MANAGED BY:
MINGGU
20 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 10 Januari 2019 12:51
Dana Reklamasi Tidak Cukup, Pengusaha Tambang Kabur

Pemprov Kejar Perusahaan Tambang

HARUS TAAT REKLAMASI: Aktivitas pertambangan di banua. Perusahaan tambang wajib membayar jaminan reklamasi.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Hebat juga akal-akalan pengusaha tambang di banua. Setelah membayarkan Dana jaminan reklamasi (Jamrek) pasca tambang, mereka kemudian kabur meninggalkan lahan yang terbengkalai.

Ironisnya, dana yang mereka titipkan tidak mencukupi untuk melakukan reklamasi lahan tambang.

Kepala Bidang Minerba Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Gunawan Harjito mengungkapkan, pihaknya pun tak bisa melakukan apa-apa dengan dana Jamrek tersebut.

"Nilainya sangat rendah, tak cukup untuk reklamasi," ucapnya.

Dia mengatakan akar permasalahan ini ada pada peralihan kewenangan pertambangan ke pemerintah provinsi. Dana Jamrek yang juga dialihkan nilanya berkisar Rp10-15 juta per hektare di kabupaten.

Sementara ketika kewenangan sudah berada di pemerintah provinsi, dana Jamrek yang harus disetorkan standarnya Rp90 sampai Rp100 juta per hektare.

Dari total 450 pemegang IUP di Kalsel, 20 persen diantaranya menjadi lahan yang tak direklamasi karena perusahaan pemegang IUP (Izin usaha pertambangan)-nya sudah hilang.

“Kami bingung dana yang ada mau diapakan. Kami mengerjakan reklamasi, tapi nilainya tak sebanding dengan luasan lahan dan nilai reklamasi,” keluhnya. Dana yang terkumpul berjumlah Rp400 miliar lebih.

Untuk itu, tahun ini pihaknya akan mengejar perusahaan-perusahaan tambang yang “melarikan diri” dari tanggung jawab reklamasi.

Ada tuntutan kepada mereka untuk menambah dana Jamrek sehingga lubang-lubang bekas tambang bisa direklamasi.

Lalu bagaimana dengan uangnya? “Uang jaminan tak bertuan ini akan kami sampaikan ke kementerian dalam waktu dekat,” ucap Gunawan.

Pemprov sendiri tak bisa melakukan reklamasi dengan menggelontorkan dana APBD. Pasalnya, lahan tambang tersebut adalah bukan milik pemerintah provinsi.

Tak ada aturan kami memperbaiki lahan milik pribadi. Makanya kami akan cari perusahaannya,” tegasnya. (mof/ay/ran)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Januari 2019 08:17

Satpol PP Amankan Belasan Manusia Gerobak

BANJARBARU - Mulai marak mangkal di beberapa jalan utama dan…

Sabtu, 19 Januari 2019 08:09

Belasan Perda Pajak dan Retribusi Cacat Hukum

BANJARBARU – Belasan Perda yang digunakan oleh Pemko Banjarbaru untuk…

Sabtu, 19 Januari 2019 08:06

Lensa Foto Pemkab Tanah Laut Pekan ke-3 Januari 2019

ADIPURA: Bupati Tanah Laut Sukamta menerima Piala Adipura dari Wakil…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:20

BSF 3 Gandeng Perajin Sasirangan Sungai Jingah

BANJARMASIN - Rangkaian persiapan Banjarmasin Sasirangan Festival (BSF) 3 terus…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:14

PUPR Kalsel Tuntut Pemko Banjarmasin Lebih Serius

BANJARMASIN – Dinas PUPR Kalsel mengharapkan, pembebasan kawasan Sungai Lulut…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:08

Pengusaha THM Keluhkan Penerapan Pajak Pemko

BANJARMASIN – Pajak hiburan malam yang ditetapkan Pemko Banjarmasin dikeluhan…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:02

Walikota dan Wawali Sepakat Menaikan Tunjangan Pasukan Kuning

Piala Adipura yang diraih Banjarmasin membawa berkah bagi petugas kebersihan…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:52

KPUD Tanbu Bentuk Relawan Demokrasi

BATULICIN - Untuk menyukseskan Pemilu serentak yang akan diselenggarakan bulan…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:48

Tingkatkan Produksi Ikan Melalui Pokdakan

BATULICIN - Kabupaten Tanah Bumbu terus melakukan pembinaan terhadap kelompok…

Sabtu, 19 Januari 2019 06:43

Wahh, Tanbu Punya Motif Sasirangan Sendiri

BATULICIN - Kain Sasirangan merupakan kain khas Provinsi Kalimantan Selatan.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*