MANAGED BY:
MINGGU
20 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 06 Desember 2018 10:39
Aksi Damai STB Uniska Terkait Perda Pajak Hiburan Yang Berlaku
PROTES: Sanggar Titian Barantai (STB) Uniska menggelar teatrikal puisi di depan Gedung DPRD Kota Banjarmasin, kemarin. Ekspresi ini adalah bentuk protes mereka terhadap perda pajak yang berlaku di kota ini.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Sanggar Titian Barantai (STB) Uniska menyambangi gedung DPRD Kota Banjarmasin, kemarin (5/12). Mereka menggelar aksi damai. Memprotes Perda Nomor 10 tahun 2011, soal pajak hiburan.

Puluhan anggota STB tiba di tempat pukul 10.00 Wita. Mengenakan pakaian serba hitam. Mereka datang dengan mengacungkan karton. Bertuliskan nada kekecewaan. Satu di antaranya, "Dimana Gedung Kesenian Kota?".

Sedikit mengulik ke belakang. Gejolak terhadap perda ini dimulai Oktober lalu. Tepatnya ketika salah satu sanggar seni mahasiswa menggelar pementasan.

Disaat yang sama, petugas pemko datang untuk menarik pajak hiburan. Besarannya 10 persen, untuk setiap tiket yang terjual. Perda ini berlandaskan UU RI Nomor 28 Tahun 2009, tentang Daerah dan Retribusi Daerah. Ini lantas membuat kalangan pegiat seni gelisah.

Satu pertanyaan menggelitik: seberapa untung sih kegiatan mahasiswa ini? Sampai-sampai harus dikenakan pajak retribusi.

Balik lagi ke aksi damai. Pernyataan sikap mereka dikemas dalam teatrikal puisi. Berjudul Berat Ketidakjelasan. Menggambarkan tentang morat maritnya pagelaran. Yang semakin diberatkan, dengan penarikan pajak tersebut.

Sebelum memulai aksi, mereka lebih dulu memungut biaya. Satu orang dikenai Rp1.000. Sebagai perumpamaan, rendahnya nilai tiket masuk pagelaran. Uang diletakkan pada sebuah nyiru.

Aksi itu berlangsung sekitar 20 menit. Digelar di Jalan Lambung Mangkurat, tepatnya di depan gedung DPRD. Lalu lintas pun sempat terhenti.

Mereka mengantongi tiga poin pernyataan sikap. Yakni meminta DPRD merevisi Perda No 10 tahun 2011 itu. Yang dirasa membebani para pegiat seni.

Kedua, meminta pemko agar lebih memperhatikan kesenian daerah. Mereka bermimpi, suatu saat pagelaran seni betul-betul menjadi hiburan alternatif masyarakat Banjarmasin.

Upaya menuju ke sana, maka mesti giat menggelar pertunjukan. "Inilah jalan kami mengenalkan ke masyarakat," ucap Liko Anshori, koordinator aksi tersebut.

Poin ketiga, mereka meminta pemko membangun gedung kesenian kota. Sejauh ini, pertunjukan kerap mengandalkan gedung milik Taman Budaya Provinsi Kalsel. Sebagian lagi, memakai aula kampus masing-masing.

Liko menyayangkan perda tersebut. Menurutnya, pagelaran yang diadakan kalangan kampus, semata untuk berkesenian dan mewadahi karya.

Ia menegaskan, hiburan skala kecil itu bersifat non profit. Artinya bukan untuk mengejar keuntungan. Harga tiket masuk dipatok dengan nilai kecil. Hanya untuk mengganti biaya produksi. Itu pun masih tidak tertutupi. "Kok tega sih masih narik," imbuhnya.

Oleh karena itu, mereka menuntut audiensi. Agar lebih memahami perda tersebut, sekaligus mencari solusi atas situasi ini.

Kehadiran rombongan itu disambut Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Budi Wijaya. Bersama anggota Komisi II, Awan Subarkah dan Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin Subhan Noor Yaumil.

Usai teatrikal, audiensi digelar. Berlangsung di ruang rapat gedung dewan. Pembicaraan itu berdurasi 30 menit.

Tiga poin pernyataan sikap disampaikan dengan lugas. Buntut permasalahan, pemberlakuan pajak, jelas yang paling alot. Mereka meminta agar ada pengecualian bagi pagelaran seni.

Budi Wijaya pun mengambil sikap. Ia menyerap aspirasi tersebut. Menurutnya, perda yang dibuat tidak sepenuhnya mengikat. Masih ada peluang untuk tidak dipungut pajak, khususnya bagi pagelaran seni. Artinya bisa dinego.

Caranya, dengan mengajukan permohonan pembebasan pajak kepada pemko. "Sehingga pajak tersebut tidak diberlakukan bagi pagelaran seni," ujarnya.

Soal kepedulian terhadap seni daerah. Ia menyebut telah ada koordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasin. Sedangkan fasilitas, Budi menyebut sejauh ini masih terkendala lahan. "Harus dapat lokasi yang strategis," ujarnya

Sementara itu, Subhan Noor Yaumil mengatakan pengecualian pajak tersebut sudah dibahas. Dalam rakor Bakeuda seluruh daerah di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

"Revisi pengecualian ini kita mulai dari UU 28 tahun 2009, ketika sudah disahkan, perda juga akan menyesuaikan," tuntasnya. (tia/at/nur)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Januari 2019 08:17

Satpol PP Amankan Belasan Manusia Gerobak

BANJARBARU - Mulai marak mangkal di beberapa jalan utama dan…

Sabtu, 19 Januari 2019 08:09

Belasan Perda Pajak dan Retribusi Cacat Hukum

BANJARBARU – Belasan Perda yang digunakan oleh Pemko Banjarbaru untuk…

Sabtu, 19 Januari 2019 08:06

Lensa Foto Pemkab Tanah Laut Pekan ke-3 Januari 2019

ADIPURA: Bupati Tanah Laut Sukamta menerima Piala Adipura dari Wakil…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:20

BSF 3 Gandeng Perajin Sasirangan Sungai Jingah

BANJARMASIN - Rangkaian persiapan Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF) 3 terus…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:14

PUPR Kalsel Tuntut Pemko Banjarmasin Lebih Serius

BANJARMASIN – Dinas PUPR Kalsel mengharapkan, pembebasan kawasan Sungai Lulut…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:08

Pengusaha THM Keluhkan Penerapan Pajak Pemko

BANJARMASIN – Pajak hiburan malam yang ditetapkan Pemko Banjarmasin dikeluhan…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:02

Walikota dan Wawali Sepakat Menaikan Tunjangan Pasukan Kuning

Piala Adipura yang diraih Banjarmasin membawa berkah bagi petugas kebersihan…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:52

KPUD Tanbu Bentuk Relawan Demokrasi

BATULICIN - Untuk menyukseskan Pemilu serentak yang akan diselenggarakan bulan…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:48

Tingkatkan Produksi Ikan Melalui Pokdakan

BATULICIN - Kabupaten Tanah Bumbu terus melakukan pembinaan terhadap kelompok…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:43

Wahh, Tanbu Punya Motif Sasirangan Sendiri

BATULICIN - Kain Sasirangan merupakan kain khas Provinsi Kalimantan Selatan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*