MANAGED BY:
RABU
27 MARET
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 10 Januari 2019 12:51
Dana Reklamasi Tidak Cukup, Pengusaha Tambang Kabur

Pemprov Kejar Perusahaan Tambang

HARUS TAAT REKLAMASI: Aktivitas pertambangan di banua. Perusahaan tambang wajib membayar jaminan reklamasi.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Hebat juga akal-akalan pengusaha tambang di banua. Setelah membayarkan Dana jaminan reklamasi (Jamrek) pasca tambang, mereka kemudian kabur meninggalkan lahan yang terbengkalai.

Ironisnya, dana yang mereka titipkan tidak mencukupi untuk melakukan reklamasi lahan tambang.

Kepala Bidang Minerba Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel, Gunawan Harjito mengungkapkan, pihaknya pun tak bisa melakukan apa-apa dengan dana Jamrek tersebut.

"Nilainya sangat rendah, tak cukup untuk reklamasi," ucapnya.

Dia mengatakan akar permasalahan ini ada pada peralihan kewenangan pertambangan ke pemerintah provinsi. Dana Jamrek yang juga dialihkan nilanya berkisar Rp10-15 juta per hektare di kabupaten.

Sementara ketika kewenangan sudah berada di pemerintah provinsi, dana Jamrek yang harus disetorkan standarnya Rp90 sampai Rp100 juta per hektare.

Dari total 450 pemegang IUP di Kalsel, 20 persen diantaranya menjadi lahan yang tak direklamasi karena perusahaan pemegang IUP (Izin usaha pertambangan)-nya sudah hilang.

“Kami bingung dana yang ada mau diapakan. Kami mengerjakan reklamasi, tapi nilainya tak sebanding dengan luasan lahan dan nilai reklamasi,” keluhnya. Dana yang terkumpul berjumlah Rp400 miliar lebih.

Untuk itu, tahun ini pihaknya akan mengejar perusahaan-perusahaan tambang yang “melarikan diri” dari tanggung jawab reklamasi.

Ada tuntutan kepada mereka untuk menambah dana Jamrek sehingga lubang-lubang bekas tambang bisa direklamasi.

Lalu bagaimana dengan uangnya? “Uang jaminan tak bertuan ini akan kami sampaikan ke kementerian dalam waktu dekat,” ucap Gunawan.

Pemprov sendiri tak bisa melakukan reklamasi dengan menggelontorkan dana APBD. Pasalnya, lahan tambang tersebut adalah bukan milik pemerintah provinsi.

Tak ada aturan kami memperbaiki lahan milik pribadi. Makanya kami akan cari perusahaannya,” tegasnya. (mof/ay/ran)


BACA JUGA

Selasa, 26 Maret 2019 10:05

Sedekah Sampah Ala Pemko Banjarmasin

Pemko Banjarmasin rupanya tak kehabisan ide untuk menekan jumlah sampah…

Selasa, 26 Maret 2019 10:02

Siap-siap..! Jembatan Alalak I Ditutup Total Pekan Depan

BANJARMASIN - Kemacetan parah terjadi di jalur penghubung Banjarmasin dan…

Selasa, 26 Maret 2019 09:56
Pemkab Tanah Bumbu

Kapolsek Sungai Loban Ajak Anggotanya Tingkatkan Imtaq

BATULICIN - Sosok polisi yang humanis merupakan harapan masyarakat saat…

Selasa, 26 Maret 2019 09:54
Pemkab Tanah Bumbu

Hj Sadariah Lantik Ketua PKK Kecamatan

BATULICIN - Ketua TP-PKK Kabupaten Tanah Bumbu Hj Sadariah melantik…

Selasa, 26 Maret 2019 09:51
Pemkab Tanah Bumbu

Taruna Akademi TNI AL Kunjungi Tanbu

BATULICIN - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyambut kunjungan Cortesycall (CC)…

Selasa, 26 Maret 2019 09:48

Banjarbaru Tunggu Kejelasan Dana Kelurahan

BANJARBARU - Kelurahan tampaknya harus lebih bersabar lagi untuk bisa…

Selasa, 26 Maret 2019 09:33
Pemko Banjarbaru

Minggu Pagi, Menari Baegal di Kawasan Malioboro

BANJARBARU - Selain pada Sabtu (23/2) malam di Pentas Kangen…

Selasa, 26 Maret 2019 09:27

Bentuk Bandara Baru Sudah Mulai Terlihat

BANJARBARU - Satker Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor bergerak cepat…

Selasa, 26 Maret 2019 09:22
Pemko Banjarbaru

Tarian Baegal Memecah Deras Hujan di Jogja

Launching kalender event Banjarbaru tahun 2019 berbeda. Lokasinya tidak di…

Selasa, 26 Maret 2019 09:17

KPU Tunjuk 316 Lokasi Rapat Umum di Kalsel

BANJARMASIN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel menetapkan 316 lokasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*