MANAGED BY:
RABU
20 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 19 Januari 2019 08:09
Belasan Perda Pajak dan Retribusi Cacat Hukum
Rustam Effendi

PROKAL.CO, BANJARBARU – Belasan Perda yang digunakan oleh Pemko Banjarbaru untuk memungut pajak dan retribusi daerah berubah menjadi cacat hukum. Setelah sejumlah aturan hukum di atasnya yang selama ini dijadikan konsiderans dalam penetapan Perda telah kedaluwarsa.

Peraturan dan perundang-undangan yang telah berubah tersebut seperti PP Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Diketahui, Peraturan Pemerintah itu telah berubah menjadi PP nomor 55 tahun 2016 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Begitupun dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dasar hukum yang banyak diacu oleh Perda itu faktanya telah pula berubah menjadi UU Nomor 23 tahun 2014.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Rustam Effendi yang diwawancarai terkait Perda cacat hukum tadi, membenarkan kenyataan tersebut.

“Mau bagaimana lagi. Kita terpaksa memohon kepada DRPD untuk segera membahas revisi dan perubahan terhadap Perda-Perda tersebut,” ujarnya.

Meski Program Legislasi Daerah (Prolegda) sudah disusun di penghujung 2018, tetapi karena ini urgen, tukas Rustam, maka ini harus segera diproses oleh legislatif.

Sedikitnya ada sebelas Perda yang selama ini digunakan untuk memungut pajak dan retribusi daerah menjadi kedaluwarsa setelah sejumlah peraturan dan perundang-undangan di atasnya berubah.

Perda-Perda tersebut seperti Perda PPBP2, pajak hotel, restoran, parkir, hiburan, pengambilan bahan galian golongan c, pajak air bawah tanah, pajak PJU,  BPHTB, Perda sarang burung walet, dan Perda reklame.

“Sebagian besar diterbitkan pada tahun 2011. Kecuali Perda Sarang Burung Walet yang disahkan pada tahun 2015 lalu,” terangnya.

Meski Perda yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pungutan tersebut telah kedaluwarsa, namun bukan berarti, kata Rustam, pungutan ditiadakan.

Karena dari hasil konsultasi dirinya dengan BPK, pungutan tidak harus menunggu perda yang baru keluar.

“Pungutan tetap dipungut. Karena proses pembahasan perda itu tidak mungkin sekejap mata,” ujarnya.

Sehingga, kondisi yang awalnya dianggap kurang menguntung ini tidak serta merta mempengaruhi pendapatan daerah sepanjang tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. (ram/ij/ram)


BACA JUGA

Selasa, 19 Februari 2019 14:17

Sekolah ini Rancang Kapal Pendeteksi Sampah Plastik

BANJARMASIN --Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Banjarmasin. Rancang karya ilmiah…

Selasa, 19 Februari 2019 14:01
Kabar SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru

Kelompok PWMP ini Bisa Hasilkan 10,4 Ton/Ha Jagung Pipil Kering

BANJARBARU -Untuk menciptakan generasi Milineal yang siap menjadi wirausaha pertanian…

Selasa, 19 Februari 2019 13:29

Kekurangan Tenaga Pelipat Surat Suara, KPU Banjarbaru Mulai Kewalahan

BANJARBARU -- Surat suara Pemilu 2019 mulai dilipat sejak Senin…

Selasa, 19 Februari 2019 13:19

Rugi Banyak!! APK Caleg yang Terjaring Penertiban Tidak Boleh Diambil Kembali

BANJARBARU - Tim penertiban APK telah menertibkan 38 APK yang…

Selasa, 19 Februari 2019 13:13

Akibat Penggunaan Cantrang, Nelayan Pagatan Besar Melapor

PELAIHARI-Akibat hasil tangkapan kepiting dan ikan peda berkurang, akibat penggunaan…

Selasa, 19 Februari 2019 11:44

Data Tidak Sinkron, KPU Keliru Dalam Input Data

BANJARMASIN - Rapat pleno Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kalsel diinterupsi…

Selasa, 19 Februari 2019 11:36

Panitia Antisipasi Membeludaknya Jamaah Haul ke-14 Guru Sekumpul

MARTAPURA – Haul ke-14 Guru Sekumpul jatuh pada tanggal 9-10…

Selasa, 19 Februari 2019 11:29

Dugaan Bawaslu HST Dicap Konyol

BANJARMASIN - Majelis hakim dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel…

Selasa, 19 Februari 2019 10:59

Rayakan Imlek, Warga Tionghoa Kalsel Tampilkan Budaya Indonesia

BANJARMASIN - Warga Tionghoa se-Kalsel Senin (18/2) malam merayakan Tahun…

Selasa, 19 Februari 2019 10:47

Jaya Kreshna : Penyiringan Baru Bisa Dilakukan Setelah Normalisasi

Di Lapangan, Lurah Cempaka Junaidi dan Camat Cempaka, A Rivai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*