MANAGED BY:
JUMAT
19 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 10 Januari 2019 12:51
Dana Reklamasi Tidak Cukup, Pengusaha Tambang Kabur

Pemprov Kejar Perusahaan Tambang

HARUS TAAT REKLAMASI: Aktivitas pertambangan di banua. Perusahaan tambang wajib membayar jaminan reklamasi.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Hebat juga akal-akalan pengusaha tambang di banua. Setelah membayarkan Dana jaminan reklamasi (Jamrek) pasca tambang, mereka kemudian kabur meninggalkan lahan yang terbengkalai.

Ironisnya, dana yang mereka titipkan tidak mencukupi untuk melakukan reklamasi lahan tambang.

Kepala Bidang Minerba Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Gunawan Harjito mengungkapkan, pihaknya pun tak bisa melakukan apa-apa dengan dana Jamrek tersebut.

"Nilainya sangat rendah, tak cukup untuk reklamasi," ucapnya.

Dia mengatakan akar permasalahan ini ada pada peralihan kewenangan pertambangan ke pemerintah provinsi. Dana Jamrek yang juga dialihkan nilanya berkisar Rp10-15 juta per hektare di kabupaten.

Sementara ketika kewenangan sudah berada di pemerintah provinsi, dana Jamrek yang harus disetorkan standarnya Rp90 sampai Rp100 juta per hektare.

Dari total 450 pemegang IUP di Kalsel, 20 persen diantaranya menjadi lahan yang tak direklamasi karena perusahaan pemegang IUP (Izin usaha pertambangan)-nya sudah hilang.

“Kami bingung dana yang ada mau diapakan. Kami mengerjakan reklamasi, tapi nilainya tak sebanding dengan luasan lahan dan nilai reklamasi,” keluhnya. Dana yang terkumpul berjumlah Rp400 miliar lebih.

Untuk itu, tahun ini pihaknya akan mengejar perusahaan-perusahaan tambang yang “melarikan diri” dari tanggung jawab reklamasi.

Ada tuntutan kepada mereka untuk menambah dana Jamrek sehingga lubang-lubang bekas tambang bisa direklamasi.

Lalu bagaimana dengan uangnya? “Uang jaminan tak bertuan ini akan kami sampaikan ke kementerian dalam waktu dekat,” ucap Gunawan.

Pemprov sendiri tak bisa melakukan reklamasi dengan menggelontorkan dana APBD. Pasalnya, lahan tambang tersebut adalah bukan milik pemerintah provinsi.

Tak ada aturan kami memperbaiki lahan milik pribadi. Makanya kami akan cari perusahaannya,” tegasnya. (mof/ay/ran)


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 15:37

Dinkes Serius Larang Tindakan Pasung

BANJARMASIN – Rumah-rumah yang diduga adanya tindakan pemasungan didatangi Dinas…

Jumat, 19 Juli 2019 11:31

Mendesak..! Kalsel Kekurangan Tenaga Arsiparis, Idealnya Punya 55 Orang, Kita Hanya Punya 5

BANJARBARU - Kebutuhan Kalsel akan tenaga fungsional arsiparis sepertinya semakin…

Jumat, 19 Juli 2019 11:17

Rp381 Miliar, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran APBD Banjarmasin, DPRD: Itu Tak Wajar..!

BANJARMASIN - Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) APBD Banjarmasin menjadi…

Jumat, 19 Juli 2019 10:56

Ketua Gerindra Banjarmasin Siap, Baik Dicalonkan Jadi Wali Kota maupun Wakil

BANJARMASIN - Ketua DPC Partai Gerindra Banjarmasin, M Yamin mulai…

Jumat, 19 Juli 2019 10:00
UPDATE JEMAAH HAJI ASAL BANUA

Tinggalkan Madinah, Sekarang Jemaah Kloter I Sudah Menuju Makkah

BANJARBARU - Jemaah Calon Haji (JCH) Kalsel yang tergabung dalam…

Jumat, 19 Juli 2019 09:53
Pemkab Tanah Bumbu

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

BATULICIN - Wabup Tanbu H Ready Kambo melantik 38 Pejabat…

Jumat, 19 Juli 2019 09:48
Pemkab Tanah Bumbu

Barang Bawaan Jemaah Dibatasi

BATULICIN - Pemkab Tanbu menyediakan dua armada truk untuk mengangkut…

Jumat, 19 Juli 2019 09:44
Pemkab Tanah Bumbu

Bupati Lepas JCH Tanbu

BATULICIN - Bupati Tanbu H Sudian Noor melepas sekaligus memberangkatkan…

Jumat, 19 Juli 2019 09:22

Driver Online Datangi Ombudsman

BANJARMASIN - Sopir taksi online yang tergabung dalam Forum Driver…

Jumat, 19 Juli 2019 09:06

Serikat Pekerja Metal Desak Dewan Perjuangkan Hak Buruh

BANJARMASIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalsel kembali didemo.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*