MANAGED BY:
RABU
19 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 07 Desember 2018 14:25
Surat Edaran Ini Resahkan Masyarakat Tanah Bumbu

Kadinkes Tanbu Berikan Klarifikasi

EDARAN: Isi surat dinkes tanah bumbu.

PROKAL.CO, BATULICIN - Masyarakat Tanah Bumbu resah. Mereka geram dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan Tanbu.

Penyebabnya, surat Kadinkes Tanbu H M Damrah Nomor : 441.06/ /Yankes.01-Dinkes perihal Sosialisasi Program JKN tahun 2019, yang ditujukan kepada kepala puskesmas se-Tanah Bumbu.

Walaupun belum bernomor, surat tersebut sudah menyebar di media sosial. Isinya, berdasarkan Perpres RI No 82 Tahun 2018 bahwa seluruh masyarakat wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan sehingga Jamkesda tidak diberlakukan lagi terhitung sejak 1 Januari 2019.

Masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan setelah tanggal itu, akan dikenakan tarif yang berlaku di puskesmas dan rumah sakit.

“Jujur saya sangat keberatan dengan rencana itu. Bagaimana mungkin saya yang hanya bekerja sebagai penarik becak diwajibkan menjadi peserta BPJS. Uang dari mana untuk membayar iuran bulannya. Untuk makan sehari-hari saja tidak cukup,” jelas Amrullah, warga Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat, kemarin.

Dia sangat tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, lebih baik program Jamkesda tetap dilanjutkan meski sudah ada BPJS. Jamkesda sangat berguna khususunya bagi warga miskin.

“Kami berharap pemerintah tetap melanjutkan program Jamkesda. Jujur kami orang miskin sangat terbantu dengan adanya Jamkesda ini,” katanya lirih.

Senada disampaikan Aminah, warga Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat. Ibu dua anak ini sangat menyayangkan jika memang rencana tersebut tetap dilaksanakan.

“Mungkin saya adalah orang pertama yang tidak setuju dengan rencana itu. Kalaupun harus menjadi peserta BPJS, saya berharap pemerintah bisa membantu membayarkan iuran bulannya. Saya hanya bekerja sebagai tukang cuci saja, hanya cukup untuk makan sehari-hari,” terangnya, yang sejak 2 tahun lalu ditinggal pergi oleh suaminya.

Sedikit berbeda dengan yang disampaikan Abdul, warga Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat. Dia mendukung rencana tersebut.

“Saya dukung saja kalau memang untuk kebaikan bersama. Cuma saya minta agar mereka yang mampu saja yang menjadi peserta BPJS, sedangkan warga miskin tetap menjadi peserta Jamkesda,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Tanbu H Damrah, membenarkan surat tersebut. Namun dia menyayangkan surat tanpa nomor itu sudah beredar di media sosial.

“Saya bingung juga kenapa sampai beredar di media sosial. Padahal surat itu hanya ditujukan untuk kepala puskesmas di Tanah Bumbu saja,” katanya.

H Damrah mengatakan surat yang beredar di media sosial itu tidak utuh. Bahkan tidak menyertakan penjelasannya. “Dalam surat tersebut menjelaskan bagi warga yang mampu saja yang wajib menjadi peserta BPJS mandiri,” jelasnya.

Dikatakannya, seluruh peserta Jamkesda akan diverifikasi oleh Dinas Sosial Tanah Bumbu. Saat ini ada 149.000 peserta Jamkesda di Tanah Bumbu.

Per 1 Januari 2019, seluruh peserta Jamkesda akan diintegrasikan ke BPJS. Saat ini ada 161.000 warga Tanah Bumbu yang terdaftar menjadi peserta BPJS. Dari jumlah itu, sebanyak 36.000 menjadi tanggungan pemerintah.

“Jika dalam proses verifikasi nanti yang bersangkutan memang masuk kategori miskin makan iuran bulannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebaliknya, jika tidak masuk kategori miskin, maka didaftarkan menjadi peserta BPJS mandiri,” papar H Damrah seraya mengatakan yang ada saat ini banyak warga yang mampu masih menggunakan kartu Jamkesda, tidak menjadi peserta BPJS.

