MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 15 Desember 2018 13:35
Karyawan 15 Bulan Belum Terima Gaji, PT BIM Juga Diincar Kejaksaan Banjar
SEPI: Kantor PT Barakat Intan Mandiri di Jalan Wijaya Kesuma No 12 Banjarbaru, terlihat sepi dan tanpa plang nama perusahaan. (Foto: M.Amin/Radar Banjarmasin)

PROKAL.CO, MARTAPURA – Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri atau PT BIM kembali jadi buah bibir. Perusahaan yang sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjar tersebut kini bermasalah dengan tenaga kerjanya sendiri. Sebanyak 13 karyawan belum menerima gaji selama 15 bulan.

Masalah gaji ini mencuat dari curahan hati salah satu karyawan bernama Syahli di sebuah laman facebooknya. Status itu di-tag kepada beberapa orang penting di Kabupaten Banjar. Seperti Sekda Banjar H Nasrun Syah, Komisaris PT BIM I Gusti Nyoman Yudiana, dan beberapa anggota DPRD Banjar.

Karyawan mengaku sudah mengeluhkan hal ini kepada direksi sejak 11 Mei 2018, namun belum ada penyelesaian. Sehingga diangkatlah masalah ini ke media sosial.

Lantas apa sebenarnya yang terjadi pada perusahaan yang ketika berdirinya digadang-gadang menjadi holding company perusda milik Pemkab Banjar.

Wartawan koran ini coba mengonfirmasi kepada Direktur PT BIM Akhmad Yahni melalui sambungan telepon, tidak diangkat. Yahni hanya membalas dengan pesan singkat. Ia sedang sakit dan tidak masuk kantor.

”Maaf lain waktu saja, aku sedang sakit jadi tidak masuk kantor dan harap maklum,” ujar Yahni membalas pertanyaan Radar Banjarmasin yang dikirimkan melalui pesan singkat, kemarin.

Sedangkan Sekda Banjar H Nasrun Syah, membenarkan menerima laporan tersebut. Ia pun sudah berkoordinasi dengan manajemen PT BIM.

“Saya mengetahui kabar karyawan yang belum menerima gaji dari media sosial, dan langsung menghubungi komisaris dan direktur. Kabar dari perusahaan akan dibayar bulan Desember 2018 ini juga, jadi akan ada penyelesaian,” kata Nasrun Syah.

Terpisah, Komisaris PT BIM I Gusti Nyoman Yudiana membenarkan, perusahaan belum bisa memenuhi karyawan. Hutang kepada karyawan itu akan diselesaikan setelah PT BIM menggandeng investor. Pembayaran akan direalisasi ketika cash flow membaik dan memulai produksi.

Menurut Nyoman, kabar tunggakan gaji karyawan sangat memukul perusahaan yang saat ini menyiapkan infrastruktur menyambut investor, untuk menggarap lahan PKP2B seluas 6.625 ha milik PT BIM.

Ia takut pendekatan kepada investor terancam gagal. Perusahaan sendiri ujarnya, berusaha keras menyelesaikan kewajiban, setelah gagal mendapat tambahan penyertaan modal dari Pemkab Banjar.

“Pengeluaran perusahaan lagi banyak-banyaknya, ada skala prioritas agar bisa produksi.  Kami tidak ingin investor kabur padahal sudah ada letter of intern dan 2019 bakal jalan,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, PT Banjar Intan Mandiri didirikan pada 17 Oktober 2011 lalu di depan notaris Neddy Farmanto. Pendirian perseroan ini bersandar pada Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BIM pada 11 Februari 2008.

Perda 3/2008 itu menunjuk PT BIM menjadi induk dari perusahaan daerah (PD) lainnya yang lebih dulu berdiri, yaitu PD Baramarta dan PD Lumbung Desa Modern (LDM).

Tapi akhirnya rencana itu tak berjalan mulus. Sampai saat ini, PD Baramarta tetap eksis dengan usaha batubaranya yang ditekuni sejak tahun 2000, sedangkan PD LDM diganti PD Pasar Bauntung Batuah.

Untuk memperkuat modal PT BIM, ada lagi Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2008. Perda baru tersebut disahkan tanggal 19 Februari 2009 dan ditandatangani oleh Sekda Banjar H Yusni Anani.

Intinya, Pemkab akan memberi PT BIM modal Rp10 miliar dalam bentuk saham. Namun realisasinya, PT BIM hanya terima Rp5 miliar. Tahun 2017, PT BIM minta suntikan modal lagi Rp2,5 miliar, tapi usulan ini ditolak dalam rapat anggaran di DPRD Banjar.

Sementara itu, dalam akta pendirian perseroan, jenis usaha PT BIM adalah pertambangan batubara, seperti bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Menariknya, dalam akta notaris terpampang modal perseroan sebesar Rp10,3 miliar yang dikonversi menjadi 103 saham. Satu lembar saham nilainya Rp100 juta yang telah ditempatkan atau disetor seluruhnya, atau mencapai 100 persen.

Saat berdirinya, susunan direksi adalah Gusti Chairansyah (Direktur Utama), Akhmad Yahni (Direktur). Sedangkan Komisaris Utama adalah Pangeran Khairul Saleh (Bupati Banjar), dan Komisaris Nasrun Syah (Sekda Banjar).

Akta pendirian juga mencatat satu nama, yaitu Muhammad Ikhsan yang memiliki saham di PT BIM. Sedangkan saksi pendirian perusahaan adalah Hj Hernilawaty dan Eny Hidayanti.

Usaha PT BIM sebenarnya sempat berjalan baik, dengan bisnis transportasi dan menjadi sub kontraktor PT Pama. Bahkan bisa menyetor PAD Rp350 jutaan di tahun 2011 lalu. Selepas itu, kondisi keuangan PT BIM mulai menurun. Hingga akhirnya benar-benar kesulitan, sampai tak bisa menggaji karyawan.

Terpisah, soal ditolaknya permintaan tambahan modal PT BIM pada 2017 lalu, Wakil Ketua DPRD Banjar H Saidan Fahmi bercerita, usulan itu sempat disetujui forum rapat, tapi belakangan dibatalkan dengan pertimbangan bisnis yang matang, serta pendapat berbagai kalangan, termasuk PAD yang sulit direalisasi.

“Karena ada pertimbangan rasional. Setelah kami dalami, tambahan penyertaan modal batal, sebagian besar anggota keberatan, seperti Ketua DPRD Banjar H Rusli yang sangat memahami dunia pertambangan,” ujar Saidan.

Adapun Komisaris PT BIM I Gusti Nyoman Yudiana mengakui, PT BIM tidak pernah lagi menerima penyertaan modal. Soal tidak adanya setoran PAD, Nyoman menyebut karena belum ada usaha pertambangan yang jalan, padahal banyak kewajiban sebelum memulai usaha.

Pengeluaran seperti deadrent (iuran tetap) Rp2,5 miliar, menyelesaikan amdal, dan jaminan reklamasi dari ESDM yang nilainya kurang lebih Rp11 miliar.

Soal kewajiban dengan karyawan, Nyoman yang baru ditunjuk sebagai komisaris oleh Bupati Banjar H Khalilurrahman, satu suara dengan Nasrun, akan diselesaikan Desember ini.

“Kami ditunjuk Bupati Banjar untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Kami terus meyakinkan investor dan peluang produksi sangat besar di areal lahan Kabupaten Banjar,” pungkasnya.

Masalah cash flow bukan satu-satunya kesulitan yang mendera PT BIM. Kasus hukum pun tengah mengincar. Kejaksaan Negeri Banjar mengaku tengah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terkait pengeluaran perusahaan.

“Kami memeriksa 15 orang. Masih sebatas minta keterangan karena ada laporan masyarakat pada 3 Agustus 2018 tadi,” kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Banjar Tri Taruna Fahriadi, kemarin.

Tim kejaksaan ujarnya tengah mendalami data laporan perusahaan dan pengeluaran, dari modal awal Rp5 miliar. Termasuk diantaranya pembelian sebidang tanah yang bersebelahan dengan PD Baramarta, di Kompleks Kompas Martapura senilai Rp769 Juta, untuk pembangunan kantor PT BIM.

Penyidik juga mencari data sewa menyewa kendaraan, gaji karyawan dan kegiatan perjalanan dinas. Termasuk menelisik kegiatan usaha setelah ada keputusan RUPS.

“Kami fokus pertanggungjawaban Rp5miliar yang jadi modal awal dari pemerintah daerah. Itu salah satu pintu masuk penyidik termasuk berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah (APIP),” tegasnya. (mam/ij/bin)


BACA JUGA

Kamis, 17 Januari 2019 13:16

Spanduk dan Baliho Dimana-Mana, Pemandangan Kota Makin Semrawut

BANJARMASIN - Musim kampanye tiba, pemandangan kota pun semrawut. Spanduk…

Kamis, 17 Januari 2019 13:08

DBD Capai Dua Ribu Kasus di Tahun 2018

BANJARMASIN - Wabah Demam Berdarah benar-benar meneror masyarakat Banua. Jumlah…

Kamis, 17 Januari 2019 12:59

Berita Duka, Mukhtar Sarman Tutup Usia

BANJARBARU - Dunia pendidikan Banua sedang berduka. Dosen Fakultas Ilmu…

Kamis, 17 Januari 2019 12:55

Pergantian Komandan Korem 101/Antasari

Komandan Korem 101/Antasari kini dijabat Kolonel Inf Mohammad Syech Ismed.…

Kamis, 17 Januari 2019 11:25

Penyandang Disabilitas Daftarkan Diri Sebagai Relawan Demokrasi KPU

BANJARBARU - Sejak dibuka dari tanggal 11 Januari lalu. Pendaftaran…

Kamis, 17 Januari 2019 11:20

Hati-Hati!! DLH Akan Mulai Terapkan Sanksi Perda Sampah

BANJARBARU - Sukses meraih Penghargaan Adipura tahun 2018. Pemko Banjarbaru…

Kamis, 17 Januari 2019 11:14

Pihak Ketiga Tidak Lagi Dilibatkan

BANJARBARU - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Perparkiran yang…

Kamis, 17 Januari 2019 10:25

Polemik Pajak Tempat Hiburan Malam

Pada sidak ke THM beberapa waktu lalu, Komisi II DPRD…

Kamis, 17 Januari 2019 10:15

Lonjakan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Sepanjang Tahun 2018

BANJARMASIN - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)…

Kamis, 17 Januari 2019 10:07

Menyambut HUT ke-46, PDAM Gratiskan Biaya Balik Nama

Data pelanggan PDAM Bandarmasih belum benar-benar akurat. Masih banyak yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*