MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 11 Januari 2019 11:54
Kejar Pengusaha Tambang Nakal

Walhi Desak Urgensi Satgas Tambang

Foto ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Para pengusaha tambang yang mengabaikan tanggungjawab dari reklamasi berpotensi menumbuhkan iklim tak sehat dalam investasi.

Karena itu, pemerintah provinsi Kalsel dituntut untuk mengejar para pengusaha tambang yang meninggalkan lubang-lubang tambang menganga ini.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan mengatakan jika pola "bayar jamrek dan tinggalkan " ini terus terjadi, maka akan muncul kecemburan bagi perusahaan yang benar-benar melakukan penambangan secara serius.

Nah, menangkal hal ini, mau tak mau pemerintah harus mengejar pengusaha tambang nakal itu.

"Sudah saatnya satgas kejahatan pertambangan dibentuk. Jangan sampai kejadian berulang di tahun-tahun berikutnya,” cetus Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, kemarin.

Negara jangan kalah dan harus kuat melawan pengusaha nakal. Untuk di Kalsel, gubernur sebutnya harus turun langsung memastikan hal ini tidak terjadi. Apalagi rencana pembangunan jangka menengah Kalsel sudah sangat jelas menitikberatkan pada pelestarian lingkungan.

Menurutnya, dengan keterlibatan pemerintah secara aktif, pengusaha yang hilang bak ditelan bumi tersebut akan sangat mudah dicari. “Seorang teroris aja aparat cepat meringkus, ini yang data administrasi perusahaannya sangat jelas, masak kesulitan?” ucapnya.

Agar hal ini tak terulang, dia juga mendorong agar adanya pengadilan khusus kejahatan lingkungan. Pasalnya, selama ini sebutnya, peradilan kurang mampu mengkaver jenis -jenis kejahatan yang dilakukan di sektor lingkungan. “Walhi sejak lama getol mendorong ini,” imbuhnya.

Dia menyebut, kejadian kecelakaan di bekas lubang tambang sudah sering terjadi. Dia tak ingin, kejadian tersebut terus berulang ketika areal tambang ditinggalkan tanpa reklamasi. "Hukum harus tegas,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Minerba Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel Gunawan Harjito mengatakan dana jaminan reklamasi (Jamrek) pasca tambang tak cukup membiayai reklamasi sementara pengusaha tambang sudah kabur.

"Nilainya sangat rendah, tak cukup untuk reklamasi," ucapnya.

Dia mengatakan akar permasalahan ini ada pada peralihan kewenangan pertambangan ke pemerintah provinsi. Dana Jamrek yang juga dialihkan nilanya berkisar Rp10-15 juta per hektare di kabupaten.

Sementara ketika kewenangan sudah berada di pemerintah provinsi, dana Jamrek yang harus disetorkan standarnya Rp90 sampai Rp100 juta per hektare.

Dari total 450 pemegang IUP di Kalsel, 20 persen diantaranya menjadi lahan yang tak direklamasi karena perusahaan pemegang IUP (Izin usaha pertambangan)-nya sudah hilang.

“Kami bingung dana yang ada mau diapakan. Kami mengerjakan reklamasi, tapi nilainya tak sebanding dengan luasan lahan dan nilai reklamasi,” keluhnya. Dana yang terkumpul berjumlah Rp400 miliar lebih. (mof/ay/ran)


BACA JUGA

Kamis, 17 Januari 2019 13:16

Spanduk dan Baliho Dimana-Mana, Pemandangan Kota Makin Semrawut

BANJARMASIN - Musim kampanye tiba, pemandangan kota pun semrawut. Spanduk…

Kamis, 17 Januari 2019 13:08

DBD Capai Dua Ribu Kasus di Tahun 2018

BANJARMASIN - Wabah Demam Berdarah benar-benar meneror masyarakat Banua. Jumlah…

Kamis, 17 Januari 2019 12:59

Berita Duka, Mukhtar Sarman Tutup Usia

BANJARBARU - Dunia pendidikan Banua sedang berduka. Dosen Fakultas Ilmu…

Kamis, 17 Januari 2019 12:55

Pergantian Komandan Korem 101/Antasari

Komandan Korem 101/Antasari kini dijabat Kolonel Inf Mohammad Syech Ismed.…

Kamis, 17 Januari 2019 11:25

Penyandang Disabilitas Daftarkan Diri Sebagai Relawan Demokrasi KPU

BANJARBARU - Sejak dibuka dari tanggal 11 Januari lalu. Pendaftaran…

Kamis, 17 Januari 2019 11:20

Hati-Hati!! DLH Akan Mulai Terapkan Sanksi Perda Sampah

BANJARBARU - Sukses meraih Penghargaan Adipura tahun 2018. Pemko Banjarbaru…

Kamis, 17 Januari 2019 11:14

Pihak Ketiga Tidak Lagi Dilibatkan

BANJARBARU - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Perparkiran yang…

Kamis, 17 Januari 2019 10:25

Polemik Pajak Tempat Hiburan Malam

Pada sidak ke THM beberapa waktu lalu, Komisi II DPRD…

Kamis, 17 Januari 2019 10:15

Lonjakan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Sepanjang Tahun 2018

BANJARMASIN - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)…

Kamis, 17 Januari 2019 10:07

Menyambut HUT ke-46, PDAM Gratiskan Biaya Balik Nama

Data pelanggan PDAM Bandarmasih belum benar-benar akurat. Masih banyak yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*