil sikap. Ia menyerap aspirasi tersebut. Menurutnya, perda yang dibuat tidak sepenuhnya mengikat. Masih ada peluang untuk tidak dipungut pajak, khususnya bagi pagelaran seni. Artinya bisa dinego.

Caranya, dengan mengajukan permohonan pembebasan pajak kepada pemko. "Sehingga pajak tersebut tidak diberlakukan bagi pagelaran seni," ujarnya.

Soal kepedulian terhadap seni daerah. Ia menyebut telah ada koordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin. Sedangkan fasilitas, Budi menyebut sejauh ini masih terkendala lahan. "Harus dapat lokasi yang strategis," ujarnya

Sementara itu, Subhan Noor Yaumil mengatakan pengecualian pajak tersebut sudah dibahas. Dalam rakor Bakeuda seluruh daerah di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

"Revisi pengecualian ini kita mulai dari UU 28 tahun 2009, ketika sudah disahkan, perda juga akan menyesuaikan," tuntasnya. (tia/at/nur)


BACA JUGA

Selasa, 26 Maret 2019 10:05

Sedekah Sampah Ala Pemko Banjarmasin

Pemko Banjarmasin rupanya tak kehabisan ide untuk menekan jumlah sampah…

Selasa, 26 Maret 2019 10:02

Siap-siap..! Jembatan Alalak I Ditutup Total Pekan Depan

BANJARMASIN - Kemacetan parah terjadi di jalur penghubung Banjarmasin dan…

Selasa, 26 Maret 2019 09:56
Pemkab Tanah Bumbu

Kapolsek Sungai Loban Ajak Anggotanya Tingkatkan Imtaq

BATULICIN - Sosok polisi yang humanis merupakan harapan masyarakat saat…

Selasa, 26 Maret 2019 09:54
Pemkab Tanah Bumbu

Hj Sadariah Lantik Ketua PKK Kecamatan

BATULICIN - Ketua TP-PKK Kabupaten Tanah Bumbu Hj Sadariah melantik…

Selasa, 26 Maret 2019 09:51
Pemkab Tanah Bumbu

Taruna Akademi TNI AL Kunjungi Tanbu

BATULICIN - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyambut kunjungan Cortesycall (CC)…

Selasa, 26 Maret 2019 09:48

Banjarbaru Tunggu Kejelasan Dana Kelurahan

BANJARBARU - Kelurahan tampaknya harus lebih bersabar lagi untuk bisa…

Selasa, 26 Maret 2019 09:33
Pemko Banjarbaru

Minggu Pagi, Menari Baegal di Kawasan Malioboro

BANJARBARU - Selain pada Sabtu (23/2) malam di Pentas Kangen…

Selasa, 26 Maret 2019 09:27

Bentuk Bandara Baru Sudah Mulai Terlihat

BANJARBARU - Satker Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor bergerak cepat…

Selasa, 26 Maret 2019 09:22
Pemko Banjarbaru

Tarian Baegal Memecah Deras Hujan di Jogja

Launching kalender event Banjarbaru tahun 2019 berbeda. Lokasinya tidak di…

Selasa, 26 Maret 2019 09:17

KPU Tunjuk 316 Lokasi Rapat Umum di Kalsel

BANJARMASIN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel menetapkan 316 lokasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*