Sesuai target dari pemerintah pusat, pada tahun 2019 sebanyak 95 persen penduduk Tanah Bumbu wajib menjadi peserta BPJS.

"Program Jamkesda masih berlaku di Tanah Bumbu saja, sementara kabupaten/kota lain di Kalsel sudah tidak menggunakan program ini," ucapnya.

Meski begitu, bagi warga yang ingin berobat di rumah sakit maupun puskesmas tapi belum terdaftar menjadi peserta BPJS akan tetap dilayani.

Begitu juga jika menjalani rawat inap, biayanya tetap ditanggung pemerintah daerah. “Namun jika diverifikasi dan yang bersangkutan ternyata mampu, biaya selanjutnya selama menjalani perawatan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah lagi,” terang H Damrah.

Sementara itu, Pemko Banjarbaru tahun depan juga tetap memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, meski terhitung 1 Januari 2019 Jamkesda tidak diberlakukan lagi.

Kabag Umum RSD Idaman Banjarbaru M Firmansyah mengatakan, jaminan kesehatan bagi orang tidak mampu sebagai pengganti Jamkesda tahun depan ialah berupa premi BPJS.

"Semua dijalankan seperti Jamkesda. Hanya saja anggarannya berkurang dibandingkan dengan tahun ini," katanya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

Dia mengaku, tidak tahu berapa anggaran yang akan dikucurkan oleh pemko untuk program premi BPJS. "Datanya ada di Dinas Kesehatan. Yang jelas berkurangnya lumayan banyak," ujarnya. (kry/ris/ay/ran)


BACA JUGA

Selasa, 18 Desember 2018 13:25

Bisa Berdampak ke Pelayanan, Suciati Sebut Akumulasi Piutang BPJS Mencapai Rp72 Miliar (1)

BANJARMASIN – Angka-angka klaim kesehatan Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan…

Selasa, 18 Desember 2018 13:16

Pemkab Tala Melunak, Pemkab Akan Lebih Bersinergi Dengan PT Perembee

PELAIHARI- Perselisihan antara PT Perintis Embee (Perembee) dan Pemkab Tanah…

Selasa, 18 Desember 2018 13:04

Menolak Direlokasi, Pedagang Pasar Bauntung Mengadu ke Ombudsman

BANJARMASIN – Persoalan relokasi pedagang Pasar Bauntung Banjarbaru tak kunjung…

Selasa, 18 Desember 2018 12:59

Hasil Panitia Angket Akhirnya Ditolak

MARTAPURA – Hak angket DPRD Banjar mencapai titik akhir. Setelah…

Selasa, 18 Desember 2018 10:40

Antisipasi Tuduhan, Pemko Banjarmasin Musnahkan 22 Ribu e-KTP

BANJARMASIN – Pemusnahan 22.807 keping e-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)…

Selasa, 18 Desember 2018 10:23

Pembebasan Tuntas, Pemko Belum Bisa Pastikan Kapan Pembangunan Dilakukan

BANJARMASIN - Pemko telah merampungkan pembayaran ganti rugi untuk pembebasan…

Selasa, 18 Desember 2018 10:02

Untuk Pertama Kalinya, FISIP ULM Gelar Sociologi Literacy Day

Untuk pertama kalinya Sociology Literacy Day digelar di Universitas Lambung…

Selasa, 18 Desember 2018 09:51

Rawan Disalahgunakan, Disdukcapil Musnahkan Ribuan KTP

BANJARBARU - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Banjarbaru, Senin…

Selasa, 18 Desember 2018 09:47

Sambut Peluang Bisnis di Terminal Baru Bandara Syamsudin Noor

BANJARBARU - Menyambut beroperasinya Bandara Syamsudin Noor yang baru, PT…

Selasa, 18 Desember 2018 09:38

38 Penyandang Gangguan Jiwa Dipastikan Mendapat Hak Pilih

BANJARBARU - Dari 156.347 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .