MANAGED BY:
RABU
17 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 19 Desember 2018 09:22
Pemko Bersedia Revisi SK Guru Honorer Dengan Jaminan

Kisruh SK Pengangkatan Guru Honorer

Foto ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Pemko akhirnya memenuhi tuntutan Forum Guru Honorer Sekolah Negeri Banjarmasin. Merevisi SK (Surat Keputusan) wali kota yang selama ini menjadi ganjalan guru honorer dalam meraih tunjangan sertifikasi.

Keputusan diambil setelah pertemuan yang digagas Ombudsman RI Perwakilan Kalsel. Mediasi berlangsung di kantor Ombudsman di Jalan Sudirman, kemarin (18/12).

Pertemuan hampir saja gagal. Karena perwakilan pemko baru tiba jam 11. Sedangkan pada surat undangan tertera jam 9 pagi. Sekitar 30 guru honorer terpaksa menunggu selama dua jam lebih.

Masalah ini bermula dari gugurnya sejumlah guru honorer pada tahap seleksi administrasi PPG (Pendidikan Profesi Guru) 2019 pada pertengahan November kemarin.

Lantaran SK yang mereka kantongi ditujukan untuk pembuatan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Sementara syaratnya adalah SK pengangkatan guru honorer dari kepala daerah.

Anehnya, masalah ini hanya terjadi di Banjarmasin. Guru honorer dari kabupaten tetangga ataupun provinsi tak mengalami hal serupa.

"LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) dengan tegas menyatakan SK milik Pemko Banjarmasin keliru. Apa susahnya, contek saja yang lain. Beres kan," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid.

Noorhalis melihat, terjadi penafsiran berbeda dan ekstrem atas Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005. Pemko menafsirkannya sebagai larangan penerbitan SK pengangkatan guru honorer. Sedangkan daerah lain tidak melihatnya seperti itu.

"Saya juga kaget. Saya baru menyadarinya sekarang. Bahwa 1.300 guru honorer di Banjarmasin tidak pernah mendapat status hukum yang jelas. Karena mereka tidak pernah memiliki SK pengangkatan," imbuhnya.

Padahal, SK itu penting untuk memberikan rasa aman kepada orang tua murid. "Sebagai orang tua, saya berhak bertanya, siapa yang mengajari anak saya di kelas? Apakah guru PNS atau honorer? Kalau ternyata masih honorer, statusnya sudah jelas atau belum? Itu pertanyaan-pertanyaan yang wajar," tegasnya.

Ombudsman berjanji mengawal kasus ini. Dia berharap, paling lambat pada awal 2019, SK itu telah direvisi. Mumpung LPMP sebagai verifikator telah memberikan jaminan, masih ada waktu untuk mengakomodir perbaikan SK.

"Ini laporan yang masif. Bayangkan, ada ribuan guru honorer. Bagaimana kalau pemko mencueki? Saya mencoba berbaik sangka saja," tukas Noorhalis.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Banjarmasin, Muhammad Sarwani menyatakan pemko bersedia meralat SK tersebut. Dengan jaminan takkan ada tuntutan susulan dari guru honorer. "Revisinya sebatas untuk memenuhi persyaratan PPG saja, tidak lebih," tegasnya.

Dia menilai, tenaga honorer kerap ngelunjak. Setelah diangkat, biasanya mereka akan menagih hal-hal lain. Kasus ini menurutnya terjadi pada banyak daerah. "Seperti menuntut diangkat menjadi CPNS atau kenaikan gaji setara UMR (Upah Minimum Regional). Pemko enggak sanggup," bebernya.

Kapan revisi itu rampung? Sarwani memastikan takkan lama. Mengingat ada aturan baru yang memudahkan daerah. SK kini boleh diterbitkan kepala dinas. "Kalau dulu kan harus kepala daerah," terangnya.

Namun, Sarwani bersyukur masalah ini bisa menemui titik terang. Sebelum mendatangi Ombudsman, forum guru honorer sempat mengadu ke Sekdako Banjarmasin. "Biar bagaimanapun, para honorer ini kebanyakan kawan-kawan saya juga," tutupnya. (fud)


BACA JUGA

Rabu, 17 Juli 2019 10:16

Golkar Kalsel Pilih Airlangga

BANJARMASIN – Kepastian waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar…

Rabu, 17 Juli 2019 10:04

SMA PGRI 7 Cuma Kebagian 11 Siswa, Kepala Sekolah: Sejak Saya Mengajar, Ini Tahun Terburuk

BANJARMASIN - Imbas kebijakan aturan pusat tentang Penerimaan Peserta Didik…

Rabu, 17 Juli 2019 09:58

Dokter Penyakit Dalam dan Mantan Sekda Isyaratkan Berpasangan Maju Pilkada Banjarbaru

Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Banjarbaru mungkin pilkada yang paling dinamis.…

Rabu, 17 Juli 2019 09:28
Bupati Hadiri Haul Habib Mancung

Habib Mancung Asal Solo yang Minta Ketika Meninggal Dimakamkan di Desa Pacakan

BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor menghadiri Haul…

Rabu, 17 Juli 2019 09:24
Pemkab Tanah Bumbu

Pererat Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

BATULICIN - Wabup Tanbu H Ready Kambo menghadiri kegiatan Bakti…

Rabu, 17 Juli 2019 09:20
Pemkab Tanah Bumbu

Sekda Serahkan Piagam Lomba Bercerita

BATULICIN - Sekdakab Tanbu H Rooswandi Salem menyerahkan piagam pemenang…

Rabu, 17 Juli 2019 09:18
Pemko Banjarbaru

Wawali Lepas Pawai Taaruf MTQ Kota Banjarbaru

BANJARBARU - Wakil Walikota Banjarbaru H Darmawan Jaya Setiawan didampingi…

Rabu, 17 Juli 2019 09:13

Ibnu Tolak Upaya Melegalkan Minuman Beralkohol

BANJARMASIN - Rencana revisi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2017…

Rabu, 17 Juli 2019 09:08

Kantor Go-Jek dan Grab Diserbu, DPRD Janji Panggil Aplikator

BANJARMASIN - Kaum sopir taksi online sudah habis kesabaran. Diperlakukan…

Rabu, 17 Juli 2019 09:03

Zairullah Ingin Jadi Calon Bupati Tanbu, PDIP Kalsel: Lebih Baik Fokus di DPR RI Saja, Perjuangkan Agar Dana Pusat Bisa Turun

BATULICIN - Pilkada 2020 mulai memunculkan nama-nama besar. Salah satunya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*